Ugems Portal https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17 2026-06-21T19:10:00Z 2026-06-21T19:10:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323514 2026-06-21T01:00:10Z 2026-06-21T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa beberapa hari ini. Direktur utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku pihaknya memahami kesulitan yang dialami masyarakat atas peristiwa tersebut.<br /> <br />Adapun salah satu alasan di balik pemadaman bergilir ini adalah kendala teknis yang terjadi di dua pembangkit listrik di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN. Keduanya mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.<br /> <br />Menurut Darmawan, saat ini pihaknya terus mempercepat perbaikan dua pembangkit listrik tersebut agar pasokan listrik kembali lancar. <br /> <br />&quot;Untuk itu kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa,&quot; kata Darmawan dalam konferensi pers Update Sistem Ketenagalistrikan, Jumat (19/6/2026).<br /> <br />Dia juga sempat menyinggsung soal pasokan batubara, yang menjadi bahan bakar dalam menyediakan tenaga listrik. <br /> <br /> <br />&quot;Dengan alokasi medium rank <span style="background-color: yellow;">coal</span> atau batubara dengan tingkat kalori menengah dan arahan dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar,&quot; ungkap Darmawan.<br /> <br />Untuk itu dia mengapresiasi produsen batubara yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik milik PLN dan milik mitra PLN.<br /> <br />&quot;Dalam proses ini kami berkoordinasi secara intens, kontinyu, terus-menerus dengan Tim Dirjen Minerba sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat,&quot; ungkap Darmawan.<br /> <br />Dia menjelaskan saat ini proses penyaluran medium rank <span style="background-color: yellow;">coal</span> disalurkan kepada PLTU di seluruh Pulau Jawa baik PLTU milik PLN maupun miliki mitra PLN atau PLTU independen power produser.<br />&quot;Di antaranya untuk di Jawa, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLT Suralaya 1 sampai 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu, dan untuk PLTU di Jawa bagian timur, di antara PLTU Python 1 dan 2, PLTU Python 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar,&quot; terang Darmawan.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />(hsy/hsy)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260620145133-4-744262/bos-pln-jelaskan-alasan-pemadaman-bergilir-kapan-berakhir" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-21T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323445 2026-06-20T01:00:25Z 2026-06-20T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya hambatan pasokan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero) di tengah isu pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah.<br />Pemerintah melakukan evaluasi untuk memastikan ketersediaan energi primer tetap terjaga agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.<br />Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> dari total kebutuhan tahunan nasional sebesar 154 juta ton. Dia menegaskan otoritas energi tengah mencari solusi teknis terkait ketersediaan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kalori menengah yang dilaporkan mulai mengalami penurunan kualitas secara alami.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Yang jelas untuk sampai dengan bulan Juni tadi kita sudah rapat itu ada kendala memang sedikit terhadap <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> yang medium kalori yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kita ini kan semakin hari kan semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya enggak ada masalah overall,&quot; ujarnya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (19/6/2026).<br />Berdasarkan data Kementerian ESDM, total kebutuhan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> PLN untuk tahun 2026 mencapai 154 juta ton, namun hingga saat ini volume yang terikat kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton. Pemerintah terus memacu sinkronisasi data agar kekurangan tersebut segera terpenuhi melalui koordinasi intensif dengan para produsen tambang dalam negeri.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;<span style="background-color: yellow;">batu bara</span>nya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,&quot; kata Bahlil.<br />Memang, pemadaman listrik bergilir dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah pada Jumat (19/6/2026). Mulai dari wilayah Tangerang Selatan, Depok, hingga kawasan Universitas Indonesia (UI).<br />Sejumlah warganet mengaku listrik baru kembali menyala setelah padam selama dua hingga tiga jam, sementara sebagian lainnya menyebut listrik masih belum pulih hingga sore hari.<br />&quot;Mati (listrik) dari jam 8 sampai sekarang belum nyala,&quot; tulis pengguna @hrsdty dikutip Jumat (19/6/2026).<br />Sementara itu, pengguna lainnya mengaku listrik di wilayahnya telah padam selama lebih dari tiga jam sehingga mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari.<br />&quot;Mati sudah 3 jam lebih, urusan jadi kacau,&quot; tulis pengguna @melonpea01.<br />PLN Buka Suara<br />Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan langkah tersebut dilakukan karena adanya kendala teknis operasional pembangkit. Selain itu, terdapat dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak dapat beroperasi sementara waktu dan menyebabkan kemampuan pasokan listrik sistem Jawa menurun.<br />&quot;PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan,&quot; ujar Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).<br />Ia lantas menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat pemadaman tersebut. Adapun, manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem.<br /> <br />(ven/arj)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619144631-4-744099/muncul-isu-gangguan-pasokan-batu-bara-saat-pemadaman-listrik-bergilir" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-20T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323416 2026-06-20T01:00:23Z 2026-06-20T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi merilis Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2026 sebagai perubahan atas aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi itu menyempurnakan tata cara penyusunan rencana kerja serta pelaporan dalam kegiatan usaha pertambangan.<br />Selain soal pelaporan, aturan anyar itu juga menetapkan pedoman mengenai proses pencampuran <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>. Hal itu untuk memberikan standar yang lebih jelas bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan.<br />Langkah itu diambil guna menjamin ketersediaan pasokan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk kebutuhan listrik dan industri di dalam negeri. Selain memastikan pasokan aman, pemerintah juga fokus menjaga kualitas komoditas serta mengoptimalkan penerimaan negara.<br /> <br /> <br /> <br />Dasar utama perubahan ini tertuang dalam tiga poin penting. Poin pertama: tertuang di dalam Pasal 19: Diantaranya ayat 2 yang berisi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pelaporan yang berisi:<br />(poin L:) Pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang mendapatkan persetujuan pencampuran Batubara.<br /> <br /> <br /> <br />Selain itu, laporan juga harus mencakup kepatuhan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta realisasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya.<br />Poin Kedua, mengutip Pasal 33: di mana, aturan mengenai perbaikan administrasi diperjelas. Jika ditemukan kesalahan prosedur atau kekeliruan dalam penilaian saat proses persetujuan atau penolakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Menteri ESDM atau Gubernur selaku pejabat berwenang berhak melakukan perbaikan tanpa prosedur tambahan yang berbelit.