Ugems Portal

154 Juta Ton Batu Bara Dialokasikan untuk Pembangkit Listrik PLN

2026-10-17T01:00:25Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan 154 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) pada 2026.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan bahwa alokasi batu bara untuk memenuhi kepentingan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), khususnya untuk pembangkit listrik PLN, dipastikan aman untuk menjamin kelancaran pasokan energi primer nasional hingga akhir tahun ini.
"DMO kalau untuk angkanya kan sekitar untuk kebutuhan 2026 ini kan sekitar 150 (juta ton). Ini kan PLN kan khususnya? PLN itu sekitar 154 juta ton. Nah insya Allah ini done lah," ungkap Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Selain untuk kebutuhan PLN, Kementerian ESDM juga memastikan pasokan DMO batu bara bagi industri semen dalam negeri berada dalam kondisi aman dan telah terselesaikan. Alokasi DMO batu bara untuk sektor industri semen tersebut disiapkan sekitar 5 juta ton.
"Semen kita carikan, sudah sudah solved," tambahnya.
Kebijakan alokasi DMO tersebut berjalan seiring dengan penetapan target total produksi batu bara nasional dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang disetujui sebesar 700-an juta ton.
Sementara itu, untuk komoditas bijih nikel, target produksi dalam revisi RKAB tahun ini dipatok sebesar 290-an juta ton.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

ESDM Investigasi Pemadaman Listrik di Batam-Bintan, Apa Hasilnya?

2026-10-17T01:00:23Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan investigasi penyebab gangguan sistem kelistrikan yang memicu pemadaman listrik di wilayah Batam dan Bintan beberapa waktu lalu.
Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa kondisi jaringan hingga pasokan listrik di Batam dan Bintan sudah kembali pulih 100% per Kamis (16/10/2026).
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kementerian esdm Tri Winarno menegaskan bahwa seluruh sistem kelistrikan di wilayah Batam dan Bintan telah menyala penuh. Meski begitu, Tri mengatakan investigasi penyebab gangguan kelistrikan masih dalam penyelidikan.
"OTW, masih OTW hasil investigasi. Tapi yang penting secepat mungkin masyarakat bisa menikmati listrik kembali, itulah yang penting. Sambil kita melakukan investigasi," ungkap Tri saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Pihaknya memastikan pemulihan total 100% untuk jaringan listrik di Batam dan Bintan diselesaikan kemarin.
"Clear sudah nyala semua 100%. Udah. Batam, Bintan, clear," tegasnya.
Dia juga menyebut, adanya gangguan pasokan listrik di Batam ini dipastikan tidak memiliki hubungan dengan agenda pergantian Direktur Utamai PT PLN (Persero) beberapa hari lalu.
"Enggak ada hubungannya," jawab Tri saat ditanya hubungan kondisi listrik di Batam dengan pergantian Dirut PLN.
Sebelumnya, Bahlil sempat membeberkan pemadaman listrik di wilayah Bintan-Batam dipicu oleh kendala teknis pada jaringan listrik.
Ia menjelaskan bahwa PLN telah melaporkan adanya gangguan jaringan yang diakibatkan oleh sambaran petir hingga gangguan dari hewan liar.
"Iya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam. Ada beberapa jaringan yang mengalami gangguan karena tersambar petir dan, menurut mereka, ada kesalahan teknis," ujar Bahlil.
"Penyebab teknisnya ada tiga, salah satu di antaranya karena ada hewan seperti kelelawar yang mengenai jaringan," tambahnya.
Mengenai kemungkinan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak, Bahlil mengaku belum dapat memberikan kepastian. Ia menyebut persoalan tersebut masih harus dibahas bersama manajemen PT PLN (Persero).
"Saya akan bicarakan terlebih dahulu dengan pihak PLN, karena PLN yang paling memahami teknis implementasinya di lapangan," kata Bahlil.

PLN Angkat Suara
Sebelumnya, Suroso Isnandar yang saat itu menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) sebelum diangkat menjadi Direktur Utama PLN, mengaku masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
"Sedang kami telusuri secara saksama. Kami tidak menutup kemungkinan atas berbagai penyebab dan akan melihat bagian mana yang harus kita tingkatkan," tuturnya di Istana, Rabu (14/10/2026).
Meski demikian, secara umum gangguan pada salah satu transformator menjadi pemicu utama pemadaman total di Batam. Oleh karena itu, PLN akan meninjau ulang seluruh pemeliharaan fasilitas guna menunjang lonjakan permintaan listrik, termasuk di Batam.
Lebih lanjut, Suroso menyampaikan bahwa pasokan listrik di Batam kini telah pulih 100%. Sementara itu, pemulihan di wilayah Bintan dan sekitarnya masih berlangsung secara bertahap dan ditargetkan segera pulih sepenuhnya.
Terkait ganti rugi atau kompensasi bagi warga terdampak, pihak PLN masih melakukan pengkajian.
"Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika durasi pemadaman melebihi batas jam tertentu, ada mekanisme kompensasinya. Namun saat ini, prioritas utama kami adalah memulihkan pelayanan kepada masyarakat," kata Suroso.
"Kami akan meninjau hal tersebut setelah pemulihan selesai. Saat ini fokus kami masih pada penanganan dampak pemadaman yang terjadi sejak kemarin," pungkasnya.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Tiba-Tiba Bahlil Rapat dengan Kapolri, Bahas Antrean BBM? Ini Katanya

2026-10-17T01:00:21Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia telah melakukan rapat dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Kepala Kepolisian RI Suyudi Ario Seto, Wamensesneg Bambang Eko Shariyanto, serta COO Danantara Dony Oskaria.
Salah satu yang dibahas adalah terkait kondisi antrean pembeli BBM di sejumlah wilayah. Rapat tersebut berlangsung hari ini Jumat (16/10/2026) di Kantor kementerian esdm.
Bahlil mengatakan bahwa rapat tersebut membahas penindakan hukum terhadap oknum penimbun BBM subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah daerah. Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan pimpinan DPR, Kementerian Investasi, BP BUMN, Badan Intelejen Negara (BIN), dan PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Bahlil mengungkapkan bahwa stok BBM nasional sebenarnya berada dalam posisi aman di kisaran 16 hingga 18 hari. Ia menjelaskan bahwa antrean panjang di beberapa daerah bukan dipicu oleh kelangkaan stok dari kilang, melainkan akibat ulah oknum yang memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung solar subsidi dan dijual kembali dengan harga industri.
"Yang ngantri mobil Pajero atau ngantri mobil yang diisi tangkinya banyak, ngambil minyak subsidi baru dijual. Ya saya minta tolong sama Pak Kapolri, 'Pak, kalau begini ditindak aja, Pak, diproses hukum. Masa minyak BBM solar subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri?' Itu kan subsidinya kan ditanggung oleh negara. Itu kira-kira," jelas Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Pemerintah mencatat praktik penyalahgunaan tersebut ditemukan di beberapa wilayah seperti Makassar, di mana kendaraan bertangki rakitan mampu menampung 700 liter hingga 1.000 liter solar subsidi.
Selain masalah penimbunan, Pertamina mencatat penurunan ketahanan stok BBM jenis RON 90 dari 20 hari menjadi 16 hingga 18 hari akibat pergeseran konsumsi masyarakat dari RON 92 dan RON 95. Sementara pasokan Solar, RON 92, RON 95, dan RON 98 dipastikan tidak mengalami kendala.
"Di kilang itu kan ada, kalau kita kan RON 90, yang bermasalah, bukan yang bermasalah ya, yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Tapi kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue, enggak ada masalah, Mbak. Yang terjadi pergeseran dari 16 ke 18 hari itu adalah RON 90. Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting, yang tadinya orang pakai 92 dan 95, itu shifting ke 90 karena harganya kan cukup, berbedanya cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya," paparnya.
Untuk mengatasi kendala distribusi dari Jawa Timur menuju Bali dan Sulawesi Utara, dirinya meminta Pertamina untuk menambah jumlah kapal pengangkut agar pengiriman BBM dapat dipercepat. Langkah penambahan armada kapal ini diambil untuk memastikan distribusi lancar dan ketahanan stok BBM nasional kembali mencapai target standar 20 hari dalam kurun waktu satu minggu.
"Stoknya enggak ada masalah, dari kilangnya enggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah jalur distribusinya, makanya kita nambah kapal," tutur Bahlil.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

