Ugems Portal

Pemerintah Siapkan Revisi Aturan Ketentuan Logam Tanah Jarang

2026-08-07T07:18:29Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini menyiapkan revisi peraturan mengenai ketentuan tata niaga dan batasan kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ). Hal itu menyusul adanya isu hambatan ekspor mineral akibat kandungan ikutan LTJ di dalamnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) kementerian esdm Tri Winarno menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan kajian untuk menentukan besaran kadar unsur yang diperbolehkan dalam produk yang diekspor. Pihaknya memastikan regulasi baru itu akan segera diterbitkan untuk mengurai kendala administratif yang sempat menghambat ekspor mineral.
Hal itu juga seiring dengan rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang dikoordinasikan lintas kementerian termasuk kementerian esdm dalam perumusan aturan ekspor mineral. Hal itu nantinya tertuang melalui Permendag No. 6/2026.

"Jadi poinnya memang secara ini secara apa itu namanya kalau misalnya logam tanah jarang itu bukan sebagai produk utama memang logam-logam kan banyak mengandung unsur ini sebagai ikutan kita sedang lakukan kajian mudah-mudahan nggak terlalu lama nanti akan keluar berapa untuk ini dan lain sebagainya," katanya saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, dikutip Jumat (7/8/2026).
Penetapan parameter dalam aturan baru tersebut akan mencakup rincian kadar masing-masing unsur kimia serta metodologi pengujian laboratorium. Hal itu diperlukan sebagai acuan bagi surveyor dan Bea Cukai agar memiliki standar verifikasi yang sama dalam proses pengawasan ekspor mineral.
"Revisi Permen iya," tegas Tri menjawab bentuk payung hukum yang sedang diproses oleh pihaknya.
Harmonisasi regulasi tersebut dilakukan secara paralel dengan rencana normalisasi ekspor sejumlah komoditas yang sempat tertahan akibat indikasi kandungan mineral jarang. kementerian esdm berkomitmen agar kebijakan hilirisasi tetap terjaga namun tidak merugikan aktivitas perdagangan mineral strategis nasional yang memenuhi ketentuan.
"Besok kalau nggak salah Jumat itu kapan eh Jumat atau Senin besok ada pelepasan untuk yang ini ya ekspor alumina di Ketapang oleh Pak KSP," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjawab isu polemik ekspor mineral yang terhambat akibat mengandung LTJ.
Atas itu, pemerintah meyakini akan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No.22 tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
"(Soal) LTJ sudah dibahas di kementerian esdm dan Perdagangan. Tidak ada (aturan baru). Revisi Permendag saja," terang Airlangga ditemui di Kantornya, Senin (3/8/2026). Ditargetkan revisi aturan tersebut bisa tuntas dalam waktu sepekan ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat keluhan dari pelaku usaha pertambangan mineral seperti timah, nikel, bauksit. Bahwa kegiatan ekspornya terhenti lantaran harus memenuhi satu unsur baru yakni kandungan LTJ di dalamnya.
Airlangga mengakui bahwa secara kimiawi, unsur LTJ seringkali ditemukan menyatu dengan komoditas pertambangan dan sulit untuk dipisahkan sepenuhnya. "LTJ itu kan ada dalam unsur kimia. Jadi itu alam. Jadi enggak bisa dipisahin 100% itu enggak bisa. Selalu ada others ikutan," jelasnya.
Revisi Permendag tersebut akan disusun berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kendati demikian, aturan yang digodok terletak pada penentuan batas kadar unsur kimia yang akan menjadi acuan bagi pihak surveyor dan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan ekspor.
"Sesuai dengan batasan. Ya. Permendag atas rekomendasi Per ESDM," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Penuhi 100 Giga Watt, RI Akan Bangun PLTS di Sepanjang Jalan Tol

2026-08-07T07:15:27Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sepanjang ruas jalan tol sebagai bagian dari program pembangunan PLTS berkapasitas 100 Giga Watt (GW).
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kementerian esdm Tri Winarno mengungkapkan bahwa tahap awal pengembangan PLTS akan dimulai di kawasan Jalan Tol Bali Mandara. Adapun, pemerintah berencana memanfaatkan area di sisi jalan tol tersebut sebagai lokasi pemasangan panel surya.
"Untuk pertama besok yang di Bali apa toh nama tolnya apa? Bali Mandara ya itu pinggir-pinggirnya nanti dipasang," kata Tri di kementerian esdm, dikutip Jumat (7/8/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan PLTS di kawasan Jalan Tol Sedyatmo yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta. Tak berhenti di Bali dan Jakarta, pemerintah juga mulai mengkaji potensi pembangunan PLTS di sepanjang Tol Trans-Jawa.
"Nah nanti pengembangan ke depan coba kemarin kita minta untuk exercise kalau sepanjang tol Jawa itu ada kira-kira dapat berapa sih gitu biar kita green-lah," kata Tri.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah transisi ke energi hijau salah satunya dengan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas raksasa. Dia menargetkan Indonesia bisa mencapai kapasitas terpasang hingga 100 Gigawatt (GW) setidaknya pada 2029 mendatang.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan listrik dari energi surya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
"Kami ingin bergerak sangat cepat untuk menggunakan listrik dari energi surya. Kami memiliki rencana dan kami bertekad untuk berjalan secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya," ujar Prabowo dalam acara Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Rencana percepatan pembangunan PLTS tersebut dinilai mendesak untuk direalisasikan. Menurutnya, eskalasi konflik dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang, khususnya di kawasan Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas pasokan energi nasional.
"Bagi kami, hal ini lebih mendesak karena situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kami," tegas Prabowo.
Sebagai antisipasi, pemerintah terus berupaya mengamankan pasokan melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor panas bumi serta tengah menggenjot produksi bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Tuntas! Ekspor Nikel-Timah Cs Imbas LTJ Resmi Dibuka Lagi Hari Ini

2026-08-07T07:12:25Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa hambatan ekspor mineral seperti nikel dan alumina akibat isu kandungan logam tanah jarang (LTJ) sudah teratasi. Pemerintah menjadwalkan pengiriman ekspor mineral pasca isu tersebut diperkirakan pada hari ini atau Senin (10/8/2026) mendatang.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara kementerian esdm Tri Winarno menyebutkan bahwa ekspor akan segera dimulai kembali secara resmi. Ia menyebut proses pelepasan pengiriman perdana pasca kendala tersebut direncanakan akan dipimpin langsung oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP) di wilayah Kalimantan Barat.
"Jadi kalau nggak salah Jumat itu kapan eh Jumat atau Senin besok ada pelepasan untuk yang ini ya ekspor alumina di Ketapang oleh Pak KSP," katanya saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, dikutip Jumat (7/8/2026).

