Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pada 2026, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu sekitar Rp757,8 triliun. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global.
Presiden Prabowo menyebut, pendidikan sebagai instrumen penting dalam pemberantasan kemiskinan.
"Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Lantas, berapa besarkah anggaran pendidikan dari tahun ketahunnya? Melansir laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) www.anggaran.kemenkeu.go.id, berikut anggaran pendidikan dari tahun ke tahun:
2026 = Rp757,8 Triliun
2025 = Rp724,3 Triliun
2024 = Rp665 Triliun
2023 = Rp645,25 Triliun
2022 = Rp621,28 Triliun
2021 = Rp550 Triliun
2020 = Rp508,84 Triliun
2019 = Rp492,45 Triliun
Rincian Anggaran Pendidikan APBN 2026
Sebelumnya, dari total APBN Rp757,8 Triliun tersebut, Rp150,1 Triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus, sedangkan Rp178,7 Triliun diperuntukkan bagi gaji guru, penguatan kompetensi, kesejahteraan guru, serta dosen.
Pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan ASN daerah.Prabowo menyebut, pemerintah menargetkan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Selain itu, kata dia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan memberikan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa di berbagai universitas terbaik dunia.
"Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru. Perkuat pendidikan vokasi," ujar Prabowo.
Pemerintah juga akan memperkuat program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi untuk memberi kesempatan anak-anak miskin memperoleh pendidikan terbaik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam masa kepemimpinannya di tahun 2026, ia akan mempercepat hilirisasi senilai USD38 miliar di berbagai proyek.
"Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar USD 38 miliar akan dipercepat," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ada pun proyek tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral dan batu bara, pertanian, perikanan, serta energi, antara lain hilirisasi batu bara, timah, dan ekosistem baterai.Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga akan mempercepat investasi dan perdagangan global. Menurutnya, APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi.
"Melalui Danantara, kita perkuat investasi produktif dan wujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia," ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan jadi pijakan, didukung tata kelola transparan dan akuntabel.
"Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi disegani sebagai kekuatan ekonomi global," ujar Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran penting Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat keuangan negara. Ia menilai, BUMN seharusnya menyumbang minimal USD 50 miliar setiap tahun maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.
"Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujar Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).Prabowo juga mengkritik pengelolaan BUMN yang dinilainya tidak efisien, termasuk jumlah komisaris yang berlebihan dan adanya pembayaran tantiem yang tidak wajar.
Ia menegaskan akan memotong jumlah komisaris dan menghapus tantiem, terutama bagi perusahaan yang merugi.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, Tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu ada Tantiem kalau rugi. Dan jika untung, untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Prabowo.
Presiden menekankan, jika ada direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri. Menurutnya, banyak anak muda yang siap menggantikan posisi tersebut.
Source https://www.liputan6.com