Ugems Portal

Usai Haji Isam Beli Saham, BYAN Buka-Bukaan Soal Posisi Low Tuck Kwong

2026-09-28T01:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - PT bayan resources Tbk (BYAN) menyampaikan posisi konglomerat Low Tuck Kwong dan Elaine Low dalam perjanjian jual beli saham bersyarat yang dilakukan oleh pengusaha Andi Syamsudin Arsyad melalui PT Jhonlin Baratama atas 10.000.000.500 saham BYAN atau setara dengan 30% dari seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham utama sekaligus pengendali perseroan tidak akan berubah, yaitu tetap digenggam oleh Low Tuck Kwong.Setelah rencana transaksi rampung, kepemilikan saham Dato' Low Tuck Kwong akan menjadi sebanyak 6.951.170.541 saham atau setara kurang lebih 20,853% dari total saham perseroan, sementara Elaine Low akan memiliki 3.799.584.529 saham atau setara kurang lebih 11,399%."Sampai dengan tanggal surat ini dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, Dato' Low Tuck Kwong akan tetap menjadi pemegang saham utama dan pengendali Perseroan," tulis manajemen, dikutip Senin (28/9/2026).

Manajemen menegaskan bahwa perseroan beserta seluruh entitas anak tetap menjalankan kegiatan usaha utamanya di bidang pertambangan batubara sesuai perizinan dan regulasi yang berlaku. Perseroan menyatakan senantiasa memantau kondisi operasional, pasar, serta perkembangan regulasi yang dapat memengaruhi bisnis.Selain itu, manajemen BYAN kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya rencana akuisisi oleh Haji Isam atau pihak terafiliasi, termasuk rencana akuisisi oleh Bayan International Group.Hingga saat ini, perseroan menyatakan belum memperoleh informasi terbaru dari Dato' Low Tuck Kwong dan Elaine Low. Perseroan mengaku baru pertama kali mengetahui adanya rencana transaksi jual beli saham tersebut saat menerima surat dari Dato' Low Tuck Kwong dan Elaine Low yang menyatakan keduanya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal yang sama.Pembahasan dan negosiasi transaksi disebutkan sepenuhnya dilakukan oleh para penjual, tanpa melibatkan Direksi maupun Dewan Komisaris perseroan, kecuali Dato' Low Tuck Kwong yang kebetulan juga menjabat sebagai Presiden Direktur perseroan.Sampai tanggal surat ini, perseroan juga menegaskan belum memiliki rencana perubahan susunan Direksi maupun Dewan Komisaris, dan juga belum menerima permintaan dari pemegang saham utama untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terkait hal tersebut.Perseroan juga belum menerima informasi apa pun dari PT Jhonlin Baratama mengenai rencana pengelolaan perseroan setelah transaksi selesai. Karena tidak terjadi perubahan pengendalian, perseroan menyatakan tidak ada kewajiban tambahan yang timbul berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku.Selanjutnya, terkait nilai transaksi dan dasar penentuan harga, kondisi-kondisi pendahuluan (conditions precedent) yang harus dipenuhi, status pemenuhan kondisi tersebut, target waktu penyelesaian transaksi, tahapan atau timeline pelaksanaan, hingga kemungkinan transaksi batal beserta kondisi yang dapat menyebabkan pembatalan, perseroan secara konsisten tidak mengetahui informasi apapun tentang hal tersebut.Di sisi lain, terkait dampak penghentian sementara kegiatan operasional pertambangan pada tiga entitas anak usaha yang meliputi PT Tiwa Abadi (PT TA), PT Tanur Jaya (PT TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (PT FSP), saat ini sudah kembali berjalan normal. Artinya, tidak ada dampak material yang bersifat berkelanjutan terhadap kinerja keuangan perseroan.bayan resources menjelaskan bahwa ketiga entitas anak tersebut telah memperoleh persetujuan atas perubahan RKAB 2026 pada tanggal 23 September 2026.Dengan diperolehnya persetujuan itu, perseroan bersama ketiga entitas anaknya mencabut status keadaan kahar yang sebelumnya dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 499/BR-OJK/IX/2026 tertanggal 24 September 2026.Sementara, terkait strategi mempertahankan dan mengembangkan usaha, rencana peningkatan produksi pasca-persetujuan RKAB, rencana belanja modal dan ekspansi, hingga potensi sinergi dengan PT Jhonlin Barata, perseroan menyatakan belum dapat memberikan komentar.Alasannya, transaksi akuisisi tersebut belum terjadi dan perseroan tidak terlibat dalam prosesnya, sehingga belum ada pembahasan apa pun antara perseroan dengan PT Jhonlin Baratama mengenai rencana ke depan setelah transaksi rampung."Tidak ada pembahasan antara Perseroan dan PT Jhonlin Baratama mengenai rencana Peseroan di masa mendatang setelah rampungnya transaksi yang direncanakan tersebut," tutupnya.

(rob/rob)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Kejagung Tetapkan PT CNI & Eks Pejabat ESDM Korupsi Nikel Rp401 Miliar

2026-09-26T01:00:41Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung menetapkan PT CNI (PT Ceria Nugraha Indotama) sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Selain itu, Kejagung juga menetapkan empat orang lainnya, termasuk mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp401 miliar tersebut.Pengumuman terkait hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam konferensi pers di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).Menurut Anang, penyidik memperoleh sejumlah fakta dalam perkara tersebut. Berikut penjelasannya:a. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, PT CNI yang memiliki IUP di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO).b. Bahwa dalam melakukan uji kadar nikel, PT CNI secara melawan hukum meminta NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari untuk menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya, yang selanjutnya digunakan oleh PT CNI sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel.c. Bahwa selanjutnya setelah dokumen uji kadar nikel tersebut, pihak PT CNI meminta pihak kementerian esdm agar diterbitkan rekomendasi izin ekspor kemudian MTP selaku Sekjen kementerian esdm tahun 2013-2017 bersama-sama dengan BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba kementerian esdm secara melawan hukum memenuhi permintaan pihak CNI tersebut."Padahal PT CNI belum memiliki RKAB yang merupakan syarat dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor. Oleh karena itu, PT CNI belum memiliki RKAB, sedangkan rekomendasi izin ekspornya telah terbit," kata Anang.Kemudian, lanjut dia, PT CNI meminta MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan NR selaku Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan Wilayah IUP Mineral Logam Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKAB.
"Sehingga persetujuan RKAB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor," ujar Anang.c. Bahwa para penyelenggara negara yang telah memenuhi permintaan PT CNI dalam pengurusan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut, secara melawan hukum menerima sejumlah uang dari PT CNI.d. Bahwa perbuatan para tersangka bersama dengan pihak PT CNI telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp401.653.737.469,69."Berdasarkan hasil ekspos, tim penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan empat orang saksi sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel pada periode tahun 2017 sampai dengan 2020," ujar Anang.Berikut daftar tersangka yang dimaksud:a. BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba kementerian esdm periode 2017-2018.b. NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode tahun 2012-2019.c. MAI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017-2019.d. Dan satu orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.Menurut Anang, penetapan tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Dirdik Jampidsus tertanggal 25 September 2026. Dia pun menjelaskan para tersangka disangka melanggar1. Primer Pasal 603 juncto Pasal 20A/C KUHP subsider juncto Pasal 18 Tindak Pidana Korupsi2. Pasal 12A dan/atau3. Pasal 12B UU Tipikor4. Pasal 606 ayat 2 juncto Pasal 20A/C UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP."Bahwa terhadap tersangka BS dan tersangka MAI dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Sedangkan tersangka NRH di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 25 September sampai dengan 14 Oktober 2026," kata Anang.