Sejatinya, kata Tri, Kandungan LTJ yang dipermasalahkan selama ini merupakan unsur alami yang menyatu dalam produk utama, sehingga penanganan regulasinya akan diatur lebih spesifik agar tidak menghambat perdagangan.
"Jadi poinnya memang secara ini secara apa itu namanya kalau misalnya logam tanah jarang itu bukan sebagai produk utama memang logam-logam kan banyak mengandung unsur ini sebagai ikutan kita sedang lakukan kajian mudah-mudahan nggak terlalu lama nanti akan keluar berapa untuk ini dan lain sebagainya," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan revisi aturan khusunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No.22 tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
Ini diharapkan dapat menjadi solusi agar para surveyor dan otoritas Bea Cukai memiliki standar verifikasi yang seragam di lapangan.
Langkah pelepasan ekspor alumina di Ketapang menjadi sinyal bahwa koordinasi lintas lembaga telah mencapai kesepahaman bersama untuk memulihkan kinerja sektor pertambangan.
"Revisi Permen iya," tambah Tri singkat saat ditanya mengenai bentuk regulasi baru tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjawab isu polemik ekspor mineral yang terhambat akibat mengandung LTJ.
Atas itu, pemerintah meyakini akan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No.22 tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
"(Soal) LTJ sudah dibahas di kementerian esdm dan Perdagangan. Tidak ada (aturan baru). Revisi Permendag saja," terang Airlangga ditemui di Kantornya, Senin (3/8/2026). Ditargetkan revisi aturan tersebut bisa tuntas dalam waktu sepekan ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat keluhan dari pelaku usaha pertambangan mineral seperti timah, nikel, bauksit. Bahwa kegiatan ekspornya terhenti lantaran harus memenuhi satu unsur baru yakni kandungan LTJ di dalamnya.
Airlangga mengakui bahwa secara kimiawi, unsur LTJ seringkali ditemukan menyatu dengan komoditas pertambangan dan sulit untuk dipisahkan sepenuhnya. "LTJ itu kan ada dalam unsur kimia. Jadi itu alam. Jadi enggak bisa dipisahin 100% itu enggak bisa. Selalu ada others ikutan," jelasnya.
Revisi Permendag tersebut akan disusun berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kendati demikian, aturan yang digodok terletak pada penentuan batas kadar unsur kimia yang akan menjadi acuan bagi pihak surveyor dan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan ekspor. "Sesuai dengan batasan. Ya. Permendag atas rekomendasi Per ESDM," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Resmi! Daftar Tarif Listrik PLN per kWh, Berlaku Juli-September 2026

2026-08-07T07:09:23Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik PLN untuk periode Juli-September 2026. Kebijakan itu diambil sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global yang terus berubah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat mendukung daya saing industri serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.
"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," jelas Bahlil dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (7/8/2026).

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi 13 golongan pelanggan non subsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan empat parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga batu bara Acuan (HBA).
Untuk periode kuartal III tahun 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari-April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959,32 per US$, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi 0,21%, dan HBA sebesar US$70 per ton (sesuai kebijakan Domestic Market Obligation/ DMO batu bara).
Meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Bahlil menambahkan, selain untuk pelanggan non subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ucap Bahlil.
Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama kuartal III tahun 2026 :
1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.
2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.445 per kWh.
3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.445 per kWh.
4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.700 per kWh.
5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.700 per kWh.
6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.445 per kWh.
7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.
8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.
9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 997 per kWh.
10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.700 per kWh.
11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.533 per kWh.
12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.700 per kWh.
13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.645 per kWh.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Ada Apa dengan Saham Energi? Asing Kompak Serok

2026-08-07T07:06:17Z

Jakarta, CNBC Indonesia — Pergerakan investor asing pada perdagangan Rabu (6/8/2026) memperlihatkan pola yang menarik. Di tengah aksi net sell Rp273,5 miliar di seluruh pasar, dana asing justru mengalir deras ke sejumlah saham sektor energi dan petrokimia.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menjadi saham yang paling banyak diborong investor asing dengan net buy mencapai Rp317,7 miliar. Nilai tersebut jauh melampaui saham lain dan menjadi akumulasi terbesar pada perdagangan kemarin.
Posisi berikutnya ditempati PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) yang mencatat net buy Rp105,6 miliar, disusul PT Petrosea Tbk. (PTRO) sebesar Rp100,7 miliar.
Selain itu, investor asing juga melakukan akumulasi pada PT Timah Tbk. (TINS) senilai Rp41,2 miliar, serta sejumlah saham berbasis komoditas lain seperti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Rp24,1 miliar dan PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) Rp16,3 miliar.
Rotasi tersebut terjadi setelah sentimen global mulai membaik. Harapan meredanya konflik di Timur Tengah dan kemajuan negosiasi pembukaan kembali Selat Hormuz membuat harga minyak terkoreksi dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, ekonomi Indonesia juga memberikan kejutan positif setelah tumbuh 5,29% pada kuartal II-2026, lebih tinggi dari ekspektasi pasar.
Meski demikian, rotasi ini belum sepenuhnya mencerminkan kembalinya dana asing ke pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Secara agregat, investor asing masih mencatatkan net sell Rp273,5 miliar, yang sebagian besar berasal dari pelepasan saham-saham berkapitalisasi besar.

Saham yang paling banyak dilepas asing adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan net sell Rp215 miliar, diikuti PT Merdeka Battery Materials Tbk. (EMAS) Rp109,7 miliar, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Rp96,7 miliar, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Rp89,1 miliar, dan PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) Rp79,6 miliar.
Berikut 10 saham dengan net buy asing terbesar pada perdagangan Kamis (6/8/2026):

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) Rp317,7 miliar
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) Rp105,6 miliar
PT Petrosea Tbk. (PTRO) Rp100,7 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Rp82,7 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Rp44,7 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rp43,5 miliar
PT Timah Tbk. (TINS) Rp41,2 miliar
PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) Rp25,3 miliar
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) Rp24,4 miliar
PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Rp24,1 miliar.

