Ugems Portal

Siap-Siap, RI Punya BBM Baru B50 Bulan Depan!

2026-06-02T07:00:29Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebijakan biodiesel 50% atau B50 akan mulai berlaku secara nasional pada mulai bulan depan. Langkah itu diambil setelah serangkaian pengujian penggunaan B50 di berbagai sektor menunjukkan hasil yang positif.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) kementerian esdm Eniya Listiani Dewi menyebutkan bahwa seluruh rangkaian uji coba tersebut membuktikan performa B50 cukup andal untuk segera digunakan secara luas. Dengan pengujian tersebut, pemerintah semakin siap untuk menjalankan implementasi bahan bakar campuran nabati mulai 1 Juli 2026.
"Sebelumnya sekarang yang sedang berjalan adalah 40%, dan Juli mendatang kita akan meningkatkannya menjadi 50% sehingga kita bisa mencapai situasi di mana kita tidak lagi mengimpor minyak solar lagi," jelasnya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, dikutip Selasa (2/6/2026).

Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan tahap akhir uji jalan (road test) yang mencakup sektor otomotif, alat berat pertambangan, hingga transportasi laut. Hasil uji sejauh ini membuktikan bahwa penggunaan B50 tetap menjaga stabilitas mesin dan tidak menimbulkan gangguan pada komponen kendaraan.
"Nah kemarin cold start engine saya di Bromo itu sudah bagus kurang dari satu detik bahkan 0,8 detik. Nah ini nanti kan kita sudah berhasil di sisi otomotif itu kan berarti high speed engine sudah berhasil," ungkapnya di sela acara.
Keberhasilan uji mesin di suhu rendah seperti kawasan Bromo menjadi indikator penting bagi kesiapan teknis B50 sebelum diedarkan ke pasar. Pihaknya menyimpulkan jika operasional pada mesin berkecepatan tinggi telah sukses, maka penerapan pada mesin kecepatan rendah seperti genset dan kereta api akan lebih mudah dilakukan.
"Sehingga kita berkesimpulan bisa dimandatorikan di 1 Juli, Insya Allah," kata Eniya.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana meluncurkan mandatori bensin campur etanol sebesar 5% atau E5 secara bersamaan di lokasi tertentu. Kebijakan bauran energi tersebut diharapkan dapat menekan angka impor bensin secara bertahap seiring dengan peningkatan kapasitas produksi etanol dari bahan baku lokal.
"Mandatori untuk E5 itu oke untuk nanti dikeluarkan Kepmen alokasi volume. Tetapi arahan dari beliau (Menteri ESDM) adalah harus lokal. Bahan baku lokal yang menyatakan mampu untuk deliver fuel grade ke kami adalah 26.000 dari tiga perusahaan," pungkasnya.
Berdasarkan data kementerian esdm, implementasi program B50 yang ditargetkan mulai Juli 2026 tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.
Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Adapun, hingga pertengahan April 2026, realisasi penyaluran biodiesel nasional sendiri telah mencapai 3,90 juta kilo liter atau sekitar 24,9% dari total alokasi awal tahun sebesar 15,65 juta kilo liter.
Secara teknis, spesifikasi B50 ditingkatkan untuk menjaga performa mesin, diantaranya dengan menekan kadar air menjadi maksimal 300 ppm dan monogliserida maksimal 0,47% massa. Stabilitas oksidasi juga diperkuat menjadi minimal 900 menit untuk menjamin kualitas bahan bakar tetap prima selama masa penyimpanan dan distribusi di berbagai wilayah.
Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun. Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Ekspor 3 SDA Berlaku Satu Pintu, Pengusaha Ramai-Ramai Buka Suara

2026-06-02T07:00:25Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memberlakukan kegiatan ekspor satu pintu untuk tiga komoditas melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Untuk tahap awal kegiatan ini mulai berjalan pada 1 Juni 2026 untuk komoditas batu bara, minyak kelapa sawit dan juga ferro alloy (paduan besi).
Atas berlakunya kebijakan ini, sejumlah asosiasi pelaku usaha nasional buka suara. Diantara asosiasi tersebut adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (apbi-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Dalam pernyataan bersama itu asosiasi menilai kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

"Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktek under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," tulis pernyataan bersama dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).
Namun demikian, demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, dunia usaha memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis berikut:
1. Implementasi Bertahap dan Berbasis Karakteristik Sektor
Pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor. Komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam. Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
2. Kepastian Hukum dan Mekanisme Bisnis
Diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi. Kejelasan mengenai kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), dan perlakuan terhadap skema perdagangan internasional (FTA, perjanjian bilateral, ketentuan WTO) juga mendesak untuk ditetapkan. Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.
3. Tata Kelola Danantara SDI yang Transparan dan Efisien
Operasional DSI diharapkan dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.
4. Platform Digital yang Transparan, Kredibel, dan Menjamin Kerahasiaan Data
Penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik. Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri.
5. Pembentukan Forum Teknis Sektoral
Dunia usaha mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh.
6. Sosialisasi kepada Pembeli/Importir
Sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor ini perlu segera dilaksanakan, baik oleh Pemerintah maupun DSI. Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut.
"APINDO, IMA, apbi, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," tambah pernyataan bersama.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Aturan Resmi Terbit! Lembaga Ini Disiapkan Bisa Impor Minyak & LPG

2026-06-02T07:00:23Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan peran yang lebih besar bagi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas) dalam tata kelola pengadaan energi nasional. Adapun, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, Lemigas berpeluang menjadi salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat melakukan pengadaan, termasuk impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) serta LPG.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tidak akan membentuk BLU baru untuk menjalankan fungsi tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada di lingkungan kementerian esdm. "Jadi kita akan mengoptimalkan penggunaan ini BLU yang ada di antaranya adalah Lemigas," ujar Yuliot di kementerian esdm, dikutip Selasa (2/6/2026).
Menurut Yuliot, pengaturan tersebut merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri yang baru diterbitkan pemerintah. Aturan itu memberikan ruang tidak hanya kepada badan usaha milik negara (BUMN), tetapi juga BLU di bidang energi untuk melakukan pengadaan minyak.

