Jakarta, CNBC Indonesia - Perubahan iklim menjadi tantangan serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, dampak dari krisis iklim kini dirasakan langsung oleh masyarakat seiring meningkatnya gejala cuaca ekstrem hingga bencana hidrometeorologi di berbagai daerah di Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menuturkan, fenomena alam tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya emisi karbon. Hal ini yang kemudian memicu perubahan iklim dan degradasi lingkungan secara masif.
"Hari ini kita bicara mengenai permasalahan iklim. Permasalahan iklim yang hari ini tidak biasa-biasa saja. Kita kalau melihat dari tahun 1970 sampai dengan sekarang, Indonesia itu mengalami kenaikan iklim rata-rata di atas 6% per tahunnya. Dari tahun 1970, kita bisa merasakan bahwa kenaikan suhu sudah sangat drastis. Kalau ada hujan, hujannya tidak pernah biasa-biasa saja," ujarnya dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun beberapa waktu lalu.
Eddy juga memberi contoh bahwa serangkaian bencana yang terjadi pada akhir 2025 lalu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Ia lalu menyebut, perubahan iklim berdampak pada mencairnya salju abadi di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Saat ini, salju di sana hanya tersisa 5% dan diprediksi akan hilang sepenuhnya pada 2027 mendatang.
Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin pelik, Indonesia mesti memperkuat komitmennya dalam menjalani agenda transisi energi. Apalagi, selain diberkahi oleh hutan tropis terbesar di dunia dan ekosistem mangrove yang melimpah, Indonesia juga kaya akan potensi energi baru terbarukan (EBT).
Sumber EBT di Indonesia pun begitu banyak yang belum dieksplorasi. Eddy menyebut, Indonesia memiliki potensi EBT sebanyak 3.600 gigawatt (GW), yang mana 3.300 GW di antaranya berasal dari energi surya. Tak hanya itu, potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 24 GW, namun baru 2,4 GW atau 10% saja yang bisa dimanfaatkan.
Sayangnya, di tengah melimpahnya potensi sumber daya EBT, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara. Mengingat, biaya produksi yang relatif murah dan cadangan yang melimpah.
"Kita punya cadangan batubara besar, hari ini kita produksi batubara 800 juta ton per tahun. Kita memproduksi dalam kapasitas seperti itu, selama 50 tahun masih ada sisa batu bara untuk 100 tahun yang akan datang. Begitu besar kemampuan kita untuk memproduksi batu bara. Dan sekarang ini memang ada desakan dari negara-negara termasuk Indonesia untuk mempercepat transisi energi," terang dia.
Upaya percepatan transisi energi kali ini bukan lagi hanya didorong oleh isu perubahan iklim, melainkan juga ketidakpastian geopolitik. Sebab, konflik geopolitik membuat pasokan energi global mengalami gangguan, sehingga memaksa banyak negara untuk mencari sumber energi alternatif.
Dari situ, Eddy melihat adanya fenomena transisi energi global yang berlangsung secara tidak teratur. Mengingat, banyak negara justru meningkatkan kapasitas energi fosil bersamaan dengan pengembangan energi terbarukan demi menjaga ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik yang rawan bergejolak.
Maka dari itu, Indonesia perlu belajar dari dinamika global tersebut dengan tetap menjaga komitmen transisi energi menuju dekarbonisasi tanpa mengabaikan aspek ketahanan energi nasional.
"Nah, ini sudah komitmen pemerintah, regulasi kita siapkan, undang-undang energi terbarukan kita finalisasi, undang-undang perubahan iklim akan kita dorong juga sebagai bagian wujud komitmen kita untuk melakukan transisi energi sekaligus dekarbonisasi agar Indonesia bisa mencapai net zero emission sebelum tahun 2060," tandasnya.
(dpu/dpu)
Source https://www.cnbcindonesia.com