(miq/miq)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Kejagung Lelang 436 Ribu Ton Batu Bara Kasus Samin Tan, Laku Rp179 M

2026-09-26T01:00:37Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia (BPA Kejaksaan RI) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin telah selesai melaksanakan lelang benda sitaan berupa komoditas batu bara sebanyak kurang lebih 436.283,08 ton.

Seperti dikutip siaran pers BPA Kejaksaan RI, Jumat (25/9/2026), lelang ini dilaksanakan dalam rangka penanganan atas nama tersangka Samin Tan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT. Asmin Kualindo Tuhup (PT. AKT) di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025."Pelaksanaan lelang mengacu pada Pengumuman Lelang Benda Sitaan Nomor: B-2455/BPA.2/BPApm.1/09/2026 tanggal 10 September 2026 berdasarkan Penetapan Izin Lelang Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 1/Pid.B.Lelang/2026/PN Tjg tanggal 29 April 2026," demikian pernyataan BPA Kejaksaan RI.
Objek lelang yang ditawarkan merupakan stockpile inventory (raw material) milik PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) yang berlokasi di CHP 1 Stockpile, Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Objek tersebut ditetapkan dengan nilai limit sebesar Rp178.873.527.000,00 dan kewajiban uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp80.000.000.000,00.Penawaran lelang dilaksanakan secara elektronik dengan metode penawaran terbuka (open bidding) melalui portal resmi lelang.go.id hingga batas akhir penawaran pada Rabu, 23 September 2026 pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) PT AKT.Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung saat itu Syarief Sulaeman Nahdi menyebut perusahaan itu sebelumnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, izin perusahaan tersebut telah dicabut pada 2017. Meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga 2025."Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025," kata Syarief dalam jumpa pers di Gedung JAMPIDSUS Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).Aktivitas tersebut diduga dilakukan dengan cara memanfaatkan perizinan yang tidak sah serta bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara yang memiliki tugas pengawasan di sektor pertambangan. Aktivitas itu disebutnya membuat negara mengalami kerugian hingga Rp 17,7 triliun.

(miq/miq)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Konsumsi LPG 3 Kg Ditekan Jadi 8 Juta Ton di 2027

2026-09-26T01:00:34Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target konsumsi LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi 8 juta ton, lebih rendah dari usulan awal sebesar 8,94 juta ton yang sempat diusulkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
Adapun, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan konsumsi LPG subsidi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika mengatakan, target konsumsi LPG tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk tahun depan.
"Nah itu sementara untuk tahun depan kesepakatan antara pemerintah dan DPR itu untuk LPG 8 juta," kata Erani di Kementerian ESDM, Jumat (25/9/2026).

Adapun, terkait pengaturan konsumsi LPG 3 kg, Erani mengatakan pemerintah pada dasarnya telah menjalankan mekanisme pengaturan yang berlaku dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, apabila realisasi konsumsi nantinya berada di luar asumsi yang telah ditetapkan, pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut.
"Pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan enggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," kata dia.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG, terutama LPG yang masih bergantung pada pasokan impor. Salah satunya adalah memperluas penggunaan sumber energi alternatif, termasuk CNG dan kompor listrik.
"Ya seperti yang kita ketahui untuk untuk gas misalnya ada pembangunan jargas, ada pembangunan transmisi pipa, ada rencana untuk kompor gas, macam-macam lah jalannya dipakai itu," ujarnya.

Anggaran Subsidi BBM dan LPG di RAPBN 2027
Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR memangkas anggaran subsidi energi dalam pembahasan RAPBN 2027. Termasuk di dalamnya anggaran untuk subsidi BBM maupun LPG.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan dalam pembahasan disepakati bahwa anggaran subsidi energi menjadi Rp 261,50 triliun, terpangkas Rp 11,44 triliun dari usulan RAPBN 2027 yang sebesar Rp 272,94 triliun.Meski begitu, besaran anggaran ini masih lebih tinggi dari outlook realisasi anggaran subsidi energi pada 2026 yang sebesar Rp 227,25 triliun.
"Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272.945,3 miliar," kata Said saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kamis (24/9/2026).Adapun rincian untuk masing-masing jenis subsidi energi sebagai berikut:1. Subsidi jenis BBM tertentu menjadi Rp 28,34 triliun, dari sebelumnya diusulkan sebesar Rp 28,69 triliun2. Subsidi jenis LPG Tabung 3 Kg Rp 103,,05 triliun dari sebelumnya Rp 114,14 triliun.3. Subsidi listrik tahun berjalan tetap Rp 117,84 triliun, tak ada perubahan dari usulan awal4. Subsidi listrik kurang bayar tahun 2025 juta tetap anggarannya sebesar Rp 12,26 triliun, sebagaimana nominal usulan awal.Said Abdullah menjelaskan, khusus untuk subsidi BBM dan LPG Tabung 3 KG yang anggaran kesepakatannya dipangkas, disebabkan penurunan volume kuota penyaluran."Hal ini utamanya dipengaruhi penurunan volume LPG tabung kg dan JBT Solar. Volume BBM dan LPG masing-masing sebesar 19.561 ribu KL dan 8.000 ribu MT. Adapun subsidi tetap minyak solar ditetapkan Rp 1.000 per liter," tegasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Tetangga RI Krisis Listrik: Kota Kritis, Siaga Pemadaman Massal

2026-09-26T01:00:30Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan listrik nasional Filipina, National Grid Corp of the Philippines (NGCP), menyatakan wilayah Cebu mengalami situasi pasokan listrik terburuk di antara provinsi-provinsi Visayas. Krisis ini terjadi akibat lonjakan permintaan listrik yang terus melampaui kapasitas pembangkit lokal di pulau tersebut.
Mengutip Manila Times, Jumat (25/9/2026), Asisten Wakil Presiden NGCP sekaligus Kepala Operasi Sistem untuk Visayas, Neil Modena, menyebut Cebu sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan listriknya secara mandiri dalam kondisi normal.
"Yang terburuk ada di Cebu. Permintaannya adalah 1.300 megawatt (MW), tetapi pembangkit di area tersebut hanya dapat memberikan 900 MW. Setiap hari ada kekurangan daya, dan kami mendapatkan daya dari Mindanao," tuturnya.

