Ugems Portal

Menanti Bekal Regulasi PT DSI Awasi 50 Pelabuhan Ekspor RI

2026-08-23T01:05:20Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepastian landasan hukum PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengawas tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis menjadi penting untuk penguatan kegiatan operasional.
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan, dengan demikian fungsi yang dijalankan lembaga tersebut akan lebih maksimal, terutama mencegah potensi terjadinya kebocoran devisa dalam perdagangan ekspor.
"DSI sangat memungkinkan untuk menerima mandat sebagai pengawas ekspor komoditas sumber daya alam strategis, yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kini, tinggal dibekali oleh payung hukum yang memadai," kata Herry melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Herry mengingatkan, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola, Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis pada Pasal 3 Ayat 3, BUMN ekspor ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, ia menganggap, keberlanjutan operasional bukan sekadar akta pendirian, tetapi juga perlu penugasan berdasarkan regulasi, misalnya berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Penegasan regulasi tersebut sangat penting, apalagi pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR-RI pada 14 Agustus 2026 kata Herry telah mengungkapkan DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari tiga komoditas, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.
Bahkan, DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar dari potensi perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor.
Ke depan, lembaga yang berdisi pada 20 Mei 2026 itu akan meningkatkan pengawasan pada 50 pelabuhan di 25 provinsi, serta komoditas-komoditas lain.
"Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden tersebut, penugasan DSI sebagai lembaga yang mengawasi ekspor perlu dimandatkan melalui peraturan yang jelas," ujar Herry.
Ketetapan regulasi ini semata agar posisi DSI sebagai lembaga yang mendapatkan penugasan untuk mengawasi tata kelola ekspor memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, bertujuan agar DSI dapat melaksanakan fungsi pengawasan lebih maksimal.
"Biarkan kegiatan ekspor tetap dijalankan oleh dunia usaha seperti yang terjadi selama ini. DSI hadir untuk memastikan bahwa tata kelola ekspor berjalan dengan baik sesuai yang dimandatkan oleh pemerintah," katanya.
Pengawasan yang dilakukan DSI tersebut selaras dengan yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 7 Huruf a sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026. Di antara uraian pengawasan yang termaktub dalam regulasi tersebut, yakni mencakup dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan dokumen terkait lainnya serta data dan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh DSI sebagai BUMN Ekspor.
Dokumen-dokumen tersebut disampaikan melalui sistem yang terintegrasi, antara lain dengan Customs Excise Information Sgstem and. Automation (CEISA), Sistem Indonesia National Single Windouw (SINSW), maupun Sistem Informasi Monitoring Devisa terintegrasi Seketika (SiMoDIS).
Posisi DSI sebagai lembaga pengawas tersebut juga penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Jika DSI melaksanakan fungsi rangkap sebagai pengawas transaksi sekaligus offtaker yang mengambil alih komoditas untuk dijual kembali, bebannya terlalu besar. Model tersebut berpotensi mencampurkan fungsi pengawasan dengan kepentingan komersial.
"DSI tidak perlu menjadi pemain di pasar. Fokus utamanya harus memastikan transaksi ekspor berlangsung transparan dan sesuai dengan nilai, volume, kualitas, dokumen, serta kewajiban devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia," ujar Herry.
Sebagaimana diketahui,Presiden RI Prabowo Subianto buka-bukaan soal alasan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Pada intinya, perusahaan ini dibentuk sebagai pintu tunggal proses ekspor tiga komoditas yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO) dan juga ferro alloy.
"Ini sebagai pintu tunggal prosesing ekspor komoditas milik Indonesia. Saya ulangi prosesingnya, bukan bahwa 1 PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor," ungkap Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam Rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menambahkan, pembentukan PT DSI sebagai upaya pemberian laporan yang berbeda dengan laporan yang ada di lapangan.
Nah, sejak pembentukan 2 bulan ini, PT DSI, kata Prabowo sudah mengelola devisa hasil ekspor (DHE) mencapai US$14 miliar.

"Sejak mulai beroperasi pada 1 juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, batu bara, kelapa sawit dan besi baja fero itu, dalam waktu 2 bulan 13 hari PT DSI sekarang sudah kelola DHE senilai US$ 14 miliar. Lebih dari 6000 transaksi ekspor 3 komoditas ekspor tersebut telah dimonitor DSI," tegas Prabowo.
Selanjutnya, PT DSI, kata Prabowo, akan meningkatkan pengawasannya meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan, dalam waktu dekat, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga.
"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini sesungguhnya bukan sikap negara yang pandai," tandas Prabowo.

(arj/arj)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Low Tuck Kwong Kokoh Puncaki Orang Terkaya RI di Tengah Rumor BYAN

2026-08-23T01:03:15Z

Bisnis.com, JAKARTA — Taipan Low Tuck Kwong tercatat masih memuncaki daftar orang terkaya di Indonesia, di tengah rumor yang beredar jika pihaknya akan melepas PT bayan resources Tbk. (BYAN) ke Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.
Melansir data Forbes Real Time Billionaires, Low Tuck Kwong berada di posisi puncak daftar orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan sebesar US$21,1 miliar.
Sementara itu, di tingkat global, nama Low Tuck Kwong berada di posisi 133 orang terkaya di dunia.
BYAN sendiri telah memberi tanggapan terkait rumor rencana pengambilalihan atau akuisisi sekitar 62,2% saham perseroan oleh Jhonlin Grup milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Corporate Secretary bayan resources Jenny Quantero mengatakan manajemen perseroan tidak mengetahui adanya rencana transaksi pengambilalihan maupun akuisisi saham sebagaimana dimaksud dalam informasi yang beredar di publik.
“Sampai dengan tanggal surat ini, perseroan tidak mengetahui adanya rencana transaksi pengambilalihan atau akuisisi sekitar 62,2% saham Perseroan oleh Haji Isam atau pihak yang terafiliasi dengan Haji Isam,” tulis manajemen BYAN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (18/8/2026).
Adapun setelah Low Tuck Kwong, konglomerat lainnya yakni Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya kedua di Indonesia, dengan total kekayaan sebesar US$17,4 miliar.
Sementara itu, posisi tiga dan seterusnya tidak banyak berubah. Posisi orang terkaya ketiga di Indonesia ditempati oleh Robert Budi Hartono, dengan nilai kekayaan US$16,4 miliar. Lalu disusul oleh Anthoni Salim dengan nilai kekayaan US$11,1 miliar.
Di posisi kelima ada Tahir dan Keluarga dengan nilai kekayaan US$10 miliar, Sri Prakash Lohia dengan nilai kekayaan US$8,4 miliar, dan Otto Toto Sugiri sebesar US$8,4 miliar.
Lalu di posisi ke-9 ditempati oleh wanita terkaya di Indonesia, Marina Budiman dengan total kekayaan US$6 miliar, kemudian Lim Hariyanto Wijaya Sarwono dengan nilai US$4,9 miliar, dan posisi ke-10 orang terkaya di Indonesia ditempati oleh TP Rachmat dengan nilai kekayaan US$4,5 miliar.

Source https://www.bisnis.com

Memaknai Kemerdekaan Lewat Kedaulatan Energi

2026-08-23T01:01:13Z

Jakarta -

Memaknai kemerdekaan Indonesia saat ini tidak lagi sebatas mengenang perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah. 81 tahun berlalu, kemerdekaan juga berarti kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri, termasuk dalam mewujudkan kedaulatan energi.Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Asam Tbk (ptba) Bambang Ismawan, tantangan bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kemandirian di berbagai sektor strategis."Setelah merdeka, kita harus punya tujuan. Salah satunya memajukan kesejahteraan umum, pendidikan, dan bagaimana Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri serta tidak bergantung pada negara lain," ujar Bambang, dalam program Indonesia Punya Kita, Jumat (21/8/2026).
Bambang menilai langkah pemerintah yang mendorong ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemerdekaan dalam arti yang lebih luas.Memperkuat Pasokan Energi dari Dalam NegeriBambang menjelaskan Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor minyak dan tergabung dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Namun, kondisi saat ini telah berubah sehingga Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Karena itu, Bambang menyebut berbagai kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi perlu terus diperkuat. Salah satunya melalui pemanfaatan bahan bakar berbasis energi domestik, seperti implementasi biodiesel B50."Nah itu kan upaya yang dilakukan pemerintahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan para menteri-menterinya bagaimana supaya kita tidak impor lagi. Salah satunya sekarang sudah solar," ujar Bambang."Suatu saat kita berharap ya, termasuk BBM yang lainnya, tidak impor lagi," sambungnya.ptba Jaga Pasokan Energi NasionalSebagai bagian dari anggota holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID), ptba memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional, khususnya untuk kebutuhan pembangkit listrik.Bambang menjelaskan batu bara masih menjadi salah satu sumber energi utama yang menopang kebutuhan listrik masyarakat. Oleh karena itu, ptba mendapat penugasan untuk memastikan pasokan batu bara domestik tetap terpenuhi."Yang paling penting masyarakat tidak boleh terganggu kebutuhan listriknya. Karena itu kami berkomitmen memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri," ujar Bambang.Bambang mengungkapkan ptba setiap tahun memasok sekitar 17 juta ton batu bara untuk kebutuhan domestik. Jumlah tersebut dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan, termasuk ketika PT PLN (Persero) membutuhkan tambahan pasokan.Mengenai perannya sebagai bagian dari BUMN, ptba memiliki dua tanggung jawab yang harus berjalan beriringan. Di satu sisi, perusahaan harus mendukung program pemerintah melalui penyediaan energi untuk masyarakat.Di sisi lain, ptba juga dituntut menghasilkan keuntungan untuk mendukung penerimaan negara."Satu sisi bisnis berjalan, tapi dukungan untuk negara terutama listrik juga berjalan, kayak gitu," kata Bambang.Bambang juga menyinggung pentingnya transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Meski demikian, ia menilai batu bara saat ini masih menjadi salah satu sumber energi utama karena faktor ketersediaan dan biaya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan beberapa energi terbarukan."Di samping itu tadi batu bara sekarang yang menjadi boleh dibilang ya sekarang pemasok utamalah atau suplai utama untuk energi sekarang masih batu bara kan. Karena memang untuk kita beralih ke energi yang bersih atau energi yang terbarukanlah gitu, itu secara harga agak mahal," jelas Bambang.Ke depan, menurut Bambang, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi saat ini dan pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan agar cita-cita menuju kemandirian energi dapat tercapai.Bagi Bambang, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui peringatan tahunan, tetapi juga melalui upaya bersama membangun Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaulat di sektor energi.
(akd/ega)

