Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus. Terutama untuk memastikan keandalan pasokan listrik nasional dan mencegah terulangnya gangguan kelistrikan yang terjadi baru baru ini.
Menurut Bahlil, Prabowo meminta Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) segera mengambil langkah-langkah yang terukur guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi sistem kelistrikan nasional.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," kata Bahlil di Istana, Senin (22/6/2026).
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pihaknya turut membantu PLN dalam mengatasi kendala pasokan batu bara kalori medium yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Sebenarnya B2B sebenarnya. Pemerintah nggak boleh terlalu banyak masuk ke dalam ini, B2B. Tapi karena ya udah lah kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik ya," kata Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sempat menahan sejumlah pengiriman batu bara untuk pasar ekspor dan mengalihkannya ke PT PLN (Persero). Hal ini dilakukan guna memastikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN tetap terpenuhi.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pihaknya sempat menahan sejumlah rencana penjualan batu bara ke luar negeri dan mengalihkan pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan PLN.
"Kemarin kan kita tahan. Kita ada beberapa yang mau penjualan luar negeri sudah kita tahan, kita alihkan ke PLN," ujar Tri ditemui di Kementerian ESDM, Senin (22/6/2026).
Ia pun menilai persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan lebih kepada aspek rantai pasok yang perlu diperbaiki agar distribusi batu bara ke pembangkit dapat berjalan lancar. "Jadi sebetulnya supply chain saja yang mesti diperbaiki. Kalau isu batubara enggak ada," ujar Tri.
Di sisi lain, Tri menegaskan pihaknya selama ini melakukan monitoring secara berkala terkait pengawasan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Hanya saja, pelaksanaan kontrak pengadaan menjadi kewenangan dari perusahaan yang bersangkutan.
(pgr/pgr)
Source https://www.cnbcindonesia.com