Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa impor bahan bakar minyak (BBM) tahap pertama dari Rusia telah terealisasi. Bahlil menegaskan impor minyak Rusia tersebut merupakan permintaan dari pemerintah Indonesia.
Bahlil mengatakan proses pengadaan minyak dari Rusia dilakukan melalui mekanisme antar-pemerintah atau Government to Government (G2G). Pemerintah menunjuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengurus teknis impor tersebut.
"Teman-teman, kan sudah saya jelaskan bahwa tahap pertama sudah terealisasi. Yang melakukan impor itu adalah pemerintah Indonesia. Saya ulangi, yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah pemerintah Indonesia, G2G dan kami dari pemerintah menugaskan Lemigas sebagai BLU di ESDM yang melakukannya," kata Bahlil saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (29/7/2026).
Namun sayangnya Bahlil tidak menguraikan berapa banyak impor BBM dari Rusia pada tahap pertama itu. Yang jelas,
Kebijakan impor tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stok energi dalam negeri agar tetap berada di atas standar minimum nasional.
Bahlil memastikan pengadaan tersebut untuk mengantisipasi risiko kekurangan pasokan akibat gangguan rantai pasok dunia.
"Dan ini akan terus menerus karena tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita. Jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia," tambahnya.
Di tengah kondisi geopolitik dunia, pemerintah juga menjamin tidak akan ada kenaikan harga untuk BBM subsidi. Keputusan ini diambil untuk memastikan stabilitas harga bahan bakar dan elpiji subsidi tetap terjaga bagi masyarakat luas.
"Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan, sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi," tandasnya.
Impor Melalui Lemigas
Sebagaimana diketahui, kementerian esdm menyiapkan peran yang lebih besar bagi Lemigas dalam tata kelola pengadaan energi nasional. Adapun, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, Lemigas berpeluang menjadi salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat melakukan pengadaan, termasuk impor minyak mentah dan BBM.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tidak akan membentuk BLU baru untuk menjalankan fungsi tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada di lingkungan kementerian esdm.
"Jadi kita akan mengoptimalkan penggunaan ini BLU yang ada di antaranya adalah Lemigas," ujar Yuliot di kementerian esdm, Jumat (29/5/2026).
Menurut Yuliot, pengaturan tersebut merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri yang baru diterbitkan pemerintah. Aturan itu memberikan ruang tidak hanya kepada badan usaha milik negara (BUMN), tetapi juga BLU di bidang energi untuk melakukan pengadaan minyak.
Meski begitu, ia menjelaskan pemerintah tetap mengutamakan pasokan energi dari dalam negeri. Perpres tersebut mengatur agar minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama saat pasokan global mengalami keterbatasan.
"Jadi dari perpes itu pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri, dari perusahaan K3S dalam negeri. Jadi karena ada keterbatasan suplai secara global, jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu bisa dipasarkan dalam negeri. Dan harganya itu sesuai dengan harga ICP, jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," ungkap Yuliot.
(pgr/pgr)
Source https://www.cnbcindonesia.com