Guna menutupi defisit pasokan harian tersebut, Cebu kini bergantung pada suntikan daya lebih dari 400 MW dari Mindanao melalui Proyek Interkoneksi Mindanao-Visayas milik NGCP. Proyek tersebut menghubungkan kedua pulau melalui kabel bawah laut arus searah tegangan tinggi sepanjang sekitar 184 kilometer sirkuit dengan kapasitas transfer 450 MW.
Jalur transmisi ini mulai beroperasi komersial pada Januari 2024 setelah elektrifikasi awalnya dilakukan pada 2023.
"Jika NGCP tidak menyelesaikan proyek tersebut, pemadaman listrik di Cebu akan sangat parah karena tidak ada pembangkit listrik baru yang dibangun di Cebu setelah tahun 2019. Cebu tumbuh seperti Iloilo. Kami benar-benar kekurangan pasokan," ucap Modena.
Adapun pembangkit yang dimaksud Modena adalah Proyek Energi Therma Visayas, sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 340 MW di Barangay Bato, Toledo City. Fasilitas ini terdiri dari dua unit berkapasitas masing-masing 170 MW, di mana Unit 1 mulai beroperasi pada April 2019 dan disusul Unit 2 pada akhir tahun yang sama. Saat ini, pembangunan pembangkit Unit 3 berkapasitas 150 MW masih dalam tahap konstruksi.
Selain Cebu, Modena turut menyoroti kondisi pasokan di Panay. Ia mengungkapkan bahwa pembangkit listrik beban dasar (baseload) terakhir di wilayah itu baru dibangun pada tahun 2016, merujuk pada pembangkit batu bara 150 MW milik Panay Energy Development Corp (PEDC) Unit 3 di La Paz, Iloilo City.
"Jika PEDC Unit 3 tidak ada, Panay akan mendapat sekitar 75 MW dari Negros. Itu berarti, berdasarkan konsumsi Panay, jika Anda kehilangan satu pembangkit saja, Anda sudah perlu mengimpor daya dari Negros. Jadi Anda akan kekurangan 75 MW," paparnya.
"Ini berarti Anda tidak dapat mempertahankan sebuah pulau jika Anda kehilangan satu pembangkit beban dasar."
Modena juga memperingatkan bahwa penuaan sejumlah unit pembangkit listrik berisiko tinggi memicu pemadaman tak terencana, yang berujung pada semakin ketatnya pasokan listrik di wilayah tersebut.
Terkait skenario terburuk, pihak NGCP mengklarifikasi bahwa sub-jaringan dengan permintaan listrik lebih besar akan memikul beban pemutusan listrik proporsional yang lebih besar pula. Mekanisme ini dikenal sebagai pelepasan beban manual (manual load dropping/MLD), yakni pemutusan beban listrik bergilir yang diterapkan NGCP saat pasokan listrik tidak cukup untuk memenuhi permintaan.
Jaringan Visayas sendiri secara operasional dibagi menjadi sub-jaringan Panay, Negros, Cebu, Bohol, dan Leyte-Samar.
Data sejak Mei hingga September menunjukkan Cebu menyumbang 42% dari alokasi MLD di Visayas, disusul Panay sebesar 21%, Negros 18%, Leyte 13%, dan Bohol 8%. Sebagai contoh nyata, jika Visayas mengalami kekurangan pasokan sebesar 100 MW, maka 42% dari pengurangan beban paksa tersebut akan langsung diarahkan ke Cebu dan 21% ke Panay, sesuai dengan pedoman Grid Code yang membaginya berdasarkan pangsa total permintaan listrik di masing-masing area.

(tps/luc)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Kementerian ESDM Tegaskan Harga BBM Pertalite Tidak Naik

2026-09-26T01:00:23Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tidak mengalami kenaikan. Pemerintah memastikan harga bensin Pertalite tidak akan berubah hingga akhir tahun 2026.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal kementerian esdm Ahmad Erani Yustika.
"Ya kan sudah disampaikan Pak Menteri, enggak ada, Pertalite (naik) enggak ada, ini. Nggak tahu siapa yang bikin hoax," kata Erani saat dikonfirmasi apakah benar akan ada kenaikan harga BBM Pertalite dalam waktu dekat ini, saat ditemui di kementerian esdm, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai rencana kenaikan harga Pertalite di media sosial. Erani memastikan tidak ada perubahan terkait kebijakan harga Pertalite yang telah ditetapkan pemerintah.
"Pokoknya enggak ada ini, enggak ada, enggak ada perubahan, kan sudah. Pak Menteri sudah menyampaikan itu semua," kata dia.
Sebelumnya, kementerian esdm meluruskan kabar simpang siur mengenai isu bakal adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis RON 90 atau Pertalite pada 26 September 2026.
Dipastikan, kabar naiknya harga BBM jenis subsidi yang beredar di media sosial itu tidak benar atau hoax.
"Perlu kami luruskan, saat ini masih sekali konten media sosial yang berisikan informasi kenaikan Pertalite, konten atau informasi ini adalah Hoax atau berita bohong," terang Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/9/2026).
Anggia menjabarkan, pada faktanya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi tidak akan mengalami kenaikan sampai akhir tahun 2026 ini.
"Sekalipun harga minyak dunia bergerak naik. Lebih teliti dan lebih cerdas dalam menyerap informasi, sehingga Anda tidak mudah diprovokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja membuat masyarakat jadi emosi. Carilah informasi pada sumber resmi dan media yang terverifikasi," tegas Dwi Anggia.
Perlu diketahui, harga BBM bersubsidi Pertalite hingga kini masih dibanderol Rp 10.000 per liter.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bos Danantara Sambangi Kantor Bahlil pada Rabu Lalu, Bahas Apa?

2026-09-26T01:00:20Z

Jakarta -

Sekretaris Jenderal kementerian esdm Ahmad Erani Yustika mengungkapkan bahwa CEO BPI Danantara Rosan Roeslani berkunjung ke Kantor kementerian esdm pada Rabu (23/9/2026). Erani mengatakan kunjungan tersebut membahas sektor ketenagalistrikan.Salah satu fokus pembahasan tersebut kata Erani yakni penyusunan regulasi terkait pengadaan listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri."Oh, yang itu listrik. Untuk membikin regulasi terkait dengan nanti untuk pengadaan listrik, pemenuhan dalam negeri dan sebagainya," ujar Erani saat ditemui di kementerian esdm, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Sementara itu, saat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana ekspor listrik, Erani membantahnya. Dia menegaskan tidak ada pembahasan terkait dengan eskpor listrik. "Belum ya (Pembahasan eskpor listrik)," katanya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah negara tetangga meminta Indonesia melakukan ekspor listrik. Bahlil menyatakan Indonesia terbuka untuk memenuhi permintaan tersebut.Namun Bahlil mengingatkan bahwa dalam proses kerja sama tersebut harus adil. Terutama berkaitan dengan harganya. Ia tidak mau harganya hanya ditentukan oleh pihak lain."Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja. Enggak boleh. Harganya yang harus win-win. Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan," ujar Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD Tangerang, Selasa (22/9/2026).Bahlil juga menekankan bahwa dalam proses kerja sama ini harus dibangun dengan saling menghormati. Di mana tidak boleh ada tekan menekan untuk mencapai suatu tujuan.Terlebih kata Bahlil, Indonesia merupakan negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menjalin hubungan dengan negara lain."Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan saya diperintahkan sebagai Menteri ESDM, kita pengin untuk berkawan kepada semua orang. Tetapi perkawanan itu harus dimaknai sebagai bentuk etika baik dengan saling menghargai. Tapi jangan coba-coba menekan negara kami," ujarnya."Jangan coba-coba. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif. Kepada saudara-saudara saya negara tetangga, tolonglah kita pakai adat ketimuran dalam bernegosiasi. Saya tahu kalian punya cara-cara main itu. Saya tahu kalian," sambungnya.Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan power grid Asia Tenggara masih belum bisa terealisasi karena Indonesia masih belum menandatangani kesepakatan antarnegara.Hal tersebut karena belum ada kesepakatan harganya. Menurut Bahlil, kerja sama tersebut masih belum menguntungkan Indonesia."Kemarin Menteri Energi dari Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila, tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan dan betul, itu saya belum tanda tangan," ujarnya."Saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken. Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win," tambahnya.
(hrp/fdl)