Source https://finance.detik.com

Iklim Jadi Masalah Pelik di RI, Transisi Energi Wajib Jalan Terus

2026-08-22T07:01:11Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Perubahan iklim menjadi tantangan serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, dampak dari krisis iklim kini dirasakan langsung oleh masyarakat seiring meningkatnya gejala cuaca ekstrem hingga bencana hidrometeorologi di berbagai daerah di Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menuturkan, fenomena alam tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya emisi karbon. Hal ini yang kemudian memicu perubahan iklim dan degradasi lingkungan secara masif.
"Hari ini kita bicara mengenai permasalahan iklim. Permasalahan iklim yang hari ini tidak biasa-biasa saja. Kita kalau melihat dari tahun 1970 sampai dengan sekarang, Indonesia itu mengalami kenaikan iklim rata-rata di atas 6% per tahunnya. Dari tahun 1970, kita bisa merasakan bahwa kenaikan suhu sudah sangat drastis. Kalau ada hujan, hujannya tidak pernah biasa-biasa saja," ujarnya dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun beberapa waktu lalu.
Eddy juga memberi contoh bahwa serangkaian bencana yang terjadi pada akhir 2025 lalu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Ia lalu menyebut, perubahan iklim berdampak pada mencairnya salju abadi di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Saat ini, salju di sana hanya tersisa 5% dan diprediksi akan hilang sepenuhnya pada 2027 mendatang.

Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin pelik, Indonesia mesti memperkuat komitmennya dalam menjalani agenda transisi energi. Apalagi, selain diberkahi oleh hutan tropis terbesar di dunia dan ekosistem mangrove yang melimpah, Indonesia juga kaya akan potensi energi baru terbarukan (EBT).
Sumber EBT di Indonesia pun begitu banyak yang belum dieksplorasi. Eddy menyebut, Indonesia memiliki potensi EBT sebanyak 3.600 gigawatt (GW), yang mana 3.300 GW di antaranya berasal dari energi surya. Tak hanya itu, potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 24 GW, namun baru 2,4 GW atau 10% saja yang bisa dimanfaatkan.
Sayangnya, di tengah melimpahnya potensi sumber daya EBT, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara. Mengingat, biaya produksi yang relatif murah dan cadangan yang melimpah.
"Kita punya cadangan batubara besar, hari ini kita produksi batubara 800 juta ton per tahun. Kita memproduksi dalam kapasitas seperti itu, selama 50 tahun masih ada sisa batu bara untuk 100 tahun yang akan datang. Begitu besar kemampuan kita untuk memproduksi batu bara. Dan sekarang ini memang ada desakan dari negara-negara termasuk Indonesia untuk mempercepat transisi energi," terang dia.
Upaya percepatan transisi energi kali ini bukan lagi hanya didorong oleh isu perubahan iklim, melainkan juga ketidakpastian geopolitik. Sebab, konflik geopolitik membuat pasokan energi global mengalami gangguan, sehingga memaksa banyak negara untuk mencari sumber energi alternatif.

Dari situ, Eddy melihat adanya fenomena transisi energi global yang berlangsung secara tidak teratur. Mengingat, banyak negara justru meningkatkan kapasitas energi fosil bersamaan dengan pengembangan energi terbarukan demi menjaga ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik yang rawan bergejolak.
Maka dari itu, Indonesia perlu belajar dari dinamika global tersebut dengan tetap menjaga komitmen transisi energi menuju dekarbonisasi tanpa mengabaikan aspek ketahanan energi nasional.
"Nah, ini sudah komitmen pemerintah, regulasi kita siapkan, undang-undang energi terbarukan kita finalisasi, undang-undang perubahan iklim akan kita dorong juga sebagai bagian wujud komitmen kita untuk melakukan transisi energi sekaligus dekarbonisasi agar Indonesia bisa mencapai net zero emission sebelum tahun 2060," tandasnya.

(dpu/dpu)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Bank BUMN Diam-Diam Diserbu Asing, Net Buy Tembus Rp362 Milar

2026-08-22T01:04:14Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat (21/8/2026), melanjutkan reli setelah sehari sebelumnya indeks menembus kembali level psikologis 6.500.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada akhir sesi pertama pukul 11.30 WIB, IHSG berada di level 6.535,57, menguat 34 poin atau 0,52% dari posisi penutupan sebelumnya di 6.501,59. IHSG dibuka di level 6.524,07 dan sempat menyentuh level tertinggi 6.544 pada awal perdagangan.

Penguatan indeks berlangsung cukup solid dengan mayoritas saham berada di zona hijau: 320 saham menguat, 268 saham melemah, dan 196 saham stagnan. Nilai transaksi hingga jeda makan siang mencapai Rp8,96 triliun dengan volume perdagangan 26,65 miliar saham dalam 1,35 juta kali transaksi. Sektor utilitas, finansial, dan konsumer primer mencatat penguatan terbesar, dengan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi penopang utama IHSG - melesat 2,55% ke Rp3.220 per saham - disusul BMRI dan BBNI.
Baca: IHSG Lanjutkan Reli, Sesi I Menguat 0,52% ke Level 6.535
Sejalan dengan penguatan indeks tersebut, berdasarkan data Stockbit Sekuritas, investor asing tercatat membukukan aksi beli bersih (net foreign buy) sebesar Rp362,65 miliar di seluruh pasar (all market) sepanjang sesi I hari ini.
Secara keseluruhan, nilai transaksi asing pada sesi I mencapai Rp4,42 triliun, dengan rincian foreign buy sebesar Rp2,39 triliun dan foreign sell Rp2,03 triliun.
Perburuan asing terbesar tertuju pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan nilai net buy mencapai Rp379,24 miliar - sejalan dengan saham BBRI yang menjadi penopang terbesar IHSG hari ini. Di posisi berikutnya terdapat PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) senilai Rp99,35 miliar, disusul PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) sebesar Rp94,31 miliar.
Selain itu, investor asing juga memborong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sebesar Rp86,28 miliar dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rp50,96 miliar - keduanya turut menjadi penopang indeks hari ini - serta PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) Rp19,82 miliar.
Di sisi lain, aksi jual asing terbesar terjadi pada PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dengan nilai mencapai Rp43,27 miliar. Disusul PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) sebesar Rp40,47 miliar, dan PT Indosat Tbk. (ISAT) Rp27,04 miliar.
Tekanan jual juga terlihat pada PT bumi resources Tbk. (BUMI) sebesar Rp26,09 miliar, PT Coinbase Global Depositary Receipt (COIN) Rp19,21 miliar, serta PT Astra International Tbk. (ASII) Rp17,88 miliar.
Berikut daftar net foreign buy dan net foreign sell investor asing pada perdagangan sesi I Jumat (21/8/2026).
Net Foreign Buy
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp379,24 miliar
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp99,35 miliar
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp94,31 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) - Rp86,28 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp50,96 miliar
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) - Rp19,82 miliar
PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp12,82 miliar
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) - Rp12,74 miliar
PT Oxala Energy International Tbk. (PIPA) - Rp5,91 miliar
PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) - Rp5,21 miliar
Net Foreign Sell
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp43,27 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp40,47 miliar
PT Indosat Tbk. (ISAT) - Rp27,04 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) - Rp26,09 miliar
PT Indokripto Koin Semesta (COIN) - Rp19,21 miliar
PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp17,88 miliar
PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) - Rp15,55 miliar
PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) - Rp14,43 miliar
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) - Rp13,03 miliar
PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) - Rp12,77 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Subsidi Energi 2027 Bengkak Jadi Rp 272,9 T, ESDM: Karena Nilai Tukar Rupiah

2026-08-22T01:01:11Z

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal naiknya anggaran subsidi energi pada tahun anggaran 2027. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi Rp 272,9 triliun.Angka itu meningkat 20,1% dibandingkan proyeksi anggaran yang sama pada tahun ini sebesar Rp 227,25 triliun.Sekretaris Jenderal kementerian esdm, Ahmad Erani Yustika, mengatakan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi penetapan subsidi energi pada tahun 2027. Termasuk nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.
"Juga nilai tukarnya juga mempengaruhi karena asumsi nilai tukarnya juga mempengaruhi itu semua kan," ujar Erani saat ditemui di Kantor kementerian esdm, Jakarta, Jumat (21/8/2026).Meski begitu, Erani menegaskan angka tersebut belum final. kementerian esdm masih akan melakukan pembahasan bersama DPR terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2027, termasuk mengenai subsidi energi."Jadi nanti kalau sudah betul-betul diketok pada bulan September atau Oktober kita bisa ini ya. Kan kalau soal subsidi itu kan tergantung dari kuotanya nanti, tergantung dengan harga minyak internasional, ICP-nya, ada beberapa variabel lain yang itu bisa mempengaruhi besar kecilnya atau bertambah berkurangnya subsidi," ungkapnya.Sebagai informasi, subsidi energi ini dianggarkan untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg, dan listrik. Secara rinci, untuk anggaran subsidi BBM alokasinya Rp 28,7 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp 114,1 triliun, dan subsidi listrik Rp 130,1 triliun."Pada RAPBN tahun anggaran 2027, subsidi energi direncanakan sebesar Rp 272.945,3 miliar (Rp 272,9 triliun) atau meningkat sebesar 20,1% apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2026 sebesar Rp 227.258,1 miliar (Rp 227,25 triliun)," tulis dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, dikutip Selasa (18/8/2026).Diterangkan pula, perhitungan anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg pada RAPBN tahun anggaran 2027 menggunakan asumsi dan parameter, antara lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP, subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000/liter.Kemudian dihitung juga volume Jenis BBM Tertentu minyak solar sebesar 19.558,5 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 539 ribu kiloliter dan volume LPG tabung 3 kg sebesar 8.945 juta kg.Saksikan Live DetikSore:
(hrp/fdl)

