Ugems Portal

Asing Diam-Diam Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Naik Tipis

2026-07-16T07:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lanjut naik tipis pada perdagangan Rabu (15/6/2026). Setelah sehari sebelumnya hanya naik 0,03%, indeks kemarin hanya berhasil naik 0,04% ke level 6.041,97.
Nilai transaksi kemarin sepi, hanya Rp 11,69 triliun, melibatkan 28,69 miliar saham dalam 2,07 juta kali transaksi. Sebanyak 334 saham naik, 267 turun, dan 195 tidak bergerak.

Sementara itu, sepanjang perdagangan kemarin, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp153,02 miliar di seluruh pasar dan sebesar Rp160,43 miliar di pasar reguler. Di samping itu, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sebesar Rp7,41 miliar di negosiasi dan tunai.
Oleh karena itu, apa saja saham yang kompak dijual asing kemarin saat IHSG mendatar? Mengutip Stockbit, berikut 10 net foreign sell terbanyak perdagangan Rabu!

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp112,80 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp93,22 miliar
PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp71,74 miliar
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp61,22 miliar
PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) - Rp48,09 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) - Rp43,19 miliar
PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) - Rp39,58 miliar
PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp27,18 miliar
PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) - Rp26,03 miliar
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) - Rp21,27 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Pemadaman Listrik Massal Menghantam Lagi, Negara Krisis-Warga Pasrah

2026-07-16T01:00:15Z

Jakarta, CNBC Indonesia - krisis energi di Kuba semakin memburuk. Seluruh wilayah negara kepulauan di Karibia itu kembali mengalami pemadaman listrik total pada Selasa waktu setempat setelah Sistem Kelistrikan Nasional (Sistema Eléctrico Nacional/SEN) kembali kolaps.
Insiden ini menjadi pemadaman listrik nasional ketiga hanya dalam dua pekan terakhir, di tengah tekanan embargo energi Amerika Serikat (AS) yang memperparah pasokan bahan bakar ke negara tersebut. Pemadaman terbaru terjadi ketika Kuba masih berjuang menghadapi krisis bahan bakar yang telah berlangsung sejak awal tahun.

Situasi memburuk setelah Presiden AS Donald Trump pada Januari mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba. Kebijakan tersebut memperdalam krisis ekonomi dan keuangan yang telah lama melanda negara itu.
Akibat minimnya pasokan bahan bakar, transportasi umum nyaris lumpuh. Pemerintah juga terpaksa menunda puluhan ribu operasi bedah karena keterbatasan pasokan listrik.

Hingga kini, pemerintah Kuba masih kesulitan memenuhi kebutuhan impor energi. Produksi minyak domestik hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan bahan bakar nasional.
Perusahaan listrik milik negara, Electric Union, menyebut pemadaman terbaru dipicu gangguan pada salah satu unit pembangkit listrik di Provinsi Holguín, Kuba bagian timur. Gangguan tersebut menyebabkan perubahan frekuensi secara tiba-tiba sehingga memicu kolapsnya jaringan listrik nasional sekitar tengah hari waktu setempat.
Kementerian Energi dan Pertambangan Kuba bersama Electric Union menyatakan protokol pemulihan darurat segera dijalankan. Pemerintah membangun sejumlah microgrid atau jaringan listrik berskala kecil yang dioperasikan secara terpisah sebelum nantinya disambungkan kembali secara bertahap ke sistem nasional.
"Prioritas utama diberikan kepada fasilitas vital seperti rumah sakit dan pabrik pengolahan makanan," demikian pernyataan pemerintah, dimuat laman AP, Rabu (15/7/2026).
Pada sore hari, sebagian wilayah ibu kota Havana mulai kembali memperoleh pasokan listrik. Namun, hanya sekitar 4% wilayah Havana telah kembali dialiri listrik.
Pemerintah Provinsi Guantánamo dan Cienfuegos juga melaporkan pasokan listrik mulai dipulihkan untuk sejumlah rumah sakit. Sementara itu, otoritas Kota Matanzas mengonfirmasi kawasan pusat bersejarah kota tersebut telah kembali mendapatkan aliran listrik.
Krisis Semakin Parah
Pemadaman terbaru menambah panjang daftar gangguan listrik besar yang melanda Kuba sepanjang tahun ini. Pekan lalu saja, dua pemadaman nasional terjadi pada Senin dan Jumat, membuat lebih dari 9 juta penduduk hidup tanpa listrik.
Sebelumnya, dua pemadaman nasional juga terjadi pada Maret. Ini disusul serangkaian gangguan listrik regional di berbagai wilayah.
Krisis listrik tersebut telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain membatasi transportasi umum, gangguan pasokan energi juga menyebabkan pengurangan jam kerja, pembatalan penerbangan, hingga terganggunya layanan kesehatan.
Aktivitas sehari-hari warga pun ikut terdampak, mulai dari memasak, distribusi air bersih, hingga layanan internet dan telekomunikasi. Bagi sebagian warga Havana, pemadaman listrik kini telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
"Pemadaman listrik seperti ini sekarang sudah normal di Kuba. Kalau justru tidak terjadi apa-apa, itu baru terasa aneh," kata Roberto Liana (69), seorang pegawai toko ritel.
Di tengah keterbatasan tersebut, masyarakat berupaya bertahan dengan berbagai cara. Sayli Aguilera (25), ibu dua anak, mengatakan keluarganya hanya bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada.
"Kami berimprovisasi dan melakukan apa pun yang kami bisa," ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik nasional yang semakin rapuh, semakin banyak keluarga di Kuba memasang panel surya dan baterai portabel sebagai sumber listrik cadangan. Di sektor transportasi, masyarakat juga mulai beralih ke sepeda motor listrik dan becak roda tiga bertenaga listrik yang didukung panel surya, sebagai alternatif di tengah krisis energi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

(luc/sef)

Source https://www.cnbcindonesia.com

BBM Biodiesel B50 Sudah Terbit, RI Bakal Lanjut ke B60?

2026-07-16T01:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - kementerian esdm membuka peluang pengembangan bahan bakar biodiesel dengan campuran 60% (B60) setelah implementasi mandatori B50. Namun, sebelum kebijakan tersebut diterapkan kajian teknis dan keekonomian masih harus dilakukan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) kementerian esdm Eniya Listiani Dewi mengaku pihaknya telah meminta para peneliti untuk mengkaji formulasi yang paling tepat apabila Indonesia ingin beralih ke B60.
"Kami mintakan periset-periset ya nanti untuk bisa memprediksi kalau mau 60% nih apakah 50 plus 10. Kalau 60 persen, sorry, kalau 60% apakah 50 plus 10. Ini kan seperti feeling pada saat dulu kita membayangkan mau ke 50," kata Eniya dikutip Rabu (15/7/2026).

