Ugems Portal https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17 2026-05-07T11:44:56Z 2026-05-07T11:44:56Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5309136 2026-05-07T07:00:13Z 2026-05-07T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mengkaji penerapan sistem bagi hasil seperti di sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk industri pertambangan mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> (minerba). Hal ini dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam dinilai bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.<br />Menanggapi wacana tersebut, Ketua Indonesian Mining &amp; Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai sektor minerba memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan industri migas, sehingga penerapan skema serupa perlu dikaji secara hati-hati.<br />&quot;Detail kebijakan seperti apa saya belum tahu. Namun jelas, industri pertambangan minerba berbeda dengan minyak bumi. Dulu malah memang pernah bagi hasil, royalti dalam bentuk in-kind namun melalui Keppres 76/1996 dirubah menjadi on cash,&quot; kata Singgih kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/5/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Menurut dia, perbedaan mendasar terlihat dari sistem perizinan di sektor minerba yang jauh lebih beragam dibanding migas. Ia menjelaskan, izin usaha pertambangan dimiliki mulai dari level kecil seperti IPR hingga IUPK.<br />&quot;Kalau disamakan minyak apalagi ada cost revovery, bagaimana pengawasan dengan pelaku sejumlah 946 ijin, ini pun baru batubara saja, belum mineral,&quot; ujarnya.<br />Di samping itu, ia juga menyoroti karakteristik komoditas minerba yang sangat beragam. Untuk <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>, misalnya, terdapat berbagai kualitas dengan pola pasar yang berbeda-beda. Sementara mineral memiliki ratusan jenis dengan pola pengolahan yang juga berbeda, terlebih pemerintah tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah.<br />&quot;Saya lebih melihat tujuan Pemerintah lebih untuk memperbesar pendapatan negara, di tengah kondisi keuangan saat ini. Namun di tengah situasi ekonomi global saat ini, semestinya tidak perlu terburu-buru,&quot; kata Singgih.<br />Ia lantas mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya bukan pemilik sumber daya minerba terbesar di dunia, sehingga kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi investor baru. Menurutnya, pelaku usaha akan tetap membandingkan daya tarik investasi Indonesia dengan negara lain.<br />&quot;Kita bukan pemilik resources terbesar dunia juga untuk minerba, sehingga untuk kepastian bagini investor (baru) perlu membandingkan dengan negara lain. Menjadi bumerang dan tidak tinggal lihat detail draft kebijakan terlebih dahulu,&quot; ujar Singgih.<br />Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah ingin memastikan bahwa baik tambang lama maupun baru dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara. Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah mengadopsi pola kerja sama seperti di sektor migas.<br />Adapun, di sektor migas setidaknya terdapat skema cost recovery dan gross split yang digunakan dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Model ini dinilai dapat menjadi referensi untuk diterapkan di sektor minerba.<br />&quot;Dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,&quot; katanya.<br />Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa skema konsesi tidak akan dihapus. Pemerintah tetap mempertahankan sistem tersebut, namun dengan penyesuaian agar porsi pendapatan negara bisa lebih besar dan lebih seimbang.<br />&quot;Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar,&quot; ujar Bahlil.<br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260507102419-4-733009/skema-bagi-hasil-tambang-mau-diubah-mirip-migas-pengusaha-buka-suara" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5309107 2026-05-07T07:00:10Z 2026-05-07T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang mengupayakan energi alternatif sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). Energi itu adalah Compressed Natural Gas (CNG).<br />Sekarang, <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> sedang melakukan uji coba pengembangan CNG dalam bentuk 3 Kilogram (kg) dan implementasinya akan dijalankan pada tahun 2026 ini juga. Rencananya, CNG 3 kg akan diutamakan untuk diterapkan terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa terlebih dahulu.<br />Pemerintah terlihat lebih serius dalam menggarap proyek CNG untuk menekan jumlah impor LPG 3 kg yang terhitung menjadi beban bagi anggaran negara dari tahun ke tahun. CNG itu sendiri dinilai lebih hemat lantaran Indonesia memiliki sumber gas bumi sebagai basis dari CNG.<br /> <br />&quot;CNG ini untuk 3 kg, masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini diharapkan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar,&quot; kata Bahlil usai cara pelantikan di <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, dikutip Kamis (7/5/2026).<br />Sebenarnya pemanfaatan CNG sebagai pengganti LPG sudah diterapkan di dalam negeri, namun dalam bentuk tabung 12-20 kg untuk sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Penggunaannya pun dinilai cukup efisien.<br />Dengan begitu, pemerintah kini tengah mengembangkan teknologi tabung CNG ukuran 3 kg agar lebih sesuai digunakan masyarakat rumah tangga.<br />&quot;Tapi kan untuk CNG ini, untuk yang 12 kg, yang 20 kg itu sudah jalan, untuk dipakai di hotel dan restoran. Dan kemudian bagus, dan itu lebih efisien. Tapi kan rakyat kan enggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu, 20 kg. Nah, ini yang kita lagi godok,&quot; kata Bahlil.<br />Keuntungan CNG<br />Asosiasi Perusahaan Liquefied &amp; Compressed Natural Gas Indonesia (APLCNGI) sempat membeberkan sejumlah keunggulan penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG untuk kebutuhan masyarakat.<br />Ketua APLCNGI Dian Kuncoro menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki cadangan gas bumi yang jauh lebih melimpah dibandingkan dengan cadangan minyak bumi. Menurutnya, CNG menawarkan fleksibilitas distribusi karena mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sulit ditembus oleh jaringan pipa gas konvensional.<br />&quot;Bicara bagaimana pemanfaatan gas bumi ini untuk rumah tangga salah satu yang efektif dan efisien yang sudah ada itu memang melalui klaster pipa. Dan itu bisa melayani untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pipa,&quot; ujarnya dalam acara diskusi oleh ASPEBINDO, dikutip Kamis (7/5/2026).<br />Di samping itu, keunggulan lain dari sisi teknologi penyimpanan gas mulai beralih menggunakan material komposit atau karbon. Inovasi tabung CNG memiliki bobot yang jauh lebih ringan dan daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan tabung besi Tipe 1 yang selama ini digunakan dalam industri gas.<br />Penggunaan CNG untuk sektor rumah tangga juga dapat dilakukan melalui model klasterisasi pipa yang sudah diimplementasikan di beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan Sleman. Skema itu memungkinkan masyarakat menikmati aliran gas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan infrastruktur pipa transmisi nasional.<br />Lebih lanjut, penggunaan CNG juga memiliki keuntungan dari sisi keekonomian bisnis yang lebih stabil.<br /> <br />Perbedaan CNG dan LPG<br />APLCNGI mencatat, terdapat berbagai perbedaan antara LPG dan CNG, berikut rangkumannya:<br />LPG<br /> <br />Komposisi utama: Campuran gas Propana (C3H8) dan Butana (C4H10)<br />Bentuk Penyimpanan: Disimpan dalam bentuk cair dengan tekanan rendah.<br />Wadah Penyimpanan: Menggunakan tabung gas konvensional ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg.