Asia Tenggara Keringat Dingin, BBM Mulai Dijatah-Pekerja Diminta WFH

Daftar Isi










Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia kini semakin terguncang. Perang yang berkecamuk antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran telah membawa krisis energi global naik ke permukaan.
Perang yang telah berlangsung selama 1 bulan tersebut membuat pasokan minyak dunia tertahan di Timur Tengah. Selat Hormuz, yang menjadi jalur pengapalan sekitar 20% minyak dunia masih tertutup dan hanya sedikit terbuka untuk sejumlah negara yang dianggap bukan musuh oleh Iran.
Harga minyak pun mendidih menembus level US$100 per barel. Alhasil, harga bahan bakar turut meroket dan memaksa sejumlah negara putar otak untuk menghadapi kelangkaan minyak yang sudah terasa.


Beberapa kebijakan pun sudah diambil oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menyiasati kondisi tersebut. Ada yang masih sekadar memberi imbauan penghematan bahan bakar, namun ada juga yang sudah mengambil langkah ekstrem dengan memberlakukan darurat energi nasional.

Malaysia

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam pengumuman khusus pada Kamis (26/3/2026) mengatakan pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian sementara terhadap kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga ketahanan fiskal negara.
Langkah ini diambil setelah beban subsidi bahan bakar melonjak drastis dalam waktu singkat. Anwar memaparkan bahwa nilai subsidi meningkat tajam dari semula hanya 700 juta ringgit (Rp2,96 triliun) menjadi 3,2 miliar ringgit (Rp13,55 triliun) akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Insyaallah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis energi global yang timbul dari konflik di Asia Barat, dengan pendekatan yang tegas, terstruktur, dan fokus pada kepentingan rakyat serta ketahanan bangsa," ujar Anwar.
Dalam kebijakan terbaru yang mulai berlaku efektif pada 1 April mendatang, pemerintah Malaysia memutuskan untuk menyesuaikan kuota bulanan program subsidi Budi Madani RON95 (Budi95). Kuota yang sebelumnya sebesar 300 liter per bulan kini dipangkas menjadi 200 liter per bulan bagi pengguna kendaraan pribadi.
Pemerintah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang diperlukan agar anggaran negara tidak jebol. Meski ada pemangkasan kuota, Anwar memastikan bahwa harga jual eceran bensin RON95 tetap dipertahankan pada level subsidi demi melindungi daya beli masyarakat luas.
"Keputusan untuk mempertahankan harga bensin RON95 sebesar 1,99 ringgit (Rp 8.431) per liter adalah langkah yang diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani rakyat, meskipun harga minyak mentah melonjak secara global," kata Ibrahim.
Anwar menambahkan bahwa sekitar 90% penduduk Malaysia tidak akan terdampak secara signifikan oleh penyelarasan kuota ini.
Berdasarkan data pemerintah, mayoritas pengguna hanya menghabiskan sekitar 100 hingga 200 liter bensin per bulan, sehingga angka 200 liter dinilai masih mencukupi kebutuhan harian sebagian besar warga.
"Setiap ringgit yang dihemat disalurkan kembali kepada rakyat melalui inisiatif seperti Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA), selain untuk meningkatkan fasilitas klinik dan rumah sakit, memperbaiki jalan, serta memperkuat infrastruktur," tutur Ibrahim.
Selain penyesuaian kuota bagi warga umum, pemerintah Malaysia tetap memberikan pengecualian khusus bagi sektor-sektor krusial. Pengemudi transportasi daring (e-hailing) dan pengendara logistik tetap mendapatkan kuota subsidi sebesar 800 liter per bulan untuk memastikan kelancaran mobilitas perkotaan dan menjaga stabilitas harga jasa transportasi.
Anwar juga mengingatkan masyarakat untuk mulai melakukan penghematan energi dan memperketat pengeluaran di tengah ketidakpastian global. Ia menyebutkan bahwa negara-negara tetangga di ASEAN sudah mulai merasakan tekanan ekonomi yang hebat akibat krisis energi ini.
"Kerugian mencapai puluhan miliar ringgit yang telah ditanggung pemerintah selama beberapa dekade harus dipulihkan agar dapat diinvestasikan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Saya tidak anti-orang kaya, namun kita harus adil kepada kelompok yang rentan dan membutuhkan," pungkas Ibrahim.