ESDM Setujui Revisi RKAB 2026 Produksi Batu Bara-Nikel, Ini Jumlahnya

2026-10-17T01:00:19Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk target produksi batu bara dan nikel.
Direktur Jenderal Mineral dan batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, untuk target produksi batu bara pada revisi RKAB 2026 disetujui mencapai 700 juta ton dan produksi nikel sebesar 290-an juta ton.
"Mudah-mudahan nggak ada hambatan untuk produksi dan lain sebagainya," ungkap Tri saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Adapun, kewajiban alokasi batu bara untuk kepentingan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) khususnya untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) pada 2026 ini menurutnya telah dialokasikan sebesar 154 juta ton.
Sebelumnya, pemerintah berulang kali menyebutkan bahwa produksi batu bara dalam RKAB 2026 akan dipangkas untuk menjaga harga pasar batu bara dunia tidak terus menurun.
Mulanya, target produksi batu bara pada 2026 dipatok sekitar 600-an juta ton. Lebih rendah dari realisasi produksi batu bara sepanjang 2025 yang mencapai 817,48 juta ton.
Namun pada perjalanannya, pemerintah melakukan revisi RKAB dan membuka peningkatan target produksi batu bara pada tahun ini, seiring dengan bertambahnya kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).
Pada September 2026 lalu, Tri sempat memperkirakan, produksi batu bara hingga akhir 2026 melalui revisi RKAB ini bisa mencapai sekitar 720 juta ton.
Sementara untuk target produksi nikel dalam RKAB 2026, mulanya pemerintah menargetkan produksi bijih nikel pada 2026 sekitar 250-260 juta ton, turun dari realisasi produksi pada 2025 yang sebesar 379 juta ton.
Hal ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan batu bara dan nikel di pasar dunia, sehingga pada akhirnya bisa mendongkrak kenaikan harga kedua komoditas ini.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

BP BUMN-Kementerian Investasi Bakal di Bawah Kemenko Hilirisasi

2026-10-17T01:00:17Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memberikan bocoran mengenai kementerian yang akan berada di bawahnya. Kelak, daftar kementerian itu akan ada dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Sebelumnya, Bahlil pernah menyebutkan bahwa ada tiga kementerian yang berada di bawahnya yakni kementerian esdm, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi/BKPM.
Nah yang terbaru, BP BUMN juga akan berada di bawah Kemenko yang dipimpinnya. "Itu kan nanti di Perpres, mungkin Perpres-nya sebentar lagi selesai. Tetapi yang tadi rapat dengan saya, itu adalah Pak BP BUMN, Kementerian Investasi, Insya Allah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kementerian Kemenko Hilirisasi, ya. Rasa-rasanya ya. Tapi itu baru feeling ya, feeling," terang Bahlil saat Konfrensi Pers di Kantor kementerian esdm, Jumat (16/10/2026).

Anggaran Kemenko Hilirisasi & Transisi Energi
Sebelumnya, Bahlil sudah menjelaskan bahwa operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sepenuhnya menggunakan alokasi anggaran kementerian esdm. Langkah ini diambil agar pembentukan kementerian koordinator baru tidak menciptakan pembengkakan pengeluaran negara.
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari kementerian esdm. Tidak ada menko, nanti di situ dibagi. Yang kedua, gajinya juga satu aja. Sekalipun dua Perpres, gajinya satu aja," ujar Bahlil.
Selain gaji tunggal, Bahlil mengungkapkan bahwa seluruh penghasilan dan dana operasional menteri yang ia terima selama ini rutin disisihkan untuk kegiatan sosial.
"Dan memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, insya Allah saya dari gaji saya maupun dari dana operasional saya selalu saya sisihkan semuanya untuk kepada saudara-saudara saya yang berhak untuk saya bantu. Ada di yang teman-teman kan aktivis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak. Jadi itu saya kasih ke situ, kemudian yang membutuhkan, ya," jelasnya dalam paparan.
Lebih lanjut, dari sisi tata kelola penganggaran, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak membentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri. Seluruh fungsi administrasi dan koordinasi dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan DIPA kementerian esdm.
"DIPA-nya juga cuma DIPA satu, DIPA Menteri ESDM. Ruang lingkup koordinasinya aja yang berbeda, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai media bilang ini karena menambah kementerian, pemborosan uang negara, enggak ada," tambahnya.
Mengenai ruang lingkup tugasnya, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi difokuskan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian. Koordinasi tersebut melibatkan kementerian teknis seperti kementerian esdm, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Perindustrian guna mempercepat program hilirisasi dan kedaulatan energi nasional.
"Nah, Kementerian Menko Hilirisasi ini akan melakukan sinkronisasi program antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, kementerian esdm, dan beberapa kementerian lain yang bisa kita melakukan sinkronisasi agar kemudian bisa melakukan percepatan," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bahlil Ungkap Biang Kerok Antrean Panjang BBM di Sejumlah Wilayah RI

2026-10-17T01:00:15Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab terjadinya antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU sejumlah wilayah di Indonesia.
Bahlil bilang, pada intinya stok BBM RI dalam kondisi yang aman atau mencapai 16 hari - 18 hari.
"Itu ada saudara-saudara kita yang memang, ya mohon maaf ya, perilakunya tidak berubah. Yang ngantri mobil Pajero atau ngantri mobil yang diisi tangkinya banyak, ngambil minyak subsidi baru dijual. Ya saya minta tolong sama Pak Kapolri (Suyudi Ario Seto)," terang Bahlil saat Konfrensi Pers di kementerian esdm, Jumat (16/10/2026).

"Pak, kalau begini ditindak aja, Pak, diproses hukum. Masa minyak BBM solar subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri. Itu kan subsidinya kan ditanggung oleh negara. Itu kira-kira," kata Bahlil melapor ke Kapolri Suyudi.
Oa mencontohkan seperti yang terjadi di Makassar, di mana mobil-mobil bagus seperti Pajero yang bisa menampung BBM hingga 700-1.000 liter.
"Itu artinya apa? Mereka nampung kan kemudian dijual lagi, itu maksudnya. Ya kalau begini pasalnya ya sudah jelas itu, aparat penegak hukum yang mengerti pasalnya ya. Saya bukan Menteri Hukum ini," tegas Bahlil.
Di samping itu, Bahlil sudah mendapatkan laporan langsung dari PT Pertamina (Persero) terkait kondisi BBM terkini. Di mana, secara secara nasional stok masih dalam kondisi aman atau 16-18 hari.
"Secara stok nasional BBM di 16-18 hari. Insya Allah aman, yang Pertamina laporkan tadi distribusi dari daerah Jawa Timur ke Bali dan beberapa tempat yang terkait dengan kapal. saya memerintahkan untuk mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi konisi yang tidak diinginkan di daerah," terang Bahlil dalam Konfrensi Pers di kementerian esdm, Jumat (16/10/2026).
Pada dasaranya, stok BBM nasional untuk 16-18 hari itu adalah untuk BBM jenis RON 90 atau Pertalite. Sementara untuk jenis BBM Solar, RON 92, 95, 98 tidak terjadi masalah. Alasannya karena terjadinya pergeseran pengguna BBM Non subsidi ke BBM subsidi.
Sebelumnya, pada bulan lalu, kementerian esdm mencatat stok BBM nasional masih di 18-20 hari. Sementara pada pekan ini sudah di angka 16-18 hari.
"RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue, enggak ada masalah. Yang terjadi pergeseran dari 16 ke 18 hari itu adalah RON 90. Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting, yang tadinya orang pakai 92 dan 95, itu shifting ke 90 karena harganya kan cukup, berbedanya cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya," jelas Bahlil.
"Tapi secara standar nasional, clear. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai, tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak. Itu masih oke," tanda Bahlil.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Banyak Antrean BBM di Bali-Manado, Bahlil: Stok Aman Sampai 18 Hari

2026-10-17T01:00:13Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan kondisi terkini terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Indonesia.
Bahlil menyampaikan, ia sudah mendapatkan laporan langsung dari PT Pertamina (Persero) terkait kondisi BBM terkini. Di mana, secara secara nasional stok masih dalam kondisi aman atau 16-18 hari.
"Secara stok nasional BBM di 16-18 hari. Insya Allah aman, yang Pertamina laporkan tadi distribusi dari daerah Jawa Timur ke Bali dan beberapa tempat yang terkait dengan kapal. saya memerintahkan untuk mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah," terang Bahlil dalam Konferensi Pers di kementerian esdm, Jumat (16/10/2026).