<br />Penggunaan Utama: Fokus pada konsumsi rumah tangga, restoran, dan industri kecil.<br />Kelebihan: Sangat praktis karena mudah didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat luas.<br />Kekurangan: Memiliki tingkat emisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gas alam.<br /> <br />CNG<br /> <br />Komposisi utama: Metana (CH4)<br />Bentuk Penyimpanan: Tetap dalam bentuk gas yang dimampatkan dengan tekanan sangat tinggi (200-250 bar).<br />Wadah Penyimpanan: Menggunakan tabung silinder khusus (untuk menahan tekanan tinggi).<br />Penggunaan Utama: Saat ini lebih banyak digunakan untuk transportasi (bus, mobil), industri, dan pembangkit listrik kecil.<br />Kelebihan: Lebih ramah lingkungan (emisi rendah) dan secara biaya lebih hemat.<br />Kekurangan: Distribusinya masih terbatas karena kendala teknis pada penyimpanan tekanan tinggi.<br /> <br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260507082028-4-732951/sedang-digencarkan-bahlil-apa-itu-cng-dan-apa-bedanya-dengan-lpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5309047 2026-05-07T01:00:25Z 2026-05-07T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> pada Rabu (6/5/2026). Dalam sambutannya, Bahlil menekankan perihal peningkatan peran negara dalam pemanfaatan sumber daya alam agar meningkatkan penerimaan negara.<br />Pihaknya pun saat ini dituntut untuk meningkatkan peran negara dalam pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelantikannya di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, dia menginstruksikan para jajarannya agar tidak hanya terpaku pada urusan administratif perizinan. Melainkan, harus mampu mengeksekusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.<br /> <br />&quot;Di Kementerian kita ini sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang menerbitkan izin, tapi juga kita harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang diarahkan dan apa yang menjadi program Bapak presiden,&quot; ujarnya saat memberikan arahan, di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, Rabu (6/5/2026).<br />Pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi baru terkait pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang lebih memprioritaskan kepentingan nasional. Bahlil menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada praktik &quot;obral&quot; izin pertambangan yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara.<br />&quot;Ke depan untuk pengelolaan IUP yang akan ke depan, itu akan kepentingan negara yang lebih besar. Sudah saya dapat arahan dari Bapak Presiden dan sekarang aturannya lagi dibuat. Jadi tidak boleh lagi kita obral, semuanya harus betul-betul bermanfaat dan hasilnya dioptimalkan untuk lebih besar kepada negara,&quot; tambahnya.<br />Meski mendorong kontribusi lebih besar ke negara, pemerintah memastikan tetap menjaga iklim investasi dengan mengayomi para pelaku usaha di sektor energi. Sinergi antara pemerintah dan badan usaha dipandang tetap krusial guna mengejar target peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.<br /> <br />&quot;Tetapi kita harus juga mengayomi pengusaha,&quot; tandasnya.<br />Adapun data pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:<br /> <br />Dr. Erick Hutrindo, S.T., M.T. menjadi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.<br />Rakhmawati, S.T. menjadi Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.<br />Joko Hadi Wibowo, S.T., M.T. menjadi Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.<br />Totoh Abdul Fatah, S.Si., M.A.P. menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.<br />Dr. Asep Kurnia Permana, S.T., M.Sc. menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.<br />Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si. menjadi Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara.<br />Dr. Priatin Hadi Wijaya, S.T., M.T. menjadi Direktur Panas Bumi.<br />Noor Arifin Muhammad, S.T., M.SIE. menjadi Direktur Bioenergi.<br />Gigih Udi Atmo, S.T., M.EPM., Ph.D. menjadi Direktur Konservasi Energi.<br />Tony Susandy, S.T., M.B.A. menjadi Direktur Energi Terbarukan.<br />Ryllo Ashuri Panay, AP., M.M. menjadi Direktur Penanganan Aset Barang Bukti.<br />Ir. Yunus Saefulhak, M.M., M.T. menjadi Inspektur II.<br />Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati, S.T., M.Sc. menjadi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).<br />Surya Herjuna, S.Hut., M.Si. menjadi Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.<br />Ir. Edi Wibowo, M.T. menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.<br />Bayu Nugroho, S.T., M.B.A. menjadi Kepala Pusat Pengembangan SDM Geologi, Mineral, dan Batubara.<br />Sumartono, S.H., S.E., M.T., M.H. menjadi Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan.<br />Chrisnawan Anditya, S.T., M.T. menjadi Direktur Bahan Bakar Minyak.<br />Ir. Surya Widyantoro, S.T., M.T. menjadi Deputi Eksploitasi SKK Migas.<br /> <br /> <br />(wur)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506181514-4-732876/lantik-19-pejabat-baru-esdm-bahlil-ingatkan-jangan-obral-izin-tambang" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5309018 2026-05-07T01:00:23Z 2026-05-07T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait kuota produksi bijih nikel PT Weda Bay Nickel yang diperkirakan akan habis pada pertengahan Mei 2026 ini.<br />Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Tri Winarno menyebut bahwa pemerintah mendorong perusahaan untuk memaksimalkan sisa kuota yang tersedia.<br />&quot;Sebetulnya kita upayakan supaya optimalisasi dengan produksi yang sudah ada supaya tidak over. Nah jadi coba dioptimalkan dulu, kira-kira gitu lah,&quot; ungkapnya saat ditemui di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, Rabu (6/5/2026).<br />Tri menilai perusahaan pertambangan harus lebih cermat dalam mengatur ritme penambangan bijih nikel sesuai dengan kapasitas yang sudah diberikan oleh pemerintah.<br />Sebelumnya, PT Weda Bay Nickel (WBN) melalui perusahaan induknya yakni Eramet Indonesia menyebutkan produksi nikel perusahaan di Maluku Utara hanya bertahan hingga pertengahan Mei 2026 ini.<br />Sambil mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, perusahaan untuk tahun ini, aktivitas tambang akan berhenti sementara dan melakukan pemeliharaan dan perawatan.<br />&quot;Permohonan revisi kenaikan izin saat ini sedang diajukan oleh PT Weda Bay Nickel (PT WBN), menyusul persetujuan RKAB awal yang dibatasi sebesar 12 Mwmt bijih nikel untuk tahun 2026, di mana produksi akan tercapai pada pertengahan Mei; tambang sedang bersiap untuk ditempatkan pada Care and Maintenance pada bulan Mei, menunggu revisi ini,&quot; tulis manajemen dalam laporan resmi Eramet, dikutip Selasa (28/4/2026).<br />CEO Eramet Group Christel Bories menjelaskan saat ini perusahaan tengah mengajukan permohonan revisi kenaikan kuota produksi kepada pemerintah. Pihaknya menunggu keputusan resmi terkait tambahan volume produksi agar aktivitas tambang nikel tersebut dapat berlanjut hingga akhir tahun.<br />Perusahaan mencatat, hingga pertengahan April 2026, target penjualan bijih nikel ke pihak eksternal yang dibatasi sebesar 9 Mwmt sudah tercapai sepenuhnya. Saat ini, sisa kuota produksi yang masih tersedia dialokasikan secara terbatas hanya untuk menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku pada pabrik pengolahan Nickel Pig Iron (NPI) milik perusahaan patungan tersebut.<br />&quot;Kuartal pertama ini mengonfirmasi kemampuan Grup untuk beradaptasi dan memobilisasi guna memenuhi target, terlepas dari ketidakpastian,&quot; ujar Bories.<br />Di sisi lain, raksasa tambang asal Prancis tersebut melaporkan kinerja operasional meningkat secara global dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 13% pada kuartal I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan bijih nikel sebesar 54% dan bijih mangan sebesar 10%.