<br />Adapun poin ketiga: Poin ini menjadi yang paling penting yakni ditetapkannya aturan khusus mengenai pencampuran batubara melalui penambahan Pasal 34A dan 34B. Kini, pencampuran batubara hanya boleh dilakukan guna memenuhi spesifikasi mutu tertentu, dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM terlebih dahulu. Ketentuan ini berlaku bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK kelanjutan kontrak, maupun pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang RKAB-nya sudah disetujui.<br />Untuk mengajukan izin pencampuran, pelaku usaha harus mengajukan permohonan lewat sistem informasi resmi dengan melampirkan dokumen lengkap, antara lain: persetujuan RKAB pemilik batubara utama dan bahan campuran, salinan perjanjian pembelian serta penjualan, hasil uji kualitas dari lembaga survei terdaftar, serta data simulasi mutu sebelum dan sesudah pencampuran. Data mutu yang harus dilaporkan meliputi nilai kalori, kandungan belerang, kadar air, dan kadar abu. Persetujuan yang diberikan berlaku sesuai masa berlakunya RKAB, dan setiap penolakan permohonan wajib disertai alasan yang jelas.<br />Lebih lanjut, dalam Pasal 34B disebutkan bahwa ketentuan teknis yang lebih rinci mengenai pedoman permohonan, evaluasi, dan pemberian izin akan diatur tersendiri lewat Keputusan Menteri.<br />Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 ini telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 8 Juni 2026 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan.<br /> <br />(ven/arj)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619144146-4-744097/bahlil-terbitkan-aturan-pencampuran-batu-bara-ini-isi-lengkapnya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-20T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323387 2026-06-20T01:00:21Z 2026-06-20T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pencampuran bioetanol dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin aman untuk mesin kendaraan. Menyusul, pemerintah akan memandatorikan program campuran bensin dengan E5 setidaknya pada tahun 2026 ini.<br />Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahkan mesin kendaraan yang beredar saat ini aman untuk menggunakan bensin dengan campuran bioetanol yang lebih tinggi yakni hingga 30% (E30). Hal itu dinilai berdasarkan berbagai studi literatur mengenai kecocokan mesin terhadap bauran energi nabati tersebut.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Tapi saya yakin produk-produk mobil yang sekarang itu bisa sampai 30%. Itu di jurnal ada. Nah jadi kan sudah tinggal dicari saja theoretical base-nya tapi saya yakin 30% itu enggak masalah cuma tahun berapa yang bisa E10 tahun berapa yang bisa E20 tahun berapa yang bisa sampai E30,&quot; jelasnya saat ditemui di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, dikutip Jumat (19/6/2026).<br />Memang, sebelum masuk ke tahap E20 yang ditargetkan pada 2028, pemerintah masih memfokuskan penyelesaian tahap implementasi bauran etanol 5% (E5). Eniya menyebutkan mandatori E5 harus segera berjalan sebelum Desember tahun ini untuk mengejar target peningkatan bauran menjadi 10% (E10) pada awal tahun 2027 mendatang.<br /> <br /> <br /> <br />Khusus untuk program E20, pemerintah mulai merencanakan pengujian lapangan bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Pihaknya terus menjalin komunikasi untuk memulai uji jalan dalam waktu dekat.<br />&quot;Nah saya lagi minta asosiasi untuk ayo kita sama-sama uji langsung road test E20. Nah itu saya minta tim Gaikindo tuh. Kamu janji ya ayo kita secepatnya E20 uji road test-nya,&quot; tambahnya.<br />Penggunaan bensin campur nabati ini sebenarnya sudah dirasakan masyarakat melalui produk komersial yang beredar terbatas yakni Pertamax Green 95 di beberapa wilayah. Eniya mencontohkan bahwa konsumen yang telah menggunakan bensin dengan campuran etanol 5% atau E5 umumnya merasakan tarikan mesin yang lebih responsif dibandingkan menggunakan bensin murni.<br />&quot;Loh ini tahu bensin E5 kan selalu beli green pertamax toh? Ya kamu merasanya lebih irit atau enggak? Tuh aku enggak mengkondisikan dia untuk jawab lho ya. Tuh gasnya lebih ringan,&quot; tandasnya.<br />Berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, setidaknya terdapat pabrik baru yang akan memproduksi etanol fuel grade (FGE) dengan kadar lebih dari 99%.<br />Beberapa pabrik etanol tersebut antara lain PT Indonesia Ethanol Industry di Lampung dengan kapasitas 20.000 kiloliter (KL), PT Madu Baru di Yogyakarta sebesar 7.500 KL, PT Indo Acidatama di Solo sebesar 3.000 KL.<br />Kemudian di Jawa Timur terdapat PT Energi Agro Nusantara dan PT Molindo Raya Industrial. Adapun, masing-masing memiliki kapasitas FGE sebesar 30.000 KL dan 10.000 KL.<br />Implementasi E5 pada 2026 akan dilakukan di enam wilayah. Diantaranya yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pihaknya selanjutnya berencana memperluas cakupan wilayah penerapan bioetanol pada tahun selanjutnya.<br />Sebagai contoh, pada 2027 program E5 akan diperluas dengan menambahkan Bali sebagai wilayah implementasi. Kemudian mulai 2028, kadar campuran bioetanol ditingkatkan menjadi 10% (E10) dengan cakupan wilayah yang tetap.<br />Kemudian pada 2029 hingga 2030, implementasi E10 akan diperluas lagi dengan memasukkan Lampung sebagai wilayah baru. Dengan demikian, total terdapat delapan wilayah yang menjalankan program tersebut.<br /> <br />(ven/arj)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619143533-4-744086/jangan-khawatir-pakai-bbm-bioetanol-mesin-mobil-aman-sampai-e30" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-20T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323358 2026-06-20T01:00:19Z 2026-06-20T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki berbagai rencana dalam menggencarkan penggunaan energi terbarukan dalam sektor energi. Beberapa program yang digencarkan untuk diimplementasikan setidaknya pada tahun ini berupa campuran bahan bakar minyak khususnya jenis solar dengan biodiesel 50% (B50), dan jenis bensin dengan bioetanol 5% (E5).<br />Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Eniya Listiani Dewi menargetkan, khusus penetapan mandatori E5 dapat dilakukan sebelum akhir tahun ini guna mengejar target bauran yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya.<br />&quot;Target kita kan intinya sebelum Desember sudah dimandatorikan dulu 5% karena Januari kan ngejar yang 10% gitu. 2028 baru yang Januari 2028 baru 20% gitu,&quot; ujarnya saat ditemui di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, dikutip Jumat (19/6/2026).<br /> <br /> <br /> <br /> <br />Dikejarnya program E5 juga dibarengi dengan kesiapan regulasi, termasuk pembebasan cukai etanol untuk bahan bakar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemerintah juga sudah menyederhanakan proses perizinan pencampuran bahan bakar minyak (BBN) agar para badan usaha dapat bergerak lebih cepat dalam mendistribusikan bensin ramah lingkungan tersebut.<br />&quot;PMK yang bebas juga sudah keluar. Terus satu lagi Permen yang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) untuk nanti kalau izin-izin hanya perlu IUN gitu lho. KBLI-nya baru,&quot; tambahnya.<br />Terkait pasokan bahan baku, pihaknya menekankan bahwa bioetanol yang digunakan harus bersumber dari produksi dalam negeri. Saat ini, pemerintah terus mengidentifikasi kapasitas produksi nasional guna memastikan kecukupan volume alokasi yang akan dicantumkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen).<br />&quot;Mandatori untuk E5 itu oke untuk nanti dikeluarkan Kepmen alokasi volume. Tetapi arahan dari beliau adalah harus lokal,&quot; tegasnya.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />Nantinya, pemerintah juga akan melakukan uji jalan (road test) untuk campuran bioetanol yang lebih tinggi hingga 20% atau E20. Kolaborasi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akan segera dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi mesin kendaraan di tanah air.<br />Namun perlu diketahui, sebelum masuk ke tahap E20 yang ditargetkan pada 2028, pemerintah kini memfokuskan penyelesaian tahap implementasi bauran etanol 5% (E5). Eniya menyebutkan mandatori E5 harus segera berjalan sebelum Desember tahun ini untuk mengejar target peningkatan bauran menjadi 10% (E10) pada awal tahun 2027 mendatang.