Source https://finance.detik.com

Jatah LPG 3 Kg 2027 Dipotong, ESDM Siapkan CNG Jadi Pengganti

2026-09-26T01:00:15Z

Jakarta -

Jatah LPG 3 kilogram (kg) untuk tahun depan menyusut menjadi 8.000,0 ribu metrik ton (MT). Angka ini turun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2027 sebesar 8.945,0 ribu MT.Sekjen kementerian esdm Ahmad Erani Yustika mengatakan bahwa menyusutnya volume LPG 3 kg terjadi karena banyak hal. Salah satunya upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, pasokan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga.Meski ada penurunan volume LPG 3 kg untuk tahun depan, menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pengganti LPG. Salah satunya yakni CNG 3 kg yang saat ini tengah dilakukan pengembangan.
"Kan nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan CNG dan seterusnya," ujar Erani saat ditemui di kementerian esdm, Jakarta, Jumat (25/9/2026).Selain CNG 3 kg, Erani menjelaskan bahwa tahun depan kementerian esdm berencana memulai program kompor listrik. Kemudian mengembangkan jaringan gas di berbagai wilayah Indonesia."Ya seperti yang kita ketahui, untuk gas misalnya ada pembangunan jargas, ada pembangunan transmisi pipa, ada rencana untuk kompor gas, macam-macam lah jalannya yang dipakai itu," ujarnya.Saat ditanya mengenai pengaturan LPG 3 kg dengan volume yang lebih rendah, Erani mengatakan pemerintah belum melakukan perubahan dalam pengaturan secara keseluruhan. Menurutnya, jika nantinya kebutuhan di lapangan berada di luar asumsi yang telah ditetapkan, pemerintah akan membahasnya lebih lanjut."Kalau pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan nggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," terangnya.Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Dasar DPR Said Abdullah menyampaikan berdasarkan hasil panja terkait anggaran subsidi energi dalam pembahasan RAPBN 2027 disepakati sebesar Rp 261,50 triliun. Angka tersebut turun Rp 11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp 272,94 triliun."Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272.945,3 miliar," ujar Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Gubernur BI, Kamis (24/9/2026).Berdasarkan paparan Said, subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2027 disepakati sebesar Rp 131.393,3 miliar atau Rp 131,39 triliun. Angka ini lebih rendah Rp 11.443,2 miliar atau Rp 11,4 triliun dari usulan RAPBN ΤΑ 2027 sebesar Rp 142.836,5 miliar.Angka tersebut terdiri dari subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp 28,34 triliun dan subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp 103,05 triliun.Penurunan subsidi untuk BBM dan LPG ini utamanya dipengaruhi penurunan volume LPG Tabung 3 kg dan JBT Solar. Di mana volume solar sebesar 19.561,0 ribu KL dan LPG 8.000,0 ribu MT.Sementara untuk subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp 117,84 triliun. Angka ini sama dengan nominal dalam RAPBN 2027. Kemudian terkait subsidi listrik kurang bayar tahun 2025 juta tetap anggarannya sebesar Rp 12,26 triliun.
(hrp/fdl)

Source https://finance.detik.com

Haji Isam Borong Saham BYAN Tanpa Keterangan Harga, OJK Buka Suara

2026-09-26T01:00:11Z

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal akuisisi 10 miliar saham PT bayan resources Tbk (BYAN) oleh PT Jhonlin Baratama, perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pada 16 September 2026. Transaksi tersebut menjadi sorotan karena harga pembelian sahamnya tidak tercantum dalam keterbukaan informasi BYAN.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan transaksi saham dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme pasar. Jika transaksi dilakukan di pasar reguler, harga jual saham mengacu pada harga yang berlaku di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI)."Kalau di reguler tentu harga yang tercipta harus mencerminkan harga yang ditransaksikan oleh banyak pihak sekaligus dengan anonymity. Jadi siapapun boleh ketemu dengan siapapun," ungkap Hasan di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).
Sementara untuk transaksi yang sifatnya lebih khusus dan dilakukan secara bilateral, Hasan mengatakan transaksi dapat dilakukan melalui pasar negosiasi. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk melakukan kesepakatan dengan harga tertentu sesuai karakteristik dan ketentuan yang berlaku."Kalau ada transaksi lebih khusus yang sifatnya sangat bilateral, ada pasar atau papan lain, yaitu pasar negosiasi, dengan karakteristik dan kriteria yang juga memungkinkan untuk dilakukannya negosiasi harga tertentu," terangnya.Sementara itu, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, mengatakan transaksi di pasar negosiasi tidak diwajibkan untuk mengungkap besaran harga per saham. Namun, BEI tengah mengkaji pengaturan batas minimum saham di pasar negosiasi.Berdasarkan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, diatur batasan harga terendah Efek Bersifat Ekuitas yang dimasukkan ke Jakarta Automated Trading System (JATS) untuk diperdagangkan di pasar negosiasi adalah Rp 1. Pasar negosiasi merupakan perdagangan saham di BEI yang dilakukan melalui tawar-menawar langsung antar pihak, bukan melalui sistem lelang berkelanjutan."Kami juga mendapatkan banyak masukan dari para pelaku bahwa mungkin pasar negosiasi juga perlu diatur terkait dengan batasan harganya dan ini sedang kami kaji di internal untuk mengatur batasan dari harga di pasar negosiasi. Ada berbagai pendekatan di bursa-bursa global, tetapi memang konsensus pasar kita adalah memang sebaiknya itu diatur," ungkap Jeffrey.Sebagai informasi, pendiri BYAN Dato' Dr Low Tuck Kwong dan anaknya, Elaine Low, telah meneken perjanjian jual beli saham bersyarat (conditional sale and purchase agreement) dengan PT Jhonlin Baratama sebagai pihak pembeli. Perjanjian ini ditandatangani pada 16 September 2026 terhadap 10 miliar saham BYAN."Bapak Low Tuck Kwong dan Ibu Elaine Low telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 16 September 2026 dengan PT Jhonlin Baratama terkait rencana pengalihan 10.000.000.500 saham biasa Perseroan," tulis Direktur bayan resources, Jenny Quantero, dikutip dari keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (17/9/2026).
(ahi/ara)

Source https://finance.detik.com

RI Benar Bisa Ubah Batu Bara Jadi Bensin, Ini Pendorongnya

2026-09-25T07:00:14Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) berbasis batu bara dinilai memungkinkan untuk dijalankan. Pasalnya, teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bensin bahkan telah dikembangkan dan digunakan di Afrika Selatan.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menjelaskan bahwa secara teknologi, proses mengubah batu bara menjadi bensin atau gasoline sudah tersedia.
"Secara umum, mengubah batu bara menjadi bensin (gasoline) sangat memungkinkan. Teknologi untuk hal ini juga sudah ada," kata Widhy kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (25/9/2026).

Menurut dia, Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang telah memiliki teknologi tersebut. Perusahaan asal negara itu, Sasol, diketahui telah memiliki fasilitas pengolahan Coal to Liquid (CTL) untuk mengubah batu bara menjadi produk cair.
Ia menjelaskan, proses awal mengubah batu bara menjadi bensin pada dasarnya serupa dengan teknologi pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang selama ini didorong pemerintah.
Tahap awalnya yakni mengubah batu bara menjadi synthetic gas (syngas). Dalam proses ini, batu bara direaksikan dengan oksigen dan uap air pada suhu serta tekanan tinggi sehingga menghasilkan gas sintesis yang terdiri atas karbon monoksida (CO) dan hidrogen (H2).
"Syngas ini kemudian diproses lebih lanjut utk menghasilkan product "Methanol", dan methanol inilah yang kemudian dapat diproses menjadi DME atau Gasoline (Bensin)," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku tantangan utama pengembangan bensin dari batu bara bukan terletak pada aspek teknologi, melainkan keekonomian proyek. Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan biaya modal atau capital expenditure (capex) serta biaya operasional yang besar.
"Proses ini akan memerlukan Biaya Modal maupun biaya operasional yang cukup besar yang mungkin saat ini tidak akan banyak pihak swasta yang berani untuk berinvestasi atau menanamkan modal nya untuk proses pembuatan bensin dari batu bara ini," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan pengembangan bahan bakar dari sumber daya dalam negeri merupakan hasil riset dan inovasi para akademisi Indonesia, khususnya dari fakultas-fakultas teknik.
"Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara," kata Prabowo saat menghadiri acara Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur, dikutip Minggu (20/9/2026).
Menurut Prabowo, keberhasilan program B50 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri," ujarnya.
Prabowo menegaskan, kemandirian solar menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian global yang masih dibayangi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok energi.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Kantongi RKAB, Bayan (BYAN) Cabut Status Keadaan Kahar