<br />Sepanjang tahun 2026, grup juga tetap fokus pada peningkatan produksi litium di Argentina yang kapasitasnya telah mencapai rata-rata 80% pada Maret lalu. Perusahaan optimistis dapat mengatasi tantangan operasional dan regulasi di berbagai wilayah kerja dengan memanfaatkan aset pertambangan yang dimiliki guna menjaga stabilitas kinerja keuangan jangka panjang.<br /> <br /> <br /> <br />(wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506164944-4-732844/kuota-bijih-nikel-weda-bay-habis-di-mei-2026-ini-kata-esdm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308989 2026-05-07T01:00:21Z 2026-05-07T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji penerapan skema bagi hasil di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) pada sektor pertambangan mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> (minerba).<br />Direktur Jenderal Mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan pihaknya sedang melakukan kajian mengenai wacana perubahan skema perjanjian pada sektor pertambangan. <br />Namun, dia mengaku, hal ini belum bisa dipaparkan lebih lanjut karena masih proses kajian di internal.<br />&quot;Lagi dalam kajian, masa dalam kajian sudah dianukan, nanti populer,&quot; ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).<br />Pemerintah menegaskan bahwa detail mengenai mekanisme pembagian hasil tersebut belum mencapai tahap final. Pihaknya berupaya agar setiap perubahan regulasi tetap memberikan kepastian hukum dan daya tarik investasi bagi para kontraktor tambang.<br />&quot;Belum. Belum. Masih dalam (kajian),&quot; lanjut Tri.<br />Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi aspek perpajakan guna memastikan kontribusi sektor minerba terhadap penerimaan negara.<br />Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji penerapan skema bagi hasil seperti di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) diberlakukan juga untuk industri pertambangan mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> (minerba).<br />Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (5/4/2026).<br />Dalam pertemuan itu, salah satu fokus utama pembahasan adalah penataan ulang sektor pertambangan nasional.<br />&quot;Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33 (UUD 1945),&quot; ungkap Bahlil di Istana Negara, Selasa (5/5/2026).<br />Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam, baik tambang lama maupun baru, dapat memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara.<br />Setidaknya, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengadopsi pola kerja sama seperti yang diberlakukan di sektor hulu migas pada sektor pertambangan.<br />Perlu diketahui, dalam dunia hulu migas, terdapat dua skema kontrak kerja sama, yaitu Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/ PSC) Cost Recovery dan PSC Gross Split.<br />Kedua jenis kontrak ini merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan investor.<br /> <br /> <br /> <br />(wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506155356-4-732816/pemerintah-kaji-perubahan-skema-kontrak-tambang-bakal-tiru-migas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308960 2026-05-07T01:00:19Z 2026-05-07T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji penerapan skema bagi hasil baru untuk sektor pertambangan seperti sektor minyak dan gas bumi (migas).<br />Menurut dia, kajian tersebut dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan kesejahteraan rakyat.<br />&quot;Kita lagi melakukan exercise ya. Karena Pasal 33 kembali lagi, bahwa seluruh kekayaan di bumi di Indonesia, darat, laut, dan semuanya, itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,&quot; kata Bahlil ditemui usai pelantikan di <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Rabu (6/5/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Meski demikian, Bahlil belum membeberkan secara rinci formula skema bagi hasil yang tengah disiapkan pemerintah. Saat ini, <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> masih melakukan pengkajian mendalam terkait skema tersebut.<br />&quot;Formulasinya seperti apa, kita lagi melakukan exercise. Nanti kalau sudah selesai, saya akan laporkan,&quot; ujarnya.<br />Sebelumnya, Bahlil menjelaskan pemerintah ingin memastikan bahwa baik tambang lama maupun baru dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara. Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah mengadopsi pola kerja sama seperti di sektor migas.<br />Adapun, di sektor migas setidaknya terdapat skema cost recovery dan gross split yang digunakan dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Model ini dinilai dapat menjadi referensi untuk diterapkan di sektor minerba.<br />&quot;Dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,&quot; katanya.<br />Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa skema konsesi tidak akan dihapus. Pemerintah tetap mempertahankan sistem tersebut, namun dengan penyesuaian agar porsi pendapatan negara bisa lebih besar dan lebih seimbang.<br />&quot;Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar,&quot; ujar Bahlil.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506154222-4-732800/bahlil-mau-ubah-skema-bagi-hasil-tambang-seperti-migas-ini-tujuannya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308931 2026-05-07T01:00:17Z 2026-05-07T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya mempercepat implementasi penyaluran gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) sebagai <span style="background-color: yellow;">energi alternatif</span> pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilo gram (kg).<br />Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan inovasi teknologi tabung gas berbahan serat fiber atau komposit Tipe 4.<br />Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menjelaskan, pengembangan tabung gas jenis komposit untuk ukuran kecil merupakan terobosan baru di dunia. Pemerintah saat ini sedang fokus merampungkan proses paten, serta standardisasi agar tabung tersebut siap dan aman digunakan oleh masyarakat.<br />Pemerintah mengevaluasi bahwa tabung konvensional atau Tipe 1 yang dipakai saat ini memiliki keterbatasan dari sisi berat beban operasional. Inovasi ke material fiber tersebut diharapkan bisa mempermudah distribusi gas ke konsumen.<br />Inovasi tersebut juga dinilai bisa meningkatkan keamanan karena karakteristik materialnya mampu menahan tekanan tinggi dengan lebih stabil.<br />&quot;Penelitian untuk kita menggunakan CNG ini sudah cukup lama dan ada dua komponen penting di bagian tabung dan valve ini yang membutuhkan teknologi yang akhirnya pada hari ini tuh sudah ditemukan dan sudah bisa diimplementasikan,&quot; jelasnya dalam acara diskusi energi yang diselenggarakan ASPEBINDO di Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).<br />Nantinya, pengembangan tabung Tipe 4 tersebut akan diawasi oleh Lemigas untuk memastikan setiap unit yang diproduksi memenuhi kriteria keselamatan. Targetnya, dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, seluruh aspek administratif termasuk hak paten atas desain tabung 3 kg tersebut sudah dapat diselesaikan.<br />&quot;Tabung itu sejak Tipe 1 sudah ditulis Pak, jurnal. Jadi dari Tipe 1-Tipe 4 itu dari ribuan jurnal dan tulisan tuh. Yang paling penting sekarang udah dipatenkan belum? Nah ini saya bilang makanya yang 3 bulan nanti itu itu harus sudah paten. Jadi bukan bikin-bikin baru merangkai terus ini nggak,&quot; tegasnya.<br />Selain itu, penggunaan CNG dalam tabung serat fiber diproyeksikan mampu memangkas nilai subsidi energi hingga 30% dibandingkan dengan penggunaan LPG. Hal tersebut lantaran sumber gas untuk CNG berasal dari lapangan gas dalam negeri yang potensinya semakin melimpah.