Meski begitu, ia menjelaskan pemerintah tetap mengutamakan pasokan energi dari dalam negeri. Perpres tersebut mengatur agar minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama saat pasokan global mengalami keterbatasan.
"Jadi dari perpes itu pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri, dari perusahaan K3S dalam negeri. Jadi karena ada keterbatasan suplai secara global, jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu bisa dipasarkan dalam negeri. Dan harganya itu sesuai dengan harga ICP, jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," ungkap Yuliot.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.
Beleid ini menjadi payung hukum baru bagi pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi nasional, termasuk membuka ruang bagi Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak dan BBM.
Dalam Pasal 2, Perpres tersebut menyebutkan tujuan utama regulasi ini adalah menjaga tata kelola pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG yang baik serta meningkatkan kesinambungan pasokan, keandalan sistem energi, dan ketahanan energi nasional. Ruang lingkupnya mencakup pengadaan energi dari dalam negeri maupun impor.
Adapun, untuk pengadaan dari dalam negeri, Pasal 3 mengatur bahwa minyak bumi berasal dari produksi kegiatan hulu migas nasional. Sementara BBM dan LPG berasal dari produksi kilang minyak dan gas bumi yang dilakukan badan usaha di sektor energi.
Sedangkan di dalam Pasal 4 mengatur terkait mekanisme pengadaan impor. Setidaknya pemerintah membuka tiga jalur pengadaan impor, yakni melalui kerja sama antar pemerintah, kerja sama Pemerintah Pusat dengan penyedia luar negeri, serta kerja sama badan usaha sektor energi dengan pemasok luar negeri.
"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antar pemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/ atau BUMN di sektor energi," tulis ayat 2 pasal 4 aturan tersebut dikutip Jumat (29/5/2026).
Di sisi lain, Perpres ini juga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kondisi darurat. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa BLU maupun BUMN dapat melakukan impor dengan kriteria:
a. kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG secara global:
b. gangguan rantai pasok Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG di dalam dan luar negeri;
c. bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok;
d. keterbatasan suplai yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tinggi; atau
e. cadangan minimal nasional Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG di bawah ambang batas.
"Menteri menetapkan keadaan mendesak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1," tulis pasal 5 ayat 2.
Menariknya, di dalam Pasal 5 ayat 3 memperbolehkan adanya perbedaan harga dalam pengadaan impor pada kondisi mendesak. Perbedaan tersebut dapat didasarkan pada jumlah, jenis produk, negara asal, maupun waktu pengiriman sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Resmi! Daftar Tarif Listrik Pelanggan PLN per kWh, Berlaku 2 Juni 2026

2026-06-02T07:00:20Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif tenaga listrik untuk Triwulan II (April-Juni) 2026 tidak mengalami kenaikan. Keputusan ini diambil sebagai upaya Pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kementerian esdm Tri Winarno menyampaikan pengambilan kebijakan tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap," ujar Tri dikutip Selasa (2/6/2026).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Untuk penetapan tarif Triwulan II tahun 2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per US$, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar US$ 70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.
Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah. Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.
Selain itu, kementerian esdm mendorong PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan II tahun 2026 :
1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.
2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.445 per kWh.
3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.445 per kWh.
4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.700 per kWh.
5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.700 per kWh.
6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.445 per kWh.
7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.
8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.
9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 997 per kWh.
10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.700 per kWh.
11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.533 per kWh.
12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.700 per kWh.
13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.645 per kWh.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Ini Penyebab IHSG Dibuka Melesat 2%

2026-06-02T07:00:17Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan pertama bulan Juni dengan kenaikan signifikan pada Selasa (2/6/2026), berbalik arah dari tekanan yang telah terjadi sejak bulan lalu. IHSG lompat ditopang oleh kinerja saham konglomerasi yang berbalik arah setelah sebelumnya sempat tertekan dalam.
Pada awal perdagangan, IHSG melesat 82,62 poin atau 1,35% ke posisi 6.210. Indeks sempat bergerak di rentang 6.11,97 hingga 6.153,71. Tak lama setelahnya, IHSG bahkan lompat 2% atau naik 122 poin ke level 6.249,98.Nilai transaksi di awal perdagangan tercatat sebesar Rp 4,2 triliun dengan volume 4,91 miliar saham dan frekuensi374 ribu kali transaksi. Sebanyak 340 saham tercatat menguat, 237 melemah, dan 156 bergerak stagnan.

Emiten konglomerat khususnya milik Grup Barito tercatat menjadi yang paling banyak ditransaksikan pagi ini. Saham-saham Grup Barito juga tercatat melesat dan menjadi penggerak utama kinerja IHSG hari ini. Saham CUAN tercatat menyentuh batas auto rejection atas (ARA), saham BREN nyaris ARA, saham PTRO melesat 10% lebih, saham BRPT dan TPIA menguat nyaris dua digit, sedangkan saham TPIA menguat 3%.
Saham emiten batu bara Grup Sinar Mas (DSSA) yang sempat anjlok nyaris 90% tahun ini, menguat signifikan dan menyentuh ARA. Lalu saham AMMN milik Grup Salim juga lompat hari ini.
Saham-saham konglomerat lain, dari Grup Bakrie hingga emiten milik Happy Hapsoro tercatat menguat pada perdagangan hari ini.
Mengutip data Refinitiv, mayoritas sektor perdagangan menguat dengan kenaikan tertinggi dicatatkan oleh infrastruktur, barang baku dan energi. Sedangkan sektor teknologi, konsumer primer dan kesehatan tercatat mengalami koreksi.
BREN tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG hari ini dengan sumbangsih 28 indeks poin, disusul oleh BRPT dan BBCA sebesar 12 indeks poin.
Lalu ada emiten konglomerat lain yakni DSSA dan AMMN dengan kontribusi atas penguatan 10 indeks poin.
Adapun emiten lain yang ikut menjadi penopang kinerja IHSG termasuk BBRI, CUAN, BMRI, AMRT dan VKTR.
Memasuki pekan pertama bulan Juni 2026, pelaku pasar akan mencermati sejumlah rilis data makroekonomi utama baik dari dalam maupun luar negeri.Selain itu, terdapat beberapa implementasi kebijakan domestik strategis dan dinamika geopolitik global yang patut diperhatikan, termasuk terkait BUMN khusus ekspor.Mulai 1 Juni 2026, pemerintah menjalankan serangkaian kebijakan baru yang menyasar pengelolaan devisa ekspor dan stabilitas pasar valas. Salah satu yang paling menonjol adalah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pengelola mekanisme ekspor satu pintu untuk tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut menyumbang ekspor senilai US$66,13 miliar pada 2025 atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam sekaligus memperkuat pengawasan transaksi ekspor."Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan transaksi yang sebenarnya," ujarnya. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan selama masa transisi sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.Pada saat yang sama, pemerintah juga mulai memberlakukan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui PP Nomor 21 Tahun 2026. Eksportir sektor nonmigas kini diwajibkan menempatkan 100% DHE pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan.Untuk sektor migas, kewajiban penempatan ditetapkan sebesar 30% selama sedikitnya tiga bulan. Pemerintah juga membatasi konversi devisa ke rupiah maksimal 50% serta menyiapkan insentif perpajakan berupa tarif Pajak Penghasilan yang lebih rendah bagi eksportir yang patuh. Kebijakan ini diharapkan memperkuat cadangan devisa domestik sekaligus meningkatkan manfaat ekspor terhadap sistem keuangan nasional.Sementara itu, bursa saham Asia-Pasifik dibuka melemah pada perdagangan Selasa (2/6/2026) di tengah meningkatnya ketidakpastian terkait negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran.Melansir CNBC, sentimen tersebut membuat investor cenderung berhati-hati meskipun indeks saham utama Wall Street kembali mencetak rekor tertinggi pada perdagangan sebelumnya.Di Jepang, indeks Nikkei 225 dibuka turun 0,52%, sementara Topix terkoreksi lebih dalam sebesar 0,98%. Tekanan juga terjadi di Korea Selatan dengan indeks Kospi turun 0,32% dan indeks saham berkapitalisasi kecil Kosdaq anjlok 2,5%.Pasar saham Australia turut bergerak di zona merah dengan indeks S&P/ASX 200 melemah 0,67%. Sementara itu, kontrak berjangka Hang Seng Hong Kong berada di level 25.207, lebih rendah dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di 25.398,18.Pelaku pasar mencermati perkembangan terbaru hubungan AS dan Iran setelah Presiden AS Donald Trump meremehkan kemungkinan gagalnya pembicaraan damai dengan Teheran. Dalam wawancara dengan CNBC, Trump mengatakan dirinya tidak terlalu peduli jika negosiasi tersebut berakhir.