Source https://finance.detik.com

IHSG Tembus Level 6.500, Asing Ketahuan Borong Saham Ini

2026-08-21T07:03:19Z

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing membukukan aksi beli bersih atau net buy di pasar saham Indonesia sebesar Rp680,5 miliar pada perdagangan kemarin, Kamis (20/8/2026).
Berdasarkan data perdagangan, total nilai pembelian asing mencapai Rp5,354 triliun, sementara nilai penjualan tercatat Rp4,674 triliun.
Aksi beli asing paling besar mengarah ke saham komoditas. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menjadi saham dengan net buy asing terbesar, yakni mencapai Rp408,1 miliar.
Selanjutnya, investor asing memborong PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan net buy Rp292,2 miliar. Saham tambang lainnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), mencatat net buy Rp138,8 miliar.
Asing juga memburu PT bumi resources Minerals Tbk (BRMS) dengan net buy Rp131,2 miliar dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar Rp94,1 miliar.
Adapun dominasi saham tambang dalam daftar pembelian asing sejalan dengan penguatan IHSG pada perdagangan hari ini yang ditopang oleh sektor bahan baku. IHSG ditutup melonjak 107,46 poin atau 1,68% ke level 6.501,59, menembus kembali level psikologis 6.500.
Selengkapnya, berikut daftar 10 saham dengan net buy asing terbesar:

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) - Rp408,1 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) - Rp292,2 miliar
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) - Rp138,8 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk (BRMS) - Rp131,2 miliar
PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) - Rp94,1 miliar
PT bumi resources Tbk (BUMI) - Rp59,8 miliar
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) - Rp46,7 miliar
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) - Rp28,2 miliar
PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) - Rp27,4 miliar
PT Darma Henwa Tbk (DEWA) - Rp26,8 miliar

Sementara itu, IHSG menguat lebih dari 1% pada perdagangan kemarin. Penguatan indeks terutama ditopang saham-saham berbasis komoditas dan tambang.
Berdasarkan data perdagangan akhi sesi kedua, IHSG berada di level 6.501,58, menguat 107,46 poin atau 1,68%. IHSG dibuka di level 6.447,25 dan sempat menyentuh level tertinggi 6.514 dan terendah 6.4444.

(mkh/mkh)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Icomex Kejar Target 2027, Pemerintah Bidik Kedaulatan Harga Komoditas