<br />&quot;Nah saya lagi minta asosiasi untuk ayo kita sama-sama uji langsung road test E20. Nah itu saya minta tim Gaikindo tuh. Kamu janji ya ayo kita secepatnya E20 uji road test-nya,&quot; tandasnya.<br /> <br />(ven/arj)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619143124-4-744085/tak-cuma-biodiesel-b50-pemerintah-juga-bakal-terapkan-bioetanol-e5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-20T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323329 2026-06-20T01:00:17Z 2026-06-20T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan hasil rangkaian uji coba program campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan biodiesel 50% (B50). Hasilnya, uji coba program yang ditargetkan berjalan pada 1 Juli 2026 mendatang, sudah menunjukkan hasil positif di enam sektor utama pengguna B50.<br />Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa standar kualitas untuk B50 telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.<br /> <br /> <br /> <br />Dia menyebut para pengusaha saat ini sudah menyatakan kesanggupan untuk meningkatkan produksi sesuai dengan spesifikasi baru yang ditetapkan pemerintah dalam waktu dekat.<br />&quot;Sudah, sudah, sudah kalau spek. Jadi dari alat berat terus dipastikan speknya sudah turun 20 PPM untuk water content dan seterusnya monogliserida dan lain-lain itu lho. Itu sudah mereka sanggup dengan spek tersebut. Jadi sudah oke,&quot; jelasnya saat ditemui di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, dikutip Jumat (19/6/2026).<br />Di samping itu, pemerintah saat ini tengah merampungkan dua Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai payung hukum kebijakan mandatori tersebut. Satu regulasi difokuskan pada penentuan spesifikasi dan aturan wajib penggunaan, sementara regulasi lainnya akan mengatur rincian alokasi volume biodiesel untuk semester kedua tahun ini melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Mandatorinya kan di Kepmen. Kan ada dua Kepmen. Kepmen mandatori sudah Pak Menteri tinggal teken. Terus lanjut saya sedang bahas dengan Migas,&quot; lanjut Eniya.<br />Pihaknya juga tengah mematangkan perhitungan volume alokasi dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan energi nasional hingga akhir tahun. Koordinasi dilakukan guna memastikan kesiapan pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) agar distribusi di seluruh wilayah Indonesia tetap stabil, terutama saat menghadapi masa puncak konsumsi seperti Natal dan Tahun Baru.<br />&quot;Volume. Karena kan perkiraan Nataru, perkiraan ini kan dihitung semua. Gitu. Terus kesiapan volume dari FAME-nya juga. Kalau B50 tinggal go saja,&quot; tandasnya.<br />Berdasarkan data <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, implementasi program B50 yang ditargetkan mulai Juli 2026 tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.<br />Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Adapun, hingga pertengahan April 2026, realisasi penyaluran biodiesel nasional sendiri telah mencapai 3,90 juta kilo liter atau sekitar 24,9% dari total alokasi awal tahun sebesar 15,65 juta kilo liter.<br />Secara teknis, spesifikasi B50 ditingkatkan untuk menjaga performa mesin, diantaranya dengan menekan kadar air menjadi maksimal 300 ppm dan monogliserida maksimal 0,47% massa. Stabilitas oksidasi juga diperkuat menjadi minimal 900 menit untuk menjamin kualitas bahan bakar tetap prima selama masa penyimpanan dan distribusi di berbagai wilayah.<br />Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun. Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.<br /> <br />(ven/arj)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619142717-4-744084/jelang-penerapan-di-1-juli-ini-progres-kesiapan-biodiesel-b50" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-20T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323300 2026-06-20T01:00:14Z 2026-06-20T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - India tengah menggenjot program gasifikasi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dari Timur Tengah. Langkah ini semakin mendapat perhatian setelah konflik Iran-Amerika Serikat (AS) dan gangguan di Selat Hormuz sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah, LPG, dan bahan baku pupuk ke negara-negara pengimpor energi.<br />Pemerintah India baru-baru ini menyetujui skema insentif senilai US$3,9 miliar atau sekitar Rp69,42 triliun untuk mendorong pembangunan proyek gasifikasi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi impor bahan bakar, pupuk, dan bahan baku industri kimia.<br />&quot;Gasifikasi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> menciptakan opsi dan ketahanan energi, bukan jalan untuk menghilangkan ketergantungan impor sepenuhnya,&quot; kata CEO Dastur Energy Atanu Mukherjee, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat (19/6/2026).<br /> <br />Berbeda dengan pembangkit listrik <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> konvensional yang membakar <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> secara langsung, teknologi gasifikasi mengubah <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> menjadi gas sintetis atau syngas. Gas tersebut kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk seperti metanol, amonia, dimethyl ether (DME), gas alam sintetis, hingga hidrogen. DME sendiri dapat digunakan sebagai substitusi LPG impor.<br />India melihat teknologi ini sebagai solusi logis karena memiliki cadangan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> terbesar kelima di dunia. Di sisi lain, negara tersebut masih mengimpor sekitar 88% kebutuhan minyak mentah dan hampir separuh kebutuhan gas alamnya. Pemerintah bahkan menargetkan gasifikasi 100 juta ton <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> per tahun pada 2030 melalui National Coal Gasification Mission yang diluncurkan sejak 2021.<br />Meski demikian, para analis menilai jalan menuju target tersebut tidak akan mudah. Mukherjee memperkirakan India membutuhkan investasi antara US$55 miliar hingga US$78 miliar, setara Rp979 triliun hingga Rp1.388 triliun, dalam 10-15 tahun untuk membangun ekosistem gasifikasi yang matang. Investasi sebesar itu diperkirakan dapat memangkas tagihan impor energi hingga sekitar US$20 miliar (Rp356 triliun).<br />Tantangan terbesar datang dari kualitas <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> domestik India yang memiliki kandungan abu sangat tinggi, mencapai 30%-45%. Kondisi ini membuat teknologi gasifikasi yang umum digunakan di China tidak bisa langsung diterapkan. Selain itu, proses gasifikasi juga membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, sementara banyak cadangan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> India berada di wilayah yang rentan kekurangan air.<br />Kendala lain adalah lambatnya pengembangan proyek. Saat ini India baru memiliki satu fasilitas gasifikasi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> skala komersial dengan kapasitas sekitar 2 juta ton per tahun. Untuk mencapai target 2030, negara tersebut harus membangun puluhan fasilitas baru dalam waktu kurang dari lima tahun. Sejumlah pengamat menilai target tersebut sulit tercapai.<br />Meski begitu, India tetap melanjutkan langkahnya dengan harapan menciptakan perlindungan jangka panjang terhadap gejolak pasar energi global. Pemerintah juga berharap insentif yang telah disiapkan mampu menarik investasi swasta hingga sekitar US$35 miliar (Rp623 triliun) dalam beberapa tahun ke depan.<br />Upaya serupa juga dilakukan negara-negara Asia lainnya. China diketahui tengah membangun dan merencanakan 13 proyek <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> menjadi gas untuk mengurangi ketergantungan pada impor gas alam. Sementara Indonesia telah mengumumkan enam proyek gasifikasi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> senilai US$9,8 miliar (Rp174,44 triliun) yang difokuskan pada produksi DME sebagai pengganti LPG impor.