Menurut Eniya, pemerintah belum akan terburu-buru menuju ke B60 karena implementasi B50 masih berjalan. Selain itu, penggunaan campuran biodiesel di atas 50% menghadapi tantangan dari sisi biaya produksi.
"Karena harus riset dulu kalau di atas 50 persen itu kombinasinya kalau mau tambah 10 persen dari hidrokarbon yang D100 itu, itu harganya masih satu setengah kali lipat dari harga yang fame. Begitu," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dicampur bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit 50% atau biodiesel 50% (B50) pada hari ini, Kamis (9/7/2026).
Peresmian mandatori B50 ini merupakan agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM khususnya jenis solar dan memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan kedaulatan energi Indonesia.
Prabowo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan diluncurkannya program B50, Indonesia resmi menjadi negara pertama di Dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50.
"Indonesia resmi menjadi negara pertama di Dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat sendiri," terang Prabowo dalam sambutannya di Karawang, Kamis (9/7/2026).
"Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan kemandirian energi," tambah Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa capaian B50 saat ini jangan membuat inovasi jalan di tempat. Ia mendorong PT Pertamina agar bisa mendorong sampai B60.
"Terima kasih ilmuwan dari kampus, teruskan kajian ini, terima kasih Pertamina, teruskan jangan berhenti di B50, kalau bisa B60," tegas Prabowo.
Prabowo pun menyebut akan memberikan Bintang Kehormatan bagi pihak-pihak yang sukses menerapkan kebijakan B50 ini.
"Saudara-Saudara, memang ini usaha besar, terima kasih, kebahagiaan dari saya, nanti Mensesneg juga saya minta nama-nama Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Rosan, mereka-mereka yang berjasa proses mencapai di B50 saya minta nama-namanya ya, saya ingin memberi tanda kehormatan Bintang Kehormatan," tuturnya.
"Yang dapat Bintang, pangkatnya sudah tinggi ini soal jasa hasil untuk negara B50 ini hasil besar untuk negara," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Banyak di RI, Ini Dia Pembangkit yang Bisa Gantikan Peran Energi Fosil

2026-07-15T07:00:15Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan ada sumber energi yang bisa menggantikan posisi batu bara dan diesel sebagai energi primer pembangkit listrik. Hal itu melalui pemanfaatan potensi energi bersih panas bumi yang ada melimpah di dalam negeri.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menekankan bahwa karakteristik panas bumi cocok untuk menggantikan pembangkit berbasis fosil karena pasokannya yang berkelanjutan tanpa terpengaruh perubahan iklim.
"EBT itu yang bisa apple-to-apple dengan penggantian fosil adalah panas bumi. Kalau hidro itu terpengaruh sama iklim. Kan kalau dry season agak sedikit lah debit air turun, tapi kalau panas bumi kan terus menerus, terus menerus, gitu," kata Eniya saat ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Rabu (15/7/2026).

Berdasarkan perhitungannya, penggunaan 1 Mega Watt (MW) diesel dapat digantikan secara setara oleh 1 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) karena kemampuan beroperasi sepanjang waktu.
Bila dibandingkan, hal tersebut berbeda dengan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik yang membutuhkan kapasitas terpasang hingga empat kali lipat ditambah dukungan sistem penyimpanan baterai untuk mencapai tingkat keandalan yang sama.
"Jadi kan kalau kita bicara 1 MW diesel ya berarti 1 MW PLTP. Karena kalau kita bicara panas surya ya fotovoltaik kan empat mega yang equal sama itu, belum plus baterai gitu," paparnya.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyesuaian regulasi, termasuk rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi. Pemerintah juga sedang meninjau kembali skema harga melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 untuk menarik minat investasi di sektor tersebut.
"Nah pengembangannya ke depan seperti apa kita kan melakukan revisi PP 7, ya kan? Terus terkait dengan harga revisi perpres 112, tapi kita akan dahulukan dulu Perpres 100 giga watt. Karena itu arahan Pak Menteri untuk diakselerasi dulu," tandasnya.
RUPTL 2025-2034
Asal tahu saja, peta jalan kelistrikan nasional mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dari kedua kerangka itulah RUPTL lahir sebagai 'ruh' perencanaan yang menerjemahkan kebijakan ke langkah operasional.
Adapun, Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan kedaulatan energi dan transisi energi sebagai salah satu program prioritas nasional. RUPTL sendiri berperan sebagai instrumen yang menjadi pedoman utama dalam implementasi penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik nasional.
Data Kapasitas Pembangkit di RUPTL
Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik baru dalam RUPTL 2025-2034 ini sebesar 69,5 Giga Watt (GW). Dari target tambahan pembangkit tersebut, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), dan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.
Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 17,1 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 11,7 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) 7,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi 0,9 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 0,5 GW.
Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

9 Saham Konglomerat Dikuasai Segelintir Pihak, Ini Daftar Lengkapnya

2026-07-15T07:00:11Z

Jakarta - Saham dalam kategori high shareholding concentration (HSC) atau kepemilikan terkonsentrasi tinggi meningkatkan tajam setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) menambahkan kriteria price impact ratio dalam metodologi penghitungan saham. Berdasarkan daftar terbaru, terdapat sejumlah emiten milik konglomerat yang masuk dalam kategori HSC.Berdasarkan pengumuman awal, diketahui saham milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) masuk dalam kategori HSC dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi 97.31%. Dalam periode tersebut, saham konglomerasi Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), juga masuk dalam kategori HSC dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi sebesar 95.76%.Kemudian berdasarkan pengumuman baru hari ini, Rabu (15/7), saham milik konglomerat lainnya juga masuk dalam kategori tersebut. Seperti emiten milik konglomerat Otto Toto Sugiri, PT DCI Indonesia Tbk (DCII), masuk dalam kategori HSC dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi sebesar 99,96%.
Kemudian saham milik konglomerat Low Tuck Kwong, PT bayan resources Tbk (BYAN), juga masuk dalam kategori HSC dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi sebesar 98,50%. Selanjutnya emiten milik konglomerat Anthoni Salim, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET), juga masuk dalam kategori yang sama dengan 98,06% kepemilikan terkonsentrasi tinggi.Kemudian emiten milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), memiliki tingkat kepemilikan terkonsentrasi sebesar 99,95%. Selain itu, emiten milik konglomerat Mohammad Jusuf Hamka alias Babah Alun, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), juga masuk dalam kategori HSC dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi sebesar 96,64%.Selanjutnya saham konglomerasi Grup Djarum, PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), masuk kategori dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi sebesar 93,83%. Saham konglomerasi Grup Sinar Mas lainnya juga tercatat masuk dalam kategori HSC, yakni PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi sebesar 99,58%.Sebelumnya, Direktur Utama BEl, Jeffrey Hendrik, mengatakan penambahan saham dalam kategori HSC ini dilakukan setelah pihaknya menambahkan kriteria price impact ratio untuk saham yang memiliki kapitalisasi pasar di atas Rp 10 triliun sebagai salah satu metodologi perhitungan.Jeffrey menjelaskan saham dengan price-impact ratio tinggi dihitung berdasarkan perubahan harga saham dibandingkan dengan velocity transaksi. Sementara itu, velocity dihitung dari rata-rata volume transaksi dibandingkan jumlah saham yang beredar di publik atau free float."Kami telah melakukan revisi atas metodologi high shareholding concentration. Kami menambahkan satu kriteria, yaitu kriteria price-impact ratio atas seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun. Dengan kriteria baru tersebut, kami akan segera mengumumkan ada 37 saham baru masuk dalam kriteria high shareholding concentration. Sehingga, total saham yang ada di dalam high shareholding concentration akan menjadi 51 saham,," katanya dalam konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).Daftar 51 Emiten dengan Tingkat Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi1. PT Samator Indo Gas Tbk (AGII)2. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)3. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)4. PT Ifishdeco Tbk (IFSH)5. PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV)6. PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO)7. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK)8. PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS)9. PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA)10. PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI)11. PT Mahkota Group Tbk (MGRO)12. PT Kota Satu Properti Tbk (SATU)13. PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG)14. PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM)15. PT DCI Indonesia Tbk (DCII)16. PT bayan resources Tbk (BYAN)17. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET)18. PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA)19. PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ)20. PT Bank Permata Tbk (BNLI)21. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA)22. PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN)23. PT Soho Global Health Tbk (SOHO)24. PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE)25. PT FAP Agri Tbk (FAPA)26. PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO)27. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI)28. PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN)29. PT Siantar Top Tbk (STTP)30. PT Multipolar Technology Tbk (MLPT)31. PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS)32. PT Global Digital Niaga Tbk (BELI)33. PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO)34. PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY)35. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR)36. PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT)37. PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI)38. PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI)39. PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI)40. PT Hotel Fitra International Tbk (FITT)41. PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII)42. PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING)43. PT MD Entertainment Tbk (FILM)44. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI)45. PT Golden Flower Tbk (POLU)46. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE)47. PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL)48. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII)49. PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI)50. PT Bank Mega Tbk (MEGA)51. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)
(ahi/ara)