2026-08-21T07:01:13Z

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mulai menggeser ambisi pengelolaan komoditas dari sekadar menjadi pemasok bahan mentah menuju upaya merebut posisi yang lebih menentukan dalam rantai nilai global. Pemerintah menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis mulai beroperasi pada Januari 2027, dengan harapan pembentukan harga sejumlah komoditas unggulan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasar luar negeri.
Target tersebut bukan sekadar agenda membangun satu lagi platform perdagangan. Pemerintah mengarahkan pembentukan Indonesia Commodity Exchange (Icomex) sebagai instrumen untuk menciptakan Indonesia reference price bagi komoditas strategis, sekaligus mempersempit ruang praktik perdagangan yang berpotensi menggerus penerimaan negara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis akan segera dibahas bersama DPR dan ditargetkan terbit paling lambat 17 September 2026.
"Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan punya bursa komoditas sendiri," ucap Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027 di DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Jika target tersebut terealisasi, Indonesia akan memasuki babak baru dalam tata kelola perdagangan komoditas. Negara yang selama ini dikenal sebagai produsen besar sawit, nikel, batu bara, timah, kopi, dan karet ingin memiliki instrumen pasar yang dapat menjadi rujukan harga sekaligus meningkatkan transparansi transaksi.
Prabowo menegaskan Indonesia ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya pelaku global.
"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit," jelasnya.
Nilai Perdagangan Jadi Taruhan
Urgensi pembentukan bursa tersebut terlihat dari besarnya peran komoditas berbasis sumber daya alam dalam perdagangan eksternal Indonesia.
Data BPS menunjukkan ekspor Indonesia pada Januari–Juni 2026 mencapai US$140,81 miliar, tumbuh 4,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas bahkan mencapai US$134,58 miliar, naik 4,90%. Pada periode yang sama, neraca perdagangan masih mencatat surplus US$3,58 miliar.
Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan tantangan. Impor Indonesia tumbuh jauh lebih cepat, yakni 18,69% menjadi US$137,24 miliar pada Januari–Juni 2026. Artinya, ruang surplus perdagangan semakin tipis dan kualitas penerimaan ekspor menjadi semakin penting.
Dalam konteks tersebut, peningkatan nilai yang diperoleh dari setiap transaksi komoditas menjadi strategis. Indonesia tidak cukup hanya meningkatkan volume ekspor apabila mekanisme pembentukan harga, pembiayaan, dan transaksi bernilai tambah tetap berpusat di luar negeri.
Bank Indonesia mencatat ekspor nonmigas masih banyak ditopang komoditas berbasis sumber daya alam, antara lain bahan bakar mineral serta nikel dan produk turunannya. Pada Januari–Mei 2026, neraca perdagangan Indonesia masih surplus US$4,03 miliar, dengan surplus nonmigas US$16,31 miliar yang menahan defisit migas sebesar US$12,28 miliar.
Dengan demikian, agenda Icomex tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari upaya memperbesar manfaat ekonomi yang dapat ditangkap Indonesia dari posisi sebagai produsen komoditas dunia.
Dari Produsen ke Price Maker
Pemerintah menyadari bahwa membangun bursa tidak otomatis membuat Indonesia menjadi price maker. Pasar membutuhkan volume transaksi, likuiditas, partisipasi pembeli dan penjual, mekanisme price discovery, standar komoditas, serta kepercayaan pelaku pasar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih membahas komoditas yang akan diperdagangkan. Namun, komoditas utama Indonesia seperti CPO, nikel, dan batu bara menjadi kandidat awal.
"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah akan memulai dari komoditas yang memiliki basis produksi dan pasar yang relatif besar. Pilihan itu penting untuk membangun likuiditas pada tahap awal, sebab bursa tanpa volume transaksi yang memadai akan sulit menghasilkan harga referensi yang kredibel.
Terlebih, harga komoditas global sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dunia, geopolitik, kebijakan perdagangan, hingga pergerakan pasar keuangan.
Bank Indonesia dalam Laporan Nusantara Juli 2026 menyebut kinerja ekspor di sejumlah wilayah masih ditopang tingginya permintaan mitra dagang terhadap batu bara dan CPO. Namun, bank sentral juga mengingatkan perlambatan permintaan global menjadi risiko bagi ekspor komoditas utama.
Artinya, Icomex harus mampu menyediakan mekanisme harga yang mencerminkan kondisi fundamental domestik tanpa terputus dari harga global.
Prasetyo mengatakan mekanisme tersebut nantinya tetap akan mempertimbangkan biaya produksi dan perkembangan harga dunia.
"Nanti ada mekanismenya. Sama ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," katanya.
Pemerintah kini mengejar tenggat yang relatif ketat. Prabowo menargetkan regulasi penyelenggaraan BMKS selesai paling lambat 17 September 2026 dan bursa beroperasi pada 1 Januari 2027. Prasetyo mengatakan seluruh persiapan masih berjalan.
"Semua sedang disiapkan," ujarnya.
OJK Mulai Bangun Fondasi Pengawasan
Keseriusan pemerintah memasuki tahap operasional juga tercermin dari langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 19 Agustus 2026, OJK melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Pengisian jabatan tersebut menjadi salah satu fondasi kelembagaan untuk menyiapkan aturan, pengawasan, manajemen risiko, serta integritas perdagangan BMKS.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan ekspektasi negara terhadap bursa tersebut sangat besar, terutama untuk mengatasi persoalan transfer pricing dan under-invoicing yang berpotensi mengurangi penerimaan Indonesia.
"Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia," kata Friderica dalam keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).
Di titik inilah fungsi Icomex menjadi lebih luas daripada sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli.
Jika transaksi komoditas strategis dapat tercatat dalam sistem yang transparan, otoritas memiliki basis data yang lebih kuat untuk mengawasi kewajaran harga transaksi, mendeteksi potensi manipulasi, dan memperbaiki basis informasi untuk perpajakan maupun kebijakan perdagangan. Friderica menegaskan OJK perlu menyiapkan kerangka tersebut sejak awal.
"Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK," ujarnya.
Icomex dan ICDX
Tantangan berikutnya adalah menentukan posisi Icomex di tengah keberadaan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).
Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya integrasi ataupun penggabungan. Prasetyo mengatakan pemerintah masih mengkaji bentuk kelembagaan yang paling tepat.
"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa. Intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan enggak," jelasnya.
Dia juga membuka kemungkinan ICDX bergabung dengan Icomex.
"Ada nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," tuturnya.
Pilihan tersebut akan menentukan efisiensi ekosistem bursa komoditas Indonesia. Kehadiran dua lembaga dengan fungsi yang tumpang tindih berpotensi membagi likuiditas dan menciptakan fragmentasi pasar. Sebaliknya, integrasi tanpa desain tata kelola yang kuat juga dapat menimbulkan persoalan konsentrasi dan persaingan.
Oleh karena itu, pemerintah menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar menerbitkan regulasi pembentukan bursa.
Menutup Celah Nilai yang Hilang
Data perdagangan nasional memperlihatkan mengapa agenda tersebut memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan.
Pada Juli 2026, BPS mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum nasional meningkat 5,66% secara tahunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok bijih besi dan mineral serta listrik, gas, dan air yang masing-masing mencapai 10,78%.
Di sisi lain, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pembentukan bursa komoditas baru harus mampu bersaing dengan bursa-bursa global yang telah established. Menurutnya, besarnya kapasitas produksi Indonesia atas sejumlah komoditas strategis belum otomatis membuat Indonesia memiliki kekuatan dalam menentukan harga.
“Kalau kemudian Indonesia akan mendirikan bursa itu sendiri, ini kan mesti bersaing dengan bursa yang ada. Nah, saya nggak yakin bursa yang akan didirikan Indonesia itu mampu bersaing dengan bursa-bursa yang sudah established, sudah mapan sebelumnya,” kata Fahmy kepada Bisnis, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, tantangan yang lebih besar bukan sekadar membangun infrastruktur perdagangan komoditas, melainkan menjadikan bursa tersebut sebagai pusat price discovery atau pembentukan harga yang diakui pasar internasional.
Indonesia memang merupakan salah satu produsen besar sejumlah komoditas strategis, seperti batu bara dan minyak sawit. Namun, posisi sebagai produsen besar belum membuat Indonesia mampu memengaruhi harga global.
Fahmy mencontohkan komoditas batu bara. Menurutnya, upaya Indonesia mengurangi kuota produksi belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap harga komoditas tersebut di pasar internasional.
“Selama ini Indonesia tidak bisa berperan banyak untuk melakukan penetapan harga tadi. Bahkan dengan mengurangi kuota produksi batu bara misalnya, itu juga tidak mampu mempengaruhi harga,” ujarnya.
Dia menilai kekuatan dalam menentukan harga justru berada pada negara atau bursa yang telah menjadi market leader. Kondisi tersebut memungkinkan negara yang bukan merupakan produsen terbesar sekalipun memiliki pengaruh lebih besar terhadap harga komoditas dibandingkan negara produsen.
“Market leader-nya itu bukan Indonesia, tapi justru negara lain yang sudah established di bursa tadi yang mampu mempengaruhi harga, meskipun barangkali negara tadi tidak mempunyai produksi yang cukup besar seperti Indonesia,” kata Fahmy.
Dengan kondisi tersebut, Fahmy menilai target menjadikan Icomex sebagai instrumen untuk meningkatkan kedaulatan Indonesia sekaligus memengaruhi harga komoditas global merupakan target yang terlalu ambisius.
“Menurut saya agak tidak realistis kalau Prabowo memaksakan Indonesia membangun bursa di Indonesia dengan tujuan agar Indonesia bisa mempengaruhi harga tadi,” tuturnya.
Pengusaha Besar Berpotensi Dominan
Di sisi lain, apabila Icomex berhasil berkembang menjadi pusat perdagangan dan referensi harga komoditas, Fahmy menilai manfaat terbesar berpotensi lebih banyak dinikmati pelaku usaha besar dibandingkan produsen di tingkat hulu.
Dia mengatakan aktivitas perdagangan di bursa komoditas selama ini lebih banyak melibatkan perusahaan-perusahaan berskala besar. Sementara itu, petani yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok komoditas seperti sawit masih memiliki posisi tawar yang relatif lemah.
“Yang banyak bermain di bursa tadi kan para pengusaha-pengusaha besar. Sementara misalnya sawit, petani sawit itu hampir tidak berdaya sama sekali,” katanya.
Menurut Fahmy, petani sawit tetap berpotensi memperoleh manfaat apabila bursa baru tersebut berhasil, tetapi besaran manfaatnya tidak akan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan besar yang memiliki kapasitas perdagangan dan akses pasar lebih kuat.
“Dia mungkin dapat keuntungan, tapi tidak signifikan juga, tidak sebesar yang diperoleh oleh para pengusaha sawit tadi,” ujarnya.
Regulasi Harus Jaga Mekanisme Pasar
Fahmy menambahkan, pemerintah perlu berhati-hati dalam merancang regulasi Icomex agar bursa tersebut tidak sekadar menjadi tempat transaksi domestik, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Namun, dia kembali menekankan bahwa tantangan utama Icomex adalah kemampuannya untuk bersaing dengan bursa komoditas yang telah lebih dahulu menjadi rujukan pasar global.
Menurutnya, apabila Icomex tetap dibentuk, regulasi yang disiapkan harus mengedepankan mekanisme pasar dan tidak memberikan intervensi berlebihan terhadap perdagangan komoditas.
“Kalau toh ada regulasi, itu regulasi yang mengarah pada pasar bebas seperti yang terjadi di bursa-bursa dunia yang ada,” katanya.
Dia memperingatkan bahwa skema yang menyerupai pemasaran bersama justru dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan investor internasional terhadap Icomex.
Fahmy mencontohkan apabila pemerintah menerapkan mekanisme pemasaran bersama melalui Danantara, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas pasar karena harga tidak sepenuhnya terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran.
“Adanya bursa tadi ini berlaku hukum pasar, dipengaruhi demand and supply. Kalau kemudian di Indonesia ada regulasi yang pemasaran bersama misalnya, itu justru akan melemahkan mekanisme pasar dan tidak diminati oleh para pengusaha dunia untuk bermain di bursa tadi,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan keberadaan bursa komoditas strategis seharusnya tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga mampu menciptakan mekanisme pembentukan harga yang kredibel.
“Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis diharapkan bisa jadi price makers, artinya pembentukan harga karena kedalaman dan kepercayaan pasar,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, kemampuan membentuk harga yang lebih kredibel dapat meningkatkan nilai ekonomi mineral Indonesia. Selama ini, posisi Indonesia masih lebih banyak sebagai price taker karena harga komoditas mineral ditentukan melalui transaksi bilateral antara produsen dan pembeli.
“Selama ini Indonesia baru jadi price takers karena transaksi ditentukan secara bilateral antara produsen mineral dan pembeli,” ujarnya.
Dengan adanya bursa, harga komoditas diharapkan terbentuk secara lebih transparan melalui mekanisme pasar dan melibatkan lebih banyak pelaku. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan mineral strategis.
Transparansi Tambang
Selain pembentukan harga, Bhima menilai transparansi harus menjadi fondasi utama bursa mineral. Hal ini terutama berkaitan dengan kepastian pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk menopang agenda hilirisasi di dalam negeri.
Bursa, lanjutnya, harus mampu menyediakan informasi yang memadai mengenai asal-usul mineral, termasuk ketelusuran hingga lokasi titik tambang. Mekanisme tersebut penting untuk memastikan komoditas yang diperdagangkan tidak berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.
“Bursa harus bisa memberikan transparansi termasuk soal ketelusuran lokasi titik tambang untuk mencegah masuknya produk dari tambang ilegal,” katanya.
Menurut Bhima, sistem ketelusuran juga akan meningkatkan kredibilitas komoditas mineral Indonesia di mata pembeli global. Hal tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG).
Dia menilai bursa komoditas di Indonesia justru harus mampu mendorong peningkatan standar lingkungan, bukan dipersepsikan sebagai instrumen untuk menghindari kewajiban atau standar pasar internasional yang lebih ketat.
“Bursa bisa mendorong kredibilitas dengan kenaikan standar lingkungan, sehingga persepsi bursa di dalam negeri bukan untuk hindari kewajiban pasar internasional yang lebih ketat,” ujar Bhima.
Adopsi Standar LME
Untuk memperkuat kredibilitas tersebut, Bhima mengatakan Indonesia dapat mengadopsi praktik yang telah diterapkan bursa mineral global, salah satunya London Metal Exchange (LME).
Dia mencontohkan penerapan LMEpassport, sistem yang memungkinkan informasi mengenai ketelusuran mineral ditampilkan sehingga pembeli dapat mengetahui asal-usul dan karakteristik komoditas yang diperdagangkan.
“Sebagai contoh, bursa komoditas bisa mengaplikasikan standar yang sama dengan London Metal Exchange dengan LMEpassport, di mana ketelusuran (traceability) mineral dapat dilacak apakah sesuai dengan metrik emisi dan ESG,” tuturnya.
Menurutnya, penerapan standar tersebut akan memberikan kepastian bagi pembeli internasional mengenai kualitas dan keberlanjutan mineral Indonesia.
Bhima juga menekankan bahwa klaim mengenai produk mineral yang berkelanjutan tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan produsen. Klaim tersebut harus diperkuat melalui proses assurance atau verifikasi yang dilakukan pihak ketiga.
“Klaim sustainability juga harus didukung assurance/verification pihak ketiga,” katanya.
Dengan demikian, pembeli dari industri hilir, termasuk sektor baterai, dapat memperoleh kepastian bahwa mineral yang mereka gunakan memenuhi standar lingkungan dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi pembeli dari sektor baterai misalnya, memahami kalau nikel dari Indonesia punya standar yang ketat,” ujar Bhima.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan keberhasilan Icomex akan sangat ditentukan oleh kedalaman transaksi, likuiditas, transparansi data, standardisasi komoditas, hingga kemampuan menarik pembeli global.
“Indonesia realistis membangun price discovery sendiri, tetapi syaratnya bukan sekadar memiliki bursa. Yang menentukan adalah kedalaman transaksi, likuiditas, transparansi data, standardisasi komoditas, dan partisipasi buyer global,” kata Rizal kepada Bisnis, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki modal berupa kekuatan pasokan untuk sejumlah komoditas strategis, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), nikel, dan batu bara. Namun, selama transaksi rujukan masih terbentuk di bursa luar negeri, posisi Indonesia tetap lebih dominan sebagai price taker.
Dengan demikian, tantangan utama Icomex bukan hanya meningkatkan pangsa perdagangan komoditas Indonesia, melainkan mengonversi posisi sebagai produsen besar menjadi kekuatan dalam pembentukan harga.
“Jadi tantangannya adalah mengubah market share menjadi pricing power,” ujarnya.
Tak Lepas dari Harga Global
Rizal menilai keberadaan bursa domestik memang dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas. Namun, Icomex tidak serta-merta membuat Indonesia terbebas dari pengaruh harga global.
Harga komoditas, lanjutnya, tetap akan dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dunia. Ruang yang dapat direbut Indonesia adalah meningkatkan perannya dalam menentukan benchmark, premium-discount, dan referensi kontrak perdagangan.
“Bursa domestik bisa memperkuat posisi tawar, tetapi tidak membuat Indonesia bebas dari harga global. Harga tetap ditentukan supply-demand dunia,” katanya.
Menurut Rizal, persoalan akan muncul apabila transaksi ekspor komoditas Indonesia masih menggunakan benchmark yang dibentuk bursa luar negeri. Dalam kondisi tersebut, Icomex berisiko hanya menjadi pusat transaksi domestik tanpa mengubah struktur pasar global.
“Kalau transaksi ekspor tetap memakai benchmark luar, Icomex hanya menjadi etalase domestik tanpa mengubah struktur pasar,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan Icomex harus diarahkan untuk menciptakan likuiditas yang cukup besar sehingga harga yang terbentuk di dalam negeri memiliki kredibilitas dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai referensi oleh pelaku perdagangan internasional.
Jangan Hanya Dinikmati Perusahaan Besar
Di sisi lain, Rizal mengingatkan bahwa peningkatan kualitas price discovery tidak otomatis membuat manfaat ekonomi mengalir hingga ke petani dan produsen komoditas di tingkat hulu.
Tanpa desain yang inklusif, perusahaan besar dan trader justru berpotensi menjadi kelompok pertama yang menikmati manfaat bursa. Mereka memiliki keunggulan berupa penguasaan volume perdagangan, informasi pasar, akses pembiayaan, serta jaringan pasar.
“Manfaat Icomex juga tidak otomatis turun ke petani dan produsen hulu. Tanpa desain yang inklusif, trader dan perusahaan besar justru paling cepat menikmati keuntungan karena mereka menguasai volume, informasi, pembiayaan, dan akses pasar,” katanya.
Karena itu, pemerintah perlu membangun mekanisme transmisi harga dari bursa hingga tingkat produsen. Mekanisme tersebut penting agar perbaikan pembentukan harga di tingkat perdagangan tidak berhenti pada pelaku besar.
“Kalau price discovery membaik tetapi harga di tingkat petani tidak ikut terkoreksi, maka kedaulatan harga hanya dinikmati pelaku besar,” ujar Rizal.
Hindari Fragmentasi dengan ICDX
Dari sisi regulasi, Rizal menilai pemerintah perlu memberikan perhatian pada transparansi transaksi, integrasi data ekspor, standardisasi kualitas komoditas, serta sistem clearing-settlement. Pengawasan terhadap potensi manipulasi harga juga harus diperkuat.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan konsolidasi likuiditas di pasar komoditas. Hal tersebut menjadi penting menyusul adanya Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) yang telah lebih dahulu beroperasi.
Menurut Rizal, pemerintah harus tegas menentukan posisi ICDX dalam desain Icomex agar keberadaan dua institusi tidak justru memecah volume perdagangan.
“Pemerintah juga harus tegas soal posisi ICDX agar tidak terjadi fragmentasi transaksi,” tuturnya.
Dia mengingatkan risiko terbesar dari pembentukan bursa baru adalah Indonesia memiliki banyak institusi perdagangan komoditas, tetapi volume transaksi justru terpecah. Dalam kondisi tersebut, harga yang terbentuk di dalam negeri akan sulit memiliki kekuatan sebagai benchmark global.
“Risiko terbesarnya adalah Indonesia memiliki banyak bursa, tetapi volume terpecah dan benchmark tetap dibentuk di luar negeri,” katanya.
Oleh karena itu, Rizal menekankan Icomex harus dirancang sebagai pusat likuiditas sekaligus referensi harga komoditas strategis Indonesia. Dengan demikian, pembentukan bursa tidak berhenti pada penambahan institusi baru, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas global.
“Icomex harus menjadi pusat likuiditas dan referensi harga, bukan sekadar menambah institusi baru,” tandas Rizal.