<br />Namun pengalaman Indonesia menjadi pelajaran penting. Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan proyek DME berbasis <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> hanya menarik secara ekonomi ketika harga LPG impor berada di level tinggi. Saat harga LPG turun, biaya produksi DME menjadi kurang kompetitif sehingga proyek berisiko kehilangan daya tarik investasi.<br />Karena itu, para ahli menilai gasifikasi <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi instan menghadapi krisis energi jangka pendek. Sebaliknya, teknologi tersebut perlu ditempatkan sebagai instrumen ketahanan energi jangka panjang yang dapat membantu negara-negara pengimpor energi mengurangi risiko gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah di masa depan.<br /> <br />(tfa/luc)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619104832-4-743984/belajar-dari-india-ini-cara-kurangi-ketergantungan-impor-bbm-timteng" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-20T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323271 2026-06-20T01:00:12Z 2026-06-20T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing kembali melakukan aksi jual bersih (net sell) dalam jumlah besar pada perdagangan sesi I Jumat (19/6/2026), seiring tekanan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah rilis laporan terbaru MSCI terkait aksesibilitas pasar modal Indonesia.<br />Berdasarkan data Indo Premier Sekuritas (IPOT), investor asing membukukan pembelian saham senilai Rp1,9 triliun. Namun, nilai penjualan mencapai Rp3,3 triliun sehingga terjadi net sell sebesar Rp1,4 triliun di seluruh pasar hingga penutupan sesi I.<br />Aksi jual asing tersebut sejalan dengan pelemahan IHSG yang ditutup turun 0,73% ke level 6.127,32 pada akhir sesi I. IHSG bahkan sempat bergerak sangat volatil setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi 6.215,06 pada awal perdagangan.<br />Saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjadi sasaran utama aksi jual asing dengan nilai jual bersih mencapai Rp191 miliar. Di posisi kedua ada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang mencatat net sell asing Rp175,6 miliar.<br />Selanjutnya, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dilepas asing senilai Rp157,3 miliar, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Rp136,2 miliar dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Rp93,6 miliar.<br />Aksi jual asing juga terlihat pada saham PT <span style="background-color: yellow;">bumi resources</span> Tbk (BUMI) sebesar Rp71 miliar, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) Rp60,9 miliar, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Rp59,1 miliar, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) Rp53,8 miliar, serta PT Darma Henwa Tbk (DEWA) Rp53,7 miliar.<br />Di tengah derasnya arus keluar dana asing, sejumlah saham masih berhasil menarik minat investor global. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi saham dengan net buy asing terbesar senilai Rp80,1 miliar.<br /> <br />Selain BBCA, investor asing juga mengoleksi saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) senilai Rp27 miliar, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) Rp8,4 miliar, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Rp5,5 miliar, dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) Rp3,4 miliar.<br />Saham konsumer juga masuk daftar incaran asing, di antaranya PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dengan net buy Rp3,2 miliar dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) sebesar Rp2,1 miliar.<br />Daftar 10 saham net foreign sell terbesar di sesi 1:<br /> <br />PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) - Rp191 miliar<br />PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) - Rp175,6 miliar<br />PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) - Rp157,3 miliar<br />PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) - Rp136,2 miliar<br />PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) - Rp93,6 miliar<br />PT <span style="background-color: yellow;">bumi resources</span> Tbk (BUMI) - Rp71 miliar<br />PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) - Rp60,9 miliar<br />PT Barito Pacific Tbk (BRPT) - Rp59,1 miliar<br />PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) - Rp53,8 miliar<br />PT Darma Henwa Tbk (DEWA) - Rp53,7 miliar<br /> <br />Daftar 10 saham net foreign buy terbesar di sesi 1:<br /> <br />PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) - Rp80,1 miliar<br />PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) - Rp27 miliar<br />PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) - Rp8,4 miliar<br />PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) - Rp5,5 miliar<br />PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) - Rp3,4 miliar<br />PT Gudang Garam Tbk (GGRM) - Rp3,2 miliar<br />PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) - Rp3,2 miliar<br />PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) - Rp2,5 miliar<br />PT Aman Agrindo Tbk (GULA) - Rp2,4 miliar<br />PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) - Rp2,1 miliar<br /> <br /> <br />(mkh/mkh)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20260619131843-17-744059/net-sell-asing-sesi-1-rp-14-triliun-tpia-hingga-dewa-dibuang" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-20T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323221 2026-06-19T07:00:17Z 2026-06-19T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kebutuhan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> PT PLN (Persero) untuk operasional pembangkit listrik sepanjang tahun mencapai 154 juta ton. Namun, hingga saat ini pasokan yang telah terkontrak baru mencapai 134 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton.<br />Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian guna memastikan kebutuhan energi primer untuk pembangkit listrik PLN dapat terpenuhi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional.<br /> <br /> <br /> <br />Menurut Yuliot, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> PLN. Pemerintah juga memastikan kekurangan pasokan tersebut akan dipenuhi.<br />&quot;Jadi kita Pak Menteri kan sudah sampaikan sudah dilakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan PLN. Dan itu dipenuhi,&quot; ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Jumat (19/6/2026).<br />Pemerintah tengah mengupayakan sinkronisasi antara volume kebutuhan asli PLN dengan komitmen pengadaan dari para produsen <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> domestik. Hal itu untuk menjamin keandalan suplai listrik bagi masyarakat serta menghindari risiko defisit stok di unit-unit pembangkit.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Itu kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta (ton), yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak 134 juta (ton). Dan itu kekurangan 20 (juta ton) itu lagi diusahakan itu penyesuaian,&quot; tambahnya.<br />Pemerintah optimis kekurangan pasokan tersebut dapat segera teratasi melalui kebijakan penyesuaian produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Mulanya, target RKAB untuk tahun ini sekitar 600 juta ton <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>.<br />&quot;Ya pasti (produksi di atas 600 juta ton). Ya menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Itu kan ada DMO yang ditetapkan,&quot; tutupnya.<br />Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai kebutuhan energi primer atau <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Hal ini menjawab isu terkait kurangnya stok <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk PLTU PLN.<br />Sejatinya, kata Bahlil, kebutuhan energi primer PLN per tahun sebanyak 154 juta ton <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>. Di mana pemerintah sudah memberikan tugas kepada perusahaan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kurang lebih mencapai 190 juta ton.