Pada dasarnya, stok BBM nasional untuk 16-18 hari itu adalah untuk BBM jenis RON 90 atau Pertalite. Sementara untuk jenis BBM Solar, RON 92, 95, 98 tidak terjadi masalah. Alasannya karena terjadinya pergeseran pengguna BBM Non subsidi ke BBM subsidi.
Sebelumnya, pada bulan lalu, kementerian esdm mencatat stok BBM nasional masih di 18-20 hari. Sementara pada pekan ini sudah di angka 16-18 hari.
"RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue, enggak ada masalah. Yang terjadi pergeseran dari 16 ke 18 hari itu adalah RON 90. Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting, yang tadinya orang pakai 92 dan 95, itu di-shifting ke 90 karena harganya kan cukup, berbedanya cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya," jelas Bahlil.
"Tapi secara standar nasional, clear. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai, tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak. Itu masih oke," tanda Bahlil.
Sampai berita ini diturunkan, telah terjadi antrean panjang BBM di sejumlah wilayah di Indonesia, Bali, Manado, Malang, Surabaya, Blitar, dan Makassar.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bahlil Sebut Penyusunan DIM RUU Migas Sudah 90%

2026-10-17T01:00:10Z

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM menyampaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) tersebut hampir rampung. Ia menyebutkan, progresnya sudah mencapai 90%."Ya, (RUU) migas hari ini sudah hampir final dalam pertemuan dengan panitia yang melakukan ini di eksekutif. DIM-nya juga sudah hampir selesai, sudah sekitar 80-90%," kata Bahlil di Kantor kementerian esdm Jakarta, Jumat (16/10/2026).Salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU Migas adalah pengaturan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK). Nantinya, BUK ini akan menjadi pengganti dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Hanya saja, Bahlil belum memberikan detail terkait keberadaan BUK itu. Bahlil menjelaskan bahwa tidak seluruh ketentuan teknis harus dicantumkan secara terperinci dalam undang-undang, melainkan dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan turunannya."Karena undang-undang itu menyatakan BUK (Badan Usaha Khusus) nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang," katanya.Sebelumnya Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menargetkan penyusunan DIM tersebut rampung pada 22 Oktober 2026.Yuliot mengatakan bahwa penyusunan DIM tersebut merupakan tindak lanjut dari inisiasi DPR soal perubahan RUU Migas ke Pemerintah dan juga telah terbitnya Surat Presiden (surpres) yang menugaskan Menteri ESDM mengoordinasikan penyusunan DIM."Ini kita targetnya tanggal 22 Oktober ini sudah bisa disampaikan oleh pemerintah kepada Presiden untuk DIM. Jadi ya kita lagi mengejar waktu konsolidasi antar kementerian lembaga dalam rangka penyiapan DIM RUU Migas," kata Yuliot saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Jumat (2/11/2026).Yuliot menambahkan, bahwa setelah DIM selesai, proses selanjutnya ialah pembahasan dengan DPR sesuai dengan ketentuan. Ia berharap proses ini berlangsung cepat dan RUU migas bisa selesai tahun ini."Ya kita mengharapkan, ini mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan," ujarnya.
(hrp/fdl)

Source https://finance.detik.com

Manuver Low Tuck Kwong di Saham BYAN: Beli Rp11.200, Lepas di Rp2.588

2026-10-16T07:00:15Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Konglomerat pemilik PT bayan resources Tbk (BYAN) Low Tuck Kwong melepas kepemiikan sahamnya di emiten tambang tersebut sebesar 650.000.032 lembar saham.Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Low Tuck Kwong yang juga menjabat sebagai Drektur Utama BYAN melakukan transaksi penjualan pada tanggal 15 Oktober 2026 pada harga Rp 2.588 per saham. Harga tersebut sama dengan harga transaksi yang dilakukan oleh entitas Haji Isam, PT Jhonlin Baratama yang dilakukan pada 8 Oktober 2026.Artinya, petinggi Bayan tersebut mengantongi dana sekitar Rp1,68 triliun.Padahal, pada tanggal 13 Oktober 2026 ia membeli saham BYAN sebanyak 500 ribu saham pada harga Rp 11.200 per saham.

Berdasarkan laporan itu, jumlah saham yang dimiliki Low Tuck Kwong secara langsung turun dari 3.416.667.832 lembar sebelum transaksi menjadi 2.766.667.800 lembar setelah transaksi. Dengan demikian, hak suara yang dimilikinya di BYAN berkurang dari 10,25% menjadi 8,30%. Jenis saham yang dijual adalah saham biasa, dengan status kepemilikan langsung.Dalam laporan tersebut, tujuan transaksi tercatat sebagai divestasi dan transaksi tidak berkaitan dengan perjanjian pembelian kembali (repurchase agreement). Low Tuck Kwong juga menyatakan masih berstatus sebagai pengendali perseroan dan akan mempertahankan pengendalian tersebut.Bukan hanya Low Tuck Kwong, Elaine Low, sang anak juga melepas 16.666.668 lembar saham BYAN pada waktu dan harga yang sama. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah saham yang dimiliki Elaine Low di PT bayan resources Tbk turun dari 7.350.500.368 lembar sebelum transaksi menjadi 7.333.833.700 lembar setelah transaksi. Hak suaranya di BYAN pun berkurang tipis dari 22,05% menjadi 22,00%.Sebelumnya, entitas perusahaan milik Haji Isam, yaitu PT Jhonlin Baratama telah mengakuisisi saham PT bayan resources Tbk (BYAN) milik konglomerat Dato' Low Tuck Kwong dan putrinya Elaine Low dengan sebanyak 10.084.088.370 saham.Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), harga transaksi yang tercatat pada tanggal 8 Oktober 2026 berada jauh dari harga pasar yaitu sebesar Rp2.588 per saham. Artinya, PT Jhonlin Baratama merogoh kocek senilai Rp26.097.380.221.560 atau sekitar Rp26,10 triliun.Transaksi tersebut dilakukan melalui Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) antara Low Tuck Kwong dan Elaine Low selaku penjual dengan PT Jhonlin Baratama selaku pembeli. Setelah penyelesaian, Jhonlin Baratama memiliki saham yang mewakili 30,25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.Transaksi yang dilakukan oleh Low Tuck Kwong dan Elaine Low dilakukan sepanjang periode 14 September hingga 8 Oktober 2026 tercatat tiga transaksi.Transaksi pertama, Low Tuck Kwong, selaku Direktur Utama, melepas 33.333.335 saham pada 6 Oktober 2026. Kemudian, Elaine Low, selaku Pemegang Saham Utama, melepas 16.666.667 saham pada 7 Oktober 2026. Terakhir, Low Tuck Kwong kembali melepas 10.067.421.703 saham pada 7 Oktober 2026.