Source https://www.bisnis.com

Asing Borong Saham Tambang AMMN, ANTM, hingga INCO Kerek IHSG Tembus 6.500

2026-08-21T07:00:11Z

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing memborong sejumlah saham tambang saat indeks harga saham gabungan (IHSG) melejit 1,68% ke level 6.501,58 pada perdagangan Kamis (20/8/2026). Saham tambang juga menjadi salah satu sektor penopang utama penguatan indeks di tengah lonjakan harga emas global.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatat net buy Rp680,25 miliar pada perdagangan hari ini. Namun, secara tahun berjalan, investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp71,61 triliun.
Sejumlah saham tambang menjadi sasaran utama aksi beli asing, mengutip data RTI. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatat net buy asing terbesar mencapai Rp408,1 miliar, diikuti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar Rp138,8 miliar dan PT bumi resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar Rp131,2 miliar.
Aksi beli juga terjadi pada saham pertambangan lainnya, yakni PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) dengan net buy Rp94,1 miliar, PT bumi resources Tbk (BUMI) Rp59,8 miliar, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Rp28,2 miliar, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) Rp27,4 miliar, dan PT Darma Henwa Tbk (DEWA) Rp26,8 miliar.

Selain saham tambang, asing juga memborong saham perbankan seperti BBRI Rp292,2 miliar dan BBCA Rp46,7 miliar.
Penguatan saham tambang tersebut turut tercermin dari jajaran saham yang menjadi penopang IHSG. AMMN melonjak 7,97%, BRMS melesat 9,60%, sementara PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menguat 3,35%.
Investment Analyst Lead Stockbit Edi Chandren mengatakan sentimen positif pasar salah satunya datang dari kebijakan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang meningkatkan dukungan likuiditas untuk pembelian kembali obligasi pemerintah AS tenor panjang.
Departemen Keuangan AS meningkatkan nominal buyback obligasi tenor 10–30 tahun dari maksimum US$2 miliar per operasi menjadi minimum US$4 miliar per operasi. Kebijakan tersebut akan berlaku pada periode 9 September hingga 4 November 2026.
Langkah tersebut diambil setelah yield obligasi AS tenor 30 tahun menyentuh 5,34%, level tertinggi sejak 2007, di tengah kekhawatiran terkait kondisi fiskal AS dan eskalasi konflik dengan Iran. Pada saat yang sama, total utang pemerintah AS telah menembus US$40 triliun untuk pertama kalinya.
Merespons perkembangan tersebut, yield obligasi AS tenor 10 tahun turun sekitar 7 basis poin menjadi 4,64%, sedangkan indeks dolar AS (DXY) melemah sekitar 0,9% ke level 98,8. Di sisi lain, harga emas melonjak sekitar 4% menjadi US$4.520 per troy ounce.
Edi menilai kombinasi kenaikan harga emas yang berpotensi diikuti kenaikan harga komoditas logam lainnya serta peluang penguatan rupiah dapat memberikan sentimen positif terhadap pergerakan IHSG.
"Kombinasi kenaikan harga emas — yang berpotensi diikuti harga komoditas logam lainnya — serta potensi penguatan nilai tukar rupiah memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG," kata Edi, Kamis (20/8/2026).
Top 10 Saham Net Buy Asing, Kamis 20 Agustus 2026:

AMMN: Rp408,1 miliar
BBRI: Rp292,2 miliar
ANTM: Rp138,8 miliar
BRMS: Rp131,2 miliar
PSAB: Rp94,1 miliar
BUMI: Rp59,8 miliar
BBCA: Rp46,7 miliar
INCO: Rp28,2 miliar
MBMA: Rp27,4 miliar
DEWA: Rp26,8 miliar

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

IHSG Lompat 1,68% Tembus Level Psikologis 6.500, OTW Reli Panjang?

2026-08-21T01:00:28Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat lebih dari 1% pada perdagangan Kamis (20/8/2026). Penguatan indeks terutama ditopang saham-saham berbasis komoditas dan tambang.
Berdasarkan data perdagangan akhi sesi kedua, IHSG berada di level 6.501,58, menguat 107,46 poin atau 1,68%. IHSG dibuka di level 6.447,25 dan sempat menyentuh level tertinggi 6.514 dan terendah 6.4444.

Total transaksi hari ini mencapai Rp 15,01 triliun, yang melibatkan 43,68 miliar saham dalam 2,29 juta kali transaksi. Sebanyak 452 saham menguat, 190 saham melemah dan 150 saham lainnya stagnan.
Dari sektoral, bahan baku menjadi sektor dengan penguatan paling tinggi, yakni 4,03%. Disusul sektor konsumer primer yang naik 2,52% dan konsumer non-primer 1,81%.
Penguatan sektor bahan baku menjadi salah satu penopang utama IHSG karena sejumlah saham berkapitalisasi besar di sektor komoditas mencatat kenaikan.
Berdasarkan kontribusi terhadap IHSG, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menjadi penopang terbesar dengan kontribusi sekitar 14,82 poin. Selanjutnya PT bumi resources Minerals Tbk (BRMS) menyumbang 9,52 poin dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar 9,41 poin.
Saham tambang lainnya juga menopang indeks, seperti PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT bumi resources Tbk (BUMI) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).
Adapun pada perdagangan IHSG hari ini akan dibayangi sejumlah sentimen domestik dan global. Dari dalam negeri, investor mencermati keputusan Bank Indonesia yang kembali mempertahankan BI-Rate di 5,75% dalam RDG 18-19 Agustus 2026. BI juga mempertahankan Deposit Facility 5% dan Lending Facility 6,5%. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Dari eksternal, sentimen pasar cenderung mendapat dorongan dari penurunan yield US Treasury dan pelemahan dolar AS. Yield Treasury tenor panjang melandai setelah Departemen Keuangan AS menggandakan program buyback obligasi menjadi sedikitnya US$4 miliar per operasi. Indeks dolar AS turun 0,84% ke 98,83, yang berpotensi memberikan ruang bagi penguatan rupiah dan mengurangi tekanan terhadap SBN.
Namun, investor tetap mencermati risalah FOMC yang menunjukkan inflasi AS masih tinggi. Sejumlah pejabat The Fed bahkan membuka peluang kenaikan suku bunga jika inflasi tidak kunjung turun. Sentimen tersebut menjadi penting di tengah desakan Presiden AS Donald Trump agar The Fed memangkas suku bunga.
Dari pasar komoditas, harga minyak kembali menguat seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. WTI naik 0,77% menjadi US$85,59 per barel dan Brent menguat 0,44% menjadi US$91,42 per barel.
Sementara di Asia, investor menanti data neraca perdagangan Jepang Juli serta keputusan Loan Prime Rate (LPR) China. Pasar memperkirakan LPR 1 tahun China tetap di 3% dan LPR 5 tahun di 3,5%. Data Jepang juga menjadi perhatian karena kuatnya impor dan ekspor dapat memberikan gambaran mengenai kondisi permintaan regional, termasuk potensi permintaan terhadap produk Indonesia.

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

IHSG Dekati 6.500! Asing Rebutan 10 Saham Ini, Gelontorkan Rp648 M

2026-08-21T01:00:23Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat lebih dari 1% pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (20/8/2026), dengan penguatan terutama ditopang saham-saham berbasis komoditas dan tambang.
Berdasarkan data perdagangan akhir sesi pertama, IHSG berada di level 6.487,96, menguat 93,83 poin atau 1,47% dan mendekati level psikologis 6.500. IHSG dibuka di level 6.447,25 dan sempat menyentuh level tertinggi 6.493. Total transaksi hari ini mencapai Rp7,98 triliun, melibatkan 22,46 miliar saham dalam 1,3 juta kali transaksi, dengan 417 saham menguat, 187 saham melemah, dan 185 saham stagnan.