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Gerak Saham Batu Bara dan CPO, dari AADI, BUMI, AALI Hingga SMAR Dibayangi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

2026-06-02T07:00:14Z

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga saham emiten batu bara dan perkebunan kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada perdagangan Senin (2/6/2026) cenderung bervariatif, di tengah kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Pelaku pasar masih mencermati dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap rantai perdagangan, kontrak ekspor, hingga margin keuntungan perusahaan tambang batu bara.
Berdasarkan data IDX Mobile hingga pukul 09.30 WIB, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) menjadi satu-satunya emiten batu bara berkapitalisasi besar yang mengalami pelemahan. AADI turun 1,49% atau 125 poin ke level 8.275.
Sebaliknya, sejumlah saham batu bara lainnya berhasil bertahan di zona hijau. PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), salah satunya, menguat 1,19% ke level 170. Sementara itu, saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) naik 0,79% ke level 22.275.
Kenaikan juga terjadi pada saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang menguat 0,36% ke level 2.790 dengan kapitalisasi pasar Rp32,1 triliun, serta PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) yang naik tipis 0,25% ke posisi 3.970.
Setali tiga uang, saham-saham perkebunan kelapa sawit (CPO) juga menunjukkan pergerakan yang beragam pada perdagangan hari ini di tengah perhatian pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah tersebut.
Di sektor kelapa sawit atau CPO, berdasarkan data perdagangan, saham Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menjadi salah satu penguat utama sektor sawit dengan kenaikan 1,93% ke level Rp6.600. Penguatan juga terjadi pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) yang melonjak 5,71% ke Rp740.
Sementara itu, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) menguat 3,36% ke Rp1.230. Di sisi lain, Saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) bergerak relatif stabil dengan koreksi tipis 0,20% ke Rp4.900, sedangkan PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) naik 1,20% ke Rp84.

Adapun, sentimen yang membayangi pergerakan saham emiten sektor batu bara dan CPO berasal dari mulai berlakunya masa transisi ekspor komoditas strategis melalui DSI sejak 1 Juni 2026. Pemerintah mewajibkan eksportir batu bara, CPO, dan paduan besi (ferro alloy) melaporkan dokumen ekspor melalui DSI sebelum implementasi penuh yang ditargetkan paling lambat pada awal 2027.
Tim riset OCBC Sekuritas mengatakan bahwa untuk pekan ini, aktivitas perdagangan diperkirakan kembali meningkat seiring dengan normalnya jumlah hari bursa. Selain itu, sentimen pasar diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh implementasi tahap pertama skema ekspor baru.
Sebagai gambaran, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi harga ekspor, menekan praktik under-invoicing, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat pasokan devisa.
Namun, pelaku industri masih menunggu kejelasan teknis terkait dengan kontrak jangka panjang, mekanisme perdagangan, hingga peran trader dalam rantai ekspor batu bara.
--
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Video: Arah Batu Bara RI Hadapi Gelombang Panas Asia- Peresmian PT DSI

2026-06-02T01:00:10Z

Jakarta, CNBC Indonesia- Harga komoditas batu bara masih bergerak volatil seiring dengan masih ramainya sentimen dari dalam dan luar negeri. Data Refinitiv mencatat harga batu bara berada di USD 137,5 per ton pada perdagangan Kamis (28/5/2026) atau melemah 0,5%.
Kondisi Cuaca panas dan lembab akibat fenomena El Niño di Asia yang akan mendongkrak kebutuhan batu bara diperkirakan akan mendongkrak harga batu bara dunia. Namun dari dalam negeri pembentukan BUMN Khusus ekspor komoditas masih menjadi perhatian dunia usaha.
Selengkapnya simak ulasan Shania Alatas dengan Commodity Expert CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum'at, 29/05/2026)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Ekspor Sawit, Batu Bara & Ferro Alloy RI Lewat PT DSI, Ini Alasannya

2026-06-01T01:00:24Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai BUMN ekspor yang akan mengelola mekanisme ekspor satu pintu. Khususnya untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pada tahap awal, kebijakan tersebut akan mencakup tiga komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

"Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang merupakan juga tiga ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferro alloy," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Menurut dia, kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus meningkatkan kualitas dan validitas data ekspor nasional.
Di samping itu, pengaturan baru tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor guna mencegah berbagai praktik yang merugikan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.
"Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya, sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal," ujarnya.
Berdasarkan data yang ia paparkan, nilai ekspor tiga komoditas tersebut pada 2025 mencapai US$66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional. Ketiganya juga menjadi salah satu penopang utama surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.
Rinciannya yakni nilai ekspor batu bara mencapai US$24,48 miliar, ekspor kelapa sawit atau CPO sebesar US$24,42 miliar, sedangkan ferro alloy atau besi paduan mencapai US$16,49 miliar.
"71 bulan berturut-turut dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar US$ 24,48 miliar, kemudian kelapa sawit CPO sebesar US$ 24,42 miliar, kemudian terkait dengan ferroalloy atau besi paduan sebesar US$ 16,49 miliar," ujar Airlangga.

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Sah! Ekspor Sawit, Batu Bara, dan Ferro Alloy Lewat PT DSI Mulai Besok

2026-06-01T01:00:22Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk ekspor komoditas dalam negeri. Pada tahap awal, PT DSI akan menaungi ekspor tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan pembentukan ini sebagai lanjutan dari pidato Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

"Pelaksanaan ini pada tahap awal dimulai pada tiga ekspor terbesar kita, pertama batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
"Ekspor tiga sumber daya alam ini akan dilakukan dengan mekanisme ekspor satu pintu yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia, agar terlaksana lebih baik," dia menjelaskan.
Airlangga menambahkan pengaturan ini akan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Harapannya dapat mencegah adanya praktik under pricing dan devisa yang lari dari hasil ekspor.
"Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan transaksi yang sebenarnya," ucapnya.

Ketiga komoditas yang masuk dalam tahap awal ini menyumbang US$66,13 miliar pada 2025. Implementasi ekspor satu pintu ini dilakukan mulai Senin (1/6/2026) besok. Evaluasi akan dilakukan dalam tiga bulan pertama dan implementasi penuh dilakukan mulai 1 Januari 2027.
Airlangga mengatakan persiapan ini agar pihak terkait punya cukup waktu untuk melakukan penyesuaian. Termasuk menjaga kepastian berusaha.
"Implemantasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi dimana kewajiban ekspor utk melaporkn kegiatan ekspornya melalui PT DSI dalam pelaopran ini dilayani oleh Bea Cukai dalam format akses portal," ujarnya.
"Dengan demikian pengusaha, para eksportir, dan pihak terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian kebijakan ini," jelas Airlangga.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria memastikan pengelolaan ekspor oleh PT DSI dilakukan secara transparan.
"Di PT DSI kami memastikan perusahan ini akan berjalan sesuai dengan government yang transparan. Kami gak mau satu niat gak baik dikelola yang gak baik jadi pemindahan masalah saja. Kami memastikan perusahaan yang dibentuk itu akan berjalan transparan," tegas dia di tempat yang sama.

