Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara terkait kementerian baru yang dipimpinnya, serta kementerian yang akan berada di bawahnya.
Bahlil menerangkan, sejak pelantikan ia menjadi Menko, yakni pada Kamis (1/10/2026) pihaknya masih melakukan konsolidasi mengenai nomenklator lembaga tersebut.
"Belum 100% selesai. Tapi saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM ya, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Itu sudah pasti," terang Bahlil yang juga Menteri ESDM usai Investor Daily Summit 2026, dikutip Kamis (8/10/2026).
Selain itu, Bahlil menegaskan, bahwa akan ada dua kementerian lagi berkaitan dengan hilirisasi. Satu diantaranya adalah perindustrian.
"Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian," ungkap Bahlil.
Anggaran Kemenko Hilirisasi & Transisi Energi
Bahlil menjelaskan bahwa operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sepenuhnya menggunakan alokasi anggaran kementerian esdm. Langkah ini diambil agar pembentukan kementerian koordinator baru tidak menciptakan pembengkakan pengeluaran negara.
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari kementerian esdm. Tidak ada menko, nanti di situ dibagi. Yang kedua, gajinya juga satu aja. Sekalipun dua Perpres, gajinya satu aja," ujar Bahlil.
Selain gaji tunggal, Bahlil mengungkapkan bahwa seluruh penghasilan dan dana operasional menteri yang ia terima selama ini rutin disisihkan untuk kegiatan sosial.
"Dan memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, insya Allah saya dari gaji saya maupun dari dana operasional saya selalu saya sisihkan semuanya untuk kepada saudara-saudara saya yang berhak untuk saya bantu. Ada di yang teman-teman kan aktivis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak. Jadi itu saya kasih ke situ, kemudian yang membutuhkan, ya," jelasnya dalam paparan.
Lebih lanjut, dari sisi tata kelola penganggaran, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak membentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri. Seluruh fungsi administrasi dan koordinasi dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan DIPA kementerian esdm.
"DIPA-nya juga cuma DIPA satu, DIPA Menteri ESDM. Ruang lingkup koordinasinya aja yang berbeda, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai media bilang ini karena menambah kementerian, pemborosan uang negara, enggak ada," tambahnya.
Mengenai ruang lingkup tugasnya, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi difokuskan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian. Koordinasi tersebut melibatkan kementerian teknis seperti kementerian esdm, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Perindustrian guna mempercepat program hilirisasi dan kedaulatan energi nasional.
"Nah, Kementerian Menko Hilirisasi ini akan melakukan sinkronisasi program antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, kementerian esdm, dan beberapa kementerian lain yang bisa kita melakukan sinkronisasi agar kemudian bisa melakukan percepatan," tandasnya.
(pgr/pgr)
Source https://www.cnbcindonesia.com