Dari sektoral, bahan baku menjadi sektor dengan penguatan paling tinggi yakni 4,22%, disusul utilitas 1,45% dan energi 1,35%. PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menjadi penopang terbesar IHSG dengan kontribusi sekitar 14,37 poin, disusul PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) 9,52 poin dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) 7,78 poin. Penguatan indeks juga ditopang sentimen eksternal berupa pelemahan dolar AS dan penurunan yield US Treasury, di tengah keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan BI-Rate di 5,75%.
Sejalan dengan penguatan indeks tersebut, berdasarkan data Stockbit Sekuritas, investor asing tercatat membukukan aksi beli bersih (net foreign buy) yang cukup besar, yaitu Rp648,22 miliar di seluruh pasar (all market) sepanjang sesi I hari ini.
Secara keseluruhan, nilai transaksi asing pada sesi I mencapai Rp4,40 triliun, dengan rincian foreign buy sebesar Rp2,52 triliun dan foreign sell Rp1,88 triliun.
Perburuan asing terbesar tertuju pada PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dengan nilai net buy mencapai Rp333,40 miliar - sejalan dengan saham AMMN yang menjadi penopang terbesar IHSG hari ini. Di posisi berikutnya terdapat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) senilai Rp186,23 miliar, disusul PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) sebesar Rp114,91 miliar.
Selain itu, investor asing juga memborong PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) sebesar Rp105,51 miliar - turut sejalan dengan kontribusinya sebagai penopang indeks, serta PT bumi resources Tbk. (BUMI) Rp66,84 miliar, dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (PSAB) Rp55,11 miliar.
Di sisi lain, aksi jual asing terbesar terjadi pada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dengan nilai mencapai Rp83,52 miliar. Disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar Rp58,81 miliar, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Rp43,35 miliar.
Tekanan jual juga terlihat pada PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) sebesar Rp38,32 miliar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Rp32,98 miliar, serta PT Astra International Tbk. (ASII) Rp29,22 miliar.
Berikut daftar net foreign buy dan net foreign sell investor asing pada perdagangan sesi I Kamis (20/8/2026).
Net Foreign Buy

PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp333,40 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp186,23 miliar
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp114,91 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp105,51 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) - Rp66,84 miliar
PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (PSAB) - Rp55,11 miliar
PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp38,38 miliar
PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) - Rp30,74 miliar
PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp25,39 miliar
PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) - Rp20,80 miliar

Net Foreign Sell

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) - Rp83,52 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp58,81 miliar
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp43,35 miliar
PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp38,32 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) - Rp32,98 miliar
PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp29,22 miliar
PT Indosat Tbk. (ISAT) - Rp23,72 miliar
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) - Rp22,01 miliar
PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) - Rp21,07 miliar
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp18,20 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com

IHSG Tembus 6.500, Saham Tambang dan Bank Laris Diborong Asing

2026-08-21T01:00:16Z

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing memborong sejumlah saham tambang saat indeks harga saham gabungan (IHSG) melejit 1,68% ke level 6.501,58 pada perdagangan Kamis (20/8/2026).
Saham tambang juga menjadi salah satu sektor penopang utama penguatan indeks di tengah lonjakan harga emas global.
Investment Analyst Lead Stockbit Edi Chandren mengatakan sentimen positif pasar salah satunya datang dari kebijakan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang meningkatkan dukungan likuiditas untuk pembelian kembali obligasi pemerintah AS tenor panjang.
Departemen Keuangan AS meningkatkan nominal buyback obligasi tenor 10–30 tahun dari maksimum US$2 miliar per operasi menjadi minimum US$4 miliar per operasi. Kebijakan tersebut akan berlaku pada periode 9 September hingga 4 November 2026.

Langkah tersebut diambil setelah yield obligasi AS tenor 30 tahun menyentuh 5,34%, level tertinggi sejak 2007, di tengah kekhawatiran terkait kondisi fiskal AS dan eskalasi konflik dengan Iran. Pada saat yang sama, total utang pemerintah AS telah menembus US$40 triliun untuk pertama kalinya.
Merespons perkembangan tersebut, yield obligasi AS tenor 10 tahun turun sekitar 7 basis poin menjadi 4,64%, sedangkan indeks dolar AS (DXY) melemah sekitar 0,9% ke level 98,8. Di sisi lain, harga emas melonjak sekitar 4% menjadi US$4.520 per troy ounce.
Edi menilai kombinasi kenaikan harga emas yang berpotensi diikuti kenaikan harga komoditas logam lainnya serta peluang penguatan rupiah dapat memberikan sentimen positif terhadap pergerakan IHSG.
"Kombinasi kenaikan harga emas — yang berpotensi diikuti harga komoditas logam lainnya — serta potensi penguatan nilai tukar rupiah memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG," kata Edi, Kamis (20/8/2026).
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatat net buy Rp680,25 miliar pada perdagangan hari ini. Namun, secara tahun berjalan, investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp71,61 triliun.
Sejumlah saham tambang menjadi sasaran utama aksi beli asing, mengutip data RTI. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatat net buy asing terbesar mencapai Rp408,1 miliar, diikuti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar Rp138,8 miliar dan PT bumi resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar Rp131,2 miliar.
Aksi beli juga terjadi pada saham pertambangan lainnya, yakni PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) dengan net buy Rp94,1 miliar, PT bumi resources Tbk (BUMI) Rp59,8 miliar, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Rp28,2 miliar, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) Rp27,4 miliar, dan PT Darma Henwa Tbk (DEWA) Rp26,8 miliar.
Selain saham tambang, asing juga memborong saham perbankan seperti BBRI Rp292,2 miliar dan BBCA Rp46,7 miliar.
Penguatan saham tambang tersebut turut tercermin dari jajaran saham yang menjadi penopang IHSG. AMMN melonjak 7,97%, BRMS melesat 9,60%, sementara PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menguat 3,35%.

Top 10 Net Buy Asing — 20 Agustus 2026:

AMMN: Rp408,1 miliar
BBRI: Rp292,2 miliar
ANTM: Rp138,8 miliar
BRMS: Rp131,2 miliar
PSAB: Rp94,1 miliar
BUMI: Rp59,8 miliar
BBCA: Rp46,7 miliar
INCO: Rp28,2 miliar
MBMA: Rp27,4 miliar
DEWA: Rp26,8 miliar

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

IHSG Ditutup Menanjak ke 6.501, Saham Tambang AMMN, BUMI, BRMS Melesat

2026-08-21T01:00:14Z

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (20/8/2026). Sejumlah saham seperti AMMN, BUMI, hingga BRMS naik ke zona hijau pada perdagangan pagi ini.
Berdasarkan data RTI Infokom, pukul 16.00 WIB, IHSG ditutup menguat pada posisi 6.501,58 dan naik 1,68% sesaat setelah pembukaan. IHSG bergerak pada rentang 6.444,39 hingga 6.514,67 sesaat setelah pembukaan.
Tercatat, 452 saham menguat, 190 saham melemah, dan 150 saham bergerak ditempat. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp11.444 triliun.
Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) naik 7,97% ke level Rp4.470 pada perdagangan sore ini. Lalu saham PT bumi resources Tbk. (BUMI) juga naik 4,40% ke level Rp190 per saham sore ini. Demikian juga saham PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) juga menguat 9,60% ke level Rp685 pagi ini.

Saham lain yang juga menguat adalah saham KIJA naik 24,85% ke level Rp206, saja, ANTM naik 3,63% ke level Rp3.140, dan saham BBCA menguat 1,59% ke level Rp6.400 per saham.
Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan Bursa Asia menguat pada perdagangan hari ini, mengikuti penguatan bursa Wall Street seiring meredanya tekanan di pasar obligasi Amerika Serikat (AS).
Pelaku pasar mengesampingkan risalah The Fed yang menunjukkan semakin banyak pejabat bank sentral AS mendukung kenaikan suku bunga pada pertemuan sebelumnya.
“Investor justru merespons positif penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang mendorong aliran dana kembali ke aset berisiko,” tulis Pilarmas Investindo Sekuritas, Kamis (20/8/2026).
Penurunan imbal hasil tersebut terjadi setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk meningkatkan pembelian kembali surat utang secara signifikan. Langkah tersebut dinilai dapat meredakan kekhawatiran terhadap kenaikan biaya pinjaman yang sebelumnya menekan pasar ekuitas global.
Pasar menilai penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS, khususnya tenor jangka panjang, dapat membantu memulihkan selera risiko investor.
Di Asia, perhatian investor juga tertuju pada keputusan moneter Bank Sentral China yang kembali mempertahankan suku bunga acuan pinjaman pada level terendah sepanjang masa.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya volatilitas global.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga inflasi dalam target 1,5%–3,5% pada 2026 dan 2027 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Volatilitas global meningkat seiring eskalasi perang di Timur Tengah.
Pejabat Sementara Gubernur BI mengatakan kebijakan moneter akan tetap berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah. BI juga akan memperluas skema insentif lindung nilai untuk mendorong masuknya arus modal asing.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

PGUN Buka Suara soal Isu Akuisisi Bayan Resources (BYAN)

2026-08-21T01:00:11Z

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik Haji Isam PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) buka suara mengenai isu rencana pengambilalihan PT bayan resources Tbk. (BYAN) yang sebelumnya beredar di pasar.
Dalam tanggapan atas permintaan klarifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur PGUN Tamlikho mengatakan perseroan maupun grup hingga saat ini tidak memiliki rencana untuk mengakuisisi saham BYAN.
“Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan maupun Grup belum memiliki rencana untuk melakukan akuisisi atas saham PT bayan resources Tbk (BYAN),” ujar Tamlikho dalam keterbukaan informasi, Kamis (20/8/2026).
Tamlikho juga mengatakan perseroan hingga saat ini tidak mengetahui kebenaran maupun memiliki informasi terkait pemberitaan mengenai rencana pengambilalihan BYAN.