<br />&quot;Yang sudah dilakukan konfirmasi dari 190 juta ton itu 150-160 juta ton. Sudah dilakukan kontrak 134 juta ton, artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta ton tinggal kurang 20 juta ton yang belum kontrak,&quot; terang Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).<br />Untuk menyelesaikan hal itu, kata Bahlil, beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah melakukan rapat dengan PLN. Atas rapat itu diketahui bahwa PLN membutuhkan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> yang memiliki kelas medium, namun semakin hari, kata bahlil, <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> jenis medium semakin sedikit.<br />&quot;Sementara medium semakin hari semakin sedikit dan harganya murah di mana kita bikin patokan US$ 70 per ton. Sementara SR-nya di atas 10 sampai 12, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya tidak ada, itu yang jadi trouble. Ini yang kita minta untuk diprioritaskan,&quot; terang Bahlil.<br />Adapun atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kata Bahlil, untuk menyelesaikan permasalahan energi primer itu, pemerintah membentuk Tim Pengadaan bersama dengan PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Dirjen Minerba dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). &quot;Agar tidak ada dusta diantara kita, jangan sampai baku tipu terus diantara kita,&quot; tegas Bahlil.<br /> <br /> <br />(ven/arj)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619100304-4-743964/pembangkit-pln-kekurangan-batu-bara-20-juta-ton-begini-langkah-bahlil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323192 2026-06-19T07:00:15Z 2026-06-19T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang evaluasi harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk kebutuhan domestik, khususnya pasokan bagi pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang formulasi harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> dalam skema Domestic Market Obligation (DMO).<br />Sebagai informasi, harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> DMO untuk pembangkit PLN telah dipatok sebesar US$ 70 per ton sejak 2018 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini.<br /> <br /> <br /> <br />Bahlil mengatakan, kajian tersebut dilakukan seiring meningkatnya biaya operasional di sektor hulu pertambangan. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai parameter keekonomian terbaru agar kebijakan harga tetap memberikan keseimbangan.<br />&quot;Lagi kita menghitung plus-minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,&quot; kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta dikutip Jumat (19/6/2026).<br />Menurut Bahlil, rencana evaluasi harga DMO dipicu oleh kondisi lapangan di mana rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) untuk <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kalori menengah kini sudah semakin tinggi. Hal tersebut diperhitungkan membuat biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Oh iya untuk medium untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12% cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi,&quot; paparnya.<br />Selain soal biaya produksi, pemerintah juga mendengar keluhan pelaku usaha mengenai patokan Harga Batubara Acuan (HBA) yang dinilai belum mengalami perubahan sejak 2019.<br />&quot;Betul itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung ya,&quot; kata Bahlil.<br />Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk PLN hingga pertengahan tahun ini relatif aman meski terdapat kendala teknis pada jenis kalori tertentu. Dari total kebutuhan 154 juta ton pada tahun 2026, PLN tercatat sudah mengantongi komitmen kontrak sebesar 134 juta ton.<br />&quot;<span style="background-color: yellow;">batu bara</span>nya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,&quot; pungkasnya.<br /> <br /> <br />(ven/arj)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619095309-4-743960/bahlil-evaluasi-harga-batu-bara-dmo-pembangkit-pln-ini-alasannya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323163 2026-06-19T07:00:12Z 2026-06-19T07:00:00Z

<p>Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka menguat dalam perdagangan Jumat (19/6/2026). Saham konstituen seperti <span style="background-color: yellow;">adro</span>, BBCA hingga BBNI menjadi penopang utama penguatan indeks.<br />Melansir IDX Mobile pukul 09.01 WIB, indeks hasil kerja sama harian Bisnis Indonesia ini dibuka menguat 0,25% ke 430,35. Indeks mengawali perdagangan dengan volume transaksi 613 juta saham senilai Rp468,3 miliar.<br />Sebanyak 16 saham konstituen dibuka di zona hijau. Mereka antara lain adalah <span style="background-color: yellow;">adro</span> yang dibuka naik 1,77% ke Rp2.300, AKRA menguat 0,41% ke Rp1.210, ASII naik 1,05% ke Rp4.820, BBCA dibuka naik 2,06% ke Rp6.200, BBNI naik 0,27% ke Rp3.740, hingga saham UNTR yang dibuka menguat 0,33% ke Rp22.875.<br />Di sisi lain, 10 saham konstituen dibuka melemah. Mereka antara lain adalah saham ANTM yang turun 2,21% ke Rp3.100, BMRI melemah 0,67% ke Rp4.440, saham DEWA melemah 0,52% ke Rp380, saham INCO turun 0,49% ke Rp5.100, hingga saham MIKA yang dibuka turun 1,59% ke Rp1.550.<br /> <br />Sisanya, ada 1 saham konstituen yang belum berubah, yaitu MAPI yang tertahan di level Rp1.510.<br />Adapun, penguatan indeks Bisnis-27 pagi ini sejalan dengan laju indeks harga saham gabungan (IHSG) yang juga dibuka menguat 0,26% atau 16,32 poin ke posisi 6.188,66. Indeks komposit menguat pasca pengumuman MSCI yang mengumumkan posisi Indonesia tetap berada di kelas emerging market.<br />Walau demikian, MSCI Inc., dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review menyoroti masalah transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinating trading) di pasar modal Indonesia yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.<br />Penyedia indeks global tersebut menurunkan nilai kriteria information flow Indonesia dari &quot;+&quot; menjadi &quot;-&quot;. <br />&quot;Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar,&quot; tulis MSCI dalam laporannya.<br />Menurut MSCI, kondisi tersebut secara material membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.<br />Tim riset Phintraco Sekuritas menjelaskan bahwa dalam MSCI Market Accessibility Review tersebut MSCI memberikan penilaian terperinci tentang aksesibilitas pasar untuk setiap pasar ekuitas yang termasuk dalam Indeks MSCI, serta mengevaluasi lima kriteria aksesibilitas pasar.<br />Lima kriteria tersebut yaitu keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka kerja operasional, ketersediaan instrumen investasi, dan stabilitas kerangka kerja kelembagaan.<br />&quot;MSCI menggunakan 18 pendekatan berbeda untuk menilai lima kriteria tersebut. Dari 18 pendekatan tersebut, Indonesia yang masih memerlukan perbaikan adalah foreign exchange market liberalization level dan information flow,&quot; tulis analis.<br />_____<br />Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://market.bisnis.com/read/20260619/7/1981830/indeks-bisnis-27-dibuka-menguat-adro-bbni-hingga-bbca-pimpin-kenaikan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.bisnis.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323107 2026-06-19T01:00:21Z 2026-06-19T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk tim pengadaan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk PT PLN (Persero). Hal ini untuk menjamin transparansi dan kepastian pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional.<br />Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk pengawasan yang lebih tepat terhadap pengadaan energi primer. Tim tersebut nantinya melibatkan berbagai instansi lintas sektoral untuk memastikan proses bisnis dan penentuan harga berjalan secara profesional.