Berikut 10 saham dengan net sell asing terbesar pada perdagangan Kamis (6/8/2026):

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Rp215 miliar
PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) Rp109,7 miliar
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Rp96,7 miliar
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) Rp89,1 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) Rp79,6 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) Rp76,2 miliar
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) Rp67,4 miliar
PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) Rp61,1 miliar
PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) Rp45,3 miliar
PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) Rp43,6 miliar

(mkh/mkh)

Source https://www.cnbcindonesia.com

ABM Investama (ABMM) Raup Rp9,06 T, Produksi Batu Bara Bikin Laba Naik 42%

2026-08-07T07:04:15Z

Bisnis.com, JAKARTA — PT abm investama Tbk. (ABMM) mencatatkan kinerja yang tetap solid pada semester I/2026 di tengah dinamika industri pertambangan dan tingginya harga bahan bakar akibat ketegangan geopolitik global.
Peningkatan produksi batu bara, khususnya dari tambang di Aceh, menjadi motor utama pertumbuhan profitabilitas perseroan.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian hingga 30 Juni 2026, emiten berkode ABMM tersebut membukukan pendapatan sebesar US$506,2 juta atau setara Rp9,06 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp17.899 per dolar AS). Nilai pendapatan tersebut turun tipis 0,1% senilai US$506,9 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski pendapatan cenderung datar, ABM berhasil mencetak laba bersih sebesar US$39,9 juta atau sekitar Rp714,17 miliar, meningkat 41,9% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, EBITDA yang disesuaikan (LTM) naik 6,4% YoY menjadi US$346,9 juta.

Direktur abm investama Hans Manoe mengatakan peningkatan profitabilitas pada semester pertama tahun ini merupakan hasil dari keberhasilan meningkatkan produksi tambang batu bara sekaligus stabilisasi bisnis kontraktor pertambangan.
"Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan profitabilitas pada periode ini yang didorong oleh keberhasilan peningkatan produksi operasi tambang batu bara dan stabilisasi bisnis kontraktor pertambangan," ujarnya dalam keterangan resminya yang dikutip, Jumat (7/8/2026).
Dia melanjutkan meskipun kondisi industri masih menghadapi berbagai tantangan, harga batu bara yang tetap kondusif memberikan peluang bagi perseroan untuk memanfaatkan momentum tersebut melalui keunggulan operasional.
Sepanjang semester pertama tahun ini, volume coal getting perseroan naik 14,2% YoY menjadi 17,9 juta ton, terutama didorong peningkatan produksi pada salah satu lokasi operasi di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, volume overburden removal menurun 12,6% YoY menjadi 98,0 juta bcm pada 1H26.
"Operasi pertambangan batu bara perseroan di Aceh terus mengalami peningkatan produksi yang menghasilkan kenaikan volume penjualan secara kuartalan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas di berbagai unit usaha dalam rantai nilai pertambangan," imbuhnya.
Selain bisnis pertambangan, lini logistik juga mencatatkan perkembangan positif.
Salah satu anak usaha ABM memperoleh kontrak jasa logistik jangka panjang dari pelanggan kategori A-list, yang dinilai akan memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan diversifikasi sumber pendapatan perseroan.
Memasuki semester II/2026, ABM memperkirakan momentum peningkatan produksi dari tambang di Aceh akan terus berlanjut. Perseroan juga tengah menyelesaikan proses perizinan aset tambang batu bara baru milik PT Piranti Jaya Utama di Kalimantan Tengah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Ke depan, aset baru tersebut diharapkan dapat memperluas basis produksi sekaligus memperkuat rantai nilai pertambangan terintegrasi perseroan.
Pada saat yang sama, ABM tetap melanjutkan strategi diversifikasi secara selektif melalui pengembangan bisnis non batu bara yang memiliki keterkaitan dengan bisnis inti, termasuk memperluas portofolio jasa logistik.
"Kami tetap fokus memperkuat ekosistem bisnis melalui perolehan kontrak-kontrak strategis pada segmen logistik, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap dinamika regulasi dan menjalankan strategi secara disiplin guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan," terangnya.

Source https://www.bisnis.com

Grup Indika Getol Pacu Tambang Emas, INDY Raih Kredit US$155 Juta

2026-08-07T07:03:14Z

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indika Energy Tbk. (INDY) memperoleh fasilitas pembiayaan senilai US$155 juta atau sekitar Rp2,79 triliun dari PT Bank DBS Indonesia untuk mendanai pengembangan proyek tambang emas milik anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area, di Sulawesi Selatan.
Sekretaris Perusahaan INDY Adi Pramono mengatakan seluruh dana hasil fasilitas pembiayaan akan digunakan secara eksklusif untuk membiayai belanja modal pengembangan proyek tambang emas pada konsesi milik PT Masmindo Dwi Area.
"Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari Perjanjian Fasilitas secara eksklusif guna membiayai belanja modal sehubungan dengan pengembangan proyek tambang emas pada konsesi pertambangan emas di Sulawesi Selatan, Indonesia, yang dimiliki oleh PT Masmindo Dwi Area," tulis Adi dalam keterbukaan informasi, Jumat (7/8/2026).
Menurut Adi, transaksi tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bisnis Indika untuk memperluas portofolio usaha di luar batu bara.

"Transaksi ini dilakukan untuk mendukung upaya transisi Perseroan yang lebih luas dari bisnis batu bara menuju portofolio bisnis yang lebih terdiversifikasi," ujarnya.
Adi menjelaskan pemberian corporate guarantee dan gadai saham oleh anak-anak usaha terkait fasilitas tersebut merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu karena transaksi dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sedikitnya 99% sahamnya dimiliki oleh Indika.
INDY telah menandatangani perjanjian fasilitas tersebut pada 5 Agustus 2026 bersama PT Bank DBS Indonesia sebagai pemberi pinjaman, agen pembiayaan, bank rekening, sekaligus agen jaminan.
Fasilitas pembiayaan itu turut melibatkan lima anak usaha Indika sebagai penjamin awal (initial guarantors), yakni PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers and Constructors, serta Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. Seluruh entitas tersebut merupakan anak usaha yang dimiliki 100% secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
Selain Perjanjian Fasilitas, para pihak juga menandatangani Surat Fasilitas, dokumen jaminan termasuk Perjanjian Konfirmasi Jaminan, serta Surat Tambahan untuk Perjanjian Antarkreditur. Fasilitas tersebut dijamin secara pari passu sesuai ketentuan dalam Indenture yang mengatur surat utang senior (Senior Notes) Indika dengan kupon 8,75% dan jatuh tempo pada 2029.
Perseroan juga menegaskan penandatanganan fasilitas pembiayaan tersebut tidak tergolong sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020, karena nilai fasilitas tidak mencapai 20% dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit per 31 Desember 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