(npb/wur)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Nasib Cuan & Boncos Emiten Komoditas Saat Ekspor Satu Pintu Danantara Bergulir

2026-06-01T01:00:20Z

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai memasuki fase implementasi bertahap dan memunculkan beragam respons di pasar. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat tata kelola dan daya tawar ekspor komoditas nasional. Namun di sisi lain, investor mulai menakar dampaknya terhadap prospek laba, valuasi, dan ruang pertumbuhan emiten komoditas yang selama ini bergantung pada fleksibilitas pasar ekspor.
Kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan menyasar tiga kelompok komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy). Pemerintah menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan berjalan penuh agar pelaku usaha memiliki ruang menyesuaikan proses bisnis dan administrasi ekspornya.
Pada tahap awal atau masa transisi yang berlangsung hingga 31 Desember 2026, kegiatan ekspor masih dapat dilakukan seperti biasa oleh masing-masing perusahaan. Dokumen ekspor, mulai dari pemberitahuan ekspor barang (PEB), dokumen kepabeanan, hingga dokumen transaksi tetap menggunakan identitas eksportir masing-masing.
Perbedaannya, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sementara pemerintah melakukan evaluasi efektivitas implementasi dalam tiga bulan pertama.
Memasuki tahap implementasi penuh mulai 1 Januari 2027, pola operasional ekspor akan berubah secara signifikan. DSI akan mengambil peran sebagai eksportir utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan rantai proses ekspor, mulai dari transaksi dan kontrak, penyelesaian kepabeanan, pengangkutan, hingga penerimaan pembayaran.
Perubahan struktur ini membuat pasar mulai menghitung ulang dampaknya terhadap profitabilitas dan prospek pertumbuhan emiten yang selama ini menikmati fleksibilitas dalam mengelola kontrak dan penjualan ekspor.
Produk yang dikenakan kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk batu bara meliputi antrasit, batu bara bahan bakar dan lignit. Kemudian untuk sawit, adalah CPO, minyak goreng, used cooking oil (UCO)/minyak jelantah, sampai POME oil. Sedangkan, untuk besi meliputi fero-nikel, fero-silikon-mangan, sampai fero-titanium.
Tim riset BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang terbit 25 Mei 2026 menakar sejumlah skenario dampak kebijakan ekspor satu pintu terhadap emiten komoditas. Dalam skenario dasar (base case), analis mengasumsikan struktur eksportir tunggal dengan kontrak back-to-back, di mana PT DSI akan mencocokkan kontrak pembelian dari produsen dengan kontrak penjualan ekspor. Dengan demikian, BUMN tidak perlu menanggung risiko persediaan maupun risiko fluktuasi harga pasar.
Dalam struktur ini emiten tetap menerima harga yang mengikuti pasar, PT DSI akan memperoleh pendapatan berupa fee, sementara dampak terhadap laba emiten komoditas relatif dapat dikelola.
"Namun, apabila pemerintah memilih skema cost-plus atau harga tetap/dibatasi dampaknya akan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tambang pada dasarnya menjadi pemasok dengan margin yang diatur pemerintah, kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga ekspor, tetapi tetap menanggung risiko operasional," tulis riset tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026).
Menilik dampaknya di pasar saham, metode analisa sensitivitas DCF atau Discounted Cash Flow menemukan dampaknya akan berbeda dirasakan oleh tiap emiten, khususnya emiten batu bara. Untuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), analis menyebut bahwa penerapan margin EBITDA sebesar 13–15% (sebagai proksi skema cost-plus) mengindikasikan potensi penurunan valuasi sekitar 28% dari level sebelum pengumuman.
"Untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), harga saham saat ini tampaknya sudah banyak mencerminkan asumsi margin tetap (fixed margin), sehingga potensi penurunan tambahan relatif lebih terbatas," ujarnya.
Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas dalam riset yang terbit 29 Mei 2026 mengatakan kebijakan ekspor satu pintu cukup logis jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ekspor satu pintu dinilai akan mengurangi potensi under-invoicing dan meningkatkan transparansi ekspor. Dengan transparansi dan perbaikan tata kelola ekspor, ini akan meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis.
Di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah implementasi kebijakan. Analis mencatat saat ini pasar sedang dalam kondisi yang cukup sensitif, outflow asing di pasar modal telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun, sedangkan rupiah loyo di level terendah sepanjang sejarah.
"Dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor," tulis sekuritas.
Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjabarkan pro dan kontra kebijakan ekspor satu pintu. Dari sisi peluang, koordinasi ekspor yang terpusat berpotensi memperkuat bargaining power di pasar global, mengurangi perang harga antar eksportir domestik, memperbaiki tata niaga, dan membuka akses pasar baru jika jaringan pemasaran terintegrasi berjalan efektif.
Dari sisi risiko, menurutnya pasar mungkin lebih fokus ke potensi penurunan harga jual rata-rata atau ASP akibat hilangnya fleksibilitas penjualan, tambahan layer biaya transaksi, risiko settlement jika transaksi tidak berbasis dolar AS penuh, dan berkurangnya agility emiten mengelola kontrak ekspor.
"Jadi, emiten dengan eksposur ekspor tinggi seperti BYAN, ITMG, ADRO, AADI, BUMI, INDY, dan HRUM, saya lihat sentimen awal cenderung negatif sampai detail implementasinya jelas," kata Wafi.
_____
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