Source https://finance.detik.com

Sekjen PP AMPG Kritik Deddy Sitorus Soal Isu Batu Bara PLN dan ESDM

2026-07-15T01:00:22Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Ubaidillah merespons pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, diperiksa terkait isu pengadaan batu bara untuk PLN.Menurut Ubaidillah, pernyataan tersebut tidak punya dasar yang memadai untuk menarik kementerian esdm dalam perkara penyediaan batubara yang sifatnya sangat teknis dengan sistem business to business (B to B)"Saya menyarankan Saudara Deddy Sitorus untuk terus belajar. Jangan membangun opini yang dapat menyesatkan publik tanpa memahami secara komprehensif duduk persoalan, kronologi, maupun kewenangan para pihak yang dikaitkan dalam isu tersebut," ungkap Ubaidillah seperti dikutip siaran pers, Rabu (15/7/2026). Ia menegaskan bahwa kementerian esdm hanyalah regulator yang mengatur kuota Domestic Market Obligation (DMO) demi memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi termasuk kebutuhan PLN. Selanjutnya, PLN sebagai perusahaan kelisterikan bertanggung jawab untuk memastikan pasokan kebutuhan batubara terpenuhi.Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2025 yang merupakan peraturan turunan dari UU No 2 Tahun 2025 tentang Minerba, DMO tahun ini akan difokuskan untuk Pembangkit Listrik (Utama): PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP), Industri Semen, Industri pupuk dan kertas.Karena itu, setiap opini yang menarik-narik nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan asumsi sesat yang tidak punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.Menurut Ubaidillah, sangat disayangkan apabila seorang anggota DPR justru lebih mengedepankan narasi yang dapat memicu spekulasi di tengah masyarakat daripada mendorong penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan."Sebagai anggota DPR, seharusnya Saudara Deddy memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batas wewenang setiap institusi sehingga tidak mengeneralisir bahwa setiap proses teknis yang ada di PLN lantas nenuduh terkait langsung dengan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia," ujarnya.Ubaidillah meminta agar Dedi Sitorus memahami batas wewenang kementerian esdm sebagai regulator, termasuk mampu memisahkan sistem manajemen strategik dan manajemen teknis dalam suatu kelembagaan, lebih-lebih setiap lembaga memiliki aturan dan tata kelola fiskal yang terpisah.Ubaidillah juga mengingatkan agar persoalan yang sedang menjadi perhatian publik tidak dijadikan alat untuk menyerang individu tertentu demi kepentingan politik sesaat."Kritik tentu sah dalam demokrasi. Namun kritik harus dibangun di atas data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ruang publik dipenuhi opini yang hanya menimbulkan kegaduhan," katanya.PP AMPG, lanjutnya, mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi politik. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."Kami percaya aparat penegak hukum mampu bekerja secara profesional. Semua pihak sebaiknya menahan diri, dan tidak menggiring tuduhan tanpa memiliki dasar yang kuat," ujarnya.Menutup pernyataannya, Ubaidillah mengajak seluruh elite politik untuk mengedepankan etika demokrasi dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab."Mari kita berpolitik dengan argumentasi, bukan dengan asumsi. Berbeda pandangan adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai mengorbankan objektivitas dan keadilan demi kepentingan politik," katanya.

(miq/miq)

Source https://www.cnbcindonesia.com

PTBA Dukung Kepolisian Ungkap Pelaku Penambang Batubara Ilegal

2026-07-15T01:00:20Z

Jakarta, CNBC Indonesia - PT bukit asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mendukung penuh langkah Polres Muara Enim bersama Polda Sumatera Selatan dalam mengungkap praktik pertambangan batubara tanpa izin yang beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara, merusak lingkungan, mengganggu keselamatan masyarakat, serta mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman, SH mengatakan, keberhasilan operasi penindakan yang dilakukan dalam dua tahap ini merupakan bentuk sinergi antara aparat penegak hukum dan PTBA dalam menjaga aset negara, melindungi lingkungan, serta mewujudkan tata kelola pertambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dari dua operasi yang kami lakukan pada 8 dan 10 Juli 2026, kami telah mengamankan total 11 orang tersangka dengan delapan laporan polisi. Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pemilik lahan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut," jelas Kompol Toni Arman dalam siaran pers yang diterima, Selasa (14/7/2026).
Dalam operasi pertama yang dilaksanakan pada 8 Juli 2026 sekitar pukul 18.30 WIB di area stockpile Desa Penyandingan, petugas berhasil mengamankan delapan tersangka yang terdiri atas lima sopir truk, satu checker, satu operator alat berat, dan satu pelaku usaha. Barang bukti yang diamankan antara lain dua unit ekskavator, sekitar 52 ton batubara, serta beberapa unit telepon genggam.
Selanjutnya, pada operasi kedua yang dilaksanakan pada 10 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 WIB di lokasi yang sama, petugas kembali mengamankan tiga orang pelaku usaha beserta barang bukti berupa dua unit alat berat, satu unit sepeda motor, tiga unit telepon genggam, serta batubara hasil penambangan.
Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan aktivitas pengangkutan batubara pada malam hari dengan menutupi muatan menggunakan terpal untuk menghindari pengawasan. Batubara hasil tambang ilegal tersebut dipasarkan dengan harga di bawah standar dan diduga dikirim ke wilayah Jabodetabek. Dari aktivitas ilegal tersebut, diperkirakan potensi kehilangan pendapatan negara mencapai sekitar Rp95,9 miliar, sementara potensi kerugian negara dari sektor royalti ditaksir mencapai sekitar Rp8,6 miliar.
Polres Muara Enim menegaskan proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemilik lahan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Tanjung Enim Mining Site General Manager PTBA, Satria Wirawan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah konsesi perusahaan.
"Kami mengapresiasi Polres Muara Enim dan Polda Sumatera Selatan atas keberhasilan mengungkap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah IUP PT bukit asam," jelasnya.
Satria menegaskan, pertambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, serta mengganggu keberlangsungan operasi pertambangan yang dilakukan sesuai kaidah good mining practice.
"PTBA berkomitmen untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menjaga aset negara dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan," imbuhnya.
PTBA akan terus memperkuat koordinasi dengan Polda Sumatera Selatan, Polres Muara Enim, dan para pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pengamanan di lokasi-lokasi yang telah ditindak guna mencegah munculnya kembali aktivitas pertambangan ilegal.
"PTBA juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin kepada aparat penegak hukum. Sinergi seluruh pihak diharapkan mampu menciptakan tata kelola pertambangan yang aman, tertib, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat," tutupnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Daftar 47 Saham HSC di BEI Selengkapnya, 1 Emiten Berhasil Lolos

2026-07-15T01:00:18Z

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui daftar saham dengan status High Shareholding Concentration (HSC) atau kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi.
Hingga pertengahan Juli 2026, tercatat 47 emiten masuk dalam daftar HSC dengan tingkat kepemilikan yang dikuasai oleh sejumlah pemegang saham mencapai lebih dari 90%. Adapun, 1 emiten berhasil lolos dari daftar tersebut.
Sebanyak 33 emiten memperoleh status HSC pada Selasa (14/7/2026) berdasarkan struktur kepemilikan saham per 30 Juni 2026. Sisanya merupakan emiten yang telah lebih dahulu ditetapkan berstatus HSC sejak April hingga awal Juli 2026 dan masih tercantum dalam daftar terbaru.
Dalam daftar tersebut, PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) menjadi emiten dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tertinggi, yakni mencapai 99,99%.