<br />&quot;Mengapa harus ada tabung ini, cuma tabung ini kan yang belum ada itu cuma Tipe 4 untuk 3 kg. Itulah yang dikejar dalam waktu Pak Menteri sampaikan 3 bulan ke depan itu sudah ada Tipe 4 untuk 3 kg dan dari situ nanti kita sudah mulai memproduksi dalam jumlah yang lebih masif,&quot; tandasnya.<br />Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah sedang mengkaji <span style="background-color: yellow;">energi alternatif</span> pengganti LPG. Pasalnya, Indonesia kini harus mencari <span style="background-color: yellow;">energi alternatif</span> yang berbasis di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor LPG, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dunia saat ini.<br />Perlu diketahui, kebutuhan LPG RI selama ini lebih dari 8 juta ton per tahun. Dari kebutuhan tersebut, sebesar 75%-80% pasokan LPG berasal dari impor dan mayoritas digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.<br />&quot;Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya,&quot; jelas Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).<br />&quot;Nah CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, sudah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kilo gram ke atas, ada yang 10 kilo gram ke atas,&quot; ujarnya.<br />Saat ini pihaknya sedang menguji coba untuk menghadirkan CNG dengan ukuran yang lebih kecil atau 3 kilo gram. Diperkirakan, uji coba tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 bulan.<br />&quot;2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita. C1, C2 gas,&quot; ungkap Bahlil.<br />Bahlil memperkirakan berdasarkan hasil kajian yang sudah ada penggunaan CNG akan lebih murah ketimbang LPG atau hemat 30%.<br />&quot;Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya kan ada di kita, di dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan impor, cost transportasinya aja udah bisa meng-cover,&quot;<br />&quot;Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, jadi itu jauh lebih efisien. Dan kalau ditanya apakah sudah perform untuk jalan atau tidak, pada skala yang besar sudah jalan. Di daerah-daerah Jawa kan sudah dipakai CNG. Hotel, restoran, kemudian MBG, dapur-dapur MBG sudah pakai itu,&quot; tegas Bahlil.<br />Dia pun membuka opsi bahwa produk CNG tersebut nantinya bisa diberikan subsidi.<br />&quot;Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih haruslah, tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu baca ya,&quot; imbuhnya.<br /> <br /> <br /> <br />(wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506145527-4-732778/pertama-di-dunia-ri-siapkan-tabung-gas-serat-fiber-3-kg-pengganti-lpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308902 2026-05-07T01:00:15Z 2026-05-07T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan kebijakan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara nasional sudah berlaku. Maka SPBU swasta diminta menyerap pasokan solar hasil produksi kilang domestik milik PT Pertamina (Persero).<br />Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Laode Sulaeman membeberkan skema pembelian solar oleh badan usaha swasta ke Pertamina tersebut kini sudah mulai diimplementasikan. Artinya, saat ini produksi solar khususnya jenis CN48 oleh Pertamina sudah dialokasikan untuk SPBU swasta.<br />&quot;Sudah, sudah (sudah harus beli ke Pertamina),&quot; jawab Laode saat dikonfirmasi mengenai progres kewajiban SPBU swasta membeli solar ke Pertamina, ditemui di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, Rabu (6/5/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai swasembada energi, mengingat kapasitas produksi kilang di dalam negeri terutama dari RDMP Balikpapan saat ini dinilai sudah mencukupi kebutuhan nasional. Pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga stabilitas stok energi.<br />&quot;Sebenarnya kan sejak diumumkan, itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Dan kalau ditanya ke swasta pasti sudah ada, coba saja tanya,&quot; kata Laode.<br />Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bertambahnya kapasitas kilang Balikpapan membuka peluang Indonesia menghentikan impor BBM. Pasalnya, kebutuhan nasional bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.<br />&quot;Insya Allah begitu RDMP Kilang Balikpapan diresmikan pengoperasiannya mulai tahun ini, impor solar dihentikan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kedaulatan energi dengan tidak lagi mengandalkan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri melalui impor,&quot; kata Bahlil.<br />Menurut Bahlil kebutuhan solar Indonesia tercatat sebesar 39,8 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, program B40 menyumbang pasokan Fatty Acid Methyl Este sebesar 15,9 juta kiloliter kl per tahun, sehingga kebutuhan solar murni B0 tersisa 23,9 juta kl per tahun.<br />Dengan produksi nasional yang saat ini mencapai 26,5 juta kl per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai pertengahan 2026 untuk produk CN 48 dan CN 51 mulai pertengahan 2026.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506135125-4-732747/tak-lagi-impor-spbu-swasta-kini-wajib-beli-solar-ke-pertamina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308873 2026-05-07T01:00:12Z 2026-05-07T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> pada Rabu (6/5/2026). Pelantikan berlangsung di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>.<br />Menurut Bahlil, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di berbagai unit strategis <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>. Ditambah, target Presiden Prabowo Subianto kepada <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> juga cukup besar.<br />&quot;Ya, kita hari ini melakukan pelantikan dalam rangka reorganisasi, dalam rangka penyehatan dan mencari formulasi tim yang lebih. Ya, lebih cepatlah. Karena target dari Bapak Presiden sangat besar kepada kita. Jadi, kita melakukan percepatan dengan membuat perubahan,&quot; ujar Bahlil ditemui usai acara pelantikan, Rabu (6/5/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Adapun data pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:<br />1. Dr. Erick Hutrindo, S.T., M.T. menjadi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.<br />2. Rakhmawati, S.T. menjadi Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.<br />3. Joko Hadi Wibowo, S.T., M.T. menjadi Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.<br />4. Totoh Abdul Fatah, S.Si., M.A.P. menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.<br />5. Dr. Asep Kurnia Permana, S.T., M.Sc. menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.<br />6. Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si. menjadi Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara.<br />7. Dr. Priatin Hadi Wijaya, S.T., M.T. menjadi Direktur Panas Bumi.<br />8. Noor Arifin Muhammad, S.T., M.SIE. menjadi Direktur Bioenergi.<br />9. Gigih Udi Atmo, S.T., M.EPM., Ph.D. menjadi Direktur Konservasi Energi.<br />10. Tony Susandy, S.T., M.B.A. menjadi Direktur Energi Terbarukan.<br />11. Ryllo Ashuri Panay, AP., M.M. menjadi Direktur Penanganan Aset Barang Bukti.<br />12. Ir. Yunus Saefulhak, M.M., M.T. menjadi Inspektur II.<br />13. Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati, S.T., M.Sc. menjadi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).<br />14. Surya Herjuna, S.Hut., M.Si. menjadi Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.<br />15. Ir. Edi Wibowo, M.T. menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.<br />16. Bayu Nugroho, S.T., M.B.A. menjadi Kepala Pusat Pengembangan SDM Geologi, Mineral, dan Batubara.