Terkait kemungkinan aksi korporasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali atau pemilik penerima manfaat (Ultimate Beneficial Owner/UBO), PGUN menyatakan belum menerima konfirmasi maupun pemberitahuan resmi.
“Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan belum menerima konfirmasi ataupun pemberitahuan resmi dari Pemegang Saham Pengendali maupun Pemilik Penerima Manfaat (Ultimate Beneficial Owner) terkait adanya rencana ataupun Informasi/Fakta Material mengenai akuisisi saham PT bayan resources Tbk (BYAN),” kata Tamlikho.
Dengan belum adanya rencana akuisisi tersebut, PGUN menyatakan tidak memiliki rencana keterbukaan informasi maupun timeline pelaksanaan transaksi BYAN.
Perseroan juga menyatakan hingga saat ini tidak terdapat informasi, fakta, maupun kejadian material penting lainnya yang belum disampaikan kepada publik.
BEI Soroti Kenaikan Harga Saham PGUN
Selain meminta klarifikasi mengenai isu akuisisi BYAN, BEI juga meminta manajemen PGUN menjelaskan faktor yang memengaruhi tren peningkatan harga saham perseroan.
Tamlikho mengatakan pergerakan harga saham PGUN antara lain dipengaruhi oleh kinerja perseroan, laporan keuangan, serta pemberitaan di media massa.
“Faktor yang mempengaruhi antara lain performance Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan, dan pemberitaan di media massa,” kata Tamlikho.
PGUN juga memastikan tidak terdapat informasi, fakta, maupun kejadian material lainnya yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perseroan serta harga saham yang belum diungkapkan kepada publik.
Klarifikasi tersebut disampaikan PGUN sebagai respons atas permintaan BEI berdasarkan ketentuan III.2.2 dan IV.2.2 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
Rumor Akuisisi BYAN
Sebelumnya, rumor mengenai rencana pengambilalihan sekitar 62,2% saham BYAN oleh Jhonlin Grup milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam berembus di pasar.
Manajemen BYAN juga telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Corporate Secretary bayan resources Jenny Quantero mengatakan perseroan tidak mengetahui adanya rencana transaksi pengambilalihan maupun akuisisi saham sebagaimana informasi yang beredar.
“Sampai dengan tanggal surat ini, perseroan tidak mengetahui adanya rencana transaksi pengambilalihan atau akuisisi sekitar 62,2% saham Perseroan oleh Haji Isam atau pihak yang terafiliasi dengan Haji Isam,” tulis manajemen BYAN dalam keterbukaan informasi di BEI, Selasa (18/8/2026).
Kendati demikian, BYAN mengungkapkan pemegang saham pengendali dari waktu ke waktu membuka peluang untuk mempertimbangkan berbagai kesempatan demi memaksimalkan investasinya.
Perseroan juga menegaskan tidak memiliki informasi terkait pihak-pihak yang terlibat, struktur transaksi, porsi saham yang akan dialihkan, maupun nilai transaksi dari isu pengambilalihan tersebut.
Manajemen BYAN memastikan isu yang beredar tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kinerja keuangan perseroan karena tidak terdapat transaksi yang dapat dikonfirmasi oleh manajemen.
Rumor tersebut sebelumnya menjadi salah satu pemicu lonjakan saham BYAN. Berdasarkan data BEI, saham BYAN ditutup melonjak 19,97% ke posisi Rp17.275 per saham pada perdagangan Selasa (18/8/2026).
Tim riset BRI Danareksa Sekuritas mencatat spekulasi tersebut menguat setelah emiten terafiliasi Haji Isam, PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR), menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 September 2026.
_____
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Diterpa Isu Akuisisi BYAN, Emiten Milik Haji Isam Akhirnya Buka Suara

2026-08-20T07:00:21Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten terafiliasi Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) buka suara terkait pemberitaan mengenai rencana pengambilalihan PT bayan resources Tbk (BYAN) oleh pengusaha asal Kalimantan tersebut.
Dalam tanggapannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), JARR menyatakan tidak memiliki rencana untuk melakukan akuisisi atas saham BYAN. Penegasan tersebut juga berlaku bagi grup perseroan hingga tanggal penyampaian surat klarifikasi.
Perseroan juga memberikan penjelasan terkait kemungkinan adanya rencana akuisisi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali maupun pemilik penerima manfaat atau ultimate beneficial owner. Hingga saat ini, JARR menyatakan belum menerima konfirmasi ataupun pemberitahuan resmi terkait adanya rencana maupun informasi atau fakta material mengenai akuisisi saham BYAN.

"Hingga saat ini tidak terdapat rencana untuk mengakuisisi PT bayan resources Tbk (BYAN), sehingga Perseroan tidak ada rencana keterbukaan informasi maupun timeline pelaksanaan akuisisi yang dapat disampaikan oleh Perseroan," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis,(20/8/2026).
JARR selanjutnya menyatakan tidak terdapat informasi, fakta, maupun kejadian material penting lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan maupun harga saham yang belum diungkapkan kepada publik. Klarifikasi ini disampaikan sehubungan dengan beredarnya pemberitaan mengenai potensi pengambilalihan saham emiten batu bara tersebut.
Perseroan menegaskan apabila di kemudian hari terdapat rencana tindakan korporasi atau informasi maupun fakta material yang telah bersifat pasti dan mengikat atau definitive and binding, perseroan bersama pemegang saham pengendali akan menerapkan prinsip keterbukaan informasi.
Sebelumnya, rumor pasar tersebut menyebut Haji Isam bakal mengambil alih sekitar 62,2% saham BYAN. Berdasarkan data perusahaan, jumlah saham BYAN mencapai 33.333.335.000 saham.
Jika 62,2% saham tersebut dihitung menggunakan harga penutupan BYAN pada perdagangan 18 Agustus 2026 sebesar Rp17.275 per saham, maka jumlah saham yang perlu dibeli sekitar 20,73 miliar saham.Dengan demikian, secara matematis nilai pembelian saham tersebut mencapai sekitar Rp358,17 triliun.
Nilai tersebut merupakan estimasi berdasarkan harga pasar dan bukan nilai transaksi akuisisi yang sebenarnya. Jika transaksi benar-benar dilakukan untuk mengambil alih blok pengendali, harga yang disepakati dapat berbeda dari harga pasar.

(ayh/ayh)

Source https://www.cnbcindonesia.com

IHSG Tinggalkan 6.400 Lagi, Asing Terciduk Jualan Saham Ini

2026-08-20T07:00:18Z

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing ternyata masih melakukan aksi jual terhadap sejumlah saham domestik pada perdagangan Rabu (19/8/2026), meski secara keseluruhan tercatat membukukan net buy Rp933,5 miliar.
Kendati demikian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan kemarin dengan koreksi 0,86% ke level 6.394,13.
Tekanan jual asing paling besar terjadi pada saham PT Astra International Tbk (ASII), dengan net sell mencapai Rp73,2 miliar.
Di posisi berikutnya terdapat PT adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) yang mencatat net sell asing Rp49 miliar. Kemudian PT bumi resources Tbk (BUMI) sebesar Rp47,5 miliar dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar Rp44,3 miliar.
Asing juga melepas sejumlah saham besar lainnya. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) mencatat net sell Rp42,1 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Rp39,7 miliar, dan PT Indosat Tbk (ISAT) Rp38,4 miliar.

Menariknya, di tengah aksi jual tersebut, investor asing secara keseluruhan masih mencatatkan net buy Rp933,5 miliar. Namun, seperti terlihat dari data perdagangan, angka tersebut sangat dipengaruhi oleh transaksi jumbo pada saham DSSA yang mencatat net buy asing sekitar Rp1,47 triliun.
Dengan demikian, tekanan jual asing terhadap sejumlah saham utama masih menjadi sinyal yang perlu dicermati investor, terutama apabila transaksi jumbo DSSA dikeluarkan dari perhitungan.
Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net sell asing terbesar pada perdagangan kemarin:

PT Astra International Tbk (ASII) - Rp73,2 miliar
PT adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) - Rp49 miliar
PT bumi resources Tbk (BUMI) - Rp47,5 miliar
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) - Rp44,3 miliar
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) - Rp42,1 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) - Rp39,7 miliar
PT Indosat Tbk (ISAT) - Rp38,4 miliar
PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) - Rp33,4 miliar
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) - Rp27,9 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) - Rp26,8 miliar

(mkh/mkh)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Giliran Emiten Haji Isam Buka Suara soal Rumor Caplok BYAN

2026-08-20T07:00:13Z

Jakarta -

Emiten milik konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), buka suara soal rumor akuisisi mayoritas saham PT bayan resources Tbk (BYAN). Berdasarkan kabar beredar, Jhonlin disebut akan mengakuisisi sekitar 62,2% saham BYAN.Direktur Utama JARR, Indra Irawan, mengaku tidak mengetahui informasi akuisisi mayoritas saham BYAN. Hingga saat ini, perseroan juga tidak memiliki rencana akuisisi saham emiten tersebut."Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan maupun Grup tidak memiliki rencana untuk melakukan akuisisi atas saham PT bayan resources Tbk (BYAN)," ungkap Indra dikutip dari keterbukaan informasi, Kamis (20/8/2026).
Indra juga mengaku belum menerima konfirmasi dari Pemilik Penerima Manfaat (Ultimate Beneficial Owner/UBO), yakni Haji Isam, terkait aksi korporasi tersebut. Ia juga memastikan, rumor tersebut tidak mempengaruhi pergerakan harga saham JARR."Sampai dengan tanggal penyampaian surat ini, Perseroan belum menerima konfirmasi ataupun pemberitahuan resmi dari Pemegang Saham Pengendali maupun Pemilik Penerima Manfaat (Ultimate Beneficial Owner) terkait adanya rencana ataupun Informasi/Fakta Material mengenai akuisisi saham PT bayan resources Tbk (BYAN)," pungkasnya.Sebelumnya, manajemen BYAN juga mengaku belum mengetahui informasi terkait aksi korporasi Jhonlin Grup. Meski demikian, pemegang saham pengendali BYAN tetap membuka peluang investasi."Perseroan tidak mengetahui adanya rencana pengambilalihan dan/atau akuisisi saham perseroan sebagaimana dimaksud dalam informasi yang beredar tersebut. Namun pemegang saham pengendali perseroan telah menyampaikan kepada kami bahwa dari waktu ke waktu, sebagai investor mereka dapat saja mempertimbangkan berbagai kesempatan dan peluang untuk memaksimalkan investasi mereka di Perseroan," tulis Corporate Secretary BYAN, Jenny Quantero, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Rabu (19/8).Jenny menegaskan, manajemen tidak memiliki terkait pihak yang terlibat atau struktur transaksi dari kabar akuisisi tersebut. Begitu juga dengan porsi saham yang dikabarkan akan dibeli Jhonlin Grup, manajemen BYAN mengaku tidak mendapat informasi tersebut."Perseroan tidak memiliki informasi mengenai porsi saham yang akan dialihkan dan/atau nilai transaksi sehubungan dengan informasi mengenai rencana pengambilalihan dan/atau akuisisi saham tersebut," tegasnya.
(acd/acd)