Posisi berikutnya ditempati PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dengan 99,96%, PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) masing-masing 99,95%, serta PT Golden Flower Tbk. (POLU) sebesar 99,94%.
Selain itu, sejumlah emiten besar juga masih masuk dalam daftar HSC, di antaranya PT Bank Permata Tbk. (BNLI) dengan kepemilikan terkonsentrasi 99,92%, PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) 99,91%.
Selanjutnya, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY) 99,84%, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) 99,78%, PT FAP Agri Tbk. (FAPA) 99,77%, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) 99,21%, serta PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 99,14%.
Daftar HSC kali ini juga diwarnai oleh sejumlah emiten dengan kapitalisasi pasar besar, seperti PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) dengan konsentrasi kepemilikan 93,83%, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) sebesar 98,50%, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) 97,31%, hingga PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) sebesar 96,70%.
Sejumlah emiten dalam daftar tersebut berasal dari kelompok usaha yang sama. Dari Grup Sinar Mas, terdapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) dengan kepemilikan terkonsentrasi 99,58%, PT Golden energy mines Tbk. (GEMS) sebesar 99,24%, PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MORA) sebesar 95,65%, serta PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) sebesar 95,76%.
Sementara itu, Grup Mayapada memiliki dua emiten dalam daftar HSC, yakni PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) dengan tingkat konsentrasi kepemilikan mencapai 99,99% dan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) sebesar 97,21%.
BEI menjelaskan bahwa penetapan status HSC dilakukan berdasarkan metodologi penghitungan struktur kepemilikan saham. Pengumuman tersebut bertujuan memberikan transparansi kepada investor mengenai tingkat konsentrasi kepemilikan suatu saham dan tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pasar modal.
Sementara itu, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY) masuk HSC dengan porsi 95,47% pada 2 April 2026. Namun, dalam pengumuman 2 Juli 2026, BEI menyatakan perseroan tidak lagi berada dalam kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi.
Data Saham yang Ditetapkan HSC pada 14 Juli 2026

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) — 99,14%
PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) — 98,62%
PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) — 99,21%
PT Golden Flower Tbk. (POLU) — 99,94%
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) — 98,90%
PT MD Entertainment Tbk. (FILM) — 92,98%
PT Hoffmen Cleanindo Tbk. (KING) — 98,40%
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) — 97,62%
PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) — 95,00%
PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) — 99,91%
PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. (KONI) — 95,08%
PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) — 97,02%
PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT) — 99,41%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) — 99,58%
PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY) — 99,84%
PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) — 99,99%
PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) — 93,83%
PT Golden energy mines Tbk. (GEMS) — 99,24%
PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) — 99,42%
PT Siantar Top Tbk. (STTP) — 94,95%
PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) — 99,78%
PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) — 99,95%
PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) — 96,70%
PT FAP Agri Tbk. (FAPA) — 99,77%
PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) — 98,03%
PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) — 99,93%
PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) — 99,95%
PT Bank Permata Tbk. (BNLI) — 99,92%
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) — 97,21%
PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MORA) — 95,65%
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) — 98,06%
PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) — 98,50%
PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) — 99,96%

Daftar Emiten yang Berstatus HSC dari Penetapan Sebelumnya

PT Habco Trans Maritima Tbk. (HATM) — 96,09% (penetapan 1 Juli 2026)
PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) — 97,35% (30 Juni 2026)
PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU) — 94,27% (4 Juni 2026)
PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) — 93,76% (29 Mei 2026)
PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) — 94,10% (29 Mei 2026)
PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) — 95,82% (8 Mei 2026)
PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS) — 98,35% (2 April 2026)
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK) — 99,85% (2 April 2026)
PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) — 95,35% (2 April 2026)
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk. (MGLV) — 95,94% (2 April 2026)
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY) — 95,47% (2 April 2026, sudah dicabut per 2 Juli 2026)
PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) — 99,77% (2 April 2026)
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) — 95,76% (2 April 2026)
PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) — 97,31% (2 April 2026)
PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) — 97,75% (2 April 2026)

Kriteria HSC
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan tambahan kriteria penilaian saham yang masuk ke high shareholding concentration (HSC) alias saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi pada Selasa (14/7/2026).
Kriteria tambahan itu adalah price-impact ratio atas seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan penambahan price-impact ratio menjadi salah satu kriteria penyaringan saham HSC merupakan bagian dari komitmen bursa menjalankan agenda reformasi pasar modal. Rasio tersebut diterapkan untuk seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun.
Menurut Jeffrey, price-impact ratio dihitung dengan melihat perubahan harga saham terhadap velocity atau kecepatan peredaran saham. Sementara itu, velocity diperoleh dari rata-rata volume transaksi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di publik (free float).
"Itu adalah motif utamanya. Tentu kami juga menyampaikan bahwa kami melakukan diskusi dan komunikasi secara intens dengan seluruh stakeholders untuk mendapatkan masukan," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Selasa (14/7/2026).
Dia menegaskan saham dengan price-impact ratio tinggi tidak otomatis masuk daftar HSC. Rasio tersebut hanya digunakan sebagai tahapan awal (screening) sebelum BEI melakukan penilaian lebih lanjut terhadap struktur kepemilikan saham emiten.
Sebagaimana diketahui, saham yang masuk daftar HSC tidak dapat menjadi konstituen indeks utama BEI seperti LQ45, IDX30, dan IDX80. Selain itu, saham dengan status HSC juga tidak memenuhi kriteria sejumlah penyedia indeks global, termasuk MSCI, sehingga berpotensi memengaruhi aliran dana investasi pasif.
Meski demikian, Jeffrey menegaskan kebijakan tersebut merupakan praktik yang mengacu pada standar internasional. Menurutnya, ketentuan mengenai HSC memang hanya diterapkan di Hong Kong dan Indonesia, sedangkan metodologi price-impact ratio telah lama digunakan oleh berbagai penyedia indeks global.
"Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, utamanya motivasinya adalah untuk kami secara konsisten melakukan upaya terus-menerus terhadap reformasi di pasar modal. Kami berharap apa yang kami lakukan ini juga akan diapresiasi oleh seluruh stakeholders, termasuk di antaranya adalah index provider," ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

BEI Tambah 33 Saham ke Daftar HSC, Emiten Sinar Mas dan Mayapada Masuk

2026-07-15T01:00:15Z

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali memperbarui daftar saham dengan status High Shareholding Concentration (HSC) atau kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi.
Dalam pengumuman berdasarkan data kepemilikan per 30 Juni 2026, terdapat 33 emiten yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh sekelompok pemegang saham dengan porsi di atas 90%.
BEI menjelaskan penetapan status HSC dilakukan berdasarkan metodologi penghitungan struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat.
"Meski demikian, status tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pasar modal, melainkan merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada investor terkait struktur kepemilikan saham emiten," tulis pengumuman BEI, Rabu (15/7/2026).