RI Terancam Kehilangan Ekspor Nikel 5 Juta Ton

2026-08-07T07:01:12Z

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan ekspor nikel Indonesia akan berkurang hingga jutaan ton. Hal ini terjadi karena pemerintah memangkas kuota produksi nikel menjadi 260 juta hingga 270 juta ton dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro mengatakan pemangkasan kuota produksi nikel berpotensi mengurangi ekspor sebesar 3,5 juta hingga 5 juta ton, atau sekitar 0,3%-0,5%.Menurutnya, proyeksi tersebut sebelumnya telah disampaikan pelaku usaha dalam forum Strategic Response Meeting (SRM) Kadin. Saat itu, dunia usaha telah mengingatkan adanya potensi kehilangan ekspor akibat pemangkasan kuota produksi nikel.
"Di SRM Kadin dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM kita itu sudah memproyeksikan loss-nya itu 3,5 sampai dengan 5 juta ton ekspor nikel yang akan hilang. Dari 0,3 sampai 0,5%, teman-teman. Nah, ini ternyata terjadi," ujarnya dalam acara Grand Seminar Registration: HIPMI Miners 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026).Karena itu, Widiyanto mengatakan Kadin mendorong pemerintah segera memberikan kepastian terkait tata kelola RKAB agar dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi dan kegiatan operasional.Menurutnya, hingga kini masih terdapat kekhawatiran di kalangan pelaku usaha pertambangan mengenai kepastian tata kelola RKAB."Jadi berangkat dari situ, Kadin meyakini bahwa diskusi berkelanjutan, pertemuan berkelanjutan, dan konsolidasi yang terarah, terstruktur, itu memang bisa berdampak signifikan kepada kepentingan dunia usaha terkait kebijakan pemerintah," katanya.Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target produksi batu bara dan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dipangkas.Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan target produksi batu bara dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton.Target produksi nikel juga akan disesuaikan dengan kapasitas produksi smelter yang diperkirakan berada di kisaran 250 juta hingga 260 juta ton."Kan Pak Menteri sudah sampaikan, kurang lebih 600 juta ton itu batu bara. Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter. Kemungkinan sekitar 250-260 (juta ton)," ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
(fdl/fdl)

Source https://finance.detik.com

PNBP ESDM Dapat Tambahan Rp20 M dari Lelang Batu Bara Hasil Penindakan

2026-08-07T01:46:19Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencatatkan keberhasilan dalam penegakan hukum di sektor pertambangan. Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM, negara memperoleh tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp20,98 miliar dari lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) berupa komoditas batu bara hasil penegakan hukum di Kalimantan Timur.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran, tetapi juga mampu mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengelolaan aset negara secara akuntabel.
Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda. Di mana, PT Wisesa Janitra Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang lelang pada 8 Juli 2026.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen Ditjen Gakkum ESDM untuk memastikan setiap hasil penegakan hukum memberikan nilai tambah bagi negara.
"Keberhasilan lelang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM tidak berhenti pada proses penindakan. Kami memastikan setiap hasil penegakan hukum dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui PNBP," ujar Jeffri dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Adapun, objek lelang berupa satu paket komoditas batu bara dengan total sekitar 76.742 metrik ton (MT) yang tersebar di 11 titik stockpile di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Sesuai ketentuan, pemenang lelang diberikan waktu paling lama 60 hari kalender atau hingga 10 September 2026 untuk menyelesaikan proses pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan batu bara dari seluruh lokasi penyimpanan.
Jeffri menegaskan Ditjen Gakkum ESDM akan mengawal seluruh tahapan pascalelang hingga proses pengeluaran batu bara selesai.
"Proses lelang bukanlah akhir dari rangkaian penegakan hukum. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses pengeluaran batu bara dari seluruh lokasi stockpile berjalan tertib, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Dalam proses evakuasi batu bara tersebut, Ditjen Gakkum ESDM juga akan terus berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta aparat penegak hukum di daerah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar sesuai ketentuan. Pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 162.K/HK.02/MEM.H/2026.
Kementerian ESDM menilai keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelanggaran di sektor pertambangan, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Video: Dihajar Kanan-Kiri, Harga Batu Bara Ambruk-Harga Minyak Melunak

2026-08-07T01:40:17Z

Jakarta, CNBC Indonesia- Pasar komoditas berjangka masih dihantam berbagai sentiment global termasuk perang hingga kondisi iklim, efeknya Harga batu bara anjlok hingga 3,6% dalam 2 hari terakhir seiring denagn lonjakan produksi batu bara India.
Selengkapnya simak ulasan Maria Katarina dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 06/08/2026))

Source https://www.cnbcindonesia.com

Asing Net Sell Rp339 Miliar di Sesi I, Ini Daftar Sahamnya

2026-08-07T01:34:16Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak stagnan pada perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (6/8/2026), setelah menguat pada perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 12.00 WIB IHSG berada di level 6.351,22 atau tidak bergerak dari penutupan sebelumnya. Sepanjang sesi I, indeks bergerak di rentang terendah 6.324 hingga tertinggi 6.388. Nilai transaksi tercatat cukup ramai, yakni mencapai Rp10,36 triliun dengan volume perdagangan 34,72 miliar saham dalam 1,63 juta kali transaksi, di mana 274 saham menguat, 333 saham melemah, dan 184 saham stagnan.
Sektor utilitas, industri, dan konsumer primer menjadi penopang utama indeks, sementara sektor kesehatan, teknologi, properti, dan finansial tercatat terkoreksi. Dari dalam negeri, sentimen masih ditopang pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29% serta laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan yang turun ke level terendah sejak 1999. Sementara dari eksternal, harapan meredanya konflik AS-Iran seiring kemajuan negosiasi pembukaan kembali Selat Hormuz turut menopang sentimen risiko.

Berdasarkan data Stockbit Sekuritas, di tengah pergerakan indeks yang cenderung datar tersebut, investor asing tercatat membukukan aksi jual bersih (net foreign sell) sebesar Rp339,05 miliar di seluruh pasar (all market) sepanjang sesi I hari ini.
Secara keseluruhan, nilai transaksi asing pada sesi I mencapai Rp5,06 triliun, dengan rincian foreign buy sebesar Rp2,36 triliun dan foreign sell Rp2,70 triliun.
Aksi jual asing terbesar terjadi pada saham perbankan raksasa, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dengan nilai mencapai Rp86,58 miliar. Di posisi berikutnya terdapat PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) yang dilepas asing senilai Rp64,15 miliar, disusul PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) sebesar Rp62,19 miliar.
Selain itu, investor asing juga melakukan aksi jual pada PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) sebesar Rp60,57 miliar, PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) Rp58,38 miliar, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Rp54,03 miliar, serta PT bumi resources Tbk. (BUMI) Rp44,65 miliar.
Tekanan jual juga terlihat pada PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) sebesar Rp42,11 miliar, PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) Rp34,56 miliar, dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) Rp27,86 miliar.
Di sisi lain, sejumlah saham masih menjadi incaran investor global. PT Petrosea Tbk. (PTRO) menjadi saham yang paling banyak dikoleksi asing dengan nilai pembelian bersih mencapai Rp82,12 miliar.
Saham perbankan pelat merah juga diborong asing, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) senilai Rp72,70 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rp58,21 miliar, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Rp32,92 miliar. Selanjutnya terdapat PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) sebesar Rp24,16 miliar dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) Rp18,66 miliar.
Berikut daftar net foreign buy dan net foreign sell investor asing pada perdagangan sesi I Kamis (6/8/2026).
Net Foreign Buy