Source https://finance.detik.com

OJK Lantik Henry Rialdi Jadi Deputi Pengawasan Bursa Mineral

2026-08-20T01:00:38Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi baru saja melantik dan mengambil sumpah jabatan Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada hari ini, Rabu (19/8/2026) di Jakarta.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan OJK dalam menjalankan mandat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
"Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia," kata Friderica, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).
Lebih lanjut, Friderica mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis, namun selama ini belum memperoleh manfaat optimal dari posisi tersebut, antara lain karena pembentukan harga sejumlah komoditas belum berlangsung di dalam negeri.
Keberadaan BMKS diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus mendukung pembentukan harga yang lebih transparan sehingga Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih optimal.
Mandat OJK dalam pengaturan dan pengawasan BMKS juga menjadi bagian dari perhatian Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.
Menurut Friderica, hal tersebut menunjukkan besarnya ekspektasi negara terhadap OJK untuk memastikan penyelenggaraan BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai mandat yang diberikan.
"Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK," ujar Friderica.
Pengisian jabatan Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS menjadi salah satu langkah awal OJK dalam mempersiapkan kerangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekosistem BMKS.
Fungsi tersebut diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan perdagangan mineral dan komoditas strategis berlangsung secara teratur, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan tata kelola.
Dengan penguatan kelembagaan dan kerangka pengaturan serta pengawasan yang disiapkan sejak awal, OJK berkomitmen memastikan BMKS dapat berkembang sebagai bagian dari ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang kredibel.
Keberadaan BMKS diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan integritas perdagangan, tetapi juga memperkuat pembentukan harga di dalam negeri serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan komoditas strategis bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Keputusan Presiden Soal Bursa Mineral
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu RI. Dia menyebut, Indonesia akan segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," ungkap Presiden Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyebut, selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya.
Tetapi, lanjutnya, terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri.
"Mereka yang tidak punya komoditasnya ini, masa mereka menentukan berapa harga itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya. Saya bertanya kepada Wakil-Wakil Rakyat, apa kita teruskan situasi seperti ini?" tuturnya.
"Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harganya. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini," tegasnya yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan dan bahkan standing applause dari anggota DPR RI.
"Dan saya katakan di sini, saya yakin Saudara-Saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar dengan harga yang kita pasang, ya gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semua biar di tanah biar untuk anak-cucu kita. batu bara kita, minyak kita, gas kita, biar di tanah," lanjutnya.
"Tapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar, kalau harga terlalu tinggi itu gak masuk akal tapi yang penting bursanya ada di bumi RI," ujarnya.
"Kita akan segera operasionalkan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Rencana kita apabila OJK kerja dengan baik dan saya yakin OJK kerja dengan baik, ini emak-emak yang kuasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan miliki Bursa Komoditas sendiri," tuturnya.
"Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," tuturnya.
"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR," ujarnya.
"Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia," tegasnya.
"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit," jelasnya.
"Dalam upaya bangun bursa yang kredibel, OJK juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi kita juga lanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal, demutualisasi akan bahwa pasar modal kita ke standar dunia dan jadikan pasar modal RI terbesar di dunia," paparnya.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Soal Bursa Mineral, Bahlil: Kita Sendiri yang Mengatur Harganya!

2026-08-20T01:00:35Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini sedang menyusun aturan terkait Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan beroperasi pada 1 Januari 2027.
Hal itu merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun Harga Referensi Indonesia atau Indonesia Reference Price, sehingga harga acuan komoditas ekspor Indonesia dibentuk di dalam negeri, bukan lagi mengacu pada bursa luar negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, nantinya Indonesia dapat menentukan harga komoditas sendiri setelah selama puluhan tahun bergantung pada bursa di negara lain. Padahal, Indonesia merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis dunia.
"Jadi gini, selama ini kan komoditas kita ini kan diatur harganya oleh orang lain, oleh negara lain. Dengan bursa komoditas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kita yang kita hasilkan dari negara kita, ya kita sendiri yang mengatur harganya," ucapnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil mengungkapkan, setelah lembaga ini berjalan, sejumlah komoditas hasil kekayaan alam yang berasal dari Tanah Air Bumi Pertiwi memperoleh harga keekonomian yang baik.
"Masa barang-barang punya kita diatur oleh orang lain? Enak aja. Ini yang selama ini terjadi. Bapak Presiden Prabowo itu pengen agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan harga keekonomian yang baik," ungkapnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah akan memperketat agar komoditas tertentu hasil alam Indonesia tidak dijual pada harga yang murah. Pemerintah akan menjaga ketersediaan dan permintaan sehingga memperoleh harga yang layak.
"batu bara contohnya. Selama ini kan negara harganya diatur oleh orang lain, negara lain. Kita bikin pengetatan, begitu diatur oleh negara lain harganya kan di bawah. Begitu kita bikin pengetatan menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus. Artinya selama ini memang ada potensi permainan kan?" sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, nantinya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bakal diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).
"Semua sedang disiapkan," ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Prasetyo Hadi menekankan, pastinya komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas utama kekayaan alam Indonesia, a.l. CPO, nikel, batu bara.
"Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. misalnya CPO, nikel, batu bara," ucapnya.
"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujarnya.
Adapun, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya opsi penggabungan dengan ICDX ke bursa komoditas milik negara, Icomex. Namun, Prasetyo Hadi enggan menjelaskan mengenai mekanisme yang digunakan kelak di bursa tersebut.
"Ada nanti kita lihat ini, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," ucapnya.
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sendiri merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Bursa tersebut akan dikelola di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah.

(wia)

Source https://www.cnbcindonesia.com

IEE Series 2026 Kembali Usung Tema Transformasi Keberlanjutan

2026-08-20T01:00:32Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pameran Indonesia Energy and Engineering (IEE) Series 2026 kembali digelar pada 3 hingga 12 September 2026. Adapun IEE Series terbagi dalam dua sektor yakni Energy Week pada 2-5 September dan Engineering Week pada 9-12 September.
Ajang pertemuan industri B2B terbesar di Asia Tenggara ini mengusung tema "Sustainability for Industrial Transformation" sebagaimana tema tahun lalu. Deputy Event Director Energy & Engineering Series Hanung Hanindito menjelaskan tema ini kembali diusung karena agenda transformasi tidak cukup dilakukan dalam jangka waktu singkat.
"Kami melihat untuk bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih sustainable, menjadi yang lebih berkelanjutan, lebih baik lagi, itu tidak cukup waktu satu atau dua tahun. Itu hal-hal yang cukup panjang, yang kami juga menyadari bahwa industri konstruksi di dalam IEE Series memiliki dampak juga," ungkap dia dalam Media Briefing IEE Series 2026, Rabu (19/8/2026).
Dengan ini dia berharap IEE Series bisa menjadi panggung untuk memulainya agenda keberlanjutan bagi masing-masing industri.
"Contohnya untuk responsible mining, untuk energi bersih dan terbarukan, kami berharap platform kami IEE Series bisa menjadi wadah untuk menyampaikan informasi-informasi, informasi-informasi baik yang ada di industri," tutur dia.
Hanung mengungkapkan untuk Energy Week akan membawahi pameran Electric Power Indonesia, The Battery Show Indonesia, dan Data Center Asia Jakarta. Sementara Engineering Week mencakup pameran mining, pameran construction Indonesia untuk infrastructure, dan construction Indonesia untuk building materials, industri beton, pameran ke oil and gas, pameran water Indonesia untuk industri air dan limbah, Asia Disaster Management & Civil Protection Expo and Conference (ADEXCO).
"Jadi setelah selesai Energy Week, kita set up lagi sebentar untuk berubah menjadi Engineering Week," terang dia.
Dia menjelaskan IEE Series masih menjadi pameran terbesar untuk energy and engineering di Asia Tenggara. Saat ini total peserta pameran yang terdaftar hingga, Rabu (19/8) sebanyak 2.046 exhibiting companies baik dari lokal maupun dari internasional.
Dia juga memaparkan IEE Series 2026 mencatat peserta dari 39 exhibiting countries dan regions. Total area yang digunakan IEE Series selama dua minggu yakni seluas 108.000 m2, dengan area indoor seluas 68.000 m2, dan area outdoor seluas 40.000 m2.
"Jadi kalau dilihat dari pamerannya, kenapa kita besar? Karena kita melakukan multi-industry di satu series yang sangat besar, yang komprehensif. Tidak hanya pameran, tapi juga ada konferensi, ada seminar, ada kompetisi, dan sudah hal-hal yang bersifat juga fun untuk menjadi pamerannya sendiri," pungkas Hanung.
Dalam memperluas ekspansinya IEE Series 2026 juga diselenggarakan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada 10-12 Juni 2026 lalu. Pameran ini menghadirkan pameran mining Indonesia, Construction Indonesia, dan Oil and Gas Indonesia. IEE Series Balikpapan 2026 diikuti lebih kurang 100 perusahaan yang menghadirkan sekitar 200 merek dagang terkemuka dalam dan luar negeri dari kisaran 10 negara di area pameran dengan luas 5.000 meter persegi dalam satu ekosistem.
IEE Series 2026 juga memperluas platform industrinya dengan menghadirkan Indonesia Energy Week Surabaya pada 15-18 Juli 2026 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya. Dalam penyelenggaraannya, Indonesia Energy Week Surabaya menghadirkan berbagai solusi teknologi dan inovasi industri di sektor energi, kelistrikan, serta pengelolaan air dan utilitas industri. Rangkaian ini diperkuat oleh dua pameran utama dalam ekosistem IEE Series yakni Electric and Power Indonesia dan Water Indonesia.

(rah/rah)

Source https://www.cnbcindonesia.com