Dari daftar terbaru, PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) menjadi emiten dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tertinggi, yakni mencapai 99,99% dari total saham.
Posisi berikutnya ditempati PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) dengan 99,95%, PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) sebesar 99,93%, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) sebesar 99,58%, dan PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) sebesar 99,42%.
Sejumlah emiten yang masuk daftar HSC berasal dari kelompok usaha yang sama. Dari Grup Sinar Mas, terdapat SMAR dengan kepemilikan terkonsentrasi 99,58%, PT Golden energy mines Tbk. (GEMS) sebesar 99,24%, serta PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MORA) sebesar 95,65%. Ketiga emiten tersebut bergerak di sektor yang berbeda, yakni perkebunan, pertambangan batu bara, dan telekomunikasi.
Sementara itu, Grup Mayapada juga memiliki dua emiten yang masuk daftar HSC, yakni PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) dengan konsentrasi kepemilikan mencapai 99,99% serta PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) sebesar 97,21%.
Selain itu, daftar HSC juga mencakup PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) dengan kepemilikan terkonsentrasi 98,90%, PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) sebesar 98,62%.
Selanjutnya, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) sebesar 98,06%, PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) sebesar 97,02%, PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) sebesar 96,70%, serta PT MD Entertainment Tbk. (FILM) sebesar 92,98%.
Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa pengumuman HSC tidak dimaksudkan sebagai indikasi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Daftar tersebut disusun untuk memberikan informasi kepada investor mengenai tingkat konsentrasi kepemilikan saham suatu emiten yang berpotensi memengaruhi likuiditas perdagangan maupun pembentukan harga saham di pasar.
Data Saham yang Ditetapkan HSC pada 14 Juli 2026

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) — 99,14%
PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) — 98,62%
PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) — 99,21%
PT Golden Flower Tbk. (POLU) — 99,94%
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) — 98,90%
PT MD Entertainment Tbk. (FILM) — 92,98%
PT Hoffmen Cleanindo Tbk. (KING) — 98,40%
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) — 97,62%
PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) — 95,00%
PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) — 99,91%
PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. (KONI) — 95,08%
PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) — 97,02%
PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT) — 99,41%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) — 99,58%
PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY) — 99,84%
PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) — 99,99%
PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) — 93,83%
PT Golden energy mines Tbk. (GEMS) — 99,24%
PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) — 99,42%
PT Siantar Top Tbk. (STTP) — 94,95%
PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) — 99,78%
PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) — 99,95%
PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) — 96,70%
PT FAP Agri Tbk. (FAPA) — 99,77%
PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) — 98,03%
PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) — 99,93%
PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) — 99,95%
PT Bank Permata Tbk. (BNLI) — 99,92%
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) — 97,21%
PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MORA) — 95,65%
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) — 98,06%
PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) — 98,50%
PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) — 99,96%

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah, ADRO & BRMS Cs Tetap Cuan

2026-07-15T01:00:11Z

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup melemah dalam perdagangan hari ini, Selasa (14/7/2026). Walau begitu, mayoritas saham konstituen ditutup menguat, di antaranya adro, BRMS, dan BUMI.
Melansir IDX Mobile, indeks hasil kerja sama harian Bisnis Indonesia ini melemah 0,15% atau 0,61 poin ke 415,07. Pelemahan ini disebabkan oleh pelemahan saham-saham konstituen dengan bobot terbesar. Perinciannya, sebanyak 17 saham konstituen ditutup menguat, 8 saham melemah, dan 2 saham stagnan.
Saham konstituen yang tetap menguat tersebut di antaranya adalah saham adro yang ditutup naik 1,22% ke Rp2.480, AKRA naik 1,13% ke Rp1.340, ASII menguat 0,62% ke Rp4.880, BRMS menguat 8,49% ke Rp575, saham BUMI naik 1,36% ke Rp149, hingga ICBP yang ditutup naik 0,38% ke Rp6.650.

Di sisi lain, saham konstituen indeks yang melemah adalah BBCA yang turun 1,61% ke Rp6.125, BBNI melemah 1,70% ke Rp3.470, BBRI melemah 2,44% ke Rp2.800, BMRI turun 2,12% ke Rp4.160, CPIN turun 0,64% ke Rp3.100, JPFA turun 1,46% ke Rp2.020, MIKA melemah 0,59% ke Rp1.675, dan PGAS yang ditutup turun 2,61% ke Rp1.490.

Adapun, saat indeks Bisnis-27 ditutup melemah, indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat tipis sebesar 0,03% atau 1,68 poin ke level 6.039,52. Sebanyak 439 saham ditutup menguat, 217 saham melemah dan 309 saham stagnan.
Penguatan indeks komposit melambat dibandingkan dengan penguatan Senin (13/7), saat IHSG ditutup naik 1,92% ke level 6.037. Tim riset BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa indeks komposit yang kembali menembus level psikologis 6.000 didorong oleh respons positif terhadap keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia di BBB/A-2 dengan outlook Stable.
"Sentimen ini meredakan kekhawatiran downgrade dan mendorong penguatan saham perbankan serta komoditas, meski rupiah masih melemah ke Rp18.109 per dolar AS," tulis analis, Selasa (14/7/2026).
Dalam penguatan hari ini, analis menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk reaksi pasar yang mencermati rilis inflasi Amerika Serikat periode bulan Juni 2026, dengan inflasi utama yang diperkirakan melandai ke 3,9% YoY dari 4,2%. Sementara data Core CPI diproyeksikan tetap di level 2,9% YoY.
"Data di atas ekspektasi berpotensi memperkuat narasi higher for longer dan menekan rupiah, sementara inflasi yang lebih rendah dapat mendukung sentimen risk-on," ujar analis.
Secara teknikal, analis menilai bahwa keberhasilan IHSG menembus 6.000 memperkuat momentum rebound dengan peluang menguji resistance 6.080–6.120. Selama bertahan di atas support 5.920, tren penguatan jangka pendek dinilai masih terjaga.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Asing Gencar Serok 10 Saham Ini Kala IHSG Balik ke Level 6.000

2026-07-14T07:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tiba-tiba "ngegas" dan kembali ke level 6.000 pada akhir perdagangan Senin (13/6/2026). IHSG naik 1,92% ke posisi 6.037,84.
Sebanyak 392 emiten naik, 268 turun, dan 305 stagnan. Nilai transaksi kemarin mencapai Rp 12,14 triliun dengan volume 25,07 miliar saham yang berpindah tangan dalam 2,68 juta kali transaksi.

Sementara itu, asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp437,66 miliar di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp412,50 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp25,16 miliar di pasar negosiasi dan tunai.
Di samping itu, terdapat sejumlah saham yang kompak menjadi incaran asing. Mengutip Stockbit, berikut 10 saham net foreign buy perdagangan Senin!