(rob/rob)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bukan Low Tuck Kwong, Petinggi BYAN Ini Lepas 100 Juta Saham

2026-10-16T07:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu petinggi PT bayan resources Tbk (BYAN), Lim Chai Hock, melepas melepas sebagian kepemilikan sahamnya di perusahaan tambang tersebut dalam jumlah yang cukup besar.Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Lim Chai Hock yang menjabat sebagai Direktur BYAN menjual saham sebanyak 100.001.000 saham pada 14 Oktober 2026.Saham yang dilepas merupakan saham biasa dengan harga transaksi Rp11.200 per saham. Artinya, dari hasil penjualan saham tersebut Lim Chai Hock mengantongi cuan sekitar Rp1,12 triliun.Transaksi dilakukan secara langsung (kepemilikan langsung) dan bukan merupakan repurchase agreement. Tujuan transaksi tercatat sebagai divestasi.Sebelum transaksi, Lim Chai Hock tercatat memegang 1.087.150.000 saham BYAN atau setara 3,26% hak suara. Setelah penjualan, kepemilikannya menjadi 987.149.000 saham dengan hak suara 2,96%.

Sebelumnya, konglomerat dan pemilik PT. bayan resources Tbk (BYAN), Low Tuck Kwong, membeli saham BYAN dalam jumlah dan tanggal yang sama.Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), aksi pembelian saham tersebut dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026 di Rp11.200 per saham. Dengan demikan, ia merogoh kantong sebesar Rp1.120.011.200.000.Laporan mencatat pembelian ini berstatus kepemilikan langsung, bukan bagian dari perjanjian repo, dan bertujuan investasi.Sebelum transaksi, Low Tuck Kwong tercatat memiliki 3.316.666.832 saham BYAN dengan hak suara 9,95%. Setelah pembelian, jumlah sahamnya naik menjadi 3.416.667.832 saham, dengan hak suara 10,25%.

(rob/rob)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Dirut PT CNI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Kerugian Negara Rp401,65 M

2026-10-16T01:00:14Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Ceria Nugraha Indotama Derian Sakmiwata (DS) sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-54/F.2/Fd.2/10/2026 tanggal 15 Oktober 2026," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna seperti dikutip siaran pers, Kamis (15/10/2026).Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 116 orang saksi dan tiga orang ahli, penyitaan terhadap 143 dokumen serta barang bukti lainnya yang telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri, penggeledahan di beberapa lokasi, yakni Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Selatan serta hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.Selain itu, lanjut dia, tim penyidik juga telah melakukan tindakan penyidikan lainnya berupa penyelamatan kerugian keuangan negara dan telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jampidsus yang meliputi:a. Pengembalian kerugian keuangan negara dari PT CNI sebesar Rp401.653.737.469,69b. Hasil penggeledahan di kantor PT CNI uang sejumlah US$ 120.400 dan uang rupiah sejumlah Rp6.219.700.000c. Pengembalian uang yang diduga dari hasil suap kepada penyelenggara negara yakni:* Pengembalian uang suap dari ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara totalnya sebesar Rp194.500.000;* Pengembalian uang suap dari Sucofindo totalnya sebesar Rp1.085.000.000Kasus posisiAnang lantas menjelaskan kasus posisi yang menjerat PT CNI beserta Derian. Menurut dia, pada tahun 2017 sampai dengan 2019 PT. CNI yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, secara melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestik Market Obligation (DMO)."Dalam melakukan uji kadar nikel, tersangka DS selaku direktur utama PT CNI secara melawan hukum meminta pihak Sucofindo Kendari untuk menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya yang selanjutnya digunakan oleh PT CNI sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel," ujar Anang.Bahwa selanjutnya setelah dokumen uji kadar nikel terbit, menurut Anang, Tersangka DS meminta kementerian esdm agar diterbitkan rekomendasi izin ekspor. Kemudian MTP (Muhammad Teguh Pamudji) selaku Sekretaris Jenderal kementerian esdm periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bersama-sama dengan BS (Bambang Susigit) selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian esdm secara melawan hukum memenuhi permintaan ATS tersebut."Padahal PT CNI belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan syarat dalam penerbitan Rekomendasi Izin Ekspor," kata Anang.Oleh karena PT CNI belum memiliki RKAB sedangkan Rekomendasi Izin Ekspor telah terbit, Anang mengungkapkan Tersangka DS meminta MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan NR selaku Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan WIUP Mineral Logam dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKAB, sehingga persetujuan RKAB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT. CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor."Bahwa Tersangka DS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara karena telah memenuhi permintaan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut," ujar Anang.Lebih lanjut, dia menjelaskan, perbuatan Tersangka DS bersama-sama dengan para penyelenggara negara tersebut telah mengakibatkan keuangan negara sebesar Rp401.653.737.469,69.Tersangka DS dijerat dengan sangkaan Pasal Kesatu Primair Pasal 603 jo. P asal 20 huruf a atau c KUHP subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Tindak Pidana Korupsi atau Kedua Pasal 12 huruf a atau Ketiga Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Tindak Pidana korupsi atau Keempat Pasal 606 ayat (2) jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP."Tersangka DS dilakukan penahanan di Rumah Tahunan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 (dua puluh) hari ke depan sejak 15 Oktober 2026," kata Anang.

(miq/miq)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bahlil Turun Gunung Cek Pasang Listrik Gratis di Karawang

2026-10-16T01:00:12Z

Karawang, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Perdesaan (Lisdes) di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada hari ini, Kamis (15/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu serta penguatan jaringan listrik perdesaan berjalan lancar di lapangan.
Dalam kesempatan ini, Bahlil juga didampingi oleh Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kementerian esdm Tri Winarno dan Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN Edwin Nugraha Putra.
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mendatangi langsung pemukiman warga penerima manfaat di Dusun Prau Bosok, Desa Muarabaru. Ia mengecek pemasangan trafo baru berkapasitas 50 kVA, jaringan listrik desa, serta penyalaan meteran listrik di rumah warga.
"Saya jalan ke sini memastikan program-program listrik desa yang dijadikan program oleh Bapak Presiden Prabowo itu nyampe di tingkat rakyat. Jangan sampai saya cuma mendapat laporan dari staf seolah-olah sudah oke, ternyata di lapangan enggak oke," ungkap Bahlil di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
kementerian esdm mencatat, pembangunan infrastruktur Listrik Perdesaan TA 2025 di Desa Muarabaru mencakup Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 0,549 kms, Jaringan Tegangan Rendah 0,91 kms, serta satu unit gardu distribusi 50 kVA untuk 93 calon pelanggan.
Sementara itu, realisasi BPBL TA 2025 di Kabupaten Karawang mencapai 915 rumah tangga, dan dilanjutkan dengan target 683 rumah tangga pada 2026.
"Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik, tapi tegangannya rendah. Maka arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat, maka kita nambah trafo kalau tidak salah, Kita pasang trafo 50 kVA, kita pasang tiang-tiang, itu program listrik desa dari Bapak Presiden Prabowo," jelasnya.
Masyarakat penerima BPBL mendapatkan fasilitas instalasi listrik tiga titik lampu, saklar, kotak kontak, pembumian, Sertifikat Laik Operasi, daya 900 VA, dan token listrik perdana Rp100.000. Secara nasional, pemerintah menargetkan program BPBL menyasar 250.000 rumah pada 2026 dan naik menjadi 400.000 rumah pada 2027.
"Tahun ini 250.000 rumah. Di tahun ini. Di tahun 2026. Di tahun 2027 400.000 rumah. Jadi target kita di 2029 semua rumah yang belum ada listriknya untuk kelas bawah itu kita akan pasang gratis," katanya.
Di tingkat Provinsi Jawa Barat, realisasi Lisdes TA 2025 menjangkau 210 lokasi dengan anggaran Rp 55,54 miliar, sementara BPBL mencapai 15.831 rumah tangga pada 2025 dan ditargetkan 25.000 rumah tangga pada 2026. Selain di Jawa Barat, pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11.000 desa di seluruh Indonesia yang belum dialiri listrik.
"Tetapi di seluruh Indonesia, kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 11.000 desa yang belum ada listrik. Masih ada jutaan rumah yang belum ada listrik. Jadi ada dua program. BPBL itu adalah bantuan pasang langsung, sementara kalau untuk listrik desa itu adalah memang desa itu sama sekali belum ada listrik," ujar Bahlil.