PT Petrosea Tbk. (PTRO) - Rp82,12 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp72,70 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp58,21 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) - Rp32,92 miliar
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) - Rp24,16 miliar
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp18,66 miliar
PT Timah Tbk. (TINS) - Rp15,10 miliar
PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) - Rp14,84 miliar
PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) - Rp14,08
miliar PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) - Rp14,06 miliar

Net Foreign Sell

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp86,58 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp64,15 miliar
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp62,19 miliar
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp60,57 miliar
PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) - Rp58,38 miliar
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp54,03 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) - Rp44,65 miliar
PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp42,11 miliar
PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) - Rp34,56 miliar
PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) - Rp27,86 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

SINI Estimasi Pendapatan Tambang Baru Tembus US$3,26 Miliar

2026-08-07T01:28:14Z

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Happy Hapsoro PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) memproyeksikan potensi pendapatan dari dua proyek tambang batu bara yang dikembangkan melalui entitas usahanya, PT Pesona Bara Cakrawala (PBC) dan PT Cakrawala Bara Persada (CBP) di Kalimantan Tengah, mencapai sekitar US$3,26 miliar sepanjang umur tambang.
Direktur Utama SINI Amir Antolis mengatakan estimasi pendapatan sekitar US$3,26 miliar dihitung menggunakan asumsi harga pasar batu bara berbasis ICI, bukan harga tetap, sehingga nilainya mengikuti kualitas batu bara yang diproduksi masing-masing tambang.
Untuk proyek PT PBC, perseroan memperkirakan potensi pendapatan mencapai sekitar US$2,604 miliar dengan asumsi harga jual batu bara US$62 per ton dan target produksi kumulatif 42 juta ton selama umur tambang.
Sementara itu, proyek PT CBP diproyeksikan menghasilkan pendapatan sekitar US$656 juta dengan asumsi harga jual US$82 per ton dan target produksi kumulatif 8 juta ton.

"Basis perhitungan estimasi pendapatan menggunakan asumsi harga pasar batu bara berdasarkan ICI yang disesuaikan dengan kualitas batu bara," ujar Amir dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (6/8/2026).
Perseroan menjelaskan PT PBC dan PT CBP merupakan entitas usaha SINI yang tengah dikembangkan sebagai proyek tambang batu bara baru.
Kegiatan first cut di PT PBC ditargetkan dimulai pada kuartal IV/2026, sedangkan PT CBP dijadwalkan memasuki tahap operasional pada semester II/2027 setelah pembangunan jalan akses menuju tambang selesai serta memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Seiring dengan pengembangan kedua proyek tersebut, perseroan juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.
Hingga saat ini, pembangunan hauling road menuju PT CBP telah mencapai sekitar 83,74% untuk segmen jalan menuju CBP dan ditargetkan rampung pada Februari 2027. Adapun, segmen jalan menuju PBC telah selesai dibangun dan saat ini memasuki tahap surfacing.
Di sisi lain, proses pembebasan lahan juga terus berlangsung. Amir mengungkapkan progres pembebasan lahan untuk area operasional PT PBC telah mencapai sekitar 45%, sedangkan PT CBP sekitar 15% dari total kebutuhan lahan yang direncanakan.
Menurutnya, kendala utama dalam pembebasan lahan berasal dari klaim kepemilikan atau penguasaan lahan oleh pihak ketiga, proses negosiasi dengan pemilik lahan, serta verifikasi legalitas dan kepemilikan yang membutuhkan waktu.
"Perseroan secara aktif melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses pembebasan lahan dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga memperlancar pelaksanaan rencana pengembangan usaha Perseroan," ujar Amir.
Amir juga menyampaikan hingga saat ini belum terdapat kontrak penjualan batu bara yang telah ditandatangani untuk hasil produksi PT PBC maupun PT CBP. Namun, SINI tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah calon pembeli yang memiliki kapasitas dan pengalaman di industri terkait.
______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Batu Bara Hasil Sitaan Laku Dilelang Rp 20,97 Miliar

2026-08-07T01:22:12Z

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil lelang Barang Dikuasai Negara (BDN) berupa batu bara hasil penegakan hukum di Kalimantan Timur sebesar Rp 20,97 miliar.Objek lelang tersebut berupa satu paket komoditas batu bara dengan total sekitar 76.742 metrik ton (MT) yang berada di 11 titik stockpile di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengatakan bahwa keberhasilan lelang ini merupakan bagian dari komitmen Ditjen Gakkum ESDM dalam memastikan setiap hasil penegakan hukum memberikan nilai tambah bagi negara.
Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda melalui laman lelang.go.id, dengan PT Wisesa Janitra Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang pada 8 Juli 2026.Sesuai ketentuan, pemenang lelang diberikan waktu paling lama 60 hari kalender atau hingga 10 September 2026 untuk melakukan pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan batubara dari seluruh lokasi penyimpanan."Keberhasilan lelang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM tidak berhenti pada proses penindakan. Kami memastikan setiap hasil penegakan hukum dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui PNBP," ujar Jeffri dalam keterangan tertulis kementerian esdm, Kamis (6/8/2026).Jeffri menegaskan Ditjen Gakkum ESDM akan terus mengawal seluruh tahapan pasca lelang hingga proses pengeluaran batubara selesai dilaksanakan."Proses lelang bukanlah akhir dari rangkaian penegakan hukum. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses pengeluaran batubara dari seluruh lokasi stockpile berjalan tertib, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuh ia.Dalam pelaksanaan evakuasi batubara, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta aparat penegak hukum di daerah guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.Pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 162.K/HK.02/MEM.H/2026. Ia menilai keberhasilan ini menegaskan komitmen kementerian esdm dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelanggaran di sektor pertambangan.Namun, juga mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
(rea/hns)