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp89,69 miliar
PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp82,71 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp65,80 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp45,10 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) - Rp38,66 miliar
PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp38,45 miliar
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp27,88 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp23,27 miliar
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) - Rp20,63 miliar
PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) - Rp19,61 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

RI Mau Bangun Pabrik Metanol 2,5 Juta Ton, Ini Detilnya

2026-07-14T01:00:21Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun pabrik metanol dengan kapasitas total mencapai 2,5 juta ton. Proyek tersebut salah satunya untuk mendukung produksi bahan baku biodiesel yang saat ini telah mencapai kadar 50% (B50).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan rincinya yakni pembangunan pabrik tersebut akan difokuskan di dua wilayah utama, yakni Jawa Timur dan Kalimantan.
"Kalo Bojonegoro kan yang pakai model dari gas itu prosesnya," dikutip Senin (13/7/2026).

Pembangunan pabrik di Bojonegoro, Jawa Timur, rencananya akan mengoptimalkan potensi sumber daya gas alam di wilayah tersebut. Pemerintah akan menerapkan teknologi pengolahan uap guna mengonversi gas menjadi metanol.
"Nanti pakai gas alam, pakai gas alam, pakai steam reforming ya kalau nggak salah ya istilah teknologinya," imbuhnya.
Sementara itu, untuk proyek yang berlokasi di Kalimantan, pemerintah akan mendorong produksinya melalui gasifikasi batu bara. Hal itu senada dengan hilirisasi batu bara untuk menghasilkan gas sintetis sebelum dikonversi menjadi metanol.
"Kalau yang di Kalimantan kan low rank coal jadi gasifikasi pakai syngas, syngas jadi metanol. Nah itu bisa," tuturnya.
Memang, pemerintah mencatat kebutuhan metanol nasional kini mencapai 2,5 juta ton per tahun. Hal itu sejalan dengan mulai berlakunya program B50 sejak 1 Juli 2026 yang membutuhkan metanol sebagai salah satu bahan baku biodiesel.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan segera membangun industri metanol di dalam negeri. Langkah tersebut diambil agar Indonesia bisa menyediakan pasokan secara mandiri bagi program biodiesel.
Pemerintah menargetkan pembangunan pabrik metanol tersebut dimulai melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan ini. Hal itu lantaran implementasi B50 juga perlu dibarengi dengan pemenuhan bahan bakunya dalam negeri.
"Maka langkah berikut adalah kita mendorong untuk segera membangun industri metanol. Ini ada di Jawa Timur sudah kita bulan ini juga kita akan melakukan groundbreaking. Dan kemudian adalah di Kalimantan Timur merupakan bagian hilirisasi daripada batu bara," kata Bahlil.
Seiring dengan itu, memang B50 sendiri bisa menghentikan impor solar di dalam negeri.
"Ini adalah sebuah lompatan yang sangat cepat atas dasar arahan Bapak Presiden. Dengan peluncuran B50 ini maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor solar dari negara lain," terang Bahlil.
Pemerintah juga memproyeksikan adanya surplus produksi solar hingga 4 juta kiloliter (kl) berkat pengoperasian kilang baru di Kalimantan Timur. Kelebihan pasokan tersebut akan dikonversi untuk mendukung produksi Avtur di dalam negeri.
"Surplusnya itu diperkirakan di antara 3-4 juta. Tahap berikutnya adalah kita akan mendorong untuk membangun Avtur. Kita akan mencoba untuk juga tidak lagi melakukan impor Avtur," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Grup ADRO Targetkan Penjualan Aluminium 350.000 Ton pada 2026

2026-07-14T01:00:19Z

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik Garibaldi ‘Boy’ Thohir PT Adaro Resources Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (admr) menjabarkan target produksi aluminium dan batu bara metalurgi perseroan untuk tahun 2026.
Corporate Communication Department Head Alamtri Resources Indonesia, Karina Novianti mengatakan bahwa pada tahun ini perseroan melalui PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) menargetkan penjualan aluminium ingot hingga 350.000 ton untuk memenuhi pasar domestik dan kebutuhan ekspor.
“Kalimantan Aluminum Industry melihat tingginya minat dari calon pelanggan. Tujuan penjualan diperkirakan akan mencakup berbagai pasar, sesuai dengan permintaan pasar dan peluang bisnis yang ada,” kata Karina, Senin (13/7/2026).
Sementara itu, untuk batu bara metalurgi, Grup ADRO tidak memerinci target produksi tersebut. Menurut Karina, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk membatasi volume produksi batu bara di Indonesia, rencana produksi batu bara metalurgi Grup ADRO juga mengalami penyesuaian.

“Penyesuaian rencana produksi ini bukan disebabkan oleh turunnya permintaan ataupun karena keterbatasan kapasitas operasional,” ujar dia.
Karina mengungkapkan bahwa hingga saat ini, kegiatan operasional ADRO maupun admr masih berjalan seperti biasa.
Sebagai gambaran, dalam laporan tahunannya, ADRO menyampaikan smelter aluminium KAI di Kalimantan Utara ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 500.000 ton per tahun.

KAI telah memulai pengujian dan komisioning sebagian smelternya pada kuartal IV/2025, dan tetap berfokus pada peningkatan operasional pot secara strategis untuk mencapai kapasitas produksi penuh pada akhir 2026.
ADRO juga menyampaikan bahwa manajemen memperkirakan belanja modal pada 2026 berada pada kisaran $400 juta hingga $420 juta. Belanja modal ini dialokasikan untuk perluasan infrastruktur, pengadaan alat berat, serta investasi ekuitas ADRO pada proyek-proyek.
--
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

PLN Butuh Batu Bara 154 Juta Metrik Ton, Pemerintah Ingatkan Pengusaha

2026-07-14T01:00:12Z

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan badan usaha pertambangan memasok batu bara PT PLN (Persero) tahun ini. Penugasan diberikan kepada badan usaha pertambangan yang memiliki RKAB dengan total volume 212 juta metrik ton.Direktur Jenderal Mineral dan batu bara (Minerba) kementerian esdm, Tri Winarno, menjelaskan penugasan ini menjadi langkah pemerintah memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan batubara bagi PLTU PLN.Selain itu, langkah ini juga upaya memastikan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan.
"Ditjen minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun non-kelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," ujar Tri dalam keterangan tertulis kementerian esdm, dikutip Senin (13/7/2026).Hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan, dengan perkiraan realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton. Tri menjelaskan, PLN harus lakukan percepatan kontrak agar penugasan batubara dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman ke PLTU."Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batubara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI (Energi Primer Indonesia) untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman," terang Tri.Tri menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PLN EPI dan badan usaha pertambangan untuk memastikan pasokan batubara ke PLTU tepat waktu, sesuai volume, dan memenuhi spesifikasi."Pemerintah terus memastikan agar kebutuhan batubara PLN pada semester II 2026 dapat dipenuhi sesuai jadwal dan spesifikasi pembangkit. Untuk itu, koordinasi dan percepatan penyelesaian kontrak perlu terus dilakukan," pungkasnya.
(ahi/hns)

Source https://finance.detik.com

RI Mau Bangun Pabrik Metanol di Bojonegoro, Segini Kapasitasnya

2026-07-13T07:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kebutuhan metanol nasional kini mencapai 2,5 juta ton per tahun. Hal itu sejalan dengan mulai berlakunya program biodiesel 50% atau B50 sejak 1 Juli 2026 yang membutuhkan metanol sebagai salah satu bahan baku biodiesel.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan segera membangun industri metanol di dalam negeri. Langkah tersebut diambil agar Indonesia bisa menyediakan pasokan secara mandiri bagi program biodiesel.
Rencananya, pembangunan pabrik akan dilakukan di wilayah Bojonegoro dan Kalimantan Timur. Industri metanol tersebut nantinya akan menggunakan gas serta batu bara sebagai bahan baku utama produksinya.