<br />17. Sumartono, S.H., S.E., M.T., M.H. menjadi Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan.<br />18. Chrisnawan Anditya, S.T., M.T. menjadi Direktur Bahan Bakar Minyak.<br />19. Ir. Surya Widyantoro, S.T., M.T. menjadi Deputi Eksploitasi SKK Migas.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506131259-4-732716/bahlil-lantik-19-pejabat-tinggi-di-lingkungan-kesdm-ini-daftarnya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-07T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308831 2026-05-06T07:00:11Z 2026-05-06T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera menerapkan pajak baru untuk sektor batu bara dan nikel atas 'durian runtuh' keuntungan industri. Pajak ini kerap disebut sebagai windfall profit tax.<br /> <br />Pengenaan windfall tax terhadap sektor pertambangan dan pengelolaan nikel ini akan dikenakan beriringan dengan pemberlakuan bea keluar. Saat ini, kebijakan itu kata dia masih didiskusikan dengan <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>.<br /> <br />&quot;Nanti ada, tapi itu masih didiskusikan dengan <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>. Saya terima aja pokoknya duitnya,&quot; kata Purbaya dikutip Rabu (6/5/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Purbaya mengatakan, pengenaan bea keluar plus windfall tax profit untuk komoditas nikel ditujukan untuk mengompensasi subsidi energi yang telah digelontorkan pemerintah di tengah tingginya gejolak harga minyak mentah dunia, akibat konflik di Timur Tengah.<br /> <br />&quot;Yang jelas cukup untuk menutup kenaikan subsidi APBN kita. Nanti juga yang nikel, itu kan bahan baku nya salah satu bahan baku baterai kan,&quot; paparnya.<br /> <br />Sebagai kompensasi terhadap pengenaan biaya tambahan itu, Purbaya memastikan, akan memberikan insentif terhadap produk turunan nikel, supaya permintaannya tetap tinggi di dalam negeri.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Kita akan mendorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu supaya laku. Pokoknya nanti produk yang memakai bahan baku dalam negeri dia akan mendapat insentif lebih, kira-kira gitu. Nanti masih didiskusikan, baru didiskusikan,&quot; kata Purbaya.<br /> <br />Sebagai informasi, kinerja ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya (HS75) menjadi salah satu produk penopang surplus neraca perdagangan di Indonesia untuk periode Januari-Maret 2026. Nilainya mencapai US$ 3,24 miliar.<br /> <br />Salah satu negara tujuan utama ekspor nikel dan barang daripadanya ialah China dengan nilai mencapai US$ 2,8 miliar. Nilai ekspornya bahkan masih mampu naik 69,01% dibanding periode Januari-Maret 2025.<br /> <br /> <br /> <br />(haa/haa)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506074432-4-732597/siap-siap-purbaya-bakal-terapkan-pajak-baru-ke-batu-bara-nikel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308755 2026-05-06T01:00:35Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji penerapan sistem bagi hasil di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) bisa juga diberlakukan untuk industri pertambangan mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> (minerba).<br />Menurut Bahlil, langkah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memperkuat peran negara dalam kepemilikan dan penguasaan tambang.<br />&quot;Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33 (UUD 1945),&quot; jelas Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).<br />Bahlil menjelaskan, pemerintah ingin memastikan bahwa baik tambang lama maupun baru dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara.<br />Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah mengadopsi pola kerja sama seperti di sektor hulu migas.<br />Perlu diketahui, di industri hulu migas setidaknya terdapat dua skema kerja sama antara pemerintah dan investor yakni melalui Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/ PSC) Cost Recovery dan PSC Gross Split.<br />Kedua jenis kontrak ini merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan investor.<br />Menurut Bahlil, model kerja sama ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di sektor pertambangan mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>.<br />&quot;Dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada Cost Recovery, ada Gross Split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,&quot; katanya.<br />Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa skema konsesi tidak akan dihapus. Pemerintah tetap mempertahankan sistem tersebut, namun dengan penyesuaian agar porsi pendapatan negara bisa lebih besar dan lebih seimbang.<br />&quot;Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar,&quot; ujar Bahlil.<br /> <br /> <br /> <br />(ven/wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505175445-4-732540/pemerintah-kaji-bagi-hasil-migas-berlaku-di-tambang-ini-alasannya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308726 2026-05-06T01:00:33Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji penerapan skema bagi hasil seperti di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) diberlakukan juga untuk industri pertambangan mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> (minerba).<br />Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (5/4/2026).<br />Dalam pertemuan itu, salah satu fokus utama pembahasan adalah penataan ulang sektor pertambangan nasional.<br />&quot;Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33 (UUD 1945),&quot; ungkap Bahlil di Istana Negara, Selasa (5/5/2026).<br />Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam, baik tambang lama maupun baru, dapat memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara.<br />Setidaknya, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengadopsi pola kerja sama seperti yang diberlakukan di sektor hulu migas pada sektor pertambangan.<br />Dalam dunia hulu migas, terdapat dua skema kontrak kerja sama, yaitu Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracr/ PSC) Cost Recovery dan PSC Gross Split. Kedua jenis kontrak ini merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan investor.<br />&quot;Dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada Cost Recovery, ada Gross Split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,&quot; jelas Bahlil.<br />Meski demikian, ia menegaskan bahwa skema konsesi dalam pengelolaan tambang mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> tetap akan dipertahankan.<br />&quot;Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar,&quot; katanya.<br /> <br /> <br /> <br />(ven/wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505162821-4-732494/bahlil-kaji-bagi-hasil-hulu-migas-berlaku-di-tambang-mineral-batu-bara" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308697 2026-05-06T01:00:30Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi baik di SPBU milik PT Pertamina maupun SPBU Swasta.<br />Sebagaimana diketahui, BBM non subsidi jenis diesel dilaporkan menembus kisaran Rp30.000 per liter di sejumlah SPBU swasta, dan juga SPBU Pertamina mencapai Rp 27.900 per liter untuk jenis Pertamina Dex dan Dexlite Rp 26.000 per liter.<br />Yang paling penting, kata Bahlil, harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. <br /> <br /> <br /> <br />&quot;Sekali lagi saya katakan bahwa untuk minyak subsidi baik itu bensin, solar maupun LPG tidak akan ada kenaikan. Saya katakan tidak akan ada kenaikan. Namun untuk BBM yang sifatnya industri atau hanya untuk orang-orang yang mampu itu penyesuaiannya berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan peraturan menteri ESDM tahun 2022 ya,&quot; kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).