Hilirisasi Bauksit Gak Jalan, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) buka-bukaan terkait dengan kendala utama dalam pembangunan industri hilirisasi mineral mentah khususnya bauksit di dalam negeri.
Plh. Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan saat ini para pengusaha bauksit masih tersendat oleh dana untuk membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) bauksit dalam negeri.
"Rasanya sih (kendala) cuma keuangan aja deh. Karena kalau regulasi saya kira sudah diselesaikan oleh para pengusaha. Pengusaha kita ini kan gak cengeng lah. Artinya kalau bisa dikerjain kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita ingin mengerjakan sesuatu tapi gak punya duit kan susah," ungkap Ronald kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, dikutip Jumat (29/12/2023).




Dia mengatakan bahkan untuk membangun satu smelter bauksit di Indonesia membutuhkan dana mencapai US$ 1,2 miliar setara Rp 18,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.443 per US$).
Dia klaim sumber pendanaan dari dalam negeri maupun luar negeri tidak bisa mendanai pembangunan smelter di Indonesia. "Kalau (pendanaan) luar negeri jelas kita sedang berusaha keras untuk bisa mendapatkan sektor. Tapi cerminan saja bahwa bank dalam negeri saja atau Himbara saja gak berani lho mengucurkan dana pinjaman untuk membangun smelter bauksit," tambahnya.
Ronald mengatakan smelter bauksit di Tanah Air terhitung hanya dua unit yakni yang dioperasikan oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) dan PT Well Harvest Winning (WHW). "Ya, sementara sih sampai hari ini pergerakannya sih belum signifikan ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan tempo hari, kan masih belum bergerak satu sama lain," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Indonesian mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo juga sempat menilai bahwa sejumlah perusahaan bauksit tidak serius membangun proyek smelter. Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah perlu mengambil sikap tegas untuk melanjutkan kebijakan larangan ekspor bauksit mulai Juni 2023.



"Dari investigasi yang disampaikan pemerintah, bahkan banyak yang abal-abal, sehingga pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap relaksasi ekspor bauksit," ujar dia kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/5/2023).
Menurut Singgih, pemerintah bisa saja memberikan relaksasi ekspor untuk komoditas bijih bauksit seperti apa yang telah diputuskan untuk konsentrat tembaga. Namun demikian, hal tersebut harus diawali dengan audit detail terkait peta jalan smelter yang dimiliki perusahaan.
Misalnya, audit terkait progress terakhir pembangunan smelter, kekuatan keuangan untuk membangun smelter dan sampai kepada bagaimana pembebasan lahan telah dilakukan untuk pembangunan smelter. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan audit teknikal dan finansial, bahkan audit sosial harus menjadi dasar kuat jika relaksasi harus dilakukan.
"Namun yang menjadi tidak tepat, langkah ini menjadi bagian langkah yang telah diamanatkan dalam UU Minerba dan sekaligus Presiden sendiri menginginkan untuk mempercepat hilirisasi demi kepentingan pendapatan negara yang lebih besar, termasuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja," tuturnya.
Berdasarkan temuan Kementerian ESDM di lapangan, dari 8 proyek smelter bauksit, 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Berikut 8 perusahaan smelter bauksit tersebut:
1. PT Quality Sukses Sejahtera berlokasi di Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi perusahaan dalam proyek ini US$ 484,3 juta.
2. PT Dinamika Sejahtera Mandiri berlokasi di Kec. Toba, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi US$ 1,2 miliar.
3. PT Parenggean Makmur Sejahtera berlokasi di Kec. Campaga & Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Kalteng dengan rencana investasi US$ 509 juta.
4. PT Persada Pratama Cemerlang berlokasi di Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi sebesar US$ 474 juta.
5. PT Sumber Bumi Marau berlokasi di Kec. Marau dan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Kalbar dengan rencana investasi sebesar US$ 550 juta.
6. PT Kalbar Bumi Perkasa berlokasi di Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi US$ 1,58 miliar.
7. PT Laman mining berlokasi di Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalbar dengan rencana investasi US$ 1,05 miliar.
8. PT Borneo Alumina Indonesia Kab. Mempawah, Kalbar dengan rencana investasi US$ 831,5 juta.


[Gambas:Video CNBC]






(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com