2026-09-25T01:00:20Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mencabut keadaan kahar atau force majeure yang sebelumnya berdampak terhadap kewajiban pemenuhan pasokan batu bara kepada pelanggan.
Melansir keterbukaan informasi, pencabutan tersebut dilakukan setelah tiga anak usaha perseroan, yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP), menerima persetujuan lengkap atas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 23 September 2026.

Dalam keterbukaan informasi, emiten milik Lo Tuck Kwong dan Haji Isam ini menyampaikan perseroan bersama TA, TJ, dan FSP mencabut keadaan kahar terhadap kewajiban pemenuhan penyediaan batu bara berdasarkan Perjanjian Penyediaan Batubara atau Coal Supply Agreement kepada para pelanggan.
"Dengan diterimanya persetujuan atas perubahan RKAB Tahun 2026 tersebut, maka TA, TJ, dan FSP dapat kembali melakukan persiapan kegiatan tambang batu bara," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis, (24/9/2026).
Bayan menyebut perseroan sebagai produsen batu bara melalui anak-anak usaha yang bergerak di bidang pertambangan dapat kembali melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan batu bara. Perseroan berharap TA, TJ, dan FSP dapat segera menjalankan kegiatan operasional pertambangan batu bara.
Bayan menilai kembali berjalannya kegiatan operasional tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. Pencabutan keadaan kahar ini sekaligus mengakhiri kondisi yang sebelumnya membuat perseroan dan anak usahanya terkendala dalam memenuhi kewajiban pasokan batu bara kepada pelanggan.
Sebelumnya, berdasarkan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dokumen nomor 461/BR-OJK/IX/2026, Bayan mengumumkan keadaan kahar yang berlangsung sejak 11 September 2026. Perseroan bersama TA, TJ, dan FSP saat itu menyampaikan pemberitahuan keadaan kahar kepada pelanggan terkait kewajiban penyediaan batu bara berdasarkan Coal Supply Agreement.
Bayan menjelaskan keadaan kahar tersebut terjadi karena persetujuan perubahan RKAB 2026 belum diterbitkan oleh pemerintah. Persetujuan perubahan RKAB tersebut diperlukan agar anak-anak usaha perseroan dapat menjalankan kegiatan produksi batu bara secara sah.
Belum terbitnya persetujuan perubahan RKAB tersebut kemudian memengaruhi kemampuan perseroan dan anak-anak usahanya dalam memenuhi kewajiban penyediaan batu bara kepada pelanggan. Dengan telah diterimanya persetujuan lengkap perubahan RKAB 2026 pada 23 September 2026, kendala tersebut dinyatakan telah berakhir dan kegiatan operasional dapat kembali dipersiapkan.

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Holding IDSurvey Tangkap Peluang Independent Assurance di Sektor Mineral dan Batu Bara

2026-09-25T01:00:15Z

Bisnis.com, JAKARTA — Holding IDSurvey menyoroti tingginya kebutuhan industri terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai kualitas, kuantitas, serta pergerakan komoditas.
VP Divisi Bisnis Strategis Coal and Mineral PT Surveyor Indonesia Helmy Satria Yudha mengatakan data tersebut diperlukan sejak komoditas diproduksi, dipindahkan, diperdagangkan, hingga digunakan oleh konsumen industri.
Kondisi ini, lanjutnya, turut meningkatkan kebutuhan terhadap independent assurance untuk memberikan kepastian secara objektif atas kondisi dan karakteristik komoditas.
"Keberadaan independent assurance menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat keandalan informasi tersebut sekaligus mendukung transparansi dalam perdagangan dan pengelolaan komoditas," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Dia memaparkan sebagai bagian dari holding IDSurvey, perseroan telah menyediakan layanan tersebut, mulai dari pemantauan pergerakan dan penanganan komoditas, pemastian kualitas dan kuantitas, due diligence, hingga verifikasi ekspor.
Untuk mendukung akurasi pemeriksaan, PTSI juga memanfaatkan teknologi seperti ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) yang mampu mendeteksi kandungan unsur logam dalam jumlah sangat kecil.
Selain itu, PTSI menggunakan Laser Scanner untuk mengukur dan memetakan objek maupun area secara tiga dimensi dengan ketelitian hingga milimeter.
Teknologi ini antara lain dapat digunakan untuk mendukung pengukuran stock opname dan kondisi lapangan.
Penguatan layanan assurance perseroan juga didukung oleh jaringan operasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
PTSI memiliki 23 laboratorium yang mendukung pengujian batu bara, mineral, lingkungan, pelumas, dan berbagai komoditas terkait lainnya.
Perseroan juga memiliki 18 titik pekerjaan mineral dan batu bara, yang mencakup kegiatan surveyor muat dan bongkar batu bara dan nickel ore hingga verifikasi ekspor feronikel.
Jaringan tersebut memungkinkan pengujian, pemeriksaan, dan pemastian dilakukan lebih dekat dengan lokasi aktivitas industri. Dengan demikian, informasi mengenai komoditas dapat diperoleh berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan di sepanjang rantai pasok.
Selain kualitas dan kuantitas, aspek keberlanjutan juga semakin menjadi bagian dari pengelolaan mineral dan batu bara.
Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dinilai penting untuk mendorong pemanfaatan komoditas yang lebih bertanggung jawab sekaligus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
Dalam konteks tersebut, PTSI mengembangkan pendekatan sustainability oriented added value sebagai bagian dari penguatan kapabilitas untuk menjawab kebutuhan industri.