<br />Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Laode Sulaiman menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi, terutama diesel yang banyak digunakan sektor industri tidak lepas dari kondisi geopolitik global yang saat ini masih bergejolak.<br />&quot;Ya tentu kalau kita perhatikan kan kondisi geopolitik ini tidak stabil ya. Naik turun, naik turun, naik turun,&quot; kata Laode ditemui di <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Senin malam, (4/5/2026).<br />Meski begitu, menurut Laode pemerintah saat ini lebih memprioritaskan aspek ketahanan energi, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri. Dengan begitu, pemerintah belum berfokus pada intervensi harga.<br />&quot;Yang paling penting buat kita itu saat ini menjaga stok aja aman. Udah itu aja dulu, kita nggak usah pikirin dulu. Ini tapi stok aman aja udah, itu yang paling penting,&quot; katanya.<br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505152938-4-732469/harga-bbm-diesel-non-subsidi-tembus-rp30000-liter-ini-kata-bahlil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308668 2026-05-06T01:00:28Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bahwa sektor pertambangan mengalami kontraksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama 2026.<br />Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi 2,14% pada kuartal pertama 2026 dan menjadi yang terdalam di antara lapangan usaha lainnya.<br />Kepala BPS Amalia Adhininggar Widysanti saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026) membeberkan alasan kontraksi pertumbuhan lapangan usaha pertambangan.<br />Amalia menjelaskan, kontraksi di sektor pertambangan ini karena adanya penurunan produksi hasil tambang seperti bijih logam, minyak dan gas, serta <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>.<br />&quot;Pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi tadi kan minus 2,14% karena salah satunya adalah pertambangan bijih logam terkontraksi sebesar 12,22% kemudian juga ada kontraksi pertambangan minyak gas dan juga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> juga mengalami penurunan produksi,&quot; kata Amalia.<br />Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencatatkan pertumbuhan 5,61% secara tahunan atau year on year (yoy).<br />Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan 5,39% pada kuartal IV-2026 maupun pada periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal I-2025 sebesar 4,87% yoy.<br />Pada periode ini, bertepatan dengan Lebaran. Pemerintah dan perusahaan menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mampu mendorong daya beli masyarakat.<br />Ini terlihat pada konsumsi masyarakat terus tumbuh yang terlihat pada restoran dan hotel. Pertumbuhan transaksi online dari e-retail dan marketplace juga tumbuh. Nilai barang impor konsumsi naik 6,12% yoy.<br /> <br /> <br /> <br />(wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505150651-4-732450/sektor-tambang-kontraksi-di-kuartal-i-2026-bps-beberkan-alasannya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308639 2026-05-06T01:00:26Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapatkan informasi hasil penelitian JP Morgan dan ADB bahwa stabilitas perekonomian Indonesia saat ini makin kuat, dan mampu meredam potensi <span style="background-color: yellow;">krisis energi</span> global.<br />&quot;Kalau ada krisis global kita nomor 2 paling kuat di banding negara-negara lain, bahkan di atas Amerika Serikat, di atas China, di atas Australia dan lain-lain,&quot; kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5/2026).<br />Berdasarkan laporan JP Morgan, Purbaya mengatakan, ketahanan energi Indonesia yang mencapai 77% terhadap <span style="background-color: yellow;">krisis energi</span> global itu hanya terpaut di bawah Afrika Selatan yang sebesar 79%. Namun, mampu di atas China yang sebesar 76%, Amerika Serikat 70%, Australia 68%, hingga Swedia 66%.<br /> <br /> <br /> <br />Menurutnya, laporan itu juga menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang eksposur rendah terhadap krisis dengan buffer yang kuat. Masuk ke dalam golongan seperti Indonesia ini ialah Rusia, Arab Saudi, Brazil, Argentina, dan Turki.<br />&quot;Ini dari JP Morgan, ADB juga melakukan studi yang sama, cuma mereka enggak bisa publish, karena kalau publish nanti negara-negara yang di bawah guncang, jadi mereka yang di bawah minta jangan dipublished,&quot; paparnya.<br />&quot;Tapi official ADB bilang sama saya kita di atas, top 2 juga, jadi di tengah <span style="background-color: yellow;">krisis energi</span> dan krisis global ini kita fondasinya amat kuat,&quot; tegas Purbaya.<br />Purbaya menganggap, laporan ini sekaligus membantah &quot;noice&quot; dari ekonom dalam negeri bahwa Indonesia akan memasuki periode krisis seperti krisis moneter 1998. Ia menilai, ekonom yang bicara itu justru belum lahir saat krisis terjadi.<br />&quot;Mungkin 97-98 belum pada lahir tuh, terus menganalisa, tapi tidak lihat pada waktu itu apa yang terjadi pada ekonomi kita,&quot; tutur Purbaya.<br /> <br />(arj/haa)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505141710-4-732423/purbaya-dibisikin-jp-morgan-adb-ri-no2-terkuat-tahan-krisis-global" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308610 2026-05-06T01:00:24Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Ledakan terjadi di sebuah tambang <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> di wilayah pegunungan Kolombia, menewaskan sembilan pekerja dan melukai sejumlah lainnya meski peringatan keselamatan sebelumnya telah disampaikan.<br />Badan pertambangan nasional Kolombia pada Senin (4/5/2026) waktu setempat menyatakan bahwa ledakan terjadi di tambang La Ciscuda yang berlokasi di provinsi Cundinamarca. Tambang tersebut dioperasikan oleh perusahaan Carbonera Los Pinos, yang hingga kini belum memberikan tanggapan atas insiden tersebut.<br />Menurut otoritas, sembilan pekerja dilaporkan tewas dalam kejadian itu, sementara enam lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit regional untuk mendapatkan perawatan medis.<br /> <br />Penyebab ledakan diduga terkait dengan akumulasi gas berbahaya di dalam tambang. Badan pertambangan mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya telah memberikan rekomendasi untuk memperkuat langkah-langkah keselamatan di lokasi tersebut saat melakukan kunjungan pada 9 April. <br />Dalam inspeksi itu, mereka menemukan adanya gas, termasuk metana, yang berpotensi membahayakan.<br />&quot;Seperti yang telah diperingatkan ANM selama kunjungan inspeksi, endapan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> dapat menghadirkan akumulasi gas seperti metana, serta konsentrasi debu <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>,&quot; demikian pernyataan badan tersebut,&quot; dilansir Reuters.<br />Insiden ini menambah daftar panjang kecelakaan serius di sektor pertambangan Kolombia, baik di tambang terbuka maupun bawah tanah. Kecelakaan semacam ini kerap terjadi, terutama di operasi ilegal atau informal serta di lokasi yang tidak menerapkan standar keselamatan yang memadai.<br /> <br /> <br /> <br />(luc/luc)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505132545-4-732391/tambang-baru-bara-meledak-9-pekerja-tewas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308581 2026-05-06T01:00:22Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan Harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> Acuan (HBA) untuk penjualan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> periode pertama Mei 2026.<br />Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 179 Tahun 2026 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> Acuan untuk Periode Pertama Bulan Mei Tahun 2026.