BUMA Internasional (DOID) Cetak Pendapatan Rp5,4 Triliun Kuartal I/2026

2026-06-01T01:00:18Z

Bisnis.com, JAKARTA — PT BUMA Internasional Group Tbk. (DOID) mencetak pendapatan sebesar US$318 juta atau setara Rp5,4 triliun kuartal I/2026 (kurs Jisdor Rp16.999 per dolar AS 31 Maret 2026).
Manajemen BUMA dalam keterangan resminya menjelaskan pendapatan BUMA tercatat sebesar US$318 juta, turun 10% YoY, sejalan dengan portofolio aktif yang lebih kecil.
Average Selling Price (ASP) bisnis kontraktor pertambangan naik 3% YoY, didukung oleh porsi kontrak rise and fall yang lebih tinggi serta kenaikan tarif berjenjang yang terkait dengan harga batu bara.
Sementara itu, EBITDA meningkat 98% YoY menjadi US$28 juta dari US$14 juta pada kuartal I/2025, dengan margin EBITDA meningkat menjadi 11% dari 5% pada kuartal I/2025.
Adapun DOID mencatat rugi bersih sebesar US$24 juta atau setara Rp407,97 miliar, dibandingkan dengan rugi bersih sebesar US$70 juta pada kuartal I/2025.
Manajemen mengungkapkan perbaikan sebesar 66% YoY ini mencerminkan pemulihan EBITDA serta tiga faktor non-operasional yang mendukung, yaitu keuntungan sebesar US$12 juta dari optimisasi portofolio ACG yang masih berjalan melalui penjualan aset lahan, penurunan kerugian investasi dari 29Metals sebesar US$12 juta, serta tidak berulangnya pencadangan piutang di Australia sebesar US$4 juta yang dicatat pada kuartal I/2025.
Iwan Fuad Salim, Direktur BUMA International Group, mengatakan kuartal I/2026 menunjukkan pemulihan yang dilakukan sepanjang 2025 terus berlanjut di kuartal yang secara musiman penuh tantangan.
“EBITDA meningkat hampir dua kali lipat secara tahunan meskipun pendapatan lebih rendah, didukung oleh disiplin biaya yang lebih kuat dan peningkatan produktivitas,” tutur Iwan.
Dia juga menuturkan disiplin operasional dan perbaikan EBITDA tetap terjaga melewati puncak musim hujan pada Februari, memberikan DOID landasan yang lebih kuat sepanjang tahun ini.
“Fondasi telah terbentuk, dan fokus kami ke depan adalah eksekusi yang solid seiring memasuki kuartal operasional yang lebih kering,” ucapnya.
DOID juga mencatatkan belanja modal sebesar US$20 juta, yang dialokasikan untuk menjaga keandalan armada dan keberlanjutan operasional.
Sementara itu, arus kas bebas (free cash flow) berbalik positif menjadi US$2 juta, dibandingkan dengan negatif US$19 juta pada kuartal I/2025. Perbaikan ini terutama didorong oleh penerimaan sebesar US$17 juta dari penjualan lahan dalam kerangka optimisasi portofolio ACG, serta didukung oleh pemulihan EBITDA dan belanja modal yang jauh lebih rendah.
Dari sisi operasional, volume overburden removal turun 12% YoY menjadi 89 juta bank cubic meters (MBCM), sementara produksi batu bara turun 20% YoY menjadi 15 juta ton (MT).
Penurunan volume terutama mencerminkan berakhirnya kontrak di site Binungan di Indonesia dan site Burton di Australia, serta ramp-down di dua site Indonesia pada 2025.

Source https://www.bisnis.com

Respons Astra Agro Lestari (AALI) Soal PP Ekspor SDA

2026-06-01T01:00:15Z

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) buka suara terkait rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Ekspor SDA atau PP Ekspor SDA. AALI menuturkan belum mengetahui ketentuan rinci dari PP tersebut.
Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan AALI Tingning Sukowignjo menjelaskan sepanjang pengetahuan perseroan, hingga saat ini AALI belum memperoleh salinan resmi dari PP ekspor SDA, sehingga AALI belum mengetahui ketentuan rinci yang diatur dalam kebijakan tersebut.
“Perseroan belum dapat memberikan tanggapan secara lebih rinci ataupun menyimpulkan secara komprehensif dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap perseroan,” tutur Tingning.
Tingning juga menjelaskan dalam menjalankan kegiatan usahanya, AALI berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil terus memantau perkembangan kebijakan tersebut.
Sebelumnya sejumlah emiten CPO juga telah menyampaikan tanggapannya terkait PP Ekspor SDA tersebut. PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) dan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menyampaikan akan terus memantau dampak PP yang akan terbit tersebut terhadap perseroan dan operasionalnya.
“Perseroan senantiasa memantau perkembangan rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA,” tulis manajemen DSNG.
DSNG juga mengungkapkan pihaknya hanya melakukan penjualan produk kelapa sawit ke pasar dalam negeri atau domestik, sehingga perseroan tidak melihat adanya dampak material secara langsung dari rencana kebijakan tersebut.
Sementara itu, SMAR menuturkan pihaknya berkomitmen untuk tetap mematuhi seluruh peraturan pemerintah dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan terkait tata kelola ekspor SDA yang akan diterbitkan.
Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas nasional.
Melalui kebijakan tersebut, Prabowo mengatakan, penjualan ekspor komoditas wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan tersebut akan dimulai dari tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloys.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik kurang bayar atau under-invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor guna mengoptimalkan penerimaan negara.
“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ucapnya.

Source https://www.bisnis.com

Ramalan Dampak Ekspor Satu Pintu via Danantara bagi Emiten Batu Bara dan CPO Cs

2026-06-01T01:00:12Z

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap akan dimulai pada Senin 1 Juni 2026. Komoditas yang dikenakan kebijakan ini adalah batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroaloy).
Pada tahap I (masa transisi) 1 Juni 2026—31 Desember 2026, eksportir masih diizinkan melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Dokumen ekspor seperti pemberitahuan ekspor barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, serta dokumen transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing.
Namun, yang membedakan adalah perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama implementasi.
Selanjutnya, pada tahap II (masa implementasi penuh) mulai 1 Januari 2027, DSI akan bertindak dan bertanggung jawab mutlak sebagai eksportir. Seluruh proses ekspor dari hulu ke hilir, dari transaksi, kontrak, penyelesaian kepabeanan, pengangkutan, hingga pembayaran akan dieksekusi terpusat oleh anak usaha Danantara tersebut.
Produk yang dikenakan kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk batu bara meliputi antrasit, batu bara bahan bakar dan lignit. Kemudian untuk sawit, adalah CPO, minyak goreng, used cooking oil (UCO)/minyak jelantah, sampai POME oil. Sementara itu, untuk besi meliputi fero-nikel, fero-silikon-mangan, sampai fero-titanium.
Tim riset BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang terbit 25 Mei 2026 menakar sejumlah skenario dampak kebijakan ekspor satu pintu terhadap emiten komoditas. Dalam skenario dasar (base case), analis mengasumsikan struktur eksportir tunggal dengan kontrak back-to-back, di mana PT DSI akan mencocokkan kontrak pembelian dari produsen dengan kontrak penjualan ekspor. Dengan demikian, BUMN tidak perlu menanggung risiko persediaan maupun risiko fluktuasi harga pasar.
Dalam struktur ini emiten tetap menerima harga yang mengikuti pasar, PT DSI akan memperoleh pendapatan berupa fee, sementara dampak terhadap laba emiten komoditas relatif dapat dikelola.
“Namun, apabila pemerintah memilih skema cost-plus atau harga tetap/dibatasi dampaknya akan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tambang pada dasarnya menjadi pemasok dengan margin yang diatur pemerintah, kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga ekspor, tetapi tetap menanggung risiko operasional,” tulis riset tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menilik dampaknya di pasar saham, metode analisa sensitivitas DCF atau Discounted Cash Flow menemukan dampaknya akan berbeda dirasakan oleh tiap emiten, khususnya emiten batu bara.
Untuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), misalnya, analis menyebut bahwa penerapan margin EBITDA sebesar 13–15% (sebagai proksi skema cost-plus) mengindikasikan potensi penurunan valuasi sekitar 28% dari level sebelum pengumuman.
“Untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), harga saham saat ini tampaknya sudah banyak mencerminkan asumsi margin tetap (fixed margin), sehingga potensi penurunan tambahan relatif lebih terbatas,” ujarnya.
Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas dalam riset yang terbit 29 Mei 2026 mengatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu cukup logis jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Ekspor satu pintu dinilai akan mengurangi potensi under-invoicing dan meningkatkan transparansi ekspor. Dengan transparansi dan perbaikan tata kelola ekspor, ini akan meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis.