Source https://finance.detik.com

Negara Raup Rp 20,9 M dari Lelang Batu Bara Sitaan

2026-08-07T01:13:10Z

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil menjual sekitar 76.742 metrik ton (MT) batu bara hasil sitaan dari berbagai kasus. Dari penjualan tersebut, negara memperoleh tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 20.976.670.000 atau sekitar Rp 20,9 miliar.Penjualan dilakukan melalui skema lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda melalui laman lelang.go.id. Dalam proses tersebut, PT Wisesa Janitra Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang lelang pada 8 Juli 2026.Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan keberhasilan lelang ini merupakan bagian dari komitmen Ditjen Gakkum ESDM untuk memastikan setiap hasil penegakan hukum memberikan nilai tambah bagi negara.
"Keberhasilan lelang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM tidak berhenti pada proses penindakan. Kami memastikan setiap hasil penegakan hukum dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui PNBP," ujar Jeffri dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).Sesuai ketentuan, pemenang lelang diberi waktu paling lama 60 hari kalender, atau hingga 10 September 2026, untuk melakukan pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan batu bara dari seluruh lokasi penyimpanan.Jeffri menegaskan Ditjen Gakkum ESDM akan terus mengawal seluruh tahapan pascalelang hingga proses pengeluaran batu bara selesai dilaksanakan."Proses lelang bukanlah akhir dari rangkaian penegakan hukum. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses pengeluaran batubara dari seluruh lokasi stockpile berjalan tertib, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.Dalam pelaksanaan evakuasi batu bara, Ditjen Gakkum ESDM juga akan terus berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta aparat penegak hukum di daerah guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.Pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 162.K/HK.02/MEM.H/2026.Keberhasilan ini menegaskan komitmen Kementerian ESDM dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelanggaran di sektor pertambangan, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
(fdl/fdl)

Source https://finance.detik.com

Alarm dari Kadin! Ekspor Nikel RI Terancam Hilang 5 Juta Ton

2026-08-07T01:04:07Z

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap dampak pemangkasan kuota produksi nikel oleh pemerintah menjadi 260 juta hingga 270 juta ton dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan membuat ekspor nikel Indonesia berkurang hingga jutaan ton.Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro mengatakan pemangkasan kuota produksi nikel berpotensi mengurangi ekspor sebesar 3,5 juta hingga 5 juta ton, atau sekitar 0,3%-0,5%.Menurutnya, proyeksi tersebut sebelumnya telah disampaikan pelaku usaha dalam forum Strategic Response Meeting (SRM) Kadin. Saat itu, dunia usaha telah mengingatkan adanya potensi kehilangan ekspor akibat pemangkasan kuota produksi nikel.
"Di SRM Kadin dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM kita itu sudah memproyeksikan loss-nya itu 3,5 sampai dengan 5 juta ton ekspor nikel yang akan hilang. Dari 0,3 sampai 0,5%, teman-teman. Nah, ini ternyata terjadi," ujarnya dalam acara Grand Seminar Registration: HIPMI Miners 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026).Karena itu, Widiyanto mengatakan Kadin mendorong pemerintah segera memberikan kepastian terkait tata kelola RKAB agar dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi dan kegiatan operasional.Menurutnya, hingga kini masih terdapat kekhawatiran di kalangan pelaku usaha pertambangan mengenai kepastian tata kelola RKAB."Jadi berangkat dari situ, Kadin meyakini bahwa diskusi berkelanjutan, pertemuan berkelanjutan, dan konsolidasi yang terarah, terstruktur, itu memang bisa berdampak signifikan kepada kepentingan dunia usaha terkait kebijakan pemerintah," katanya.Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target produksi batu bara dan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dipangkas.Direktur Jenderal Mineral dan batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan target produksi batu bara dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton.Sementara itu, target produksi nikel akan disesuaikan dengan kapasitas produksi smelter yang diperkirakan berada di kisaran 250 juta hingga 260 juta ton."Kan Pak Menteri sudah sampaikan, kurang lebih 600 juta ton itu batu bara. Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter. Kemungkinan sekitar 250-260 (juta ton)," ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
(hrp/fdl)

Source https://finance.detik.com

Perlahan Asing Geser Haluan Lagi, Incar Saham Ini

2026-08-06T07:15:16Z

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing masih membukukan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp182,8 miliar di seluruh pasar pada perdagangan Rabu (5/8/2026). Namun, di balik aksi jual tersebut, terlihat pola rotasi, yakni masuknya dana asing ke saham-saham berbasis komoditas, terutama sektor pertambangan.
Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) menjadi incaran utama investor asing dengan nilai net buy Rp180,6 miliar. Posisi berikutnya ditempati PT Timah (Persero) Tbk. (TINS) sebesar Rp122,7 miliar, disusul PT bumi resources Tbk. (BUMI) senilai Rp88,6 miliar.
Selain sektor tambang, investor asing juga memburu sejumlah saham lainnya seperti PT Idointernet Tbk. (EDGE) Rp81,9 miliar, PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) Rp46,4 miliar, serta PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) Rp39,7 miliar.
Berikut daftar 10 saham dengan net buy asing terbesar pada perdagangan Rabu (5/8/2026):

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) Rp180,6 miliar
PT Timah (Persero) Tbk. (TINS) Rp122,7 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) Rp88,6 miliar
PT Indointernet Tbk. (EDGE) Rp81,9 miliar
PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) Rp46,4 miliar
PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) Rp39,7 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) Rp27,5 miliar
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) Rp25,8 miliar
PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) Rp21,5 miliar
PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) Rp20,5 miliar

Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan reli. Indeks ditutup naik 31,53 poin atau 0,5% ke level 6.351,14.
Sebanyak 422 saham naik, 223 turun, dan 318 tidak bergerak. Nilai transaksi pada perdagangan kemarin mencapai Rp 14,91 triliun, melibatkan 39,26 miliar saham dalam 2,32 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar bergerak naik menjadi Rp 11.085 triliun.

(mkh/mkh)

Source https://www.cnbcindonesia.com

IHSG Dibuka Naik ke 6.369, Saham HRTA, ANTM & INDY Melaju

2026-08-06T07:09:14Z

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (6/8/2026). Sejumlah saham seperti HRTA, ANTM, hingga INDY tercatat bergerak menguat pada pembukaan perdagangan.
Melansir data BEI pukul 09.02 WIB, IHSG dibuka menguat 0,30% ke level 6.369,99. Dari ratusan konstituen, sebanyak 280 saham menguat, 186 melemah, dn 497 saham stagnan.
Dari jajaran saham LQ45, penguatan harga dipimpin oleh PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) yang naik 4,00% ke Rp2.080, diikuti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang naik 3,58% ke Rp3.180, dan PT Indika Energy Tbk. (INDY) yang naik 3,09% ke Rp2.670.
Hal yang sama terjadi pada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang naik 2,96% ke Rp695, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) naik 2,30% ke Rp5.550, dan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) yang naik 2,17% ke Rp1.650.