<br />&quot;Jadi gini dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> maka kami, ini dalam rangka transparansi, kami meminta izin sama Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim,&quot; ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Tim pengadaan tersebut nantinya akan diisi oleh internal Kementerian ESDM yakni Direktorat Jenderal Mineral dan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> serta Inspektorat Jenderal. Selain itu, unsur pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak PT PLN (Persero) juga dilibatkan untuk menyinkronkan data teknis dan administratif di lapangan.<br />&quot;Di mana tim pengadaannya nanti adalah dari ESDM khususnya Dirjen Minerba, kemudian dari Inspektur Jenderal ESDM, kemudian dari BPKP dan dari PLN. Supaya apa? kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis,&quot; tambahnya.<br />Pemerintah berupaya meminimalisasi biaya operasional atau operating expenditure (opex) perusahaan karena tingginya biaya tersebut dipastikan akan menambah beban kompensasi yang harus ditanggung oleh keuangan negara.<br />&quot;Nah dalam rangka meminimalisir opex-nya maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional. Karena apa, PLN itu kan disubsidi di hulu di <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> sama gas, gasnya kan dapat HGBT. Itu di hulunya. Kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi,&quot; imbuhnya.<br />Kementerian ESDM mencatat, total kebutuhan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> PLN tercatat sebesar 154 juta ton untuk tahun 2026, namun komitmen kontrak yang sudah dikantongi baru menyentuh angka 134 juta ton. Tim ini diharapkan segera menyelesaikan sisa kekurangan sekitar 20 juta ton tersebut guna menghindari potensi gangguan pelayanan listrik kepada masyarakat.<br />&quot;<span style="background-color: yellow;">batu bara</span>nya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,&quot; tandasnya.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618165655-4-743838/bahlil-bentuk-tim-pengadaan-batu-bara-untuk-pln-ini-isinya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323078 2026-06-19T01:00:18Z 2026-06-19T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka opsi evaluasi harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk domestik khususnya pada kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero). Pemerintah tengah menghitung ulang formulasi harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO).<br />Harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk pembangkit listrik domestik memang belum pernah berubah sejak tahun 2018. Pemerintah mematok harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> khusus untuk PLN itu di harga US$ 70 per ton.<br />Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah perlu bijak dalam menetapkan harga karena adanya kenaikan beban biaya operasional di tingkat hulu. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai parameter keekonomian terbaru di sektor pertambangan.<br />&quot;Lagi kita menghitung plus-minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,&quot; kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/6/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Bahlil menekankan rencana evaluasi harga DMO dipicu oleh kondisi lapangan di mana rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) untuk <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kalori menengah kini sudah semakin tinggi. Hal tersebut diperhitungkan membuat biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<br />&quot;Oh iya untuk medium untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12% cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi,&quot; paparnya.<br />Selain soal biaya produksi, pemerintah juga mendengar keluhan pelaku usaha mengenai patokan Harga Batubara Acuan (HBA) yang dinilai belum mengalami perubahan sejak 2019.<br />&quot;Betul itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung ya,&quot; kata Bahlil.<br />Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk PLN hingga pertengahan tahun ini relatif aman meski terdapat kendala teknis pada jenis kalori tertentu. Dari total kebutuhan 154 juta ton pada tahun 2026, PLN tercatat sudah mengantongi komitmen kontrak sebesar 134 juta ton.<br />&quot;<span style="background-color: yellow;">batu bara</span>nya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,&quot; pungkasnya.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618164637-4-743835/bahlil-evaluasi-harga-batu-bara-dmo-untuk-pembangkit-ini-alasannya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323058 2026-06-19T01:00:16Z 2026-06-19T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pentingnya pengawasan dan pengetatan ekspor mineral kritis yang selama ini lakukan secara bebas guna mendorong pengembangan ekosistem hilirisasi minerba di Tanah Air.<br />Chairman Indonesia <span style="background-color: yellow;">mining</span> Institute, Irwandy Arif mengatakan RI memiliki sejumlah komoditas mineral Utama dunia termasuk nikel yang memiliki peran penting di masa depan khususnya untuk teknologi maju yakni baterai, elektronik dan pertahanan.<br />Oleh karena itu langkah pengetatan ekspor mineral kritis termasuk mineral logam tanah jarang dan mineral strategi diperlukan untuk memperkuat posisi RI dalam ekosistem mineral dunia sekaligus meningkatkan nilai jual mineral Tanah Air.<br />Seperti apa urgensi pengetatan ekspor mentah mineral kritis dan mineral strategis? Selengkapnya simak dialog Serliana Salsabila dengan Chairman Indonesia <span style="background-color: yellow;">mining</span> Institute, Irwandy Arif dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Selasa, 18/05/2026)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618163115-8-743819/video-bedah-urgensi-pemerintahan-perketat-ekspor-mineral-kritis-ri" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323042 2026-06-19T01:00:15Z 2026-06-19T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan program campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan minyak sawit 50% atau Biodiesel 50% (B50) akan meluncur pada 1 Juli 2026 mendatang. Menyusul, rampungnya uji coba pada berbagai jenis kendaraan.<br />Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa seluruh rangkaian uji coba pada berbagai jenis kendaraan dan alat berat telah menunjukkan hasil positif. Ia menyebutkan pemerintah tengah melakukan persiapan akhir menjelang peresmian implementasi bauran energi nabati tersebut.<br />&quot;Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM oleh dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Ibu Prof Eniya (Dirjen EBTKE) dan hasilnya sangat menggembirakan. Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit,&quot; jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Pengujian B50 sendiri dilakukan pada enam sektor untuk memastikan implementasi di lapangan. Hal tersebut mencakup penggunaan pada mesin transportasi jarak jauh hingga peralatan pendukung produksi di sektor perkebunan dan pertambangan.<br />&quot;Dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan baik itu alat berat, kapal, kereta api dan beberapa kendaraan yang lainnya. Tambang ya, ekskavator semuanya alat pertanian semuanya sudah dilakukan,&quot; katanya.<br />Pemerintah optimis Indonesia dapat segera menghentikan impor solar secara total berkat B50. Program tersebut diproyeksikan mampu menjaga stabilitas stok energi nasional sekaligus menghemat devisa negara.<br />&quot;Jadi insyaallah kami sangat optimis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti di 2026 1 Juli. Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48 ya,&quot; tandasnya.<br />Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa spesifikasi untuk B50 tersebut telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.<br />Ia menyebutkan bahwa para produsen telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi parameter kualitas yang lebih ketat dibandingkan program sebelumnya.<br />&quot;Sudah, sudah, sudah kalau spek. Jadi dari alat berat terus dipastikan speknya sudah turun 20 PPM untuk water content dan seterusnya monogliserida dan lain-lain itu lho. Itu sudah mereka sanggup dengan spek tersebut. Jadi sudah oke,&quot; jelasnya saat ditemui di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, Rabu (17/6/2026).