"Bahwa dengan munculnya B50 ini ada peningkatan kebutuhan metanol. Metanolnya kita butuh hanya untuk B50 sekitar 2,5 juta ton per tahun. Maka langkah berikut adalah kita mendorong untuk segera membangun industri metanol," ujarnya saat ditemui di sela acara Peresmian Peluncuran Mandatori B50, di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, dikutip Senin (13/7/2026).
Pemerintah menargetkan pembangunan pabrik metanol tersebut dimulai melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan ini. Hal itu lantaran implementasi B50 juga perlu dibarengi dengan pemenuhan bahan bakunya dalam negeri.
"Maka langkah berikut adalah kita mendorong untuk segera membangun industri metanol. Ini ada di Jawa Timur sudah kita bulan ini juga kita akan melakukan groundbreaking. Dan kemudian adalah di Kalimantan Timur merupakan bagian hilirisasi daripada batu bara," imbuhnya
Seiring dengan itu, memang B50 sendiri bisa menghentikan impor solar di dalam negeri.
"Ini adalah sebuah lompatan yang sangat cepat atas dasar arahan Bapak Presiden. Dengan peluncuran B50 ini maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor solar dari negara lain," kata Bahlil.
Pemerintah juga memproyeksikan adanya surplus produksi solar hingga 4 juta kiloliter (kl) berkat pengoperasian kilang baru di Kalimantan Timur. Kelebihan pasokan tersebut akan dikonversi untuk mendukung produksi Avtur di dalam negeri.x
"Surplusnya itu diperkirakan di antara 3-4 juta. Tahap berikutnya adalah kita akan mendorong untuk membangun Avtur. Kita akan mencoba untuk juga tidak lagi melakukan impor Avtur," tandasnya.
Di samping itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan rincian teknis mengenai proses produksi di dua lokasi tersebut. Ia menyebutkan proyek di Bojonegoro akan mengandalkan pasokan gas alam melalui teknologi pengolahan uap.
"Kalo Bojonegoro kan yang pakai model apa dari gas itu prosesnya. Nanti pakai gas alam, pakai gas alam, pakai steam reforming ya kalau nggak salah ya istilah teknologinya," kata Eniya.
Sementara untuk fasilitas di Kalimantan Timur, pemerintah akan mengoptimalkan potensi batu bara kalori rendah melalui proses gasifikasi. Teknologi ini akan mengubah komoditas tambang menjadi gas sintetis (syngas) sebelum akhirnya dikonversi menjadi produk metanol yang digunakan untuk campuran biodiesel.
"Kalau yang di Kalimantan kan low rank coal jadi gasifikasi pakai syngas, syngas jadi metanol. Nah itu bisa," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Pemerintah Tugaskan Badan Usaha Pasok Batu Bara buat PLN, Segini Jumlahnya

2026-07-12T07:00:11Z

Jakarta - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan yang telah memiliki RKAB dengan total volume 212 juta metrik ton untuk memenuhi kebutuhan PT PLN (Persero). Adapun kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton pada 2026.Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, penugasan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan batubara bagi PLTU PLN."Ditjen minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," ujar Tri Winarno dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (12/7/2026).
Hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan, dengan perkiraan realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton. Tri menjelaskan, PLN harus lakukan percepatan kontrak agar penugasan batu bara dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman ke PLTU."Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batubara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI (Energi Primer Indonesia) untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman," katanya.Ditjen minerba terus berkoordinasi dengan PLN EPI dan badan usaha pertambangan untuk memastikan pasokan batubara ke PLTU tepat waktu, sesuai volume, dan memenuhi spesifikasi."Pemerintah terus memastikan agar kebutuhan batubara PLN pada semester II 2026 dapat dipenuhi sesuai jadwal dan spesifikasi pembangkit. Untuk itu, koordinasi dan percepatan penyelesaian kontrak perlu terus dilakukan," tegas Tri.
(acd/acd)

Source https://finance.detik.com

Pemerintah Bakal Tambah Produksi Batu Bara Tahun Ini, Khusus Buat PLN

2026-07-11T01:00:23Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menambah produksi batu bara tahun ini dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Tambahan produksi tersebut dikhususkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Direktur Jenderal Mineral dan batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan, pemerintah memprioritaskan pemenuhan energi dalam negeri dibanding kepentingan lainnya.
"(Tambahan produksi) untuk yang batu bara hanya diperuntukkan untuk yang PLN. Itu aja," kata Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Rencana tambahan produksi itu demi menutup selisih antara realisasi kontrak pengadaan dengan kebutuhan pembangkit listrik saat ini. Pihaknya tengah menghitung rincian volume tambahan yang diperlukan agar operasional listrik tetap stabil.
Meski produksi akan ditambah, pemerintah memastikan pasokan batu bara benar-benar terserap oleh PLN. Tri mengingatkan bahwa setiap penyesuaian kuota produksi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu kondisi kelebihan pasokan di pasar.
"Jangan sampai ada oversupply. Itu aja," tegasnya.
Hingga saat ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha pertambangan untuk mengajukan permohonan revisi RKAB 2026. Batas waktu pengajuan tersebut ditetapkan paling lambat hingga akhir Juli 2026 guna mempercepat kepastian volume produksi nasional di semester kedua tahun ini.
"Kalau mengajukan ya Juli paling lambat tanggal 31 Juli tetapi tentang berapa dan lain sebagainya apakah disetujui ya tergantung lah itu nanti," tutupnya.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.
Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Kebutuhan PLN
Sebelumnya, PT PLN (Persero) sempat membeberkan bahwa perusahaan akan mendapatkan tambahan pasokan batu bara 16,8 juta ton hingga akhir tahun 2026. Hal itu demi memenuhi kebutuhan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sempat terkendala beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa mulai Agustus hingga Desember 2026, PLN akan menerima tambahan pasokan sebesar 3 juta ton batu bara per bulan di luar kontrak pasokan yang telah berjalan. Adapun, pada Juli 2026 ini PLN juga telah memperoleh tambahan alokasi batu bara sebesar 1,8 juta ton.
"Nah tentu saja kondisi ini secara bersama sama terus kami jaga dan kami tingkatkan melalui program penguatan keandalan sistem yang telah direncanakan sesuai dengan arahan Menteri ESDM," kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Ia membeberkan, tambahan pasokan tersebut dikhususkan untuk batu bara dengan nilai kalori di atas 4.500 kcal/kg yang dibutuhkan pembangkit listrik PLN. Pasokan itu mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Jawa dengan tambahan daya mampu pasok sekitar 5 Giga Watt (GW), sehingga total daya mampu pasok meningkat dari sebelumnya 35,9 GW.
"Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari existing supply untuk bulan Juli dan 3 juta ton per bulan dari Agustus sampai Desember, sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 35,9 GW, yang tentu saja ini membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi," katanya.
Menurut Darmawan, langkah tersebut dilakukan setelah PLN bersama Kementerian ESDM mengevaluasi perubahan komposisi produksi batu bara nasional. Setidaknya, dalam beberapa tahun terakhir, produksi batu bara berkalori rendah meningkat, sementara produksi batu bara berkalori menengah hingga tinggi justru mengalami penurunan.
"Maka dari ini Kementerian ESDM dan PLN mengoreksi ini, dengan adanya khusus pasokan batu bara dengan kalori menengah ke atas on top dari existing supply yang sudah ada," ujarnya.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