Anggaran Listrik TA 2027
Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk 2027 disetujui sekitar Rp27,37 triliun. Adapun, dari total pagu tersebut, sekitar Rp22 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi, terutama jaringan gas dan kelistrikan.
Pagu anggaran tersebut mencakup alokasi belanja program strategis infrastruktur sebesar Rp 22,51 triliun dan anggaran pendidikan senilai Rp 165,1 miliar. Fokus utama penggunaan dana diarahkan pada percepatan pembangunan jaringan gas serta elektrifikasi.
Sektor ketenagalistrikan juga mendapatkan porsi besar untuk program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dan infrastruktur listrik desa. Pemerintah turut menyiapkan Rp 815,56 miliar untuk paket kompor listrik serta Rp 635,24 miliar guna mendukung target konversi 63.000 unit motor listrik tahun depan.
Rincian program infrastruktur tahun 2027 meliputi pembangunan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei ruas tahun jamak sebesar Rp 3,94 triliun. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 5,21 triliun untuk pembangunan 959.232 sambungan jaringan gas rumah tangga serta Rp 158,5 miliar guna pengadaan 14.000 paket converter kit petani.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Aksi Bahlil Ini Bisa Ngerem Banjirnya Pasokan Nikel RI di Dunia

2026-10-16T01:00:09Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dinilai berhasil menyeimbangkan kembali pasar dan mengerem kondisi kelebihan pasokan (over suplai) peredaran nikel di Dunia. Hal ini didorong atas upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam membatasi produksi nikel di dalam negeri melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut mampu mengurangi penumpukan kelebihan pasokan nikel dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut pengereman produksi tersebut juga bisa mengubah dinamika keseimbangan pasokan dan permintaan pasar sejak akhir 2025.
"Keseimbangan pasokan dan permintaan nikel sebenarnya telah berubah secara drastis sejak akhir tahun 2025. Kebijakan pasokan yang lebih ketat yang diterapkan Pemerintah Indonesia secara teoritis telah menyeimbangkan kembali pasar - mengurangi kelebihan pasokan/over suplai yang besar yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Pengereman pasokan tersebut berdampak langsung pada estimasi produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 yang diperkirakan mengalami penurunan sekitar 3,5% hingga 4% dibandingkan total produksi 2025 yang sebesar 2,5 juta ton Ni. Penurunan volume produksi tersebut mengingat bahwa Indonesia saat ini menguasai sekitar 60% pasokan nikel dunia.
"FINI meng-estimasi bahwa total produksi nikel olahan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 3,5 hingga 4% jika dibandingkan produksi tahun 2025 (total 2,5 juta ton Ni)," tambahnya.
Pengetatan produksi di dalam negeri tersebut memicu kenaikan biaya marginal di tingkat produsen. Kondisi tersebut memberikan dorongan positif bagi prospek harga nikel di pasar global.
"Akibat biaya marginal yang lebih tinggi memicu prospek harga kini berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya," imbuhnya.
Kendati kebijakan pasokan nasional berhasil menyeimbangkan pasar, FINI menggarisbawahi masih tingginya inventori nikel di London Metal Exchange (LME) dan China yang tahun ini diperkirakan dapat melebihi 600 ribu ton. Penumpukan stok di luar negeri dan ketidakpastian geopolitik global dinilai masih menjadi faktor penahan kenaikan harga.
"Akan tetapi inventori di LME dan China, yang mana tahun ini bisa mencapai diatas 600 ribu ton, masih menjadi masalah bagi pasar dan berpotensi membatasi kenaikan harga, ketidak pastian mengenai kebijakan/ peraturan domestik dan global serta kondisi geopolitik juga tetap menjadi perhatian," tandasnya.

RKAB Nikel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu sempat memastikan tidak ada kenaikan produksi bijih nikel signifikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pasalnya, pemerintah hanya akan memberi peluang peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang saat ini masih mengalami kekurangan pasokan bijih nikel.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) kementerian esdm Tri Winarno memastikan, meski pemerintah membuka potensi penambahan RKAB nikel tahun ini, penambahan itu tidak akan dilakukan secara signifikan. Menurutnya, RKAB nikel untuk 2026 masih dipatok di rentang 260-270 juta ton per tahun.
"Ini saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan (produksi) kecuali hanya mengejar yang untuk smelter yang yang masih kekurangan supply. Itu aja," katanya saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Tri menegaskan, harus ada keseimbangan antara kapasitas produksi tambang dengan kebutuhan riil pabrik pemurnian. Ia menegaskan bahwa pemberian kuota produksi dalam revisi RKAB dilakukan secara selektif demi menutup celah kekurangan bahan baku pada smelter yang masih membutuhkan suplai.
"Kita masih ini yang maksudnya yang smelter itu kebutuhan totalnya berapa, terus habis itu kemarin yang sudah disetujui RKAB-nya berapa, terus habis itu nanti ya paling nambah-nambah dikit," tegasnya.
Penyesuaian kuota tersebut mencakup jenis bijih nikel limonit maupun saprolit, tergantung pada spesifikasi smelter masing-masing perusahaan. Tri menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan penambahan volume yang terlalu signifikan untuk mencegah jatuhnya harga akibat pasokan yang berlebih.
"Angkanya enggak ini tapi belum clear apa maksudnya hanya untuk mengejar yang itu, tapi jangan sampai kita tahan, pokoknya jangan sampai ada oversupply. Itu aja," tambahnya.
Pihaknya mencatat bahwa para pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk mengajukan revisi atau penambahan kuota produksi hingga 31 Juli 2026. Seluruh permohonan tersebut akan dievaluasi untuk memastikan tujuan hilirisasi tetap tercapai secara optimal.
"Kalau mengajukan ya Juli paling lambat tanggal 31 Juli tetapi tentang berapa dan lain sebagainya apakah disetujui ya tergantung lah itu nanti," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

RI Target Nilai Hilirisasi RI Tembus Rp806 Triliun di Akhir 2026

2026-10-15T01:00:22Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menargetkan nilai hilirisasi nikel di Indonesia bisa mencapai US$ 45 miliar setara Rp 806,26 triliun (asumsi kurs Rp17.917 per US$). Target tersebut diramal bisa tercapai untuk sepanjang tahun 2026 ini.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa peningkatan nilai ekspor nikel menjadi salah satu keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan baku menjadi produsen barang olahan. Berdasarkan catatannya, nilai ekspor nikel sendiri telah meningkat lebih dari 10 kali lipat pada tahun 2023 jika dibandingkan dari tahun 2017-2018 lalu.
"Pada tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya mencapai US$ 3,3 miliar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita membangun industrialisasi, kita membangun hilirisasi, kita membangun ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir sampai dengan battery pack, alhamdulillah nilai ekspor kita untuk di sektor mineral nikel aja pada tahun 2023 sudah mencapai US$ 34 miliar, dan di tahun 2025 sudah lebih di angka US$ 40 miliar, dan di tahun 2026 saya targetkan minimal di angka US$ 45 miliar," ujar Bahlil dalam acara Trade Expo Indonesia 2026, Rabu (14/10/2026).