<br />Pemerintah saat ini tengah merampungkan dua Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai landasan hukum kebijakan tersebut. Satu regulasi akan menetapkan mandatori penggunaan B50 secara nasional, sementara regulasi lainnya akan mengatur rincian alokasi volume biodiesel untuk periode semester kedua tahun ini.<br />&quot;Mandatorinya kan di Kepmen. Kepmen mandatori sudah Pak Menteri tinggal teken. Terus lanjut saya sedang bahas dengan Migas (alokasi). Kepmen kedua, kan harus revisi dari Kepmen yang tahun ini,&quot; tambahnya.<br />Pemerintah juga sedang menghitung kebutuhan volume biodiesel dengan mempertimbangkan proyeksi kenaikan konsumsi menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pihaknya terus memastikan kesiapan pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) agar distribusi energi di seluruh Indonesia tetap stabil saat mandatori B50 dimulai.<br />&quot;Volume. Karena kan perkiraan Nataru, perkiraan ini kan dihitung semua. Terus kesiapan volume dari FAME-nya juga. Kalau B50 tinggal go saja,&quot; paparnya.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618155018-4-743806/uji-coba-tuntas-bahlil-siap-resmikan-bbm-baru-b50-1-juli-2026" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5323013 2026-06-19T01:00:13Z 2026-06-19T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka potensi revisi harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) khususnya pada kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero).<br />Memang, harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk pembangkit listrik domestik belum pernah berubah sejak tahun 2018. Di mana, harga patokan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> DMO ditetapkan US$ 70 per ton.<br />Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah perlu bijak dalam menetapkan harga karena adanya kenaikan beban biaya operasional di tingkat hulu. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai parameter keekonomian terbaru di sektor pertambangan.<br /> <br /> <br /> <br />&quot;Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,&quot; kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/6/2026).<br />Bahlil menekankan rencana penyesuaian harga DMO dipicu oleh kondisi lapangan di mana rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) untuk <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kalori menengah kini sudah semakin tinggi. Hal tersebut diperhitungkan membuat biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<br />&quot;Oh iya untuk medium untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12% cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi,&quot; paparnya.<br />Selain soal biaya produksi, pemerintah juga mendengar keluhan pelaku usaha mengenai patokan Harga Batubara Acuan (HBA) yang dinilai belum mengalami perubahan sejak 2019.<br />&quot;Betul itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung ya,&quot; kata Bahlil.<br />Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk PLN hingga pertengahan tahun ini relatif aman meski terdapat kendala teknis pada jenis kalori tertentu. Dari total kebutuhan 154 juta ton pada tahun 2026, PLN tercatat sudah mengantongi komitmen kontrak sebesar 134 juta ton.<br />&quot;<span style="background-color: yellow;">batu bara</span>nya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,&quot; pungkasnya.<br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618142625-4-743765/harga-batu-bara-dmo-ke-pembangkit-pln-bakal-diubah-ini-kata-bahlil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5322984 2026-06-19T01:00:11Z 2026-06-19T01:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Salah satunya adalah disebabkan penurunan kualitas kalori <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> serta beban biaya produksi yang semakin tinggi bagi para pengusaha tambang.<br />Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton dari total kebutuhan PT PLN (Persero) yang mencapai 154 juta ton pada tahun 2026. Ia mengungkapkan pemerintah tengah mencari solusi atas kendala penyediaan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kalori menengah atau 5.200 kcal yang ketersediaannya mulai terbatas secara alami.<br />&quot;Yang jelas untuk sampai dengan bulan Juni tadi kita sudah rapat itu ada kendala memang sedikit terhadap <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> yang medium kalori yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kita ini kan semakin hari kan semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya,&quot; katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Tidak hanya itu, penurunan kualitas cadangan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kalori menengah dibarengi dengan kenaikan biaya produksi akibat angka stripping ratio (SR) yang kini sudah menyentuh level 8% hingga 12%. Kondisi tersebut memicu wacana evaluasi harga jual di dalam negeri agar para produsen tetap mendapatkan nilai ekonomi yang wajar guna menutup pembengkakan biaya operasional.<br />&quot;Kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi,&quot; kata Bahlil.<br />Guna menjamin transparansi dan kelancaran pengiriman ke pembangkit listrik, pihaknya juga membentuk tim khusus pengadaan bersama yang melibatkan Dirjen Minerba, Inspektorat Jenderal ESDM, BPKP, hingga pihak PLN.<br />Hal itu tidak lain untuk mengawasi eksekusi di lapangan agar pasokan benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan tidak membebani keuangan negara.<br />&quot;Jangan barang udah ada ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampai di power plant. Dan ini dibutuhkan kolaborasi kerja sama dan transparansi termasuk harga,&quot; jelasnya.<br />Selain itu, pemerintah tengah mempertimbangkan keluhan pelaku usaha mengenai patokan harga kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi biaya produksi saat ini. Bahlil menegaskan pihaknya sedang melakukan perhitungan untuk menentukan kebijakan harga yang adil bagi keberlangsungan industri dan keterjangkauan tarif listrik.<br />&quot;Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,&quot; tandasnya.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618125743-4-743708/bahlil-akui-ada-kendala-pasokan-batu-bara-ke-pembangkit-ini-sebabnya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-19T01:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5322930 2026-06-18T07:00:18Z 2026-06-18T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> Acuan (HBA) untuk penjualan periode kedua di Bulan Juni 2026 ini. Pada intinya, HBA di periode kedua ini kompak mengalami kenaikan dari periode pertama di bulan Juni ini. <br />Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 253 Tahun 2026 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> Acuan untuk Periode Kedua Bulan Juni Tahun 2026.<br />Di dalam aturan tersebut, pemerintah setidaknya memisahkan HBA berdasarkan 4 kategori. Bila dibandingkan dengan HBA pada periode poertama Juni 2026 lalu, keempat kategori <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> mengalami kenaikan harga pada periode pertama Juni 2026.<br /> <br /> <br /> <br />Berikut daftar HBA periode kedua bulan Juni 2026:<br /> <br />Batubara (6.322 GAR), satuan USD/ton, nilai 123,91. Keterangan: HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,26%, Total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94%.<br />Batubara I (5.300 GAR), satuan USD/ton, nilai 88,40. Keterangan: HBA I dalam kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, Total Moisture 21,32%, Total Sulphur 0,75%, dan Ash 6,04%.<br />Batubara II (4.100 GAR), satuan USD/ton, nilai 60,19. Keterangan: HBA II dalam kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,73%, Total Sulphur 0,23%, dan Ash 3,90%.<br />Batubara III (3.400 GAR), satuan USD/ton, nilai 41,19. Keterangan: HBA III dalam kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, Total Moisture 44,30%, Total Sulphur 0,24%, dan Ash 3,88%.