RKAB Nikel Direlaksasi, Smelter Dipastikan Takkan Kekurangan Pasokan

2026-07-11T01:00:21Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang penambahan target produksi bijih nikel yang akan ditetapkan dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Hal itu menyusul kekhawatiran pelaku usaha fasilitas pemrosesan dan pemurnian (smelter) nikel akan kekurangan pasokan bijih nikel akibat pemangkasan target produksi pada RKAB tahun ini.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) kementerian esdm Tri Winarno memastikan, meski pemerintah membuka potensi penambahan RKAB nikel tahun ini, penambahan itu tidak akan dilakukan secara signifikan. Seperti diketahui, RKAB nikel untuk 2026 dipatok berada di rentang 260-270 juta ton per tahun.
"Ini saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan (produksi) kecuali hanya mengejar yang untuk smelter yang yang masih kekurangan supply. Itu aja," katanya saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Tri menegaskan, harus ada keseimbangan antara kapasitas produksi tambang dengan kebutuhan riil pabrik pemurnian. Ia menegaskan bahwa pemberian kuota produksi dalam revisi RKAB dilakukan secara selektif demi menutup celah kekurangan bahan baku pada smelter yang masih membutuhkan suplai.
"Kita masih ini yang maksudnya yang smelter itu kebutuhan totalnya berapa terus habis itu kemarin yang sudah disetujui RKAB-nya berapa terus habis itu nanti ya paling nambah-nambah dikit," tegasnya.
Penyesuaian kuota tersebut mencakup jenis bijih nikel limonit maupun saprolit, tergantung pada spesifikasi smelter masing-masing perusahaan. Tri menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan penambahan volume yang terlalu signifikan untuk mencegah jatuhnya harga akibat pasokan yang berlebih.
"Angkanya enggak ini tapi belum clear apa maksudnya hanya untuk mengejar yang itu tapi jangan sampai kita tahan pokoknya jangan sampai ada oversupply. Itu aja," tambahnya.
Pihaknya mencatat bahwa para pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk mengajukan revisi atau penambahan kuota produksi hingga 31 Juli 2026. Seluruh permohonan tersebut akan dievaluasi untuk memastikan tujuan hilirisasi tetap tercapai secara optimal.
"Kalau mengajukan ya Juli paling lambat tanggal 31 Juli tetapi tentang berapa dan lain sebagainya apakah disetujui ya tergantung lah itu nanti," tandasnya.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.
Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Asing Net Sell Rp290 Miliar di Sesi I, Deretan Saham Ini Dilepas

2026-07-11T01:00:18Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Investor asing kembali membukukan aksi jual bersih (net foreign sell) pada perdagangan sesi I Jumat (10/7/2026). Berdasarkan data Stockbit Sekuritas, asing mencatatkan net sell sebesar Rp290,36 miliar di seluruh pasar (all market).
Secara keseluruhan, nilai transaksi asing pada sesi I mencapai Rp3,05 triliun, terdiri dari foreign buy Rp1,38 triliun dan foreign sell Rp1,67 triliun. Catatan ini dihitung menggunakan data harga rata-rata sesi I.

Aksi jual bersih asing kali ini menyasar deretan saham berkapitalisasi besar (big caps), terutama perbankan. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memuncaki daftar jual asing dengan nilai Rp85,28 miliar, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar Rp74,68 miliar dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Rp57,66 miliar.
Selain itu, asing juga melepas saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) senilai Rp36,00 miliar, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) Rp32,43 miliar, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) Rp24,73 miliar, serta PT Astra International Tbk. (ASII) Rp18,34 miliar.
Tekanan jual juga membayangi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) sebesar Rp18,04 miliar, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) Rp16,64 miliar, dan PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) Rp11,26 miliar.
Di tengah derasnya aksi jual, saham-saham sektor komoditas justru menjadi incaran asing. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (adro) memimpin daftar beli bersih asing dengan nilai Rp25,60 miliar, diikuti PT Elnusa Tbk. (ELSA) Rp18,43 miliar dan PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) Rp16,43 miliar. Asing juga memburu PT Timah Tbk. (TINS) Rp13,66 miliar dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) Rp13,57 miliar.
Aktivitas jual bersih asing ini terjadi meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menutup sesi I di zona hijau. IHSG naik 6,03 poin atau 0,1% ke level 5.918,47 pada akhir sesi pertama, dengan 405 saham menguat, 208 saham melemah, dan 171 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat sekitar Rp4,7 triliun yang melibatkan 11,53 miliar saham.
Penguatan indeks berlangsung di tengah dominasi sentimen global. Memanasnya kembali konflik di Timur Tengah, peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) soal meningkatnya risiko ekonomi global, hingga prospek suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama masih menjadi perhatian pelaku pasar. Di sisi lain, pelemahan indeks dolar AS berpotensi menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah.
Dari dalam negeri, perhatian investor tertuju pada peluncuran mandatori biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara Bank Indonesia melaporkan penjualan ritel masih mengalami kontraksi secara bulanan meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya.
Berikut daftar net foreign buy dan net foreign sell investor asing pada perdagangan sesi I Jumat (10/7/2026).
Net Foreign Buy

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (adro) - Rp25,60 miliar
PT Elnusa Tbk. (ELSA) - Rp18,43 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp16,43 miliar
PT Timah Tbk. (TINS) - Rp13,66 miliar
PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) - Rp13,57 miliar
PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) - Rp10,35 miliar
PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp7,82 miliar
PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) - Rp7,41 miliar
PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) - Rp5,99 miliar
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp5,18 miliar

Net Foreign Sell

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp85,28 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp74,68 miliar
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp57,66 miliar
PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp36,00 miliar
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp32,43 miliar
PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) - Rp24,73 miliar
PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp18,34 miliar
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) - Rp18,04 miliar
PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp16,64 miliar
PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp11,26 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Kuota Produksi Batu Bara Ditambah, tapi Hanya buat Kebutuhan PLN

2026-07-11T01:00:13Z

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah kuota produksi batu bara dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Penambahan produksi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).Sementara, kuota produksi selain untuk kebutuhan PLN tidak akan ada perubahan. Adapun sebelumnya pemerintah telah memangkas produksi batu bara dalam RKAB untuk tahun 2026 di level sekitar 600 juta ton.Hanya saja, Direktur Jenderal Mineral dan batu bara (Minerba), Kementerian ESDM Tri Winarno belum membocorkan berapa penambahan tersebut.
"(Penambahan) Untuk yang batu bara, hanya diperuntukkan untuk yang PLN. Itu aja," ujar Tri di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/6/2026).Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pada Juli 2026 PLN mendapatkan tambahan pasokan batu bara sebesar 1,8 juta ton di luar pasokan yang sudah ada.Kemudian mulai Agustus hingga Desember 2026, PLN juga mendapat tambahan pasokan batu bara sebanyak 3 juta ton per bulannya. Ia mengatakan dengan tambahan ini akan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa"Untuk 2026 ini ada penambahan pasokan batubara dengan kalori menengah sampai tinggi, yaitu 4.500 kalori ke atas, yang dialokasikan khusus untuk PLN dari Kementerian ESDM dan terutama dalam hal ini yaitu Jeneral Minerba. Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari existing supply untuk bulan Juli dan 3 juta ton per bulan dari bulan Agustus sampai bulan Desember," ujar Darmawan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR, Kamis (2/7/2026)."Sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 35,9 GW. Yang tentu saja ini membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi," sambungnya.
(hrp/hns)

Source https://finance.detik.com