Sebaliknya, pelemahan harga saham dialami oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang turun 1,85% ke Rp2.660, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) turun 1,52% ke Rp1.295, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) turun 1,35% ke Rp2.200.
Begitu juga dengan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang turun 1,08% ke Rp1.825, PT Indosat Tbk. (ISAT) turun 0,79% ke Rp1.885, dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (adro) turun 0,78% ke Rp2.530.
Tim Analis MNC Sekuritas mencatat IHSG ditutup menguat 0,50% ke level 6.351 pada perdagangan Rabu (5/8/2026), disertai peningkatan volume pembelian. Secara teknikal, posisi IHSG diperkirakan berada pada bagian awal wave v dari wave (c) dari wave [iv], sehingga masih berpeluang melanjutkan penguatan menuju area 6.403-6.420.
Meski demikian, investor tetap perlu mencermati potensi pembalikan arah dalam jangka pendek dengan area koreksi ke rentang 6.324-6.341.
Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan support IHSG berada di level 6.201 dan 6.029, sedangkan resistance di level 6.377 dan 6.454. Adapun saham yang direkomendasikan meliputi adro, ASII, BKSL, dan EXCL.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Izin Tambang Berakhir 2041, Ini Alasan Freeport Perpanjang Lebih Awal

2026-08-06T07:03:12Z

Jakarta -

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk melanjutkan operasi tambang Grasberg setelah izin yang berlaku saat ini berakhir pada 2041.Hal itu diungkapkan induk usaha PTFI, Freeport-McMoRan (FCX), dalam laporan kinerja kuartal II-2026. Dalam laporan tersebut, permohonan itu telah diajukan pada Juni 2026.Kepastian perpanjangan izin usaha khusus diperlukan agar pengembangan tambang dapat dilakukan sebelum produksi dari tambang eksisting menurun setelah 2041.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas mengatakan tambang bawah tanah merupakan investasi jangka panjang berkisar 15-20 tahun sejak tahap eksplorasi hingga mulai berproduksi. Untuk itu, persiapan tambang baru harus dimulai jauh sebelum masa operasi tambang berakhir. Hal itu agar tidak terjadi penurunan produksi setelah izin usaha perusahaan berakhir pada 2041."Membangun tambang bawah tanah itu tidak terjadi dalam waktu satu-dua tahun. Itu bisa 15-20 tahun. Tambang yang kita tambang di tahun 2016-2017, Grasberg Block Cave, itu kita persiapkan dari 2004. Jadi perlu waktu 13 tahun," ujar Tony dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (5/8/2026).Saat ini Freeport diketahui tengah bersiap mengembangkan tambang baru yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 tahun hingga dapat beroperasi."Dan kami akan me-develop tambang baru yang memerlukan waktu kira-kira mungkin 15 tahun. Tapi kan perlu ada kepastian dari sekarang. Oleh karena itu memang diajukan perpanjangannya dari sekarang," kata Tony.Tony mengungkapkan keberlanjutan operasi tambang akan berdampak pada tenaga kerja, masyarakat sekitar, hingga penerimaan negara, bukan hanya pada perusahaan."Perpanjangan IUPK ini penting sekali untuk keberlanjutan tambang, yang mana berarti employment sebesar 35 ribu orang akan tetap berlanjut. Program community development kita sebesar hampir Rp2 triliun per tahun untuk masyarakat akan berlanjut," kata Tony.Menurutnya, apabila operasional tambang berlanjut, kontribusi Freeport kepada negara juga akan tetap terjaga."Manfaat bagi negara sebesar Rp 75 triliun tahun lalu dan kalau 2028 diperkirakan bisa Rp 120 triliun per tahun. Itu juga akan berhenti kalau tidak ada keberlanjutan," ujarnya.Sementara itu, Ketua Indonesian mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menilai pengajuan perpanjangan izin operasi jauh sebelum 2041 masuk akal dari sisi teknis. Pengembangan tambang bawah tanah memang membutuhkan investasi besar dengan tahapan yang panjang, mulai dari eksplorasi hingga produksi."Tambang bawah tanah sangat berbeda dengan tambang terbuka, apalagi tambang mineral seperti Freeport. Karakteristik investasi besar, padat teknologi, dan penuh risiko menjadi berbagai hal yang harus dihadapi untuk melakukan underground mining," ujar Singgih kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/7).Selain menyiapkan infrastruktur tambang bawah tanah sebelum produksi dimulai, Singgih mengatakan perusahaan juga harus memastikan terlebih dahulu nilai cadangan dan kualitas mineral melalui eksplorasi yang terinci."High precision technology yang akan dilakukan untuk penambangan tambang dalam dipastikan memerlukan data detail sisi mineral yang akan ditambang dan sekaligus memastikan infrastruktur demi keamanan dan kenyamanan kerja (safety and comfort working). Tahapan eksplorasi sampai commissioning produksi membutuhkan waktu sekitar 15 tahunan," ujarnya.Untuk itu, kepastian perpanjangan izin operasi menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk memastikan investasi tambang dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang."Jelas, kembali lagi dengan modal yang sangat besar tentu kepastian perpanjangan izin operasi harus dipastikan terlebih dahulu. Lama waktu izin operasi menjadi hal terpenting untuk memastikan investasi tambang akan menguntungkan atau tidak," katanya.Menurut Singgih, risiko akan muncul apabila kepastian izin diberikan terlalu dekat dengan berakhirnya masa operasi, terutama bila perusahaan hendak membuka tambang baru di wilayah terpencil (remote area)."Jika memang harus melakukan eksplorasi untuk membuka tambang baru di daerah remote, eksplorasi memastikan cadangan sekaligus membangun infrastruktur serta peralatan operasi tambang dalam, tentu kepastian izin jauh sebelumnya harus didapatkan. Apalagi investor harus melibatkan dan memanfaatkan pihak lenders atau perbankan, baik nasional maupun internasional, dalam pembiayaan tambang baru yang akan dibuka dan dioperasikan," ujarnya.