Di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah implementasi kebijakan. Analis mencatat saat ini pasar sedang dalam kondisi yang cukup sensitif, outlflow asing di pasar modal telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun, sedangkan rupiah loyo di level terendah sepanjang sejarah.
“Dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor,” tulis sekuritas.
Setali tiga uang, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjabarkan pro dan kontra kebijakan ekspor satu pintu. Dari sisi peluang, koordinasi ekspor yang terpusat berpotensi memperkuat bargaining power di pasar global, mengurangi perang harga antar eksportir domestik, memperbaiki tata niaga, dan membuka akses pasar baru jika jaringan pemasaran terintegrasi berjalan efektif.
Dari sisi risiko, menurutnya pasar mungkin lebih fokus ke potensi penurunan harga jual rata-rata atau ASP akibat hilangnya fleksibilitas penjualan, tambahan layer biaya transaksi, risiko settlement jika transaksi tidak berbasis dolar AS penuh, dan berkurangnya agility emiten mengelola kontrak ekspor.
“Jadi, emiten dengan eksposur ekspor tinggi seperti BYAN, ITMG, ADRO, AADI, BUMI, INDY, dan HRUM, saya lihat sentimen awal cenderung negatif sampai detail implementasinya jelas,” kata Wafi.
---
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Bukit Asam (PTBA) Konsolidasi Bisnis, Dua Anak Usaha Jasa O&M Digabung

2026-05-31T01:00:11Z

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (ptba) berencana untuk menggabungkan dua anak usahanya, yakni PT Bukit Energi Servis Terpadu (BEST) dan PT Bukit Energi Investama (BEI), menjadi satu entitas.
Dalam pengumuman yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia pada Sabtu (30/5/2026), manajemen ptba menjelaskan penggabungan itu dilakukan sebagai bagian dari penataan (streamlining) anak usaha badan usaha milik negara (BUMN) yang tergabung pada holding industri pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
"Pelaksanaan kebijakan strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat fokus pada kegiatan usaha inti [core business] perusahaan, serta memperbaiki tata kelola melalui pengurangan duplikasi fungsi dan kegiatan usaha sejenis, termasuk melalui penggabungan badan usaha," demikian penjelasan manajemen pada pengumuman tersebut.
Penggabungan antara BEI dan BEST akan menyisakan BEST sebagai perusahaan yang menerima aksi korporasi ini atau surviving entity. Melalui penggabungan, BEST diharapkan menjadi perusahaan yang lebih lincah (agile), mempercepat proses konsolidasi, dan dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi ptba sebagai induk.
Adapun, BEST adalah perusahaan yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu jasa operations and maintenance (O&M) serta overhaul PLTU, jasa EPC (engineering, procurement, and construction) energi baru terbarukan, jasa O&M penunjang pertambangan, serta perdagangan suku cadang dan peralatan besar.
Sementara itu, BEI bergerak di bidang investasi dan pengembangan energi dengan fokus utama pada pengembangan energi baru terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain investasi di bidang energi terbarukan, BEI mengembangkan layanan yang mencakup instalasi, operasi dan pemeliharaan energi terbarukan.
BEST dan BEI memperkirakan tanggal efektif penggabungan dapat terjadi pada 30 Juni 2026 setelah penandatanganan akta penggabungan antara perusahaan peserta penggabungan dan diperolehnya persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar BEST sebagai akibat dari pelaksanaan penggabungan.
Meski demikian, perusahaan juga menegaskan bahwa tanggal tersebut hanya perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Manajemen BEST juga berencana untuk meneruskan hubungan kerja karyawan BEI setelah penggabungan, dengan terlebih dahulu memberikan penawaran kepada seluruh karyawan BEI dengan mengacu pada ketentuan internal BEST khususnya yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan.
Sebagai hasil dari penggabungan, karyawan BEI yang bersedia meneruskan hubungan kerja di BEST akan menjadi karyawan BEST dengan jenis hubungan kerja berupa PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) atau PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), sebagaimana relevan, dengan mempertimbangkan, antara lain status hubungan kerja karyawan BEI saat ini.

Source https://www.bisnis.com

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Mei 2026, Harta Ratusan Triliun

2026-05-30T07:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Daftar orang terkaya di Indonesia kembali mengalami perubahan pada Mei 2026. Sejumlah konglomerat lama masih bertahan di posisi teratas, meski nilai kekayaannya ikut bergerak mengikuti dinamika pasar dan fluktuasi harga komoditas global.

Sektor energi, perbankan, hingga tambang masih menjadi sumber utama kekayaan para taipan nasional. Namun koreksi pasar saham sepanjang tahun berjalan turut memengaruhi nilai aset beberapa pengusaha besar Tanah Air.

Nama Prajogo Pangestu masih berada di posisi puncak dalam daftar miliarder Indonesia versi Forbes. Bos Barito Group tersebut tetap menjadi orang terkaya di RI walaupun saham-saham perusahaan afiliasinya mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, pengusaha batu bara Low Tuck Kwong juga masih bertahan di jajaran elite berkat kuatnya bisnis tambang yang sebelumnya menikmati lonjakan harga komoditas. Di sektor perbankan, keluarga Hartono tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam daftar konglomerat terkaya Indonesia.

Berikut daftar 10 orang terkaya Indonesia per Mei 2026 versi Forbes:

1. Prajogo Pangestu - US$20,9 miliar (petrokimia, energi)
2. Low Tuck Kwong - US$16,5 miliar (batu bara)
3. R. Budi Hartono - US$15,8 miliar (perbankan, rokok)
4. Michael Hartono - sekitar US$15 miliar (perbankan, rokok)
5. Anthoni Salim - sekitar US$11,9 miliar (diversifikasi)
6. Tahir & keluarga - sekitar US$9,7 miliar (rumah sakit, keuangan)
7. Sri Prakash Lohia - sekitar US$8,8 miliar (petrokimia)
8. Mariana Budiman - sekitar US$6 miliar (data centers)
9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono - sekitar US$5,3 miliar (palm oil, nikel, tambang)
10. Haryanto Tjiptodiharjo - sekitar US$5 miliar (manufaktur)

Prajogo Pangestu tercatat memiliki kekayaan sekitar US$20,9 miliar atau setara Rp372 triliun dengan asumsi kurs Rp17.832 per dolar AS. Nilai tersebut membuatnya tetap menjadi orang paling kaya di Indonesia.

Low Tuck Kwong berada di posisi kedua dengan kekayaan mencapai US$16,5 miliar. Kekayaannya masih ditopang bisnis batu bara yang dalam beberapa tahun terakhir sempat menikmati supercycle harga komoditas.

Di posisi berikutnya terdapat R. Budi Hartono dan Michael Hartono yang kekayaannya berasal dari sektor perbankan dan industri rokok. Keduanya masih menjadi bagian penting dalam daftar konglomerat terkaya di Indonesia.

Selain nama-nama lama, Mariana Budiman juga tetap masuk jajaran 10 besar berkat bisnis pusat data atau data center yang terus berkembang di tengah meningkatnya kebutuhan digitalisasi dan layanan cloud di Indonesia.