Pemerintah mencatat lonjakan nilai ekspor nikel bergerak secara bertahap dari US$3,3 miliar pada periode 2017-2018 menjadi US$ 34 miliar pada 2023. Realisasi tersebut kemudian meningkat melampaui US$ 40 miliar pada 2025 sebelum diproyeksikan mencapai batas minimal US$ 45 miliar pada 2026.
"Bapak, Ibu semua investor, kami meyakinkan kepada Bapak, Ibu bahwa Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku. Kami tahu betul beberapa negara yang sudah menjalankan industrialisasi dengan mengharapkan bahan baku dari Indonesia, itu awalnya merasa terganggu betul," imbuhnya.
Selain sektor nikel, pemerintah juga telah menyusun peta jalan atau masterplan hilirisasi nasional hingga tahun 2040 dengan total target nilai transaksi mencapai US$ 618 miliar setara Rp 11.062 triliun. Langkah hilirisasi tersebut dijalankan secara menyeluruh mencakup sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
"Saya ingin menyampaikan bahwa masterplan ke depan hilirisasi Indonesia pada tahun 2040, target kita mencapai US$ 618 miliar. Dan hilirisasi ini sesungguhnya dilakukan dari semua sektor. Baik sektor mineral batu bara, sektor oil and gas, sektor kehutanan, perikanan, maupun pertanian," tambahnya.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah dan pengembangan hilirisasi tidak sekadar bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional semata. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk membangun kemandirian politik dan ekonomi Indonesia sesuai amanat konstitusi.
"Bapak, Ibu semua, pertarungan penciptaan nilai tambah tidak hanya dimaknai sebagai bagian daripada pertumbuhan ekonomi nasional, tapi harus dimaknai sebagai bagian kemandirian politik ekonomi nasional. Ini sejalan dengan arahan substansi daripada Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Siap-Siap Dunia! Bahlil Sebut RI Ke Depan Tidak Ekspor Bahan Baku Lagi

2026-10-15T01:00:20Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menegaskan bahwa Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang mengekspor bahan baku. Mengingat, sekarang Indonesia sudah memberlakukan penghentian ekspor bijih mineral mentah dan mewajibkan hilirisasi di dalam negeri untuk seluruh komoditas strategis sejak 2020 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kebijakan hilirisasi ditargetkan berlaku menyeluruh di berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bapak, Ibu semua investor, kami meyakinkan kepada Bapak, Ibu bahwa Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku. Kami tahu betul beberapa negara yang sudah menjalankan industrialisasi dengan mengharapkan bahan baku dari Indonesia, itu awalnya merasa terganggu betul," katanya dalam acara Trade Expo Indonesia 2026, Rabu (14/10/2026).

Pemerintah sendiri telah menyiapkan rencana jangka panjang hilirisasi nasional hingga tahun 2040 dengan target capaian sebesar US$ 618 miliar setara Rp 11.062 triliun (asumsi kurs Rp 17.900 per US$). Langkah hilirisasi yang akan dilakukan mencakup sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
"Saya ingin menyampaikan bahwa masterplan ke depan hilirisasi Indonesia pada tahun 2040, target kita mencapai US$ 618 miliar. Dan hilirisasi ini sesungguhnya dilakukan dari semua sektor. Baik sektor mineral batu bara, sektor oil and gas, sektor kehutanan, perikanan, maupun pertanian," paparnya.
Kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada periode 2017-2018 terbukti meningkatkan nilai ekspor dari US$ 3,3 miliar menjadi US$ 34 miliar pada 2023. Nilai ekspor nikel tersebut menembus angka di atas US$ 40 miliar pada 2025 dan ditargetkan mencapai minimal US$ 45 miliar pada 2026 seiring beroperasinya ekosistem baterai kendaraan listrik.
"Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita membangun industrialisasi, kita membangun hilirisasi, kita membangun ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir sampai dengan battery pack, alhamdulillah nilai ekspor kita untuk di sektor mineral nikel aja pada tahun 2023 sudah mencapai US$ 34 miliar, dan di tahun 2025 sudah lebih di angka US$ 40 miliar, dan di tahun 2026 saya targetkan minimal di angka US$ 45 miliar," jelasnya.
Penciptaan nilai tambah hasil hilirisasi di dalam negeri dijalankan untuk memperkuat kemandirian nasional. Pemerintah mendorong para investor asing untuk berinvestasi langsung di Indonesia dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan pendukung industri hijau.
"Dan karena itu, saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu semua, lakukan investasi di sini saja. Kita akan mendorong memberikan dengan energi baru terbarukan. Karena produk global sekarang itu akan lebih cenderung untuk mencari produk yang green energy dan green industry," tutupnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Jangan Main-Main! RI Penting Buat Dunia, Ini Buktinya

2026-10-15T01:00:18Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sangat berpengaruh buat dunia! Ini bisa digambarkan atas kepemilikan sumber daya alam (SDA) terbesar di dunia seperti misalnya batu bara.
Dalam paparan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Indonesia menyumbang 43% peredaran batu bara di Dunia atau sebanyak 500 juta ton dari 1,3 miliar ton batu bara yang diperdagangkan di pasar internasional.
Namun sayangnya, meskipun Indonesia menjadi negara dengan tingkat peredaran batu bara terbesar di Dunia, tidak membuat negara ini mampu 'menyetir' harganya sendiri.