Filipina

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. resmi mengumumkan status darurat energi nasional imbas ancaman gangguan pasokan bahan bakar akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Deklarasi tersebut ditetapkan melalui Perintah Eksekutif (EO) Nomor 110 yang ditandatangani Selasa (24/3/2026), dengan mempertimbangkan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi.
Melansir Kantor Berita Resmi Filipina (Philippines News Agency/PNA), pemerintah Filipina mengidentifikasi bahwa memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya potensi penutupan jalur strategis Selat Hormuz, dapat memicu gangguan produksi dan transportasi minyak global.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi besar menyebabkan krisis pasokan bahan bakar domestik sekaligus memicu volatilitas harga yang mengancam stabilitas ekonomi negara.
"Sebagai importir bersih produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan karenanya rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global," bunyi dokumen Perintah Eksekutif Nomor 110 tersebut melansir PNA, Selasa (24/3/2026).
Adapun, Menteri Energi Filipina telah memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa situasi saat ini menghadirkan bahaya yang mengancam ketahanan pasokan energi di tingkat kritis.
Oleh karena itu, penetapan status darurat ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengeksekusi langkah-langkah cepat dan terkoordinasi demi melindungi perekonomian dan masyarakat.
Merespon hal itu, Presiden Marcos telah menginstruksikan pembentukan komite khusus yang akan mengawasi implementasi Kerangka Paket Terpadu untuk Mata Pencaharian, Industri, Makanan, dan Transportasi (UPLIFT).
Komite itu diberikan mandat penuh untuk memantau ketat distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, serta memastikan kelancaran operasional transportasi publik dan layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga akan menindak tegas segala bentuk praktik penimbunan, pencarian keuntungan sepihak (profiteering), maupun manipulasi pasokan energi di pasaran.
Dalam jangka pendek, Departemen Energi (DOE) diperintahkan untuk segera menggulirkan langkah-langkah manajemen pasokan energi, termasuk rencana optimalisasi bahan bakar dan penegakan efisiensi. Sementara untuk jangka panjang, EO 110 juga memandatkan percepatan transisi menuju energi terbarukan dan promosi penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi publik guna mengurangi ketergantungan pada minyak bumi.
Untuk memastikan ketersediaan pasokan, DOE bersama Philippine National Oil Company (PNOC) dan PNOC Exploration Corporation diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengadaan bahan bakar. Jika situasi mendesak, Filipina akan mengizinkan pembayaran uang muka melebihi batas 15% dari nilai kontrak pengadaan, dengan persetujuan Menteri Energi.
Status darurat energi nasional tersebut akan berlaku secara efektif selama 1 tahun ke depan sejak dipublikasikan dalam lembaran negara resmi, kecuali jika Presiden memutuskan untuk memperpanjang atau mencabutnya lebih awal.
Pendanaan untuk implementasi kebijakan darurat ini akan diambil dari alokasi anggaran kementerian terkait serta sumber-sumber lain yang diidentifikasi oleh Departemen Anggaran dan Manajemen.


Vietnam

Pemerintah Vietnam meminta perusahaan mendorong karyawan bekerja dari rumah jika memungkinkan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan.
Kebijakan kerja jarak jauh ini mengingatkan pada langkah-langkah yang diambil pada awal pandemi Covid-19.
Vietnam juga berencana menghapus tarif impor bahan bakar asing hingga akhir April untuk membantu memperkuat pasokan energi nasional, di tengah antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar dan lonjakan harga energi yang cepat.
Adapun Vietnam telah menaikkan harga BBM secara signifikan sebagai imbas dari melonjaknya harga minyak dunia.
Pemerintah Vietnam terpaksa dua kali menyesuaikan harga bahan bakar dalam satu hari pada Rabu (25/3/2026), setelah harga solar melonjak lebih dari dua kali lipat sejak perang pecah di kawasan tersebut.
Data Kementerian Perdagangan Vietnam menunjukkan bahwa sebelumnya pada Rabu pagi harga diesel telah melonjak sekitar 105% dibandingkan 26 Februari, dua hari sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Pemerintah kemudian menaikkan harga menjadi 39.660 dong per liter mulai tengah malam, dari sebelumnya 19.270 dong bulan lalu.
Harga bensin oktan 95 juga ikut naik hampir 68% dalam periode yang sama. Namun, hanya 14 jam kemudian, kementerian merevisi kembali harga bahan bakar.
Biaya diesel diturunkan menjadi sedikit di bawah dua kali lipat harga pada 26 Februari. Harga bensin oktan 95 juga dikoreksi turun, meski tetap sekitar 49% lebih tinggi dibanding sebelum konflik Teluk.
Vietnam pun mencari dukungan pasokan bahan bakar dari sejumlah negara, termasuk Qatar, Kuwait, Aljazair, dan Jepang. Pada Senin, Hanoi juga menandatangani kesepakatan dengan Rusia terkait produksi minyak dan gas di kedua negara.
Sementara itu, Kementerian Keuangan Vietnam pada Selasa mengusulkan pemangkasan pajak perlindungan lingkungan untuk bensin dan diesel hingga setengahnya guna meredam lonjakan harga.