(fab/fab)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Aturan Resmi Terbit! Lemigas Disiapkan Jadi BLU Buat Impor Minyak-LPG

2026-05-30T01:00:28Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan peran yang lebih besar bagi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas) dalam tata kelola pengadaan energi nasional. Adapun, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, Lemigas berpeluang menjadi salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat melakukan pengadaan, termasuk impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tidak akan membentuk BLU baru untuk menjalankan fungsi tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada di lingkungan kementerian esdm.
"Jadi kita akan mengoptimalkan penggunaan ini BLU yang ada di antaranya adalah Lemigas," ujar Yuliot di kementerian esdm, Jumat (29/5/2026).

Menurut Yuliot, pengaturan tersebut merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri yang baru diterbitkan pemerintah. Aturan itu memberikan ruang tidak hanya kepada badan usaha milik negara (BUMN), tetapi juga BLU di bidang energi untuk melakukan pengadaan minyak.
Meski begitu, ia menjelaskan pemerintah tetap mengutamakan pasokan energi dari dalam negeri. Perpres tersebut mengatur agar minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama saat pasokan global mengalami keterbatasan.
"Jadi dari perpes itu pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri, dari perusahaan K3S dalam negeri. Jadi karena ada keterbatasan suplai secara global, jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu bisa dipasarkan dalam negeri. Dan harganya itu sesuai dengan harga ICP, jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," ungkap Yuliot.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.
Beleid ini menjadi payung hukum baru bagi pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi nasional, termasuk membuka ruang bagi Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak dan BBM.
Dalam Pasal 2, Perpres tersebut menyebutkan tujuan utama regulasi ini adalah menjaga tata kelola pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG yang baik serta meningkatkan kesinambungan pasokan, keandalan sistem energi, dan ketahanan energi nasional. Ruang lingkupnya mencakup pengadaan energi dari dalam negeri maupun impor.
Adapun, untuk pengadaan dari dalam negeri, Pasal 3 mengatur bahwa minyak bumi berasal dari produksi kegiatan hulu migas nasional. Sementara BBM dan LPG berasal dari produksi kilang minyak dan gas bumi yang dilakukan badan usaha di sektor energi.
Sedangkan di dalam Pasal 4 mengatur terkait mekanisme pengadaan impor. Setidaknya pemerintah membuka tiga jalur pengadaan impor, yakni melalui kerja sama antar pemerintah, kerja sama Pemerintah Pusat dengan penyedia luar negeri, serta kerja sama badan usaha sektor energi dengan pemasok luar negeri.
"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antar pemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/ atau BUMN di sektor energi," tulis ayat 2 pasal 4 aturan tersebut dikutip Jumat (29/5/2026).
Di sisi lain, Perpres ini juga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kondisi darurat. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa BLU maupun BUMN dapat melakukan impor dengan kriteria:
a. kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG secara global:
b. gangguan rantai pasok Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG di dalam dan luar negeri;
c. bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok;
d. keterbatasan suplai yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tinggi; atau
e. cadangan minimal nasional Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG di bawah ambang batas.
"Menteri menetapkan keadaan mendesak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1," tulis pasal 5 ayat 2.
Menariknya, di dalam Pasal 5 ayat 3 memperbolehkan adanya perbedaan harga dalam pengadaan impor pada kondisi mendesak. Perbedaan tersebut dapat didasarkan pada jumlah, jenis produk, negara asal, maupun waktu pengiriman sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Sah! Prabowo Resmi Terbitkan Aturan BLU Bisa Impor Minyak & LPG

2026-05-30T01:00:26Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.
Beleid ini menjadi payung hukum baru bagi pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi nasional, termasuk membuka ruang bagi Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak dan BBM. Adapun aturan ini resmi ditandatangani Presiden Prabowo sejak 30 April 2026
Dalam Pasal 2, Perpres tersebut menyebutkan tujuan utama regulasi ini adalah menjaga tata kelola pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG yang baik serta meningkatkan kesinambungan pasokan, keandalan sistem energi, dan ketahanan energi nasional. Ruang lingkupnya mencakup pengadaan energi dari dalam negeri maupun impor.

Adapun, untuk pengadaan dari dalam negeri, Pasal 3 mengatur bahwa minyak bumi berasal dari produksi kegiatan hulu migas nasional. Sementara BBM dan LPG berasal dari produksi kilang minyak dan gas bumi yang dilakukan badan usaha di sektor energi.
Sedangkan di dalam Pasal 4 mengatur terkait mekanisme pengadaan impor. Setidaknya pemerintah membuka tiga jalur pengadaan impor, yakni melalui kerja sama antar pemerintah, kerja sama Pemerintah Pusat dengan penyedia luar negeri, serta kerja sama badan usaha sektor energi dengan pemasok luar negeri.
"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antar pemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/ atau BUMN di sektor energi," tulis ayat 2 pasal 4 aturan tersebut dikutip Jumat (29/5/2026).
Di sisi lain, Perpres ini juga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kondisi darurat. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa BLU maupun BUMN dapat melakukan impor dengan kriteria sebagai berikut:
a. kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG secara global;
b. gangguan rantai pasok Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG di dalam dan luar negeri;
c. bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok;
d. keterbatasan suplai yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tinggi; atau
e. cadangan minimal nasional Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG di bawah ambang batas.
"Menteri menetapkan keadaan mendesak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1," tulis pasal 5 ayat 2.
Menariknya, di dalam Pasal 5 ayat 3 memperbolehkan adanya perbedaan harga dalam pengadaan impor pada kondisi mendesak. Perbedaan tersebut dapat didasarkan pada jumlah, jenis produk, negara asal, maupun waktu pengiriman sesuai kesepakatan kontrak pembelian.
Sedangkan dari sisi pendanaan, Pasal 6 mengatur bahwa pembiayaan impor yang dilakukan BLU dapat berasal dari dana internal BLU maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan aturan tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengadaan minyak mentah (crude), BBM, maupun LPG di tengah dinamika pasokan energi global. Adapun, selama ini pengadaan minyak dari luar negeri umumnya dilakukan oleh BUMN seperti Pertamina.
"Dan juga ini ada ruang, jadi pengadaan itu melalui BLU di bidang energi. Pengaturan ini juga dalam perpes 26 ini sudah diatur. Dan juga kondisi yang ada itu adalah kalau kita lihat ini pengadaan ini kan bisa perbedaan berdasarkan harga, waktu pengadaan kemudian berasalkan negara, kemudian waktu pengiriman. Jadi ini kita payungi," kata Yuliot di kementerian esdm, Jumat (29/5/2026).
Meski demikian, Yuliot menegaskan pemerintah tidak berencana membentuk BLU baru khusus untuk kegiatan impor minyak. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada di bawah kementerian esdm seperti Lemigas.
Sementara itu, saat disinggung apakah skema tersebut berkaitan dengan rencana impor minyak dari Rusia, Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah tidak membatasi sumber pasokan hanya dari satu negara.
Menurut dia, Indonesia tetap membuka peluang pengadaan minyak dari berbagai negara sesuai kebutuhan dan kondisi pasar global.
"Kita impor itu kan bisa dari negara-negara lain seperti Nigeria, dari Angola. Itu kan yang kemudian itu juga ada dari beberapa negara lain supaya geraknya cepat itu kita membuka ruang. Itu BUMN bisa, BLU juga bisa," ujar Yuliot.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Dolar AS Tembus Rp17.800 Berimbas ke Harga BBM Juni? Ini Kata ESDM