Bahlil mengatakan, harga batu bara masih diatur oleh asing. "43% batu bara itu suplai dari Republik Indonesia. Tetapi harganya diatur oleh asing. Barang-barang punya kita tapi harganya diatur oleh orang lain," ujar Bahlil dalam acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam upaya mengambil alih kendali harga, kementerian esdm akhirnya memperketat alokasi produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand). Strategi tersebut dinilai efektif menjaga stabilitas harga batu bara Indonesia di tingkat internasional.
Dari kebijakan tersebut, volume produksi batu bara Indonesia pada 2026 disesuaikan menurun dibanding 2025. Kendati volumenya berkurang, nilai transaksi perdagangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan justru tercatat meningkat.
"Tahun 2026 produksi batu bara kita dibandingkan dengan 2025 itu menurun volumenya, tetapi angka transaksinya itu melebihi di 2025 dan pendapatan negara kita PNBP kita naik," imbuhnya.Produksi RI diperketat, harga mulai naik-Dunia tertekan
Merujuk Refinitiv, harga batu bara pada perdagangan Senin (12/10/2026) menguat 0,7% ke US$ 151,55 per ton. Harganya sudah naik dua hari beruntun.
Harga batu bara termal China melonjak ke level tertinggi dalam tiga tahun. Kenaikan ini dipicu oleh lambatnya pertumbuhan produksi domestik dan gangguan pasokan dari Indonesia sebagai pemasok utama batu bara China, di tengah reli harga energi akibat perang AS-Iran.
Menurut Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China, harga acuan batu bara untuk pembangkit listrik mencapai CNY1.004 atau sekitar US$150 per ton pada Senin (12/10/2026).
Ini menjadi kali pertama harga menembus level CNY 1.000 dalam dua tahun. Sejak pertengahan Juli, harga batu bara tersebut telah melonjak sekitar 25%.
Batu bara masih menjadi sumber utama pembangkit listrik China, dengan kontribusi sekitar separuh dari bauran listrik negara tersebut, meskipun pengembangan energi terbarukan meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Produksi batu bara domestik China turun lebih dari 3% sepanjang Januari-Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah kendala produksi domestik, pengiriman batu bara dari Indonesia, pemasok utama batu bara termal impor China, juga turun tajam sepanjang tahun ini.
Persoalan pasokan juga melanda India, akibtanya, pemadaman listrik mulai melanda rumah tangga, pabrik kecil, dan pabrik baja di India. Kondisi ini terjadi ketika persediaan batu bara di banyak pembangkit listrik merosot, sementara permintaan listrik melonjak akibat cuaca yang lebih panas dan penurunan tajam produksi listrik tenaga air.
Data pemerintah pada akhir September menunjukkan, proporsi PLTU yang memiliki persediaan batu bara sangat rendah melonjak dalam beberapa pekan terakhir hingga melampaui 40% dari seluruh pembangkit batu bara yang beroperasi. Pada 1 Oktober, sebanyak 85 pembangkit tercatat memiliki stok batu bara di bawah 25% dari kebutuhan normalnya.
Ekspor Turun Tapi Setoran ke Negara Naik
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor batu bara Indonesia pada periode Januari sampai Agustus 2026 anjlok 9,33% ke 227,7 juta ton.
Laporan dari Kpler menunjukkan ekspor pada Agustus 2026 hanya mencapai 36,1 juta ton atau anjlok 25,3% dibandingkan Agustus tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) kementerian esdm Tri Winarno menjelaskan bahwa penataan RKAB 2026 memangkas rata-rata produksi bulanan batu bara sebesar 8 juta ton dan produksi nikel sebesar 13 juta ton bijih (ore).
Menurutnya tata kelola produksi yang terukur terbukti mampu mendongkrak penerimaan negara tanpa perlu melakukan eksploitasi secara berlebihan.
"Jadi artinya kalau misalnya kita lihat, dengan adanya pengelolaan yang baik, dengan kita tidak jor-joran untuk produksi, itu nyatanya akan memberikan dampak yang positif kepada negara dan kita semua," jelasnya.
PNBP dari sektor batu bara meningkat menjadi Rp 66 triliun per 31 Agustus 2026 dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 59 triliun. Kenaikan setoran batu bara sebesar Rp 7 triliun tersebut terjadi di tengah penurunan rata-rata produksi bulanan dari 68 juta ton pada 2025 menjadi 60 juta ton pada 2026.
"Jadi secara produksi kita secara bulanan turun 8 juta (ton), tapi secara PNBP kita naik Rp 7 triliun. Artinya setiap tahun kita mengalami kenaikan Rp 1 triliun dengan produksi turun 8 juta ton," paparnya.
Batu Bara RI masih dikuasai swasta
Berdasarakan paparan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tercatat total cadangan batu bara Indonesia sebesar 31,9 miliar ton. Indonesia berada di peringkat keenam dunia, berada di bawah Amerika Serikat sebesar 247,9 miliar ton, Rusia 162,2 miliar ton, China 157,0 miliar ton, Australia 149,5 miliar ton, dan India 127,7 miliar ton.
Dari cadangan batu bara itu, mayoritasnya masih dikuasai oleh pihak swasta. Sementara Porsi batu bara yang dikelola BUMN melalui PTBA tercatat hanya sekitar 5,81% dari total sumber daya batu bara nasional.
Direktur Utama PTBA Bambang Ismawan menjelaskan bahwa total sumber daya batu bara nasional mencapai 98,41 miliar ton, sedangkan kepemilikan PTBA tercatat sebesar 5,71 miliar ton. Dari jumlah tersebut, porsi cadangan terbukti yang dikuasai PTBA berada di angka 2,88 miliar ton atau 9,03% dari total cadangan terbukti nasional yang sebesar 31,89 miliar ton.
"Jadi porsi Bukit Asam hanya 5,81%. Maksudnya apa? Jadi kita tidak dikuasai oleh negara. Batu bara hari ini kan lebih banyak di swasta. Nah itu nanti itu yang sudah kejadian lah di masa lalu, tapi saya ingin mengingatkan bahwa batu bara adalah milik nasional, milik negara harusnya," ujar Bambang di Jakarta, dikutip Rabu (7/10/2026).
Bambang menekankan pentingnya menata kembali pengelolaan sumber daya alam nasional agar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya semestinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran seluruh rakyat.
"Jadi kalau kita kembali ke Pasal 33, memang ini sudah sudah kurang pas lagi. Tapi itulah, enggak apa-apa kita enggak mau lihat ke belakang, tapi kita mau ke depan mau ngapain ini. Supaya ke depan kita menata kita harus lebih baik lagi, enggak boleh yang sudah-sudah yang tidak kurang baik harus kita perbaiki," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Nikel RI Banjiri Dunia, Ini Buktinya

2026-10-15T01:00:16Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) membeberkan bahwa Indonesia tercatat menguasai sekitar 60% porsi pasokan nikel dunia imbas peningkatan kapasitas produksi hasil olahan dalam negeri. Total produksi nikel nasional tercatat mencapai 2,5 juta ton produk setengah jadi pada 2025 lalu.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menyebutkan bahwa capaian tersebut didukung oleh pengoperasian fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) jenis pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Ia menjelaskan bahwa total kapasitas produksi fasilitas pemurnian nikel di Indonesia telah menembus 2,7 juta ton Ni pada 2025.
"Pada tahun 2025 total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate (setengah jadi) yang terdiri dari 2,05 juta berupa produk-produk NPI, FeNi dan Matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP - Nikel Sulfat. Jumlah produksi sebesar itu telah menjadikan Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar di dunia (60%)," ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Detailnya, Arif memaparkan bahwa produksi olahan tersebut terdiri atas 2,05 juta ton produk Nickel Pig Iron (NPI), Ferronickel (FeNi), dan Matte. Sementara itu, sebesar 450 ribu ton sisanya diproduksi dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan nikel sulfat.
"FINI meng-estimasi bahwa total produksi nikel olahan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 3,5 hingga 4% jika dibandingkan produksi tahun 2025 (total 2,5 juta ton Ni)," jelasnya.
Dia menilai, meski produksi produksi 2026 diproyeksikan menurun, kapasitas produksi nikel olahan Indonesia diperkirakan akan kembali melonjak pada 2027. Lonjakan tersebut didorong oleh masuknya tahap komisioning dan operasi penuh dari proyek-proyek smelter nikel jenis hidrometalurgi berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL).
"Diperkirakan pada akhir 2027 kapasitas produksi MHP di Indonesia akan meningkat signifikan melebihi 900 ribu ton nikel," tambahnya.
RKAB Nikel
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu sempat memastikan tidak ada kenaikan produksi bijih nikel signifikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pasalnya, pemerintah hanya akan memberi peluang peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang saat ini masih mengalami kekurangan pasokan bijih nikel.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) kementerian esdm Tri Winarno memastikan, meski pemerintah membuka potensi penambahan RKAB nikel tahun ini, penambahan itu tidak akan dilakukan secara signifikan. Menurutnya, RKAB nikel untuk 2026 masih dipatok di rentang 260-270 juta ton per tahun.
"Ini saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan (produksi) kecuali hanya mengejar yang untuk smelter yang yang masih kekurangan supply. Itu aja," katanya saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Tri menegaskan, harus ada keseimbangan antara kapasitas produksi tambang dengan kebutuhan riil pabrik pemurnian. Ia menegaskan bahwa pemberian kuota produksi dalam revisi RKAB dilakukan secara selektif demi menutup celah kekurangan bahan baku pada smelter yang masih membutuhkan suplai.
"Kita masih ini yang maksudnya yang smelter itu kebutuhan totalnya berapa, terus habis itu kemarin yang sudah disetujui RKAB-nya berapa, terus habis itu nanti ya paling nambah-nambah dikit," tegasnya.
Penyesuaian kuota tersebut mencakup jenis bijih nikel limonit maupun saprolit, tergantung pada spesifikasi smelter masing-masing perusahaan. Tri menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan penambahan volume yang terlalu signifikan untuk mencegah jatuhnya harga akibat pasokan yang berlebih.
"Angkanya enggak ini tapi belum clear apa maksudnya hanya untuk mengejar yang itu, tapi jangan sampai kita tahan, pokoknya jangan sampai ada oversupply. Itu aja," tambahnya.
Pihaknya mencatat bahwa para pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk mengajukan revisi atau penambahan kuota produksi hingga 31 Juli 2026. Seluruh permohonan tersebut akan dievaluasi untuk memastikan tujuan hilirisasi tetap tercapai secara optimal.
"Kalau mengajukan ya Juli paling lambat tanggal 31 Juli tetapi tentang berapa dan lain sebagainya apakah disetujui ya tergantung lah itu nanti," tandasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Usai Jual ke Entitas Haji isam, Low Tuck Kwong Borong Lagi Saham Bayan

2026-10-15T01:00:14Z

Jakarta, CNBC Indonesia - PT bayan resources Tbk (BYAN) mengungkapkan, konglomerat sekaligus pemilik emiten tambang tersebut, Low Tuck Kwong menambah kepemilikan sahamnya sebanyak 500.000 lembar sahamMengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi pembelian saham tersebut dilakukan pada 13 Oktober 2026 dengan harga Rp11.200 per saham. Artinya, ia yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bayan merogoh kantong senilai Rp5,6 miliar.Saham yang dibeli merupakan saham biasa dengan status kepemilikan langsung. Berdasarkan laporan, tujuan transaksi adalah investasi dan tidak terkait dengan perjanjian pembelian kembali (repurchase agreement).