<br />Di dalam aturan tersebut, pemerintah setidaknya memisahkan HBA berdasarkan 4 kategori. Bila dibandingkan dengan HBA pada periode kedua April 2026 lalu, keempat kategori <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> mengalami kenaikan harga pada periode pertama Mei 2026.<br />&quot;Penguatan harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> ini mencerminkan masih solidnya kebutuhan energi global, khususnya dari negara-negara Asia, meskipun transisi energi terus berlangsung,&quot; tulis Direktorat Jenderal Mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> Kementerian ESDM dalam unggahan Instagram @ditjenminerba, dikutip Selasa (5/5/2026).<br /> <br />Berikut daftar HBA periode pertama bulan Mei 2026:<br />Pertama, HBA dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,26%, Total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 ditetapkan sebesar US$ 106,57 per ton. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan HBA pada periode kedua bulan April 2026 sebesar US$ 103,43 per ton.<br />Kedua, untuk HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75%, dan ash 6,04% periode pertama bulan Mei 2026 ditetapkan sebesar US$ 79,56 per ton. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan harga periode kedua bulan April 2026 sebesar US$ 77,71 per ton.<br />Ketiga, untuk HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23%, dan ash 3,9% periode pertama bulan Mei 2026 yakni US$ 55,66 per ton. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan HBA periode kedua bulan April 2026 yang berada di level US$ 52,84 per ton.<br />Keempat, untuk HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24%, dan ash 3,88% periode pertama bulan Mei 2026 ditetapkan sebesar US$ 38,76 per ton. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode kedua bulan April 2026 yang berada di level US$ 38,30 per ton.<br /> <br /> <br /> <br />(wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505131703-4-732387/harga-batu-bara-acuan-ri-awal-mei-kompak-naik-tembus-us--10657-ton" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308552 2026-05-06T01:00:19Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketidakkonsistenan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa perihal dorongan untuk pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> di Indonesia.<br />Pemerintah menilai tekanan dunia terhadap transisi energi sering kali tidak sejalan dengan praktik nyata yang dilakukan negara-negara tersebut di dalam negeri mereka sendiri.<br />Bahlil mengkritik standar ganda yang diterapkan dunia internasional dalam isu dekarbonisasi global. Bahkan, Bahlil menegaskan Indonesia tidak akan terjebak dalam skema transisi energi yang dinilai dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan membebani masyarakat dengan harga listrik yang mahal.<br />&quot;Saya ubah PLTU-PLTU yang tadinya beberapa negara Amerika, Eropa menyuruh kita pensiun, dia suruh kita pensiun, dia sendiri nggak pensiun-pensiun. Macam mana ini? Net Zero Emission 2050, 2060. Sekarang Amerika buka opsi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>. Di Eropa membuka opsi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>, ada minta ke kita untuk 20 juta per tahun,&quot; jelasnya dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa, dikutip Senin (4/5/2026).<br />Pemerintah mencatat adanya kontradiksi di mana negara-negara maju tetap membuka opsi penggunaan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> sebagai sumber energi murah di tengah ketidakpastian geopolitik global.<br />Bahlil menilai Indonesia harus berani menentukan arah kebijakan energinya sendiri tanpa harus sepenuhnya mengikuti narasi yang didorong oleh pihak luar.<br />&quot;Jadi ini seperti orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Dan kalau seperti ini berarti kan kita menari di gendang mereka. Dia suruh kita memakai energi yang mahal, sementara dia memakai energi yang murah. Saya bilang ini model apa?&quot; imbuhnya.<br />Pemanfaatan PLTU <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> dipandang sebagai strategi pertahanan atau survival mode untuk menjaga efisiensi anggaran negara. Indonesia saat ini masih memiliki cadangan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> yang sangat melimpah, sehingga pemanfaatannya untuk menjamin stabilitas pasokan listrik domestik.<br />&quot;Saya putuskan saya bilang <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> jalan aja dulu. Ini bicara tentang survival mode. Kita bicara tentang efisiensi. Jangan kita korbankan rakyat kita dengan harga listrik yang besar,&quot; tegasnya.<br />Kendati begitu, pemerintah menyebutkan tetap berkomitmen pada target Net Zero Emission pada 2060 melalui pengembangan energi baru terbarukan secara bertahap.<br />Namun, kedaulatan energi tetap menjadi prioritas utama agar Indonesia memiliki kendali penuh atas sumber daya alamnya sendiri demi kemakmuran rakyat banyak.<br />&quot;Bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita tidak bisa menggantungkan nasib kita kepada negara lain,&quot; tandasnya.<br /> <br /> <br /> <br />(wia)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505124430-4-732354/as-eropa-nyuruh-ri-pensiunkan-pltu-bahlil-tapi-mereka-sendiri-nggak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308523 2026-05-06T01:00:17Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Terminal BBM Karimun tetap beroperasi normal meskipun sempat terseret isu sanksi Uni Eropa dalam dinamika perdagangan energi global.<br />Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Laode Sulaiman menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdampak langsung terhadap operasional terminal.<br />Bahkan, ia memandang jika terminal BBM Karimun justru memiliki peran strategis dalam memperkuat infrastruktur energi nasional. Ke depan, fasilitas tersebut masih berpotensi untuk ditingkatkan kapasitas penyimpanannya (storage).<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Jadi semuanya berjalan, bahkan Karimun ini nanti merupakan salah satu penguatan buat kita juga. Karena di sana kan masih ada space untuk kita bisa nambah kapasitas storage-nya lagi,&quot; kata Laode ditemui di <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Senin malam (4/5/2026).<br />Oleh sebab itu, ia pun memastikan meskipun isu sanksi mencuat, seluruh rencana pengembangan maupun operasional terminal tetap berjalan sesuai rencana. Apalagi isu ini bukan hal yang baru.<br />&quot;Dari sebelumnya kan sudah ada isu-isu. Kita on track aja. Kita kan juga negara bebas aktif ya secara politik. Jadi kita semua kepentingan kerja sama dengan berbagai negara kita lakukan. Tidak hanya satu negara,&quot; katanya.<br />Sebagaimana diketahui, Uni Eropa resmi memasukkan Terminal Minyak Karimun (Karimun Oil Terminal) di Indonesia ke dalam daftar sanksi terbaru terhadap Federasi Rusia.<br />Hal tersebut tertuang dalam paket sanksi ke-20 oleh negara-negara Anggota UE terhadap Rusia yang dirilis Uni Eropa pada 23 April 2026.<br />Berikut Rinciannya: <br />Sektor Energi<br /> <br />Sebanyak 36 entitas baru dari sektor energi Rusia dimasukkan ke dalam daftar sanksi, mencakup kegiatan eksplorasi, ekstraksi, penyulingan, hingga transportasi minyak.<br />Uni Eropa menambahkan entitas baru dalam jaringan kapal bayangan Rusia, termasuk perusahaan di negara ketiga, satu perusahaan asuransi maritim besar, serta 46 kapal tambahan. Total kapal yang masuk daftar kini mencapai 632 kapal, yang dikenai larangan akses pelabuhan dan layanan. Namun, 11 kapal juga dicabut dari daftar karena kembali mematuhi aturan.<br />Diterapkan kewajiban uji tuntas bagi penjual di Uni Eropa serta klausul &quot;tidak untuk Rusia&quot; dalam kontrak penjualan guna mencegah kapal digunakan dalam jaringan ilegal. Diperkenalkan juga aturan pembongkaran (scrapping) kapal untuk mengurangi armada bayangan.