2026-05-30T01:00:24Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri, terutama menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.800 per dolar AS.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap sektor energi nasional. Salah satunya dengan menggenjot peningkatan produksi minyak dalam negeri.
Menurut Yuliot, pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri serta memperkuat kapasitas pengolahan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Jadi untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi ini kan sudah disampaikan ini menurut perhitungan kita kan ada produksi dalam negeri yang kita dorong itu peningkatan. Kilang di dalam negeri pun itu juga kita juga sudah siapkan," ujar Yuliot di kementerian esdm, Jumat (29/5/2026).
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri yang menjadi landasan baru dalam pengadaan minyak mentah (crude), BBM, dan LPG.
Melalui aturan tersebut, minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di dalam negeri dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional di tengah ketatnya pasokan energi global.
"Dan harganya itu sesuai dengan harga ICP, jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri. Kemudian yang kedua itu bisa juga ini pengadaan yang berasal dari impor. Yang berasal dari impor ini bisa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUNN seperti yang sudah berjalan selama ini oleh Pertamina dan juga Pertamina Patra Niaga. Dan juga ini ada ruang, jadi pengadaan itu melalui BLU di bidang energi," ujar Yuliot.

Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026.
Hal itu menjadi strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh level US$ 117 per barel.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah merumuskan batas aman harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) untuk menjaga stabilitas anggaran subsidi. Ia menyebutkan hal itu menjadi arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam merespons fluktuasi pasar energi global.
"Saya dalam arahan Pak Presiden Prabowo telah merumuskan untuk ICP sampai US$ 100 (per barel) rata-rata dari Januari sampai sekarang. Kalau sampai sekarang kan naik turun, ada US$80, US$ 90, US$117, rata-rata (ICP) sekarang itu sekitar US$80-81 dari Januari-sekarang. Jadi belum US$100 (per barel) rata-rata dan belum ada kenaikan, insyaallah tidak akan naik (harga BBM subsidi)," tegas Bahlil saat ditemui usai Rapat Koordinasi, di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pemerintah menilai rata-rata harga minyak tahunan Indonesia saat ini masih berada dalam rentang asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun terjadi kenaikan harga harian yang cukup tajam, akumulasi harga dari awal tahun dinilai belum menembus ambang batas yang mengharuskan adanya penyesuaian harga di tingkat konsumen.
"Insya Allah (harga BBM subsidi tetap) sampai akhir tahun (2026)," kata Bahlil saat menegaskan kepastian harga bensin dan solar subsidi tersebut.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bangun 100 Giga Watt PLTS, RI Siapkan Lahan 24.000 Hektare di Sini..

2026-05-30T01:00:22Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai menyiapkan lahan seluas 24.000 hektare di Pulau Jawa untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW), salah satu proyek energi terbarukan terbesar yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor krusial dalam percepatan realisasi program PLTS 100 GW. Sehingga, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi lokasi yang dapat digunakan.
"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara kementerian SDM dengan kementerian ATR BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare," kata Yuliot di kementerian esdm, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, lahan tersebut akan diverifikasi lebih lanjut bersama ATR/BPN dan PT PLN (Persero) untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan transmisi dan gardu induk yang akan menghubungkan pembangkit dengan sistem kelistrikan nasional.
Yuliot menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan landasan regulasi guna mempercepat implementasi proyek PLTS 100 GW. Setidaknya pihaknya sedang merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan pembangkit surya tersebut
"kementerian esdm lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 GW. Jadi itu yang kita lakukan. Untuk perancangan peraturan presidennya, ini kita juga disamping izin prakarsa paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian lembaga, sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan itu percepatan untuk listrik 100 GW dari PLTS ini," kata Yuliot.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah transisi ke energi hijau salah satunya dengan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas raksasa. Dia menargetkan Indonesia bisa mencapai kapasitas terpasang hingga 100 Gigawatt (GW) setidaknya pada 2029 mendatang.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan listrik dari energi surya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
"Kami ingin bergerak sangat cepat untuk menggunakan listrik dari energi surya. Kami memiliki rencana dan kami bertekad untuk berjalan secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya," ujar Prabowo dalam acara Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Rencana percepatan pembangunan PLTS tersebut dinilai mendesak untuk direalisasikan. Menurutnya, eskalasi konflik dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang, khususnya di kawasan Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas pasokan energi nasional.
"Bagi kami, hal ini lebih mendesak karena situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kami," tegas Prabowo.
Sebagai antisipasi, pemerintah terus berupaya mengamankan pasokan melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor panas bumi serta tengah menggenjot produksi bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Sering Disebut Prabowo, Proyek PLTS 100 GW Butuh Lahan 24.000 Hektare

2026-05-30T01:00:20Z

Jakarta,CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kebutuhan lahan untuk mendukung program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) di Indonesia cukup besar.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan bersama Kementerian ATR/BPN, telah tersedia sekitar 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi digunakan untuk pengembangan proyek tersebut.
"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara kementerian esdm dengan Kementerian ATR/BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare," ujar Yuliot ditemui di kementerian esdm, Jumat (29/5/2026).

Menurut Yuliot, pembangunan PLTS 100 GW merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem kelistrikan nasional sekaligus memanfaatkan potensi energi surya domestik secara optimal.
"Jadi yang terdekat adalah eksekusi arahan presiden untuk PLTS 100GW. Jadi kalau ini PLTS 100GW, ya berarti kan kita juga tidak ada memanfaatkan energi matahari untuk tersedia energi dalam negeri," katanya.
Yuliot menilai pemerintah akan mempercepat realisasi program tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan dasar regulasi yang kuat. Saat ini kementerian esdm tengah menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan PLTS 100 GW.
Selain regulasi, pemerintah juga memprioritaskan penyediaan lahan sebagai salah satu faktor utama keberhasilan proyek. Dalam tahap awal, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PLTS sebesar 17 GW yang akan didukung oleh fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai sekitar 33 GW.

"Jadi nanti secara infrastruktur kita yang terkait dengan transmisi, yang terkait dengan ketersediaan untuk gardu induk. Ini kan harus kita interkoneksikan antara ini pembangkit yang kita bangun di 24.000 hektare ini," ujar Yuliot.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah transisi ke energi hijau salah satunya dengan target pembangunan PLTS kapasitas raksasa. Dia menargetkan Indonesia bisa mencapai kapasitas terpasang hingga 100 GW setidaknya pada 2029 mendatang.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan listrik dari energi surya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
"Kami ingin bergerak sangat cepat untuk menggunakan listrik dari energi surya. Kami memiliki rencana dan kami bertekad untuk berjalan secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya," ujar Prabowo dalam acara Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Rencana percepatan pembangunan PLTS tersebut dinilai mendesak untuk direalisasikan. Menurutnya, eskalasi konflik dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang, khususnya di kawasan Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas pasokan energi nasional.
"Bagi kami, hal ini lebih mendesak karena situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kami," tegas Prabowo.
Sebagai antisipasi, pemerintah terus berupaya mengamankan pasokan melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor panas bumi serta tengah menggenjot produksi bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com