Sebelum transaksi, Low Tuck Kwong tercatat memiliki 3,316 miliar saham BYAN atau setara 9,95% hak suara. Setelah transaksi, jumlah kepemilikannya bertambah menjadi 3,3167 miliar saham, sementara hak suara tetap di level 9,95%. Selain itu, ia menyatakan tetap berstatus sebagai pengendali dan akan mempertahankan pengendalian atas BYAN.Sebelumnya, entitas perusahaan milik Haji Isam, yaitu PT Jhonlin Baratama telah mengakuisisi saham PT bayan resources Tbk (BYAN) milik konglomerat Dato' Low Tuck Kwong dan putrinya Elaine Low dengan sebanyak 10.084.088.370 saham atau setara dengan 30,25%.Harga transaksi yang tercatat pada tanggal 8 Oktober 2026 berada jauh dari harga pasar yaitu sebesar Rp2.588 per saham. Artinya, PT Jhonlin Baratama merogoh kocek senilai Rp26.097.380.221.560.

Manajemen juga mengungkapkan, transaksi yang dilakukan oleh Low Tuck Kwong dan Elaine Low sepanjang periode 14 September hingga 8 Oktober 2026 tercatat tiga transaksi. Transaksi pertama, Low Tuck Kwong, selaku Direktur Utama, melepas 33.333.335 saham pada 6 Oktober 2026. Kemudian, Elaine Low, selaku Pemegang Saham Utama, melepas 16.666.667 saham pada 7 Oktober 2026. Terakhir, Low Tuck Kwong kembali melepas 10.067.421.703 saham pada 7 Oktober 2026.

(rob/rob)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Asing Net Sell Rp1,16 Triliun Kala IHSG Menguat, Cek Deretan Sahamnya

2026-10-15T01:00:12Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu (14/10/2026), berbalik arah setelah sempat tertekan di awal sesi.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga penutupan sesi I, IHSG berada di level 5.974,29, naik 48,31 poin atau 0,82%.
Penguatan IHSG hari ini ditopang sejumlah sentimen dari eksternal. Indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah 0,37% ke level 102,18, menjauh dari level tertinggi dalam 18 bulan terakhir, sementara yield obligasi AS tenor 10 tahun turun sekitar 2,3 basis poin ke 5,217%. Pelemahan harga minyak dunia turut meredakan tekanan jual di pasar obligasi, meski kekhawatiran inflasi dan potensi kenaikan suku bunga The Fed masih membayangi. Pasar juga tengah menanti rilis data inflasi konsumen (CPI) AS periode September yang dijadwalkan hari ini, setelah inflasi headline Agustus tercatat 3,4% secara tahunan dengan inflasi inti di level 2,4% - terendah sejak Maret 2021.

Dari kawasan regional, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada 2026 dan 3,4% pada 2027, dengan inflasi global diperkirakan melandai dari 4,7% ke 4,1% pada periode yang sama. IMF turut mengingatkan bahwa lonjakan harga energi akibat perang Iran paling memukul negara-negara berpendapatan rendah yang mengimpor energi. Sementara itu, pelaku pasar juga menanti data perdagangan dan inflasi China periode September yang dirilis hari ini, mengingat China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, setelah surplus dagang Negeri Tirai Bambu melebar menjadi US$119,09 miliar pada Agustus dengan ekspor tumbuh 25% dan impor naik 28,2% secara tahunan.
Meski IHSG ditutup menguat, berdasarkan data Stockbit Sekuritas, investor asing justru tercatat membukukan aksi jual bersih (net foreign sell) yang cukup besar, yakni Rp1,16 triliun di seluruh pasar (all market) sepanjang sesi I hari ini.
Secara keseluruhan, nilai transaksi asing pada sesi I mencapai Rp4,16 triliun, dengan rincian foreign buy sebesar Rp1,50 triliun dan foreign sell Rp2,66 triliun.
Sebagai catatan, pada perdagangan sesi pertama ada transaksi nego jumbo di saham Bayan Resources (BYAN) senilai Rp 1,12 triliun yang ditransaksikan di harga Rp 11.200 per saham.
Dari pasar reguler, aksi jual asing terbesar terjadi pada PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan nilai mencapai Rp21,47 miliar. Di posisi berikutnya terdapat PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) yang dilepas asing senilai Rp20,18 miliar, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar Rp18,99 miliar.
Selain itu, investor asing juga melakukan aksi jual pada PT adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) sebesar Rp17,48 miliar, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (SINI) Rp16,35 miliar, serta PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Rp15,43 miliar.
Tekanan jual juga terlihat pada PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) sebesar Rp14,13 miliar, PT adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) Rp12,31 miliar, serta PT Indika Energy Tbk. (INDY) Rp10,48 miliar.
Di sisi lain, sejumlah saham blue chip masih menjadi buruan investor global. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi saham yang paling banyak dikoleksi asing dengan nilai pembelian bersih mencapai Rp91,69 miliar, disusul PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) senilai Rp16,92 miliar.
Selanjutnya, asing juga memborong PT Astra International Tbk. (ASII) sebesar Rp14,24 miliar, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) Rp12,85 miliar, serta PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) Tbk. (MMIX) Rp10,02 miliar.
Berikut daftar net foreign buy dan net foreign sell investor asing pada perdagangan sesi I Rabu (14/10/2026).
Net Foreign Buy

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp91,69 miliar
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp16,92 miliar
PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp14,24 miliar
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp12,85 miliar
PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) - Rp10,02 miliar
PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp7,37 miliar
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) - Rp7,32 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp7,31 miliar
PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) - Rp6,18 miliar
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp5,98 miliar

Net Foreign Sell

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) - Rp21,47 miliar
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp20,18 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp18,99 miliar
PT adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) - Rp17,48 miliar
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (SINI) - Rp16,35 miliar
PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) - Rp15,43 miliar
PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) - Rp14,13 miliar
PT adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) - Rp12,31 miliar
PT Indika Energy Tbk. (INDY) - Rp10,48 miliar
PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) - Rp9,25 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Boleh Kelola Tambang

2026-10-15T01:00:09Z

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) diperbolehkan mengelola tambang. Hal tersebut dimungkinkan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU minerba).Ferry menjelaskan koperasi memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang, khususnya apabila terdapat potensi sumber daya alam di wilayah desa tersebut."Undang-Undang minerba boleh. Koperasi? Boleh. Kalau misalnya di desa itu ada potensi tambangnya, silakan boleh," ujar Ferry di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Saat ditanya apakah pengelolaan tambang oleh Kopdes Merah Putih berpotensi mengganggu perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi, Ferry menjawab singkat."Nggak," tegas dia.Dalam catatan detikcom, Ferry sempat meminta agar Kopdes Merah Putih tak perlu ikut mengelola tambang hingga kebun sawit. Dia mengakui Koperasi Desa diperbolehkan untuk mengelola dua proyek tersebut.Ferry meminta kesempatan untuk menggarap tambang hingga kebun sawit lebih baik diberikan koperasi-koperasi yang sudah ada di luar Kopdes Merah Putih."Yang tambang, yang ngelola sawit itu tidak harus koperasi desa. Jadi, Kementerian Koperasi itu kan tidak hanya ngurusin Koperasi Desa kelurahan Merah Putih, tapi ada koperasi-koperasi yang existing yang memang selama ini mereka bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, bahkan di sektor industri, dan lembaga keuangan gitu," ujar Ferry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
(ily/ara)

Source https://finance.detik.com