Source https://www.bisnis.com

Bayan (BYAN) Cabut Status Kahar, Lampu Hijau RKAB Batu Bara

2026-09-25T01:00:14Z

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) resmi mencabut status force majeure (keadaan kahar) terhadap tiga anak usaha perseroan yang sebelumnya belum dapat beroperasi karena terganjal izin produksi.
Melansir keterbukaan informasi Bayan Resources, entitas usahanya PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP) pada 23 September 2026 menyampaikan bahwa mencabut kejadian/keadaan yang bersifat memaksa (force majeure) terhadap kewajiban pemenuhan penyediaan batu bara berdasarkan perjanjian penyediaan batu bara (Coal Supply Agreement) kepada para pelanggannya.
"TA, TJ dan FSP telah menerima persetujuan lengkap atas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia pada tanggal 23 September 2026," tulis manajemen, Kamis (24/9/2026).
Dengan persetujuan RKAB tersebut ketiga anak usaha BYAN dapat kembali melakukan persiapan kegiatan operasional pertambangan batu bara. BYAN sebagai produsen batu bara melalui anak-anak usahanya dapat kembali melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan batu bara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan bahwa revisi RKAB ketiga anak usaha BYAN telah disetujui. Tambahan kuota produksi batu bara untuk ketiga anak usaha tersebut berada di kisaran 15 juta ton.
"Angkanya sekitar 15-20 juta ton untuk tiga perusahaan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dia melanjutkan, dari sejumlah perusahaan yang mengajukan RKAB, tiga anak usaha BYAN dipastikan telah memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang diwajibkan oleh ESDM.
"Bayan kan ada punya banyak [perusahaan] sebetulnya. Kemarin yang belum kan tiga. Sebetulnya enggak ada isu yang sensitif, tapi terus kemudian menghubung-hubungkan pembelian saham dan lain sebagainya," tandasnya.
Tri menepis anggapan bahwa persetujuan revisi RKAB tersebut berkaitan dengan dinamika aksi korporasi di tubuh BYAN. Dia menegaskan bahwa proses perizinan operasional tambang berjalan independen dan tidak ada intervensi terkait adanya isu perubahan maupun pergantian pemegang saham.
Adapun, dinamika yang terjadi belakangan membuat para pelaku pasar menghubungkannya dengan masuknya Jhonlin Group milik Haji Isam sebagai pemegang saham BYAN.
Pada 16 September 2026, telah terjalin perjanjian jual beli saham bersyarat antara Low Tuck Kwong dan Elaine Low dengan PT Jhonlin Baratama sebagai pembeli.
PT Jhonlin Baratama adalah perusahaan kontraktor pertambangan dan produsen batu bara besar yang berpusat di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, serta merupakan bagian dari Jhonlin Group milik pengusaha nasional H. Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam).
Berdasarkan perjanjian tersebut, saham yang akan dialihkan mencapai 10.000.000.500 saham biasa BYAN. Penyelesaian transaksi masih bergantung pada pemenuhan sejumlah kondisi pendahuluan.
Sebagai gambaran, mengacu pada data pemegang saham per 30 Juni 2026, Low Tuck Kwong memiliki 13,42 miliar saham BYAN atau 40,25%, sedangkan Elaine Low menguasai 7,33 miliar saham atau 22%. Dengan demikian, keduanya secara gabungan memiliki 62,25% saham perseroan.
Adapun, saham yang direncanakan dialihkan mencapai 10.000.000.500 saham atau sekitar 30% dari total 33,33 miliar saham BYAN.

Source https://www.bisnis.com

Kantongi Restu Pemerintah, BYAN Cabut Kondisi Kahar!

2026-09-25T01:00:12Z

Jakarta -

PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mencabut kondisi kahar alias force majeure usai mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Persetujuan tersebut diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 23 September 2026.Dikutip dari Keterbukaan Informasi, kondisi kahar sebelumnya dialami oleh tiga anak usaha BYAN yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP). Kemudian status kondisi tersebut dicabut karena telah disetujuinya RKAB 2026 perseroan."Dengan ini menyampaikan pencabutan atas kejadian/keadaan yang bersifat memaksa (Keadaan Kahar/Force Majeure) terhadap kewajiban pemenuhan penyediaan batu bara berdasarkan Perjanjian Penyediaan batu bara/Coal Supply Agreement kepada para pelanggannya. TA, TJ dan FSP telah menerima persetujuan lengkap atas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2026," ungkap Direktur BYAN Alexander Ery Wibowo, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Kamis (24/9/2026).
Dengan diterimanya persetujuan perubahan RKAB, ketiga anak usaha BYAN dapat kembali melakukan persiapan kegiatan operasional pertambangan batu bara. BYAN juga bisa kembali melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan batu bara."Perseroan mengharapkan TA, TJ dan FSP dapat segera melaksanakan kegiatan operasional pertambangan batubara sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan," pungkas Alexander.Sebagai informasi, penetapan kondisi kahar BYAN berimbas pada outlook perseroan di Moody's Ratings. Lembaga pemeringkat global itu mempertahankan peringkat keluarga korporasi (Corporate Family Rating/CFR) Ba1 dengan outlook negatif dari sebelumnya stabil untuk BYAN."Prospek negatif ini mencerminkan ketidakpastian regulasi terkait alokasi kuota produksi, yang menyebabkan Bayan menyatakan keadaan kahar (force majeure). Jika tidak segera diselesaikan, ketidakpastian ini dapat membatasi produksi dan membebani pendapatan," kata Asisten Wakil Presiden Moody's Ratings, Anthony Prayugo dalam keterangan tertulisnya.Meski demikian, Moody's menilai metrik kredit Bayan masih kuat, ditopang neraca keuangan perusahaan yang bebas utang. Namun, ketidakpastian terkait persetujuan kuota produksi masih menjadi risiko bagi kemampuan Bayan untuk meningkatkan produksi."Ketidakpastian yang berkelanjutan seputar persetujuan kuota menimbulkan risiko penurunan terhadap kemampuannya untuk mencapai pertumbuhan produksi," jelas Prayugo.
(ahi/hal)

Source https://finance.detik.com

Heboh Cucu Gunung Krakatau Muncul di Selat Sunda, Pakar Bilang Gini

2026-09-24T07:00:11Z

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Jagad maya tengah dihebohkan penampakan kemunculan daratan baru di dekat Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pascaerupsi menerus yang terjadi sejak Juli 2026. Erupsi menerus itu membuat status Gunung Anak Krakatau sempat ke level III atau Siaga, hingga kemudian diturunkan ke level II atau Waspada.
Daratan itu kemudian disebut-sebagai Cucu Gunung Krakatau.
Benarkah demikian?
Daryono dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menjelaskan, daratan itu bukanlah gunung api independen, melainkan akumulasi material vulkanik seperti abu, batuan, dan lava hasil erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengendap di laut.
Kata dia, proses penumpukan ini berlangsung bertahap seiring meningkatnya aktivitas gunung tersebut, hingga akhirnya endapan menyembul ke permukaan air.
"Terbentuknya daratan baru di antara Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sertung ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor geologis dan oseanografis. Dasar laut di area kaldera purba sisa letusan 1883 tersebut tergolong dangkal, sehingga material erupsi lebih cepat menumpuk tinggi," katanya, Kamis (24/9/2026).
"Selain itu, lontaran piroklastik dan aliran lava selama erupsi memang dominan terlempar ke arah sektor tersebut," tambahnya.
Daryono menjelaskan, dinamika arus serta gelombang laut Selat Sunda turut berperan penting sebagai pemindah sedimentasi yang membawa material erosi ringan ke titik-titik perairan yang lebih tenang hingga mengendap secara permanen.
"Apakah daratan ini bisa membesar atau justru lenyap kembali? Jawabannya sangat bergantung pada pertarungan antara aktivitas vulkanik dan erosi alam," terangnya.
"Jika Gunung Anak Krakatau terus mengalami erupsi, pasokan material baru akan membuat daratan tersebut makin meluas. Ketahanannya akan makin kokoh apabila terlapisi lava cair yang membeku menjadi batuan keras," papar Daryono.
Sebaliknya, sambung dia, jika erupsi terhenti, hantaman gelombang dan abrasi laut dapat mengikis endapan pasir yang belum padat hingga tenggelam kembali.
"Longsoran bawah laut atau erupsi eksplosif besar juga bisa menghancurkan struktur muda ini dalam waktu singkat," ucapnya.