Myanmar

Pemerintah militer Myanmar mulai menerapkan sistem barcode dan QR code untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kelangkaan pasokan.
Kementerian Energi Myanmar mengatakan kebijakan ini akan diberlakukan secara nasional mulai pekan depan. Dalam pernyataan pada 23 Maret, kementerian menyebut nantinya setiap kendaraan hanya diperbolehkan membeli BBM satu hingga dua kali dalam seminggu, tergantung kapasitas mesin.
"Pelanggan akan diizinkan membeli bahan bakar satu atau dua kali seminggu tergantung ukuran mesin kendaraan mereka," tulis kementerian tersebut.
Dalam skema ini, barcode yang tertera pada sertifikat kendaraan, baik pada mobil, truk, maupun sepeda motor, akan terhubung dengan data dalam QR code. Sistem itu akan menentukan kuota BBM yang dapat dibeli oleh masing-masing pengguna.
Implementasi awal telah dimulai sejak 12 Maret di sejumlah kota besar, termasuk Yangon dan Naypyitaw.
Kebijakan pembatasan ini muncul seiring meningkatnya tekanan terhadap pasokan energi, yang sebagian dipicu dampak konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut turut memicu antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar akibat lonjakan harga dan kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan.
Selain itu, krisis pasokan juga berdampak pada sektor transportasi udara. Kelangkaan bahan bakar jet dilaporkan memaksa sejumlah maskapai di Myanmar menghentikan sementara beberapa rute domestik.
Untuk menghemat konsumsi BBM, pemerintah sebelumnya juga telah memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Bahkan, pegawai pemerintah diarahkan untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret.
Di sisi lain, Federasi Beras Myanmar mengimbau pelaku industri penggilingan dan petani untuk menghemat penggunaan bahan bakar serta mulai beralih ke energi alternatif seperti tenaga surya.
Kementerian Energi menyatakan bahwa saat ini Myanmar memiliki cadangan BBM untuk sekitar 50 hari. Pemerintah juga tengah mengupayakan tambahan impor melalui jalur alternatif guna menjaga pasokan tetap stabil.
Sementara itu, bank sentral Myanmar telah menggelontorkan devisa sebesar US$96 juta atau setara sekitar Rp1,56 triliun kepada perusahaan minyak dengan kurs lebih rendah. Langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengimpor bahan bakar dari luar negeri.


Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan dirinya beserta tim untuk segera mencari sumber pasokan minyak tambahan dari berbagai negara. Hal itu demi menjaga ketahanan energi nasional selama eskalasi geopolitik di Timur Tengah.
Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengupayakan diversifikasi sumber impor minyak, serta memaksimalkan potensi energi yang ada di dalam negeri untuk menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
"Namun kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya sih kita berdoa agar bisa selesai perang ini dengan baik, cepat. Tapi kalau kita melihat dengan yang ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang," ujarnya.
Bahlil menuturkan Indonesia sebelumnya mengimpor sekitar 20% minyak mentah dari Timur Tengah yang dikirim melalui Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang saat ini berada dalam pusaran konflik.
Namun, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalihkan pasokan dari negara-negara lain untuk menutupi potensi kekurangan. Pemerintah juga menyebutkan cadangan energi nasional masih berada di atas standar minimal yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mencari skema pembiayaan terbaik agar beban dari kondisi saat ini tidak langsung dilimpahkan kepada masyarakat.



(luc/luc)

Source https://www.cnbcindonesia.com