<br />Dua pelabuhan Rusia, Murmansk dan Tuapse, masuk daftar sanksi, bersama satu pelabuhan di negara ketiga, yaitu Karimun Oil Terminal di Indonesia, karena terkait dengan penghindaran batas harga minyak dan armada bayangan Rusia.<br />Uni Eropa menyiapkan dasar hukum untuk melarang transportasi minyak Rusia di masa depan, bekerja sama dengan G7 dan Price Cap Coalition.<br />Dilarang memberikan layanan perawatan bagi kapal LNG dan kapal pemecah es Rusia.<br />Operator Uni Eropa diperbolehkan mengakhiri kontrak jangka panjang dengan pihak Rusia.<br /> <br />Sektor Keuangan<br /> <br />20 bank Rusia tambahan dilarang berbisnis dengan operator Uni Eropa. Total bank yang terdampak kini mencapai 70 bank.<br />Empat bank di Kyrgyzstan, Laos, dan Azerbaijan dikenai larangan transaksi karena membantu Rusia menghindari sanksi.<br />Diberlakukan larangan penuh terhadap transaksi dengan penyedia layanan kripto Rusia, termasuk platform terdesentralisasi.<br />Penggunaan stablecoin RUBx dan rubel digital dilarang karena berpotensi digunakan untuk menghindari sanksi.<br />Dilarang bekerja sama dengan agen yang memfasilitasi transaksi internasional Rusia untuk menghindari sanksi.<br />Lima entitas keuangan dari negara ketiga dicabut dari daftar setelah memberikan komitmen kepatuhan.<br /> <br />Sektor Perdagangan<br /> <br />Barang senilai lebih dari 365 juta euro, mulai dari karet hingga traktor, dilarang diekspor ke Rusia.<br />Pembatasan teknologi militer, termasuk bahan peledak, peralatan laboratorium, serta pelumas berkinerja tinggi.<br />Penyediaan layanan keamanan siber ke Rusia dibatasi.<br />Logam, bahan kimia, dan mineral senilai lebih dari 530 juta euro dikenai larangan impor.<br />Kuota amonia ditetapkan batas impor untuk menahan volume yang masuk.<br /> <br />Industri Militer Rusia<br /> <br />58 perusahaan dan individu yang terlibat dalam produksi militer, termasuk drone, dikenai sanksi.<br />Target pemasok global, termasuk entitas dari China, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Belarusia yang memasok barang dual-use.<br /> <br />Anti-Penghindaran Sanksi<br /> <br />Uni Eropa menindak Kyrgyzstan karena gagal mencegah ekspor ulang barang seperti mesin dan peralatan telekomunikasi ke Rusia yang digunakan untuk produksi drone dan rudal.<br />Penambahan 60 entitas, terdiri dari 32 entitas di Rusia dan 28 di negara ketiga seperti China, Turki, UEA, dan Thailand.<br /> <br />Sanksi Tambahan<br /> <br />120 entitas dan individu baru, termasuk 33 individu dan 83 entitas yang dikenai pembekuan aset dan larangan perjalanan. Target mencakup oligarki, pelaku penculikan anak Ukraina, propagandis, serta pihak yang menjarah warisan budaya.<br /> <br />Perlindungan Hukum bagi Perusahaan UE<br /> <br />Pengadilan negara anggota kini dapat menjatuhkan denda terhadap pihak Rusia yang mengajukan gugatan bermotif penyalahgunaan.<br />Perusahaan UE dapat menuntut ganti rugi atas putusan hukum yang merugikan di negara ketiga.<br />Diberlakukan larangan transaksi terhadap pihak yang membantu penegakan putusan tersebut.<br />Sanksi juga menyasar pihak Rusia yang memanfaatkan pengambilalihan aset perusahaan UE secara tidak sah.<br /> <br />Langkah Tambahan<br /> <br />Situs &quot;cermin&quot; media seperti Russia Today dan Sputnik akan diblokir di Uni Eropa.<br />Dilarang menerima pendanaan dari pemerintah Rusia dalam bidang penelitian dan inovasi.<br /> <br />Perluasan ke Belarusia<br />Paket ini juga mencerminkan sejumlah sanksi terhadap Rusia ke dalam rezim sanksi terhadap Belarusia, terutama di bidang perdagangan, keuangan, layanan, dan perlindungan hukum.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505115929-4-732337/terseret-sanksi-ue-terminal-minyak-karimun-dipastikan-tetap-jalan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5308494 2026-05-06T01:00:15Z 2026-05-06T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar keuangan global dinilai sedang terlena oleh euforia yang salah arah, di tengah lonjakan harga energi akibat konflik Iran. Sejumlah pakar memperingatkan, kondisi ini bisa menyeret ekonomi dunia menuju resesi besar dalam waktu dekat.<br />Pendiri sekaligus Direktur Intelijen Pasar Energy Aspects, Amrita Sen, menilai investor saat ini meremehkan dampak serius dari guncangan harga minyak. Ia menyebut pasar saham justru menunjukkan ketahanan yang tidak sejalan dengan kondisi fundamental.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Ini adalah teka-teki terbesar bagi kami. Seharusnya harga minyak lebih tinggi dan pasar saham jauh lebih lemah,&quot; kata Sen kepada CNBC International, dikutip Selasa (5/5/2026).&quot;Saya pikir kita terlena menuju potensi resesi yang cukup besar.&quot;<br /> <br /> <br /> <br />Meski biaya energi melonjak tajam, indeks S&amp;P 500 justru mencetak rekor tertinggi intraday di level 7.230,12 pada 1 Mei. Kenaikan ini terjadi di tengah lonjakan harga minyak lebih dari 50% sejak konflik AS-Iran pecah pada akhir Februari.<br />Menurut Sen, ada &quot;euforia yang sangat keliru&quot; di kalangan investor global yang menganggap <span style="background-color: yellow;">krisis energi</span> hanya berdampak terbatas, terutama bagi Asia. Padahal, gangguan pasokan minyak berpotensi meluas dan menghantam ekonomi global secara menyeluruh.<br /> <br /> <br />Ia juga menyoroti janji OPEC untuk meningkatkan produksi minyak. Namun, menurutnya, langkah tersebut masih jauh dari cukup untuk menggantikan pasokan yang hilang akibat konflik.<br />Sen menekankan bahwa kunci utama terletak pada kondisi Selat Hormuz. Jika jalur vital ini tetap terganggu, maka dunia harus menghadapi penurunan permintaan minyak secara drastis hingga 10 juta barel per hari, level yang terakhir terjadi pada 2013.<br />&quot;Ini tantangan besar. Kita bahkan mungkin membutuhkan harga minyak yang lebih tinggi untuk menekan permintaan,&quot; ujarnya.<br />Ke depan, Sen memperkirakan harga minyak mentah di kisaran US$80-90 per barel, atau setara sekitar Rp1,36 juta hingga Rp1,53 juta per barel, akan menjadi batas bawah baru. Harga yang tinggi dalam waktu lama diprediksi akan merambat ke berbagai sektor, mulai dari LNG, bahan kimia, hingga pupuk.<br />&quot;Tunggu saja harga makanan mulai naik, karena gangguan transportasi urea dan terbatasnya pasokan gas untuk sektor pupuk,&quot; katanya juga memperingatkan dampak lanjutan terhadap harga pangan. &quot;Ini adalah <span style="background-color: yellow;">krisis energi</span> besar-besaran,&quot; tambahnya.<br />Sinyal serupa juga disampaikan Kepala Ekonom Eropa di Morgan Stanley, Jens Eisenschmidt. Ia melihat tekanan mulai terasa luas di berbagai sektor, termasuk industri penerbangan yang menghadapi potensi kekurangan bahan bakar jet.<br />&quot;Ketegangan terlihat meningkat dalam sistem. Saya pikir kita mendekati hari perhitungan,&quot; ujar Eisenschmidt.<br />Harga minyak global pun terus merangkak naik. Minyak mentah Brent tercatat mencapai US$111,23 per barel (sekitar Rp1,89 juta), sementara West Texas Intermediate (WTI) menyentuh US$104,16 per barel (sekitar Rp1,77 juta).<br />Eisenschmidt menambahkan, jika konflik tidak segera mereda, peluang bank sentral seperti Bank Sentral Eropa untuk mengendalikan inflasi akan semakin kecil. Bahkan, risiko kenaikan suku bunga tambahan pun kian terbuka.<br />&quot;Kita harus benar-benar memperhatikan satu hingga dua minggu ke depan. Jika tidak ada solusi, saya pikir kenaikan suku bunga oleh ECB (bank sentral Eropa) akan sulit dihindari,&quot; katanya.<br /> <br /> <br /> <br />(sef/sef)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20260505134230-17-732409/pakar-sebut-pasar-keuangan-salah-arah-resesi-besar-dalam-waktu-dekat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-05-06T01:00:00Z