3 Syarat Terbentuknya Gunung Api
Daryono pun menegaskan, pembentukan gunung api membutuhkan sejumlah syarat. Agar suatu daratan dapat dikategorikan sebagai gunung api, baru yang berdiri sendiri, harus memenuhi 3 syarat geologis utama.
Pertama, daratan tersebut harus memiliki saluran magma mandiri yang terhubung langsung ke dapur magma melalui rekahan baru, terpisah dari kawah induknya.
Kedua, daratan itu wajib menghasilkan aktivitas erupsi magmatik sendiri dengan memuntahkan magma atau gas dari kawahnya, bukan sekadar menampung muntahan dari gunung tetangga.
Ketiga, harus terdapat struktur geologis serta deformasi sendiri, yaitu adanya aktivitas gempa vulkanik lokal atau pembengkakan tanah yang terpusat tepat di bawah daratan baru tersebut.
"Menghadapi fenomena ini, masyarakat diimbau utk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu spekulatif yang beredar di media sosial. Kemunculan daratan baru ini adalah proses sedimentasi vulkanik yang lumrah di kawasan gunung api aktif," tegas Daryono.
"Langkah paling bijak yang perlu dilakukan adalah selalu menyaring informasi melalui sumber resmi yang berwenang, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Dengan memahami sains di balik fenomena ini, kita dapat tetap tenang, tidak panik, dan selalu mematuhi rekomendasi jarak aman yang ditetapkan oleh petugas di lapangan," tegas Daryono.

PVMBG Buka Suara
Terpisah, Kepala PVMBG Badan Geologi kementerian esdm Rita Susilawati menjelaskan berdasarkan citra satelit Sentinel yang telah dievaluasi Badan Geologi, terlihat penambahan daratan pada tubuh Gunung Anak Krakatau di sektor barat laut - barat - barat daya sebagai akibat pengendapan material piroklastik dan aliran lava hasil erupsi menerus tanggal 4 - 6 September 2026. Badan Geologi menghitung penambahan luasan sebesar 32,8 hektare (ha).
"Berdasarkan Citra Sentinel juga terdekteksi adanya "gumuk pulau kecil" di sebelah barat laut dan tenggara dari tubuh Gunungapi Anak Krakatau. Kemunculannya "kedua pulau" tersebut diduga berkaitan dengan erupsi menerus selama sekitar 25 jam," katanya.
"Ini masih dugaan, yang perlu dikonfirmasi melalui pengecekan lapangan. Badan Geologi akan mencocokkan citra satelit sebelum dan sesudah erupsi serta melakukan verifikasi lapangan," jelasnya.
Sebagai informasi, Badan Geologi kementerian esdm menurunkan status Gunung Api Anak Krakatau dari Level III atau Siaga menjadi Level II atau waspada. Status baru tersebut berlaku mulai hari Senin (21/9/2026) pada pukul 18.30 WIB.
Gunungapi Anak Krakatau merupakan gunungapi aktif tipe A di perairan Selat Sunda, yang secara administrasi termasuk kedalam pada wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Meskipun demikian, pengamatan Gunungapi Anak Krakatau dilakukan melalui 2 pos pengamatan gunungapi, yaitu Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau di Pasauran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Berdasarkan gejala peningkatan kegempaan vulkanik dan deformasi, Gunungapi Anak Krakatau statusnya dinaikan menjadi Siaga (Level III) sejak 2 Juli 2026 pukul 16.30 WIB. Seiring dengan gejala peningkatan aktivitasnya, Gunungapi Anak Krakatau mengalami 224 kali erupsi hingga 3 September 2026.

(dce/dce)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Rosan Sambangi Kantor Bahlil, Bahas Apa?

2026-09-24T01:00:40Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani diketahui baru saja menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (23/9/2026). Adapun, kedatangan Rosan tersebut untuk menghadiri rapat bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Juru Bicara kementerian esdm Dwi Anggia membenarkan adanya pertemuan tersebut. Meski demikian, ia belum dapat membeberkan secara detail mengenai agenda maupun poin-poin yang dibahas dalam rapat antara Rosan dan Bahlil.
"Sudah selesai (rapatnya)," ujar Dwi singkat kepada CNBC Indonesia, saat dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut, Rabu (23/9/2026).

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu belakangan ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusun langkah pengembangan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 50% atau E50. Hal tersebut menyusul kesuksesan program biodiesel B50 yang telah berjalan.
Bahlil mengatakan pemerintah diminta mempelajari keberhasilan B50 dan menerapkan pendekatan serupa dalam penyusunan program E50. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
"Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50. Berangkat belajar dari ini, Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50," ujar Bahlil usai sidang DEN dikutip dari akun instagram resmi kementerian esdm, Rabu (23/9/2026).
Menurut dia, pengembangan E50 menjadi salah satu langkah untuk mendorong ketersediaan BBM dari dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tingginya konsumsi BBM nasional.
Bahlil lantas mencatat konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter (KL) per tahun, sedangkan konsumsi bensin berada di kisaran 39 juta hingga 40 juta KL per tahun.
"Kita tahu konsumsi BBM kita untuk solar kita per tahun 39 juta kl dan bensin sama hampir 39-40 juta ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan bbm dalam negeri," kata Bahlil.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Batu Bara Mau Disulap Jadi Bensin, Ahli Sarankan Ini ke Prabowo

2026-09-24T01:00:36Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memberikan saran kepada pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam rencana mengembangkan bensin berbahan baku batu bara.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mengatakan keterlibatan Danantara dapat menjadi salah satu opsi untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut, mengingat kebutuhan investasinya yang besar.
"Jika memang pemerintah serius ingin memulai rencana proses mengubah batubara menjadi bensin, saat ini mungkin yang dapat diandalkan untuk membiayai investasinya adalah Danantara," ujar Widhy kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, Danantara dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor batu bara dan minyak dan gas bumi. Salah satunya melalui kolaborasi dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebagai produsen batu bara dan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN di sektor perminyakan.
"Danantara dapat bekerja sama dengan BUMN Produsen Batubara seperti PTBA maupun BUMN pengelola usaha perminyakan (Pertamina) untuk mulai menggarap proyek pengubahan batu bara ini menjadi bensin," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan secara teknologi, pengolahan batu bara menjadi bensin atau gasoline sebenarnya sudah memungkinkan. Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang telah mengembangkan teknologi tersebut melalui perusahaan Sasol dengan fasilitas Coal to Liquid (CTL).
Namun, tantangan utama pengembangan proyek ini bukan terletak pada teknologi, melainkan keekonomian. Sudirman mengatakan proyek batu bara menjadi bensin membutuhkan capital expenditure (capex) dan biaya operasional yang besar.
"Proses ini akan memerlukan Biaya Modal (Capital Expenditure) maupun biaya operasional yang cukup besar yang mungkin saat ini tidak akan banyak pihak swasta yang berani untuk berinvestasi atau menanamkan modal nya untuk proses pembuatan bensin dari batubara ini," kata dia.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan pengembangan bahan bakar dari sumber daya dalam negeri merupakan hasil riset dan inovasi para akademisi Indonesia, khususnya dari fakultas-fakultas teknik.
"Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara," kata Prabowo saat menghadiri acara Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur, dikutip Minggu (20/9/2026).
Menurut Prabowo, keberhasilan program B50 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. "Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri," ujarnya.
Prabowo menegaskan, kemandirian solar menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian global yang masih dibayangi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok energi.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Ubah Batu Bara Jadi Bensin Butuh Investasi Besar, Ini Alasannya