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618102537-4-743624/harga-batu-bara-acuan--hba--ri-periode-kedua-juni-2026-kompak-naik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-18T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5322901 2026-06-18T07:00:16Z 2026-06-18T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan rencana uji jalan (road test) untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan campuran bioetanol sebesar 20% atau E20. Hal itu untuk mengejar target implementasi mandatori campuran bioetanol ke bensin di Indonesia.<br />Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span> Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memulai pengujian tersebut. Targetnya, pengujian pada mesin kendaraan dapat segera terlaksana guna melihat kesiapan infrastruktur industri otomotif nasional.<br />&quot;Nah saya lagi minta asosiasi untuk ayo kita sama-sama uji langsung road test E20. Nah itu saya minta tim Gaikindo tuh. Kamu janji ya ayo kita secepatnya E20 uji road test-nya,&quot; ujarnya saat ditemui di Kantor <span style="background-color: yellow;">kementerian esdm</span>, Jakarta, dikutip Kamis (18/6/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Sebelum masuk ke tahap E20 yang ditargetkan pada 2028, pemerintah kini memfokuskan penyelesaian tahap implementasi bauran etanol 5% (E5). Eniya menyebutkan mandatori E5 harus segera berjalan sebelum Desember tahun ini untuk mengejar target peningkatan bauran menjadi 10% (E10) pada awal tahun 2027 mendatang.<br />&quot;Target kita kan intinya sebelum Desember sudah dimandatorikan dulu 5% karena Januari kan ngejar yang 10% gitu. 2028 baru yang Januari 2028 baru 20% gitu,&quot; jelas Eniya.<br />Hingga saat ini, proses implementasi E5 tinggal menunggu penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai alokasi volume bensin nabati tersebut. Pemerintah juga telah menyelesaikan sejumlah regulasi pendukung, termasuk pembebasan cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta penyederhanaan izin usaha pencampuran bahan bakar.<br />&quot;Kalau E5 tinggal Kepmen alokasi. PMK yang bebas juga sudah keluar. Terus satu lagi Permen yang NSPK untuk nanti kalau izin-izin hanya perlu IUN gitu lho. KBLI-nya baru,&quot; imbuhnya.<br />Pihak kementerian juga tengah mengawal kesiapan infrastruktur di PT Pertamina (Persero), khususnya terkait proses pembersihan reaktor (cleaning reactor) agar distribusi E5 berjalan lancar. Di sisi teknis, Lemigas masih melakukan pengujian pencampuran etanol terhadap berbagai jenis angka oktan bensin guna menemukan spesifikasi yang paling tepat untuk dipasarkan.<br />&quot;E5 nanti keputusannya Pak Menteri gimana. Pokoknya ini saya karena saya lagi nunggu Pertamina terus ada uji apa gitu di Pertamina itu katanya sudah diserahkan Lemigas. Nanti etanolnya pastinya sebelum dimandatorikan pasti kita diskusi dulu,&quot; katanya.<br />Eniya meyakini bahwa teknologi mesin kendaraan modern saat ini sebenarnya mampu mengonsumsi bensin dengan campuran etanol hingga kadar 30%. Namun, pemerintah tetap akan melakukan uji coba secara terukur agar transisi energi di sektor transportasi ini memberikan manfaat efisiensi yang optimal bagi masyarakat.<br />&quot;Saya yakin produk-produk mobil yang sekarang itu bisa sampai 30%. Itu di jurnal ada. Tapi saya yakin 30% itu gak masalah, cuma tahun berapa yang bisa E10, tahun berapa yang bisa E20, tahun berapa yang bisa sampai E30. Nah itu saya minta kemarin asosiasi untuk ayo kita segera road test,&quot; tandasnya.<br /> <br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618100153-4-743619/bbm-bensin-baru-ri-e20-bakal-diuji-coba-beredar-di-2028" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-18T07:00:00Z Admin Ugems https://www.ugems.id/c/blogs/find_entry?p_l_id=17&entryId=5322872 2026-06-18T07:00:14Z 2026-06-18T07:00:00Z

<p>Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kebutuhan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> PT PLN (Persero) mencapai 154 juta ton untuk setahun. Namun, ketersediaan pasokan saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 20 juta ton karena realisasi kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton.<br />Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian untuk menutup selisih pasokan energi primer tersebut. Ia menegaskan kementerian tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar kebutuhan bahan bakar untuk sistem kelistrikan nasional dapat terpenuhi secara optimal.<br />&quot;Jadi kita Pak Menteri kan sudah sampaikan sudah dilakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan PLN. Dan itu dipenuhi,&quot; ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).<br /> <br /> <br /> <br />Pemerintah tengah mengupayakan sinkronisasi antara volume kebutuhan asli PLN dengan komitmen pengadaan dari para produsen <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> domestik. Hal itu untuk menjamin keandalan suplai listrik bagi masyarakat serta menghindari risiko defisit stok di unit-unit pembangkit.<br />&quot;Itu kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta (ton), yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak 134 juta (ton). Dan itu kekurangan 20 (juta ton) itu lagi diusahakan itu penyesuaian,&quot; tambahnya.<br />Pemerintah optimis kekurangan pasokan tersebut dapat segera teratasi melalui kebijakan penyesuaian produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Mulanya, target RKAB untuk tahun ini sekitar 600 juta ton <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>.<br />&quot;Ya pasti (produksi di atas 600 juta ton). Ya menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Itu kan ada DMO yang ditetapkan,&quot; tutupnya.<br />Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai kebutuhan energi primer atau <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Hal ini menjawab isu terkait kurangnya stok <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> untuk PLTU PLN.<br />Sejatinya, kata Bahlil, kebutuhan energi primer PLN per tahun sebanyak 154 juta ton <span style="background-color: yellow;">batu bara</span>. Di mana pemerintah sudah memberikan tugas kepada perusahaan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> kurang lebih mencapai 190 juta ton.<br />&quot;Yang sudah dilakukan konfirmasi dari 190 juta ton itu 150-160 juta ton. Sudah dilakukan kontrak 134 juta ton, artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta ton tinggal kurang 20 juta ton yang belum kontrak,&quot; terang Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).<br />Untuk menyelesaikan hal itu, kata Bahlil, beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah melakukan rapat dengan PLN. Atas rapat itu diketahui bahwa PLN membutuhkan <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> yang memiliki kelas medium, namun semakin hari, kata bahlil, <span style="background-color: yellow;">batu bara</span> jenis medium semakin sedikit.<br />&quot;Sementara medium semakin hari semakin sedikit dan harganya murah di mana kita bikin patokan US$ 70 per ton. Sementara SR-nya di atas 10 sampai 12, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya tidak ada, itu yang jadi trouble. Ini yang kita minta untuk diprioritaskan,&quot; terang Bahlil.<br />Adapun atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kata Bahlil, untuk menyelesaikan permasalahan energi primer itu, pemerintah membentuk Tim Pengadaan bersama dengan PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Dirjen Minerba dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). &quot;Agar tidak ada dusta diantara kita, jangan sampai baku tipu terus diantara kita,&quot; tegas Bahlil.<br /> <br /> <br />(pgr/pgr)</p> <br /> <br /> <p>Source <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260618080606-4-743561/batu-bara-untuk-pembangkit-pln-kurang-20-juta-ton-ini-alasannya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.cnbcindonesia.com</a></p>

Admin Ugems 2026-06-18T07:00:00Z