(prf/ega)

Source https://finance.detik.com

Ini Alasan Freeport Minta Perpanjangan IUPK Setelah 2041

2026-08-06T02:13:10Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Freeport-McMoRan (FCX) mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Pemerintah Indonesia pada Juni 2026 lalu. Permohonan ini diajukan guna memastikan kelanjutan operasional tambang perusahaan yang berakhir pada 2041 mendatang.
Menanggapi hal itu, Ketua Indonesian mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menyampaikan, pengajuan perpanjangan IUPK oleh PTFI dinilai sebagai langkah yang sangat rasional. Pasalnya, tambang bawah tanah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tambang terbuka. Terlebih, tambang tersebut berisi mineral non batu bara.
"Karakteristik investasi besar, padat teknologi dan penuh risiko menjadi berbagai hal yang harus dihadapi untuk melakukan underground mining. Dapat dipastikan dengan investasi besar, tentu PTFI harus memastikan nilai cadangan dan kualitas mineral melalui eksplorasi detail," ungkap Singgih saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (5/8/2026).
Bukan hanya eksplorasi, Singgih menyebut, pengembangan tambang bawah tanah juga memerlukan implementasi teknologi presisi tinggi (high precision technology). High precision technology yang akan dilakukan untuk penambangan tambang bawah tanah dipastikan memerlukan data detail sisi mineral yang akan ditambang dan sekaligus memastikan infrastruktur demi keamanan dan kenyamanan kerja (safety and comfort working).
"Apalagi terkait dengan problem ventilasi, memastikan operasi kontrol dengan multi peralatan otomatisasi atau komputerisasi peralatan tambang bawah tanah, menjadikan tahapan eksplorasi sampai commissioning production membutuhkan waktu 15 tahunan," jelasnya.

Dirinya bilang, kepastian soal perpanjangan izin operasi menjadi pertimbangan utama untuk memastikan investasi yang dilakukan PTFI membawa keuntungan dalam jangka panjang.
"Jelas, kembali lagi dengan modal yang sangat besar tentu kepastian perpanjangan izin operasi harus dipastikan terlebih dahulu. Lama waktu izin operasi menjadi hal terpenting untuk memastikan investasi tambang akan menguntungkan atau tidak. Ini pun sama untuk tambang terbuka, seperti batu bara. Cuma mengingat tambang mineral tidak diizinkan untuk menjual raw material lagi, tentu izin operasi akan diiriskan dengan investasi sisi hilir atau smelter yang akan dibangun," terang dia.
Singgih melanjutkan, jika kepastian perpanjangan izin baru diberikan menjelang masa berakhirnya izin yang berlaku, maka ada risiko terhadap keberlanjutan investasi perusahaan. Hal ini tentu dapat menyulitkan PTFI dalam mengembangkan tambang di wilayah operasi.
Pada dasarnya, harus dipahami terlebih dahulu bahwa kepastian logistik menjadi hal terpenting. Mengingat, lokasi tambang berada di wilayah remote. Lantas, jika harus dilakukan eksplorasi untuk membuka tambang baru di daerah tersebut, tentu kepastian izin harus didapatkan dari jauh-jauh hari.
"Apalagi investor harus melibatkan dan memanfaatkan pihak lenders/perbankan (nasional maupun internasional), dalam pembiayaan tambang baru yang akan dibuka dan dioperasikan," tandas dia.

(dpu/dpu)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Soal Minyak dari Rusia, Bahlil: Negara yang Impor, Bukan Pertamina

2026-08-06T02:03:47Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengadaan minyak mentah dari Rusia dilakukan langsung oleh negara dengan skema antar-pemerintah (Government to Government) melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), bukan melalui PT Pertamina (Persero).
Bahlil menyebut hal ini dilakukan karena pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan energi primer demi kepentingan rakyat.
"Dan ingat ya, yang melakukan pengadaan itu bukan Pertamina ya, negara. Jadi negara nggak boleh diintervensi oleh negara lain ya. Ini negara. Jadi jangan diplesetin-plesetin. Yang melakukan impor adalah negara," katanya saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis impor tersebut ditugaskan kepada Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
"Setelah negara ambil, baru negara mau siapkan untuk kemana untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara itu urusan negara lah. Dan negara kita ini kan menganut asas bebas aktif," lanjutnya.
Dia menyebut, impor minyak dari Rusia tahap pertama sudah direalisasikan dan kini pemerintah tengah melanjutkan proses impor tahap kedua.
kementerian esdm juga berencana menyusun kontrak kerja sama jangka panjang guna memperkuat cadangan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
"Kita tidak mendikte negara lain, tapi negara lain juga tidak boleh mendikte kita. Independensi negara kita harus kita jaga sebagai bagian daripada pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi," paparnya.

Impor Melalui Lemigas
kementerian esdm menyiapkan peran yang lebih besar bagi Lemigas dalam tata kelola pengadaan energi nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, Lemigas berpeluang menjadi salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat melakukan pengadaan, termasuk impor minyak mentah dan BBM.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sempat mengatakan, pemerintah tidak akan membentuk BLU baru untuk menjalankan fungsi tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada di lingkungan kementerian esdm.
"Jadi kita akan mengoptimalkan penggunaan ini BLU yang ada di antaranya adalah Lemigas," ujar Yuliot di kementerian esdm, Jumat (29/5/2026).
Menurut Yuliot, pengaturan tersebut merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri yang baru diterbitkan pemerintah. Aturan itu memberikan ruang tidak hanya kepada badan usaha milik negara (BUMN), tetapi juga BLU di bidang energi untuk melakukan pengadaan minyak.
Meski begitu, ia menjelaskan pemerintah tetap mengutamakan pasokan energi dari dalam negeri. Perpres tersebut mengatur agar minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama saat pasokan global mengalami keterbatasan.
"Jadi dari Perpes itu pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri, dari perusahaan K3S dalam negeri. Jadi karena ada keterbatasan suplai secara global, jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu bisa dipasarkan dalam negeri. Dan harganya itu sesuai dengan harga ICP, jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," ungkap Yuliot.

Total Impor Minyak dari Rusia
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan 150 juta minyak mentah dari Rusia dengan harga khusus.‎ ‎Hashim mengatakan pasokan minyak yang didapatkan dengan harga khusus itu adalah hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin (13/4/2026).
‎"Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi," ucap Hashim saat memberikan acara Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
‎Awalnya dalam pertemuan dengan Putin, jelas Hashim, awalnya Rusia menyetujui mengirim 100 juta barel dengan harga khusus. Akan tetapi, jumlah itu akan ditambah Rusia sebesar 50 juta barel untuk Indonesia dalam menghadapi gejolak dunia.
‎"Dia (Prabowo Subianto) ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barel minyak itu akan segera dikirim ke Indonesia. 100 juta barel dengan harga khusus. Dan apabila Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta," tutur Hashim.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com