2026-09-24T01:00:34Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah mengembangkan bensin berbahan baku batu bara dinilai membutuhkan investasi besar. Meski teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bensin sudah tersedia, tantangan utama proyek tersebut berada pada aspek keekonomian.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengatakan bahwa secara teknologi, pengolahan batu bara menjadi bensin atau gasoline sangat memungkinkan.
"Secara umum, mengubah batu bara menjadi bensin (gasoline) sangat memungkinkan. Teknologi untuk hal ini juga sudah ada," kata dia kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, salah satu negara yang telah memiliki teknologi tersebut adalah Afrika Selatan melalui perusahaan Sasol. Perusahaan tersebut telah mengoperasikan fasilitas Coal to Liquid (CTL) untuk mengolah batu bara menjadi produk cair.
Sudirman menjelaskan, proses pengolahan batu bara menjadi bensin diawali dengan mengubah batu bara menjadi synthetic gas (syngas). batu bara direaksikan dengan oksigen dan uap air pada suhu serta tekanan tinggi hingga menghasilkan gas sintesis berupa karbon monoksida (CO) dan hidrogen (H2).
Syngas kemudian diproses lebih lanjut menjadi methanol, yang selanjutnya dapat diolah menjadi produk turunan seperti Dimethyl Ether (DME) maupun gasoline. Namun, Sudirman menegaskan persoalan terbesar bukan terletak pada kesiapan teknologi, melainkan biaya investasi dan biaya produksi.
"Permasalahan utama nya bukan mengenai teknologi, namun lebih kepada keekonomian," kata dia.
Ia memandang, tingginya kebutuhan investasi dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan swasta untuk masuk ke proyek pengolahan batu bara menjadi bensin.
Sudirman mencontohkan proyek pengolahan batu bara menjadi DME yang sebelumnya direncanakan melibatkan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products. Perusahaan tersebut kemudian mundur dari rencana proyek, salah satunya karena pertimbangan keekonomian.
"Terbukti beberapa waktu lalu Air-Product dari Amerika Serikat, mundur dan enggan melanjutkan rencana untuk pembuatan DME dari batu bara ini, salah satunya karena alasan keekonomian," katanya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan pengembangan bahan bakar dari sumber daya dalam negeri merupakan hasil riset dan inovasi para akademisi Indonesia, khususnya dari fakultas-fakultas teknik.
"Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara," kata Prabowo saat menghadiri acara Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur, dikutip Minggu (20/9/2026).
Menurut Prabowo, keberhasilan program B50 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri," ujarnya.
Prabowo menegaskan, kemandirian solar menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian global yang masih dibayangi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok energi.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bukan Soal Teknologi, Batu Bara Jadi Bensin Akan Terbentur Keekonomian

2026-09-24T01:00:31Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah mengembangkan bensin berbahan baku batu bara dinilai memungkinkan untuk direalisasikan. Namun demikian, keekonomian proyek yang membutuhkan investasi dan biaya operasional besar menjadi tantangan tersendiri.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengatakan, teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bensin atau gasoline sudah tersedia dan telah diterapkan di sejumlah negara.
Ia mencontohkan, Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang telah mengembangkan teknologi tersebut melalui perusahaan Sasol yang memiliki fasilitas Coal to Liquid (CTL).

"Teknologi untuk hal ini juga sudah ada. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang telah memiliki teknologi ini dimana Perusahaan mereka yang Bernama SASOL sudah memiliki fasilitas pabrik untuk proses Coal to Liquid," kata Widhy kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/9/2026).
Menurut Sudirman, proses pengolahan batu bara menjadi bensin pada dasarnya dimulai dengan mengubah batu bara menjadi synthetic gas (syngas). batu bara direaksikan dengan oksigen dan uap air pada suhu serta tekanan tinggi hingga menghasilkan gas sintesis berupa campuran karbon monoksida (CO) dan hidrogen (H2).
Syngas kemudian diproses lebih lanjut menjadi methanol, yang selanjutnya dapat diolah menjadi produk turunan seperti Dimethyl Ether (DME) maupun gasoline. Namun, Sudirman menegaskan persoalan terbesar bukan terletak pada kesiapan teknologi, melainkan biaya investasi dan biaya produksi.
"Permasalahan utama nya bukan mengenai teknologi, namun lebih kepada keekonomian," kata dia.
Ia memandang, tingginya kebutuhan investasi dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan swasta untuk masuk ke proyek pengolahan batu bara menjadi bensin.
Sudirman mencontohkan proyek pengolahan batu bara menjadi DME yang sebelumnya direncanakan melibatkan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products. Perusahaan tersebut kemudian mundur dari rencana proyek, salah satunya karena pertimbangan keekonomian.
"Terbukti beberapa waktu lalu Air-Product dari Amerika Serikat, mundur dan enggan melanjutkan rencana utk pembuatan DME dari batubara ini, salah satunya karena alasan keekonomian," katanya.
Adapun, jika pemerintah serius mengembangkan bensin dari batu bara, Sudirman menilai proyek tersebut pada tahap awal dapat melibatkan BPI Danantara bersama BUMN di sektor batu bara dan energi.
Danantara, kata dia, dapat bekerja sama dengan BUMN produsen batu bara seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) serta BUMN pengelola usaha perminyakan seperti Pertamina.
"Pada saat nya kelak di kemudian hari, jika proyek pemerintah ini berjalan dengan sukses dan feasible secara keekonomian, bukan tidak mungkin akan diikuti juga oleh pihak2 lain (swasta) untuk menanamkan investasinya di proyek ini," ujarnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Prabowo Mau Ubah Batu Bara Jadi Bensin, Teknologinya ada di Negara Ini

2026-09-24T01:00:29Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) berbasis batu bara dinilai memungkinkan untuk dijalankan. Pasalnya, teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bensin bahkan telah dikembangkan dan digunakan di Afrika Selatan.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menjeaskan bahwa secara teknologi, proses mengubah batu bara menjadi bensin atau gasoline sudah tersedia.
"Secara umum, mengubah batubara menjadi bensin (gasoline) sangat memungkinkan. Teknologi untuk hal ini juga sudah ada," kata Widhy kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang telah memiliki teknologi tersebut. Perusahaan asal negara itu, Sasol, diketahui telah memiliki fasilitas pengolahan Coal to Liquid (CTL) untuk mengubah batu bara menjadi produk cair.
Ia menjelaskan, proses awal mengubah batu bara menjadi bensin pada dasarnya serupa dengan teknologi pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang selama ini didorong pemerintah.
Tahap awalnya yakni mengubah batu bara menjadi synthetic gas (syngas). Dalam proses ini, batu bara direaksikan dengan oksigen dan uap air pada suhu serta tekanan tinggi sehingga menghasilkan gas sintesis yang terdiri atas karbon monoksida (CO) dan hidrogen (H2).
"Syngas ini kemudian diproses lebih lanjut utk menghasilkan product "Methanol", dan methanol inilah yang kemudian dapat diproses menjadi DME atau Gasoline (Bensin)," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku tantangan utama pengembangan bensin dari batu bara bukan terletak pada aspek teknologi, melainkan keekonomian proyek. Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan biaya modal atau capital expenditure (capex) serta biaya operasional yang besar.
"Proses ini akan memerlukan Biaya Modal maupun biaya operasional yang cukup besar yang mungkin saat ini tidak akan banyak pihak swasta yang berani untuk berinvestasi atau menanamkan modal nya untuk proses pembuatan bensin dari batu bara ini," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan pengembangan bahan bakar dari sumber daya dalam negeri merupakan hasil riset dan inovasi para akademisi Indonesia, khususnya dari fakultas-fakultas teknik.
"Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara," kata Prabowo saat menghadiri acara Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur, dikutip Minggu (20/9/2026).
Menurut Prabowo, keberhasilan program B50 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri," ujarnya.
Prabowo menegaskan, kemandirian solar menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian global yang masih dibayangi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok energi.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com